Salah satu isu menarik pagi ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun tajam dalam dua bulan terakhir. Ini merupakan temuan dari survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (26/4). “Trennya memang ada penurunan,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4).
Isu kedua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Pertamina telah menyiapkan tim yang siap mengantarkan bensin bagi kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan mudik Lebaran. Langkah itu sebagai salah satu upaya untuk menghindari kemacetan panjang. Kapolri juga menyiapkan Satgas Khusus untuk mencegah terjadinya aksi pembegalan terhadap para pemudik.
Isu ketiga, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan permintaan untuk menunda rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua. Hal itu disampaikan Dasco saat menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Isu keempat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng akan mulai berlaku Kamis (28/4) pukul 00.00. Larangan akan berlaku pada refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein sampai harga minyak goreng bisa turun jadi Rp14 ribu per liter. “Jangka waktu larangan ekspor sampai minyak goreng menyentuh target 14 ribu secara merata di seluruh Indonesia,” katanya Selasa (26/4) malam.
Isu kelima, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meraih suara terbanyak jika pemilihan presiden digelar saat ini. “Dari survei yang kami rilis, Ganjar Pranowo mulai menempati peringkat pertama, menyalip Pak Prabowo (Subianto). Survei kedua saat itu kami rilis, itu masih Pak Prabowo unggul tipis,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Berikut isu selengkapnya.
1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun tajam dalam dua bulan terakhir. Ini merupakan temuan dari survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (26/4). “Trennya memang ada penurunan,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4) kemarin.
Menurut survei Indikator terbaru, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas. Sementara, responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.
Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyampaikan ada beberapa kebijakan yang membuat turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Ia berharap, menurunnya kepuasan tersebut jadi pengingat pemerintah.
“Ada penurunan persepsi positif terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam menangani masalah-masalah ril yang dihadapi masyarakat. Seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok jelang lebaran,” kata Hendrawan, Selasa (26/4).
Partai NasDem menyebut pemerintahan Jokowi sedang berupaya untuk menaikkan tingkat kepuasan yang terjun bebas di survei Indikator Politik. Meskipun NasDem mengakui beberapa kebijakan pemerintah kemarin memang berimbas pada menurunnya tingkat kepuasan. “Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan,” kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (26/4).
Willy menyebut, salah satu hal yang mempengaruhi turunnya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi adalah kenaikan BBM. Namun, kenaikan harga BBM ini akan terjadi mengikuti harga pasar dunia yang naik. “Naiknya harga BBM itu bisa dibilang keniscayaan. Oleh karena itu, yang jadi PR adalah bagaimana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik dan sebagainya,” kata Willy.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) juga memperlihatkan, mayoritas masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia buruk. Berdasarkan temuan survei, 2,1 persen responden menganggap pemberantasan korupsi sangat baik dan 26 persen baik. Kemudian, 28,5 persen sedang, 31,7 persen buruk, 6,1 persen sangat buruk, dan 5,6 persen tidak tahu dan tidak jawab. “Soal pemberantasan korupsi, mereka yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk lebih banyak ketimbang yang mengatakan baik atau sangat baik,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Selasa (26/4).
2. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Pertamina telah menyiapkan tim yang siap mengantarkan bensin bagi kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan mudik Lebaran. Langkah itu sebagai salah satu upaya untuk menghindari kemacetan panjang.
“Dari Pertamina tadi sudah disiapkan tim motoris yang akan mendatangi mobil yang mungkin kehabisan bensin bahan bakar,” kata Listyo setelah meninjau dan rapat lintas lembaga di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa (26/4).
Kapolri menyiapkan tim atau Satgas Khusus untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas, seperti begal terhadap para pemudik di sekitar wilayah Pelabuhan Merak, Lampung. Sigit berharap, kehadiran tim tersebut membuat pemudik tidak cemas dan khawatir untuk melakukan perjalanan mudik, khususnya di waktu-waktu yang rawan.
“Jadi masyarakat diharapkan tidak usah cemas dan takut. Karena Polri dengan seluruh stakeholder yang ada telah mempersiapkan tim, sehingga masyarakat yang mudik khususnya di waktu atau jam rawan ada satgas yang siap untuk mengawal, sehingga masyarakat bisa mudik dan selamat sampai di rumah,” kata Jenderal Sigit.
3. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan permintaan untuk menunda rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua. Hal itu disampaikan Dasco saat menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Dia menyebut penundaan akan dilakukan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada tiga undang-undang yang saat ini sedang menunggu surpres, agar dapat ditunda pembahasannya sampai dengan hasil judicial review MK,” kata Dasco kepada wartawan usai pertemuan.
Dalam pertemuan itu MRP meminta DPR menunda rencana pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua, sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Permintaan itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.
“Pemekaran daerah baru atau DOB, di mana DPR RI telah sahkan pada tanggal 12 April 2022 kemarin, masyarakat meminta supaya pemekaran itu di-pending atau ditunda, sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Timotius.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mempertanyakan klaim Menko Polhukam Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah. “Majelis Rakyat Papua mempertanyakan penyampaian dari Bapak Menko Polhukam terkait dengan 82 persen aspirasi. Ini kajian dari mana, kajian kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi?” kata Timotius di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/4). Timotius mengatakan, pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah. Sebab, MRP adalah lembaga resmi yang ada di daerah sebagai perwakilan rakyat Papua.
Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan, sebanyak 82 persen rakyat Papua ingin agar ada pemekaran. Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. “Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran. Minta mekar,” ujar Mahfud dalam keterangan persnya usai mengikuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka, Senin (25/4).
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng akan mulai berlaku Kamis (28/4) pukul 00.00. Larangan akan berlaku pada refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein sampai harga minyak goreng bisa turun jadi Rp14 ribu per liter. “Jangka waktu larangan ekspor sampai minyak goreng menyentuh target 14 ribu secara merata di seluruh Indonesia,” katanya Selasa (26/4) malam.
Airlangga menambahkan larangan ekspor akan diatur melalui peraturan menteri perdagangan. “Permendag diterbitkan dan Ditjen Bea Cukai akan memonitor supaya tidak terjadi penyimpangan,” katanya.
Airlangga Hartarto mengklaim larangan ekspor RBD tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia mengklaim kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri produsen RBD palm olein lebih dulu sebelum memenuhi permintaan pasar internasional. “Tentunya sesuai dengan aturan WTO ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri,” ujar Airlangga.
Airlangga Hartarto menyatakan, ada tiga kode HS minyak goreng sawit yang tak boleh diekspor. Yaitu; minyak goreng sawit dengan kode HS 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39. Dijelaskan, larangan ekspor akan diberlakukan sampai dengan harga minyak goreng bisa ditekan jadi Rp14 ribu per liter. “Jadi sekali lagi ditegaskan yang dilarang RBD palm olein yang HS-nya ujungnya 36., 37, dan 39. Jangka waktu larangan ekspor sampai minyak goreng menyentuh target 14 ribu secara merata di seluruh Indonesia,” katanya.
4. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah memutuskan melarang ekspor minyak goreng demi kepentingan nasional dan masyarakat. “Sudah menjadi keputusan di sidang kabinet. Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/4).
Ma’ruf menuturkan, kebijakan itu merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah untuk segera menstabilkan harga minyak yang sempat melambung dan langka beberapa waktu terakhir. Menurut Ma’ruf, pemerintah pun akan mengevaluasi kebijakan ini secara berkala supaya keputusan yang diambil akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Kebijakan Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang berlaku mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian justru membuat petani sawit terancam merugi.
“Saya hitung kerugian kami petani sawit sejak tanggal 23 April sampai hari Senin sore (25/4) sudah mencapai 11,7 triliun karena selisih harga tandan buah segar (TBS) kami sebelum tanggal 22 April berbanding setelahnya sekitar Rp 1.500-Rp 1.850 per kg,” kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Dr. Gulat ME Manurung, Selasa (26/4).
5. Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Posisi Indonesia berada di bawah Amerika Serikat dan di atas Pakistan. Worldometer merilis data jumlah penduduk Indonesia hingga 25 April 2022 sebanyak 278.752.361 jiwa. Data ini didasarkan pada elaborasi worldometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51 persen dari total penduduk dunia.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri merilis data kependudukan semester II tahun 2021 mencapai 273.879.750 jiwa. Angka ini menunjukkan, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 2.529.861 jiwa dibandingkan tahun 2020.
6. Jika pemilu legislatif digelar saat ini, PDIP akan menjadi partai yang calon legislatifnya paling banyak dipilih publik. Ini menjadi temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Selasa (26/4). “Jika pemilu diadakan hari ini, PDI-P masih unggul tapi elektabilitasnya dibandingkan bulan Februari sedikit turun,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, kemarin.
