Isu menarik pagi ini adalah perang baratayuda atau duel antara politisi PDIP Masinton Pasaribu versus oligarki masih berlanjut. Kabar terbaru, Masinton mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana (fund rising) dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Namun Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai salah satu pengusul wacana tunda pemilu 2024 membantah isu tersebut.
Isu kedua, statemen Menteri BUMN Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian yang disampaikan saat memberi kuliah umum di Unpad, Bandung, Sabtu (23/4) menjadi sorotan. Tudingan itu menuai respons keras dari elite parpol, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya sebagai Menteri Pertanian saat ini. Kala itu, Erick mengatakan, keberadaan mafia bibit menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik. “Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik,” kata Erick.
Isu ketiga, Presiden Jokowi mengatakan masa transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. “Ini masih ada transisi, kira-kira enam bulan. Kita lihat seperti apa. Baru nanti (jika kondisi memungkinkan) silahkan kalau di luar ruangan buka masker. Kalau di dalam tetap masih pakai masker,” ujar Jokowi usai bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau Sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakut, Senin (25/4).
Isu keempat, Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Jajak pendapat Litbang Kompas juga menunjukkan, mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022 lalu, hanya ada 29 persen responden yang tidak kesulitan membeli kebutuhan pokok.
Isu kelima, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai universitas. Sebab, mahasiswa seharusnya mengurai atau membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan negara sesuai keilmuan dan secara akademik, bukan melalui kegiatan politik praktis. Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Ridho Alamsyah mengecam keras munculnya Partai Mahasiswa Indonesia. Sebagai informasi, Partai Mahasiswa Indonesia ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Berikut isu selengkapnya.
1. Perang baratayuda atau duel antara politisi PDIP Masinton Pasaribu versus oligarki masih berlanjut. Kabar terbaru, Masinton mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana (fund rising) dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR ini meminta penyidik Kejagung mendalami dugaan informasi tersebut.
“Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Masinton yang eks aktivis 1998 ini sebelumnya menuding sejumlah perusahaan sawit diduga ikut menggalang dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Masinton tak menyebut secara rinci korporasi yang diduga menggalang kekuatan dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Dia meminta agar aparat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan sawit tersebut, usai sejumlah petingginya ditangkap terkait kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu. “Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi,” kata dia dalam cuitannya, Kamis (21/4).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai salah satu pengusul wacana tunda pemilu 2024 membantah isu kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) digunakan untuk mendanai wacana penundaan Pemilu 2024. “Sebagai saya yang ngusulin, saya enggak pernah dengar itu,” kata Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Masinton Pasaribu tidak membuat kegaduhan baru. “Boleh-boleh saja tapi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, jangan sampai publik diberikan kegaduhan baru. Kalau memang itu benar silakan diungkap, seperti apanya,” kata Awiek saat dihubungi, Senin (25/4).
Awiek mengingatkan, pernyataan Presiden Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah jelas disampaikan beberapa waktu yang lalu.
“Sebaiknya tidak membuat kegaduhan, harus dibuktikan supaya tidak membuat kegaduhan baru. Apalagi soal isu perpanjangan presiden, presiden sudah menegaskan pemilu berlangsung sesuai jadwal tahapan pemilu sudah mulai dimulai,” tambahnya.
2. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, Masinton Pasaribu merupakan salah satu anggota dewan yang memiliki daya jangkau yang jauh soal urusan jejaring oligarki. Hendrawan merespons statemen Masinton yang sebelumnya mengaku memiliki informasi terkait dugaan aliran dana korupsi ekspor sawit untuk isu penundaan Pemilu 2024.
“Daya endus anggota dewan berbeda-beda. Untuk urusan konspirasi oligarki, rekan Masinton punya radar dengan jangkauan jauh,” kata Hendrawan, Senin (25/4). Menurut dia, Masinton memang sosok yang dekat dengan para pemasok informasi penting. Hendrawan meyakini, informasi yang dimiliki Masinton terkait dugaan aliran dana kasus ekspor minyak goreng untuk isu tunda pemilu bukan kaleng-kaleng.
