Isu menarik pagi ini, KPK menduga Bupati Bogor Ade Yasin mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.
Isu kedua, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dari seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu mulai berlaku Kamis (28/4) sampai waktu yang belum ditentukan. “Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4).
Isu ketiga, Polisi menembak mati satu buronan kasus terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso bernama Askar alias Jaid alias Pak Guru. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Askar melawan saat hendak ditangkap oleh tim Satgas Madago Raya di Dusun Salubanga, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. “Betul, Satgas Madago Raya mengamankan salah satu DPO MIT,” kata Dedi, Rabu (27/4).
Isu keempat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menaikkan pangkat 24 perwira tinggi (Pati) TNI AD setingkat lebih tinggi dari pangkat semula di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (27/4). Dudung berharap para Pati dapat memberikan teladan dan inspirasi yang baik kepada bawahan dalam bersikap dan bertindak. “Jadilah pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan dengan dilandasi keinginan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” tegas Dudung.
Isu kelima, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri tidak setuju terhadap rencana pemekaran wilayah, termasuk pembentukan tiga provinsi baru di Papua. “Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan bahwa beliau mengkritik Mendagri terkait kebijakan pemekaran. Beliau secara implisit, secara tidak langsung, belum mendukung, atau tidak mendukung pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua,” kata peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) BRIN Cahyo Pamungkas, Rabu (27/4). Berikut isu selengkapnya.
1. Bupati Bogor Ade Yasin diduga mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.
Firli menjelaskan, pihaknya telah tetapkan Ade Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021. Kata dia, dari 12 orang yang ditangkap KPK, delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ade Yasin. “Pada kegiatan operasi tangkap tangan, tim KPK mengamankan 12 orang pada Selasa 26 April sekitar 23.00 di Bandung dan Kabupaten Bogor,” tegas Firli.
Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menyita barang bukti berupa uang total Rp1,024 miliar yang terdiri dari Rp570 juta tunai dan uang rekening bank dengan jumlah Rp454 juta. Namun, total suap yang akan diterima para pegawai BPK ini mencapai Rp 1,9 miliar.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat tersangka pemberi suap adalah Ade Yasin (Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023), Maulana Adam (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor), Ihsan Ayatullah (Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor), dan Rizki Taufik (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor).
Sedangkan empat tersangka penerima suap adalah Anthon Merdiyansah (pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yaitu Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis), Arko Mulawan (Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat selaku Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat selaku Pemeriksa), dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai Pemeriksa).
2. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Bogor Ade Yasin ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan, mulai 27 April hingga 16 Mei 2022. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/4). “AY (Ade Yasin) ditahan di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Firli Bahuri. Begitu juga 7 tersangka lainnya.
Firli mengatakan Maulana Adam selaku Sekdis PUPR Kabupaten Bogor dan Ihsan Ayatullah selaku Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, ditahan di Rutan Rutan KPK, Kavling C1. Sedangkan Rizki Taufik selaku PPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor, ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Para tersangka penerima suap yang kesemuanya adalah pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, juga dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Tersangka Anthon Merdiansyah, Hendra Nur Rahmatullah dan Gerri Ginanjar ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Arko Mulawan ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
3. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dari seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan itu mulai berlaku Kamis (28/4) sampai waktu yang belum ditentukan. “Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Setpres, Rabu (27/4).
Jokowi mengatakan, sudah 4 bulan kelangkaan minyak goreng berlangsung di tanah air. Pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Presiden mengaku prihatin lantaran sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng. “Dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengakui bahwa larangan ekspor ini akan berdampak negatif. Kata dia, melarang ekspor bahan baku minyak dan minyak goreng berpotensi mengurangi produksi dan hasil panen petani tak terserap. Namun, dia menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menambah pasokan dalam negeri hingga jumlahnya melimpah. Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ia mengingatkan para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat persoalan kelangkaan minyak goreng ini dengan lebih baik dan jernih. “Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Jokowi berjanji, kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng keluar negeri akan dicabut apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi. “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan cabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat adalah hal yang lebih penting,” tutupnya.
4. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada lima produk minyak kelapa sawit yang tidak diizinkan untuk diekspor agar harga minyak goreng turun. Produk itu mulai dari RBD Palm Olein hingga minyak mentah kelapa sawit (CPO). “Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome dan used cooking oil,” kata Airlangga dalam media briefing, Rabu (27/4) malam.
Airlangga menyatakan, larangan ekspor produk tersebut mulai berlaku pada Kamis (28/4) pukul 00.00 WIB. Keputusan mengenai hal ini diklaim sudah tercatat di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), namun tidak dijelaskan Permendag mana yang akan mengatur larangan ekspor ini.
Menurutnya, larangan ekspor minyak goreng sampai minyak goreng curah Rp 14.000 per liter tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. “Sesuai arahan Bapak Presiden, sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujarnya.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan jajarannya memantau implementasi kebijakan larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Agus menyampaikan, pemantauan ini mulai diberlakukan Kamis (28/4).
Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka mengimplentasikan perjanjian kerja sama dengan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Adapun nota kesepahaman itu dibuat untuk mengatasi kejahatan transnasional maupun kejahatan ekonomi. Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan di wilayah perlintasan Indonesia dengan berlandaskan kerja sama tersebut.
5. Polisi menembak mati satu buronan kasus terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso bernama Askar alias Jaid alias Pak Guru. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Askar melawan saat hendak ditangkap oleh tim Satgas Madago Raya di Dusun Salubanga, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Betul, Satgas Madago Raya mengamankan salah satu DPO MIT,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (27/4). Menurutnya, polisi yang bertugas sempat meminta Askar menyerahkan diri saat hendak ditangkap. Namun, kata Dedi, tersangka tersebut tidak menghiraukan imbauan dari Satgas Madago Raya, malah memberikan perlawanan yang diklaim membahayakan keselamatan petugas.
6. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menaikkan pangkat 24 perwira tinggi (Pati) TNI AD setingkat lebih tinggi dari pangkat semula di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (27/4). Dari 24 Pati TNI AD yang naik pangkat, satu orang kini resmi menyandang pangkat Letnan Jenderal, yakni eks Pangdam IV/Diponegoro Letjen Rudianto yang kini menjabat Inspektur Jenderal TNI AD.
Sebagai pimpinan tertinggi TNI AD, Dudung berharap para Pati dapat memberikan teladan dan inspirasi yang baik kepada bawahan dalam bersikap dan bertindak. “Jadilah pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan dengan dilandasi keinginan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” tegas Dudung.
7. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri tidak setuju terhadap rencana pemekaran wilayah, termasuk pembentukan tiga provinsi baru di Papua. “Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan beliau mengkritik Mendagri terkait kebijakan pemekaran,” kata peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) BRIN Cahyo Pamungkas dalam diskusi daring yang dihelat Public Virtue Institute, Rabu (27/4).
“Beliau secara implisit, secara tidak langsung, belum mendukung, atau tidak mendukung pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua,” ucap Cahyo. Ia menyebut, ungkapan Megawati itu terlontar pada 20 April 2022. Ketua Umum PDI-Perjuangan itu bahkan meminta lembaga riset yang dia nakhodai itu menindaklanjutinya dengan penelitian. “Beliau meminta BRIN melakukan riset perlu atau tidaknya pemekaran, terutama potensi perkembangan daerah,” ujar Cahyo lagi.
Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (P2W BRIN) Cahyo Pamungkas meminta Menkopolhukam Mahfud MD membuka hasil survei yang menyatakan 82 persen orang Papua setuju pemekaran wilayah. Ia menilai, transparansi itu diperlukan untuk menguji sejauh mana survei tersebut memenuhi kaidah ilmiah. “Harusnya survei itu dibuka ke publik, termasuk soal siapa yang disurvei, siapa respondennya, berapa jumlah respondennya, bagaimana metode survei dilakukan, bagaimana memilih responden, lalu apakah respondennya representatif atau tidak,” kata Cahyo dalam diskusi tersebut.
Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, sebanyak 82 persen rakyat Papua ingin agar ada pemekaran. Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. “Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran. Minta mekar,” ujar Mahfud dalam keterangan pers usai mengikuti pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka, Senin (25/4).
8. Jumlah organisasi profesi kedokteran kinii bertambah dengan dideklarasikannya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) oleh sejumlah dokter pada Rabu (27/4). Deklarasi tersebut digelar di Jakarta dan dipimpin Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS. “Pada hari ini, Rabu, 27 April 2022, izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU- 003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia,” ujar Jajang kemarin.
Dia menjelaskan, berdirinya perkumpulan ini dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di Indonesia. Hak tersebut menurut Jajang telah ditegaskan dalam SK Kemenkumham tersebut. Jajang mengungkapkan, visi PDSI adalah menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan dan berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
9. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta kader partainya tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Permintaan itu disampaikannya saat menghadiri acara peletakan batu pertama Kantor DPC PDIP Wonogiri, Jateng, Selasa (26/4).
Menurut Puan, sikap tegak lurus mengikuti arahan Ketum PDIP itu harus dilakukan agar PDIP meraih kemenangan kembali secara hattrick (tiga kali kemenangan berturut-turut, red) pada Pemilu 2024 mendatang. “Apakah kita siap membawa PDIP memenangkan pemilu secara hattrick? Kalau kita ingin PDIP kembali menang di 2024, kita harus solid, solid, solid. Kita harus tegak lurus mengikuti arahan Ibu Ketua Umum,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4).
10. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko wanti-wanti, jangan sampai masyarakat yang mudik ke kampung halamannya merasa jengkel karena petugas tidak mengantisipasi kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, Moeldoko meminta petugas di lapangan mempersiapkan solusi saat arus mudik berlangsung.
“Jangan sampai orang yang euforia jadi jengkel karena kita tidak mengantisipasi mobilitas orang yang luar biasa. Ini harus jadi atensi kita semua, jaga euforia masyarakat. Pikirkan dengan detail apa yang mungkin terjadi di lapangan dan siapkan solusinya,” tegas Moeldoko, Rabu (27/4). Seperti diketahui, kemarin Moeldoko berkunjung ke Bandar Lampung untuk memantau arus mudik Lebaran jalur Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Jalan Tol Trans Sumatera-Lampung-Palembang.
PT Jasa Marga menyampaikan kondisi arus mudik lebaran di Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Karawang Timur KM 55 hingga KM 57 arah Cikampek, Jawa Barat, terpantau padat pada Kamis (28/4) pukul 01.05 WIB. Kepadatan lalu lintas juga terpantau di jalur masuk contraflow serta sekitar tempat istirahat. Pantauan di lapangan, pada Rabu sore menunjukkan, arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, macet total hingga membuat kendaraan tidak bergerak.
“Pukul 01.05 WIB #Tol_Japek Cikarang Barat-Karawang Barat KM 47 PADAT, kepadatan volume lalin dan antrian di lajur masuk contraflow/kanan. GUNAKAN JALUR ALTERNATIF. Karawang Barat KM 48-Karawang Timur KM 52 PADAT, kepadatan volume lalin,” demikian disampaikan PT Jasa Marga melalui akun Twitter resmi @PTJASAMARGA, Kamis (28/4) dini hari. (HPS)
