Isu menarik pagi ini adalah soal predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah jadi sorotan tajam. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik, predikat WTP tidak menjamin seorang kepala daerah bersih dari praktik korupsi dan suap. Menurut dia, kasus Bupati Bogor menebalkan kecurigaan publik bahwa predikat WTP dari BPK dapat diperjualbelikan melalui praktik suap. “Sudah banyak contoh kepala daerah yang kinerjanya terlihat buruk tapi dapat WTP. Ini harus jadi perhatian serius KPK soal praktik sogok-menyogok oknum auditor negara,” kata Adi.
Isu kedua, rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digeledah KPK, Kamis (28/4) sore. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengurusan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang membawa Ade Yasin sebagai tersangka. Selain rumah dinas, penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Isu ketiga, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas inisiatif anak buahnya yang melakukan penyuapan terhadap auditor BPK Perwakilan Jabar untuk mendapatkan predikat WTP. Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan suap kepada jajaran pemeriksa keuangan dari BPK tersebut. “Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab,” ujar Ade saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4).
Isu keempat, Ketua DPR Puan Maharani mulai menembak pesaingnya. Puan minta warga masyarakat agar tidak memilih pemimpin ganteng, sering muncul di medsos, tetapi tidak bisa kerja. Statemen itu disampaikan Puan saat memberikan sambutan di depan DPC PDIP Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin. Awalnya Puan berbicara terkait kriteria pemimpin Indonesia yang mumpuni, cinta Indonesia, dan mau bergotong royong untuk dipilih. “Saya minta itu adalah kembalilah ke jati diri akar Indonesia. Pilihlah orang yang betul-betul cinta Indonesia, dukung pemimpin yang mau bergotong-royong membangun bangsa ini bersama,” tegas Puan.
Isu kelima, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo luncurkan buku putih ‘Mudik Aman-Mudik Sehat Tahun 2022’ berisi panduan lengkap bagi pemudik. Buku panduan itu dikeluarkan melalui Posko Presisi Polri agar perjalanan mudik masyarakat menjadi aman dan sehat. Sigit menjelaskan buku putih itu bisa menjadi pegangan atau panduan para pemudik karena berisi beberapa ketentuan, informasi, fasilitas dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan masyarakat saat melakukan mudik ataupun balik. Berikut isu selengkapnya.
1. Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah kini jadi sorotan tajam. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik, predikat WTP tidak menjamin seorang kepala daerah bersih dari praktik korupsi dan suap. Menurut dia, kasus Bupati Bogor menebalkan kecurigaan publik bahwa predikat WTP dari BPK dapat diperjualbelikan dengan praktik suap. “Sudah banyak contoh kepala daerah yang kinerjanya terlihat buruk tapi dapat WTP. Ini harus jadi perhatian serius KPK soal praktik sogok-menyogok oknum auditor negara,” kata Adi, Kamis (28/4).
Ia menilai wajar jika banyak kepala daerah yang berlomba-lomba meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menurut Adi, predikat WTP memberi citra baik dan bersih kepada kepala daerah sehingga menjadi hal yang bisa dijual untuk mendapat simpati dari masyarakat. “WTP itu positif bagi kepala daerah karena mereka dinilai kinerjanya baik dan bersih dari segi laporan keuangan. Wajar kalau kepala daerah berlomba-lomba pamer WTP dari BPK karena bisa buat jualan politik tentu untuk mendapat simpati rakyat,” tegas Adi lagi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh sebuah daerah tidak menjamin kepala derah setempat merupakan sosok yang bersih dari korupsi. Hal ini tercermin dari kasus Bupati Bogor Ade Yasin yang diduga menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kabupaten Bogor mendapat predikat WTP. “Tidak dijamin WTP itu bersih karena banyak kepala daerah dapat WTP dari hasil lobi-lobi dan suap, seperti yang terjadi pada Bupati Bogor,” kata Ujang, Kamis (28/4).
Ujang mengatakan, bagi kepala daerah, predikat WTP penting supaya dianggap sebagai sosok yang bersih dan tidak korupsi di mata masyarakatnya. Sebab, jika laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpredikat WTP, patut diduga laporan tersebut bermasalah dan bisa jadi pintu masuk pengusutan kasus korupsi. “Masyarakat tahunya apa yang di atas kertas, bukan pada hal di belakang layar. Di atas kertas WTP, bagi rakyat bahwa bupatinya tak korupsi. Padahal, di belakang layarnya belum tentu,” kata Ujang.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai kasus dugaan suap yang membelit Bupati Bogor Ade Yasin adalah contoh kegagalan dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik, dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Korupsi kepala daerah yang terjadi berulangkali harus membuat parpol membenahi diri. Ini menunjukkan bahwa parpol gagal dalam melakukan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi anggota,” kata Egi dalam keterangan pers, Kamis (28/4).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ade Yasin dan tiga anak buahnya ditangkap Tim KPK pada 27 April 2022. Mereka diduga menyuap 4 orang auditor BPK Perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar demi mendapatkan predikat WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Ade Yasin terjun ke dunia politik pada 2008 dan ia menjadi kader PP, pimpinan Suharso Monoarfa. Ade mengikuti jejak kakaknya, politisi PPP dan eks Bupati Bogor, Rachmat Yasin yang terjerat kasus korupsi juga.