Ia menganalogikan kemampuan Masinton berjejaring laiknya memori perangkat versi mutakhir yang tahan lama. Menurut Hendrawan kemampuan itu sudah terasah sejak lama. “Sudah diasah sejak lama. Rajin bergaul dengan sumber-sumber informasi penting. Jadi bukan kelas kaleng-kaleng lah,” kata Hendrawan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS juga Mardani Ali Sera meminta Kejaksaan Agung segera merespons pernyataan politikus PDIP soal dugaan aliran dana korupsi minyak sawit untuk wacana penundaan Pemilu 2024.
“Bongkar semua gerakan inkonstitusional. Penundaan pemilu tanpa niat amendemen berbahaya. Dan PKS menolak semua ide penundaan Pemilu apalagi perpanjangan tiga periode,” kata Mardani, Senin (25/4).
3. Statemen Menteri BUMN Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian menjadi sorotan. Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Erick secara tiba-tiba di tengah publik. Tudingan itu menuai respons keras dari elite partai politik, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Menteri Pertanian saat ini.
Lantas, seperti apa pernyataan Erick terkait mafia bibit tersebut? Saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4), Erick mengatakan, keberadaan mafia bibit menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik. “Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik,” kata Erick.
Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia bibit yang dia maksud. Errick mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik. Tak hanya itu, melalui program Makmur PT Pupuk Indonesia, pemerintah mendukung pembiayaan untuk petani yang disalurkan melalui berbagai bank himpunan negara (himbara).
Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mendesal Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan secara spesifik tudingannya mengenai mafia bibit di sektor pertanian. Kalau tudingannya betul, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya. “Kalau hal itu ada (mafia bibit), Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau,” kata Hermawi dalam siaran pers, kemarin.
Hermawi mengatakan, Nasdem menanggapi secara serius tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Jokowi di kabinet. Hermawi melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementerian Pertanian, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini.
Di sisi lain NasDem juga memertanyakan adanya pernyataan yang terkesan tiba-tiba dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya mafia di Kementan. “NasDem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?” tanya Hermawi.
AkademisI IPB Univesity, Prima Gandhi mengungkapkan benih padi dan jagung yang beredar saat ini di pasaran hingga petani sudah berlabel dan bersertifikat, bahkan pengadaan benih pemerintah melalui e-katalog dan harga sudah ditentukan. Oleh krena itu, tidak ada ruang terjadinya praktek mafia bisnis benih dan jika ada harus ditangkap sebagai bentuk tindakan tegas. “Sehingga bisnis benih berjalan fair dan terkontrol. Harga komersial di pasaran saya lihat tidak ada yang aneh aneh. Masyarakat dan petani tidak mengeluhkan tentang ketersediaan dan harga benih,” demikian dikatakan Prima Gandhi di Bogor, kemarin.
4. Presiden Jokowi mengatakan masa transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. “Ini masih ada transisi, kira-kira enam bulan. Kita lihat seperti apa. Baru nanti (jika kondisi memungkinkan) silahkan kalau di luar ruangan buka masker. Kalau di dalam tetap masih pakai masker,” ujar Jokowi usai meninjau Sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakut, Senin (25/4). Jokowi menuturkan, memang pada saat ini kasus Covid-19 sudah landau sehingga kegiatan mudik diperbolehkan karena melihat angka kasus harian sudah sangat rendah.
Kemenkes membuka kemungkinan vaksin Covid-19 jenis Sinovac dipakai untuk penyuntikan dosis ketiga atau booster. Jubir Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan itu menyikapi putusan Mahkamah Agung yang mengharuskan pemerintah memberikan vaksin halal. “Kami menghormati putusan Mahkamah Agung nomor 31 p/hum/2022 atas rekomendasi untuk melakukan penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional. Untuk itu, masyarakat yang merasa nyaman untuk menggunakan Sinovac, kami membuka peluang vaksin tersebut untuk bisa digunakan sebagai vaksinasi booster,” kata Nadia dalam konferensi pers, Senin (25/4).