Menurut survey Indikator Politik Indonesia (IPI), elektabilitas PDI-P di bulan April mencapai 23,7 persen. Angka ini turun dibanding survei Indikator yang dirilis Februari lalu, di mana elektabilitas PDI-P sebesar 26,8 persen. Di peringkat kedua, partai dengan elektabilitas tertinggi yakni Gerindra yang mendapat dukungan 11,4 persen. Di urutan ketiga ada Golkar (10,9 persen), lalu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (9,8 persen), Demokrat (9,1 persen), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (5,5 persen), Partai Nasdem (3,9 persen), dan PPP (3,3 persen).
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meraih suara terbanyak jika pemilu presiden digelar saat ini. “Dari survei yang kami rilis, Ganjar Pranowo mulai menempati peringkat pertama, menyalip Pak Prabowo. Survei kedua saat itu kami rilis, itu masih Pak Prabowo unggul tipis,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (16/4).
Dalam survei simulasi 19 nama semi terbuka, Ganjar mendapat dukungan terbanyak yakni 26,7 persen. Ia mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendapat 23,9 persen suara dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 19,4 persen.
7. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan uang tali kasih senilai total Rp 3 miliar kepada keluarga empat pahlawan Reformasi di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (26/4). Airlangga berharap, uang tali kasih tersebut dapat memberdayakan keluarga yang telah ditinggalkan, yakni keluarga almarhum Henriawan Sie, almarhum Hafidin Royan, almarhum Hery Hartanto, dan almarhum Elang Mulya Lesmana.
“Ya harapannya untuk kita kan sedang mendorong usaha kecil dan menengah, dan pemberdayaan. Jadi diharapkan ada pemberdayaan dari pihak keluarga,” kata Airlangga, Selasa sore. Bantuan itu diberikan secara simbolis oleh Airlangga kepada perwakilan keluarga dengan menyerahkan papan bertuliskan ‘Tali Kasih’ dan uang Rp 750.000.000 untuk masing-masing keluarga.
8. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI memeriksa 3 orang saksi terkait kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Ketiga saksi yang diperiksa merupakan pegawai di Kemendag RI. “Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejagung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4).
Para saksi yang diperiksa adalah Kepala Pusat Data dan Informasi pada Kementerian Perdagangan RI berinisial AS. Kedua, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI berinisial IK. Ketiga, pegawai inisial IW selaku Fungsional Analis Perdagangan Madya pada Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag RI.
9. KPK menetapkan Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Ardius Prihantono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Ardius yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten itu ditetapkan tersangka bersama dua pihak swasta Farid Nurdiansyah dan Agus Kartono. “KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada Agustus 2021 dengan menetapkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/4).
10. Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1945. Hal itu disampaikan Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Baroto. “Ya benar (Partai Mahasiswa perubahan dari Parkindo 1945),” ujar Baroto, Selasa (26/4).
Akan tetapi, Baroto tidak menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana perubahan yang terjadi dari Parkindo 1945 menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Berdasarkan dokumen yang diterima, nama Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar dalam Surat Kemenkumham Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum. Surat itu diteken langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Kamis (17/2).
Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, mahasiswa seharusnya mengemban tanggung jawab sebagai kekuatan untuk mengoreksi pemerintahan yang sedang berkuasa dan bukan malah memperebutkan kekuasaan melalui partai politik. “Mahasiswa adalah ikon gerakan moral, bukan untuk berkuasa tetapi memperbaiki kekuasaan,” kata Ray, Selasa (26/4).
Dikatakan, dalam UUD 1945 setiap orang atau kelompok memang diberi hak untuk berkumpul dan mendirikan partai politik sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski begitu, menurut Ray semestinya mahasiswa tidak terjebak dengan politik praktis untuk memperebutkan kekuasaan dengan mengatasnamakan kelompok.
11. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengkritik tajam Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia mengkritik pernyataan Dewas KPK yang menyebut Dirut Pertamina, Nicke Widyawati tidak kooperatif berkaitan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
“Bila benar pernyataan Dewas di bawah ini, maka itu karena kesalahan dari Dewas sendiri,” sebut Novel melalui akun Twitter miliknya @nazaqistsha yang dikutip, Selasa (26/4). Novel mengkritik Dewas KPK yang kini tidak bisa dipercaya. “Bagaimana orang akan kooperatif ketika Dewas tidak cukup bisa dipercaya? Jangan-jangan orang sudah bersaksi lalu Dewas malah berpihak ke Pimpinan KPK yang bermasalah. Duh,” ujar Novel. (HPS)