Pegiat anti korupsi Egi Primayogha menilai kasus dugaan suap yang menimpa Bupati Bogor Ade Yasin memperlihatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serius dalam melakukan pembenahan dan pengawasan internal. “Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi instansinya. Padahal BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” kata dia. Egi mengatakan, dengan kasus suap terhadap auditor BPK yang sudah terjadi berulang kali memperlihatkan lembaga tersebut gagal menjalankan fungsi instrumen pengawasan internal. “BPK memang memiliki kode etik. Tapi penegakan hingga punishment tidak berjalan dengan baik,” ujar Egi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) beranggapan, selama ini proses audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan tanpa celah. Dan ujung dari proses audit ini, banyak kepala daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sekjen FITRA, Misbah Hasan menuturkan, proses audit BPK tidak atas seluruh pos anggaran di dalam APBD.
“BPK itu hanya uji petik terhadap program-program kegiatan pemda dengan anggaran yang mungkin signifikan. Itu yang kemudian diperiksa, jadi tidak seluruh program kegiatan diperiksa secara total,” kata Misbah, Kamis (28/4). “Ini menjadi ruang adanya potensi penyimpangan anggaran pada mata anggaran yang tidak diperiksa BPK,” tambahnya.
Misbah menyebut, predikat WTP yang diberikan BPK selama ini hanya sebagai alat untuk memuluskan kepentingan para kepala daerah. Ia berpendapat, predikat tersebut berpengaruh positif terhadap citra kepala daerah. “Karena laporan keuangannya tercatat sesuai dengan standar akuntan publik. Makanya banyak kepala daerah yang mengejar WTP,” ujarnya, Kamis (28/4). “Pemda yang mendapat QTP ingin tercitrakan bahwa pengelolaan keuangan di daerahnya bersih, akuntabel, padahal belum tentu,” tambahnya.
2. Rumah Dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digeledah KPK, Kamis (28/4) sore. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap pengurusan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 yang membawa Ade Yasin sebagai tersangka. Selain rumah dinas, penyidik KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Pantauan di lapangan, tiga mobil berwarna hitam datang beriringan ke rumah dinas atau pendopo bupati usai menggeledah Kantor Dinas PUPR dan BPKAD. Penggeledahan yang berlangsung selama 25 menit itu dijaga ketat sejumlah aparat. Penggeledahan berlangsung cepat dan senyap. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK tampak membawa 3 koper berisi dokumen tentang aliran uang kasus suap BPK. Koper tersebut langsung dimasukkan ke dalam bagasi. Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Dadan Nurdiansyah membenarkan penggeledahan tersebut.
3. Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas inisiatif anak buahnya yang melakukan penyuapan terhadap auditor BPK Perwakilan Jabar untuk mendapatkan predikat WTP. Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk memberikan suap kepada jajaran pemeriksa keuangan dari BPK tersebut.
“Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab,” ujar Ade saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4). “Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ucapnya menambahkan.
Ade menjadi tersangka bersama Sekdis PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik. Sementara empat auditor BPK Perwakilan Jabar yang menerima suap adalah Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.
4. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 20-25 April 2022 menunjukkan, publik menginginkan hukuman berat hingga hukuman mati bagi keempat tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak goreng. Jika terbukti bersalah, 22,8 persen responden meminta eks Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dihukum mati, 45 persen menganggap dia perlu dihukum seumur hidup, 18,2 persen menganggap perlu dihukum 20 tahun penjara sebagai hukuman yang adil, dan hanya 4,7 persen responden yang setuju Wisnu dihukum di bawah 10 tahun penjara. Sebanyak 9,3 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Sedangkan terhadap 3 tersangka dari korporasi besar produsen minyak goreng (dalam hal ini, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian, red), sebanyak 18,3 persen responden memintanya dihukum mati, 47,7 persen menganggap dia perlu dihukum seumur hidup, serta 17,1 persen menilai penjara 20 tahun sebagai hukuman yang adil.
5. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, jajaran TNI AL telah mengamankan 18 kapal bermuatan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan batubara ilegal yang akan diekspor ke luar negeri. 18 kapal itu terdiri dari tujuh kapal bermuatan 63 juta metrik ton CPO dan 11 kapal bermuatan 51.000 metrik ton batubara. Yudo mengatakan, penangkapan kapal tersebut sesuai instruksi Presiden Jokowi.
“Sesuai instruksi presiden waktu itu bahwa dengan kelangkaan minyak goreng kali ini, maka disetop untuk ekspor. Kita perintahkan langsung saat itu,” kata Yudo di Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Kamis (28/4). Yudo mengatakan, setelah dilakukan penangkapan, TNI AL menyerahkan hasil tangkapan tersebut kepada pemerintah untuk diproses secara hukum. “Tetap kita berkoordinasi dengan kementerian-lembaga terkait,” ucap Yudo. Ia jmemastikan TNI AL akan meningkatkan patroli terhadap praktik penyelundupan CPO.