5. Kementerian Agama menilai, hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat 1 Syawal 1443 H sudah bisa terlihat. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, kemungkinan hari raya Idul Fitri pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh pada Senin (2/5). “Ada kemungkinan (jatuh di tanggal yang sama), tetapi tetap menunggu hasil sidang isbat,” ujar Kamaruddin, Senin (25/4).
Sebelumnya, Kamaruddin sempat menjelaskan bahwa posisi hilal pada sidang isbat yang akan diadakan pada Minggu (1/5) sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) secara hisab. Namun demikian, metode hisab ini adalah informasi awal yang akan dikonfirmasi melalui metode rukyat. “Apakah hilal bisa dilihat, menunggu hasil pengamatan yang akan dilakukan di 99 titik. Oleh karena itu, 1 Syawal masih menunggu hasil sidang isbat,” ujar Kamaruddin.
6. Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. “Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat,” tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, Senin (25/4).
Jajak pendapat Litbang Kompas juga menunjukkan, mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022 lalu. Berdasarkan survei itu, hanya ada 29 persen responden yang tidak kesulitan membeli kebutuhan pokok. “Tujuh dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok,” tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni. Rinciannya, 31,8 persen reponden mengaku kesulitan membeli barang karena mahal dan langka. Sementara, 27,6 persen mengaku kesulitan membeli bahan pokok karena harga mahal dan 11,6 persen mengalami kesulitan karena barang langka.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyal 66,3 persen menganggap pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa. Sementara 32,5 responden menilai pemerintah mampu mengendalikan harga-harga. Melihat dari anggapan responden, saat ini penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat, jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan public.
7. Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4). Dalam kunjungan tersebut, Anies mendampingi Jokowi melihat-lihat pembangunan sirkuit yang memiliki panjang 2,4 kilometer tersebut. “Saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa di lapangan,” kata Jokowi melalui akun instagram pribadi Anies @aniesbaswedan, kemarin.
Anies juga diberikan kesempatan berbicara untuk menjelaskan progres pembangunan sirkuit yang berada di kawasan Ancol Timur itu. Ia menjelaskan, secara umum sirkuit Formula E sudah selesai 100 persen. Hanya beberapa persiapan seperti pembangunan grandstand dan Paddock yang masih berproses.
8. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dewa Ketut Kartana menolak gugatan praperadilan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Mendag Muhammad Luthfi terkait kelangkaan minyak goreng. “Mengadili, menolak permohonan para pemohon Praperadilan,” ujar hakim Dewa saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Senin (25/4).
Hakim menilai permohonan MAKI prematur karena belum ada penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pihak Kemendag diketahui hanya sebatas berujar bahwa tersangka akan diumumkan dalam waktu dekat, tetapi belum ada proses hukum yang dijalankan.
9. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai universitas. Sebab, mahasiswa seharusnya mengurai atau membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat dan negara sesuai keilmuan dan secara akademik, bukan melalui kegiatan politik praktis.
“Tidak tepat jika mahasiswa membentuk partai, meski tidak ada larangan dalam undang-undang. Tetapi di statuta universitas ada larangan bagi mahasiswa jika berpolitik praktis. Berpartai adalah area politik praktis,” kata Ubedilah dalam keterangan pers, Senin (25/4).
Menurut Ubedilah, kehidupan universitas adalah medan kebebasan akademik dan tidak boleh terpengaruh dengan kegiatan politik praktis. Selain itu, kata Ubedilah, universitas merupakan tempat hidup prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang bebas dari kepentingan politik praktis. Berbahaya jika mahasiswa sudah masuk area politik praktis.
Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Ridho Alamsyah mengecam keras munculnya Partai Mahasiswa Indonesia. Sebagai informasi, Partai Mahasiswa Indonesia ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) RI. Partai ini diketuai oleh Eko Pratama, Koordinator Pusat BEM Nusantara, salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang paling dikenal di Indonesia dan belakangan pecah menjadi dua kubu, kubu Eko dan kubu Ridho yang diketuai Dimas Prayoga.
“Kami dari BEM Nusantara sangat menyesalkan dan mengecam keras dengan munculnya partai yang mengatasnamakan dan memakai kata ‘mahasiswa’ dalam penamaan partai tersebut. Ini sebuah pengklaiman yang sangat merugikan bagi seluruh mahasiswa Indonesia terkhusus BEM Nusantara,” kata Ridho dalam keterangan tertulis, Senin (25/4).
10. Survei yang diselenggarakan Charta Politika menunjukkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang tinggi untuk dipilih sebagai calon presiden 2024 bila pemilihan presiden dilakukan hari ini. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas calon presiden kini semakin mengerucut pada tiga nama yakni Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kalau kita lihat data setahun atau dua tahun terakhir, kecenderungannya semakin mengerucut dan makin membesar ke tiga nama itu,” kata Yunarto dalam acara rilis survei, Senin (25/4).
“Yang pertama ada Ganjar Pranowo, ini cukup stabil data kita sekitar 8 bulan terkahir ada di posisi pertama, disusul oleh Pak Prabowo, dan kemudian disusul oleh Anies Baswedan,” imbuh Yunarto. Berdasarkan simulasi terbuka, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 26,6 persen, disusul Prabowo (22 persen), dan Anies Baswedan (19,7 persen). Di bawah tiga nama tersebut terdapat sejumlah tokoh yang memiliki elektabilitas di antara 3-5 persen, yakni Ridwan Kamil (4,1 persen), Sandiaga Uno (3,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (3,3 persen), dan Khofifah Indar Parawansa (3 persen). “Kalau kita lihat tiga besar, tentu saja jauh karena dia sudah melampaui data angka 20 persen. Sementara, peringkat keempat kelima masih ada dalam angka satu digit dan beberapa nama lain,” kata Yunarto.
Hasil simulasi Pilpres 2024 versi Charta Politica menyebutkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan memenangi Pilpres 2024 siapa pun Cawapresnya. Dalam simulasi 1, hasilnya :
duet Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno: 34,3%, Anies Baswedan-Khofifah Indar: 27,3%, Prabowo Subianto-Puan Maharani: 23,8%, Tidak tahu/tidak jawab: 14,6%
Duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir: 33,6%, Anies Baswedan-AHY: 27,0%, Prabowo Subianto-Puan Maharani: 23,3%, Tidak tahu/tidak jawab: 16,1%
Sedangkan dalam simulasi 2 menyebutkan, duet Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil: 34,1%, Anies Baswedan-AHY: 27,0%, Prabowo Subianto-Puan Maharani: 25,5%. Tidak tahu/tidak jawab: 13,4%. Duet Ganjar Pranowo-Khofifah Indar: 33,3%, Anies Baswedan-AHY: 27,3%
Prabowo Subianto-Puan Maharani: 24,5%, Tidak tahu/tidak jawab: 14,9%
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut, elektabilitas Menhan Prabowo Subianto cenderung turun dibandingkan dengan elektabilitasnya jelang Pemilu 2019 lalu. Penurunan ini, tidak lepas dari keputusan Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. “Ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto di dalam pilpres lalu saat Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan,” kata Bawono, Senin (25/4).
Oleh karena para pendukung merasa kecewa, kata Bawono, kerja-kerja Prabowo sebagai menteri pertahanan tak lagi dianggap, sekalipun ia berhasil menorehkan sejumlah capaian. Selain itu, karena Prabowo merapat pada pemerintahan Jokowi, sangat mungkin sebagian basis pemilihnya di Pilpres 2019 berpindah pilihan ke bakal calon presiden lainnya. “Konsekuensi dari hal itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintahan saat ini pun tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihan politik mereka,” ucap Bawono.
11. Satgas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Polri menangkap total 30 orang pelaku kecurangan dalam pelaksaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021. Adapun kecurangan tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. “Di sini sudah dilakukan penangkapan terhadap 21 orang sipil dengan 9 PNS yang terlibat dalam kegiatan kecurangan tersebut,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko dalam koferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/4).
Gatot menjelaskan, lokasi kecurangan ditemukan di 10 titik, yaitu wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Lampung, serta Polrestabes Makassar, Polres Tanah Toraja, Polres Sidrap, Polres Palopo, Polres Luwu, dan Polres Enrekang. Ia menjelaskan, para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan aplikasi remote access atau remote utilities atau root server. Hal itu membuat pelaku dapat melakukan aksinya dari jarak jauh. Pelaku juga menggunakan sejumlah aplikasi terkait.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, terungkapnya kasus tertangkapnya 30 pelaku tes ASN 2021 berawal dari laporan orang tua peserta CPNS. “Berawal dari laporan masyarakat atau orang tua peserta CPNS,” ujar Tjahjo, Senin (25/4). Setelah itu, Tjahjo mendatangi dan membawa surat kepada Kabareskrim Mabes Polri untuk membantu mengusut tuntas jaringan penipuan CPNS itu.
Kabareskrim Polri lantas membentuk tim serta koordinasi dengan polda-polda dan polres seluruh Indonesia. Tjahjo menegaskan, tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti oknum Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terlibat jaringan tersebut, akan diproses oleh Bareskrim. “Jangan sampai proses ujian CPNS sudah disiapkan sangat bagus, melibatkan seluruh instansi dan lembaga dirusak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
12. Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengatakan realisasi penyaluran BLT minyak goreng saat ini telah mencapai 98 persen. Ia berharap, penyaluran BLT mintak goreng bisa segera rampung dalam 2-3 hari ke depan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. “Akan rampung Insya Allah (sebelum lebaran), ini akan 2-3 hari selesai,” ujar Risma saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (25/4). Risma memaparkan, dua persen BLT goreng yang belum disalurkan yakni terkait data penerima bantuan yang mungkin sudah meninggal dunia. “Jadi sekarang agak susah nyari yang itu karena ada yang meninggal kan tidak bisa (menerima bantuan),” ujar Risma lagi.
13. KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur PT Bumi Rejo Boyamin Saiman terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Boyamin yang juga Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), bakal diperiksa sebegai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono),” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (25/4).
Sementara itu Boyamin Saiman mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Berdasarkan agenda, Boyamin yang menjabat sebagai Direktur PT Bumi Rejo itu dijadwalkan bakal diperiksa sebagai saksi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. “Aku sekarang di Solo, jika benar ada panggilan maka aku akan segera ke Jakarta dan datang ke KPK hari Selasa siang atau Rabu pagi,” ujar Boyamin, Senin (25/4) kemarin.
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa Indonesia merupakan supermarket bencana. Hal itu karena Indonesia kerap mengalami bencana dengan berbagai bentuk, baik bencana alam maupun non alam. “Indonesia ini sangat banyak untuk bencananya. Bahkan Indonesia bisa dibilang supermarket bencana,” kata Suharyanto dalam acara peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2022, Senin (25/4).
Sementara itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan potensi gelombang tinggi atau tsunami. Dia menyampaikan saat ini telah terjadi peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Gunung yang berada di Selat Sunda itu kembali mengalami erupsi pada Minggu (24/4) petang. “Masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi atau tsunami terutama di malam hari, karena kita tidak bisa melihat berbagai kemungkinan dari arah laut,” kata Dwikorita dalam konferensi pers, Senin (25/4) malam. (HPS)