6. Ketua DPR Puan Maharani mulai menembak pesaingnya. Ia meminta warga masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang ganteng, sering muncul di medsos, tetapi tidak bisa kerja. Statemen itu disampaikan Puan saat memberikan sambutan di depan DPC PDIP Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin. Awalnya Puan berbicara terkait kriteria pemimpin Indonesia yang mumpuni, cinta Indonesia, dan mau bergotong royong untuk dipilih. “Saya minta itu adalah kembalilah ke jati diri akar Indonesia. Pilihlah orang yang betul-betul cinta Indonesia, dukung orang yang memang mau bergotong-royong untuk membangun bangsa ini bersama,” kata Puan, Kamis (28/4).
Puan lalu membeberkan alasannya menyampaikan kriteria tersebut. Dia menyinggung saat ini masyarakat lebih memilih pemimpin yang ganteng dan sering tampil di media sosial. “Kenapa saya ngomong ini? Kadang-kadang sekarang kita ini suka ‘yo wes lah dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, yo wes dia saja walau nggak iso opo-opo tapi yang penting dia itu kalau di socmed, di TV itu nyenengin’, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat,” katanya.
7. Presiden Jokowi mengatakan, inflasi Indonesia saat ini masih berada di angka 2,6 persen. Meski masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain, Presiden meminta kondisi ini harus diperbaiki. “Inflasi saat ini kalau kita lihat misalnya yang paling tinggi di Turki sudah melompat ke angka 61,1 persen, Amerika yang biasanya 1 persen sekarang sudah 8,5 persen,” ujar Jokowi saat menyampaikan paparannya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari Istana Negara, Kamis (28/4).
“Negara kita alhamdullilah terakhir masih berada di angka 2,6 persen. Ini yang bersama-sama harus kita perbaiki dan kita pertahankan,” tegasnya. Kepala Negara mengungkapkan, tahun ini dan tahun depan, Indonesia akan menghadapi situasi ekonomi dan situasi politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk mengurangi impor produk-produk dari luar negeri. Ia heran sejumlah komoditas masih banyak diimpor, padahal Indonesia mampu memproduksi sendiri di dalam negeri. Beberapa yang Jokowi soroti yakni impor jagung dan kedelai. “Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Tanam jagung di mana pun juga tumbuh, kenapa masih impor,” kata Jokowi. “Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai,” tuturnya. Jokowi menekankan, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan pada pembelian produk-produk dalam negeri.
Presiden Jokowi mengatakan, situasi ekonomi dan politik global masih mengalami gejolak yang penuh ketidakpastian. Oleh karenanya, ia meminta jajarannya untuk tetap waspada dan berhati-hati, lantaran krisis ini mungkin berlanjut hingga tahun depan. “Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita betul-betul waspada, betul-betul mengalkulasi, menghitung secara detail sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, bener, dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan,” kata Jokowi, Kamis (28/4).
Jokowi mengingatkan, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. Beberapa negara masih berupaya keras menekan penyebaran virus corona, bahkan masih menerapkan lockdown. Akibatnya, terjadi gangguan supply chain atau rantai pasokan yang berdampak pada banyak sektor.
7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo luncurkan buku putih ‘Mudik Aman-Mudik Sehat Tahun 2022’ berisi panduan lengkap bagi pemudik. Buku panduan itu dikeluarkan melalui Posko Presisi Polri agar perjalanan mudik masyarakat menjadi aman dan sehat. Sigit menjelaskan buku putih itu bisa menjadi pegangan atau panduan para pemudik karena berisi beberapa ketentuan, informasi, fasilitas dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan masyarakat saat melakukan mudik ataupun balik.
Diantaranya syarat mudik, penerapan ETLE di jalan Tol, rencana pelaksanaan rekayasa lalu lintas mudik dan arus balik hingga lokasi rest area di Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.
“Dalam buku putih tersebut juga dipaparkan detail lokasi pengisian BBM mobile di jalur tol, titik pos pengamanan, pos pelayanan publik, daftar nomor penting sampai lokasi rumah rumah sakit terdekat dan juga tips bagaimana mengatasi kantuk saat perjalanan mudik. Ada juga tarif tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4).
8. PT Jasa Marga (Persero) mengungkapkan sebanyak 951.758 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek hingga H-5 Lebaran 2022. Data itu merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Utama yaitu GT Cikupa arah Merak, GT Ciawi arah Puncak, dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama arah Trans Jawa-Bandung.
“Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 9,4 persen jika dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 870.371 kendaraan,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru, Kamis (28/4).
Dwimawan melanjutkan, untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek terbanyak ke arah Timur yaitu Trans Jawa dan Bandung sebanyak 471.044 kendaraan (49,5 persen). Kemudian, sebanyak 289.122 kendaraan (30,4 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 191.592 kendaraan (20,1 persen) menuju arah Selatan (Puncak). (HPS)
