Isu menarik hari ini adalah statemen Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap fokus bekerja. Ia mengingatkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, kerja-kerja menteri tidak boleh terganggu agenda Pemilu 2024. Sedangkan Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani juga meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi masing-masing menjelang Pemilu 2024.
Isu kedua, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengusulkan agar posisi penjabat kepala daerah diisi oleh sekretaris daerah (sekda) di masing-masing daerah. Sementara Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan agar para penjabat kepala daerah mendapat arahan secara terbuka dari Presiden Jokowi. Menurut Tjahjo, hal tersebut perlu dilakukan agar mereka meneruskan program pembangunan yang menjadi janji politik pemerintah pusat.
Isu ketiga, sosok Briptu HSB, anggota Ditpolairud Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kini menjadi sorotan. Oknum polisi tersebut menjadi bos tambang emas ilegal di Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kasus Briptu HSB ini mirip dengan kasus Iptu Labora Sitorus, yang memiliki rekening gendut Rp 1,2 triliun di Papua.
Isu keempat, soal statemen anggota KPU Idham Kholik yang menjadi Tim Penilai Kehormatan Internasional dan Independen Pemilu 2022 di Filipina yang mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, dan demokratis. Pemilu yang memperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi local dengan kontestan sebanyak 55.572 peserta itu hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja.
Isu kelima, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya selalu melakukan monitoring sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pihaknya akan menjadikan arahan dari Presiden Jokowi yang mewanti-wanti untuk mewaspadai karhutla di musim kemarau sebagai pedoman. “Arahan Bapak Kapolri dan juga stresing dari Bapak Presiden terkait Karhutla kan berat, Kapolda dan Pangdam bisa dicopot, kalau tidak melakukan langkah-langkah antisipasi kejadian Karhutla di wilayahnya masing-masing,” kata Agus saat dihubungi wartawan pada Selasa (10/5). Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap harus fokus bekerja. Ia mengingatkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, kerja-kerja menteri tidak boleh terganggu agenda Pemilu 2024.
“Para menteri harus bekerja maksimal untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, tidak boleh mengganggu dan terganggu agenda pemilu,” kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (10/5).
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi masing-masing menjelang Pemilu 2024. Jaleswari menegaskan tugas utama menteri adalah membantu kerja-kerja presiden.
“Sudah sepatutnya karena itu posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” kata Jaleswari dalam keterangan pers, Selasa (10/5).
2. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengusulkan agar posisi penjabat kepala daerah diisi oleh sekretaris daerah (sekda) di masing-masing daerah. “Ini saya hanya menyampaikan usulan teman-teman saja, banyak sekali teman-teman yang meminta agar sekda betul-betul dihitung direkomendasikan,” kata Bima dalam acara XYZ Forum, Selasa (10/5).
Bima beralasan, sekda merupakan pejabat yang paling senior dan menguasai di lingkup pemerintahan daerah sehingga mempunyai legitimasi yang kuat. Selain itu, kata dia, seorang sekda telah ‘terlatih’ untuk bersikap netral dalam politik praktis. Bima menambahkan, di samping sekda, juga terdapat usulan agar wali kota yang sudah berada di ujung masa jabatan dan tidak mungkin mencalonkan diri lagi, dapat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan agar para penjabat kepala daerah mendapat arahan secara terbuka dari Presiden Jokowi. Menurut Tjahjo, hal tersebut perlu dilakukan agar para penjabat kepala daerah meneruskan program pembangunan yang menjadi janji politik pemerintah pusat.
“Kalau bisa calon-calon penjabat itu akan dapat pengarahan dari bapak presiden karena isu strategis yang harus dijalankan itu adalah bagaimana melaksanakan keputusan politik pembangunan. Program strategis bagaimana visi misi presiden dan wakil presiden sampai 2024 itu wajib dilakukan oleh penjabat gubernur, bupati, wali kota di daerah masing-masing,” ,” kata Tjahjo dalam acara XYZ Forum, Selasa (10/5).
3. Sosok Briptu HSB, anggota Ditpolairud Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan. Oknum polisi tersebut menjadi bos tambang emas ilegal di Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kasus Briptu HSB ini mirip dengan kasus Iptu Labora Sitorus, yang memiliki rekening gendut Rp 1,2 triliun di Papua. Sugeng menjelaskan, Labora Sitorus terlibat dalam pembalakan liar dan jual beli bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Kala itu, kasus Labora menyerat sejumlah nama petinggi kepolisian. Namun, hanya Labora saja yang dihukum dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang.
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar memerintahkan jajaran Polda Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengungkap adanya indikasi pengiriman narkoba ilegal dalam kontainer milik oknum polisi Briptu HSB. Adapun Briptu HSB sebelumnya diciduk atas perkara menjalankan bisnis tambang emas ilegal.
“Saya sudah memberikan perintah kepada Dirresnarkoba Polda Kaltara untuk kordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Kaltara guna melakukan pengembangan terhadap pengungkapan kasus tersangka Briptu HSB tentang kemungkinan keterlibatan tersangka dalam perkara peredaran gelap narkoba,” kata Krisno kepada wartawan, Selasa (10/5).
4. KPK sedang mendalami dugaan korupsi di balik kasus kepemilikan tambang emas ilegal dan sejumlah bisnis ilegal lainnya Briptu Hasbudi. KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Utara (Kaltara) untuk melacak aset Hasbudi.
“Kami juga akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi-potensi di sana tindak pidana korupsi,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5).
Sedangkan Polda Kaltara mengungkap bisnis tambang ilegal hingga narkoba yang didalangi oknum Polri, Briptu Hasbudi. Korps Bhayangkara melakukan penyelidikan dan penelusuran dugaan aliran dana dari bisnis ilegal oknum Polri di Kaltara mengalir ke pejabat ataupun perwira kepolisian lain.
Kabid Dirkrimsus Polda Kaltara, AKBP Hendy F Kurniawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.
5. Anggota KPU Idham Kholik yang menjadi Tim Penilai Kehormatan Internasional dan Independen Pemilu 2022 di Filipina mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, dan demokratis. Pemilu yang memperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi local dengan kontestan sebanyak 55.572 peserta itu hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja.
‘’Ya, hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja, perolehan suara sudah sampai di pusat dan direkapitulasi secara penuh sehingga menjadi hasil resmi. Jadi tidak membutuhkan waktu berhari-hari dan tidak memakan korban,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi KPU, Selasa (10/5).
6. Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menyoroti anggaran Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai terlampau fantastis, yakni mencapai Rp 110,4 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut tidak akan menjamin terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang benar-benar jujur dan adil.
Ia membandingkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan dua periode pemilu yang penyelenggarannya ia nilai berhasil, yakni Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta Pemilu 1999 yang terselenggara di era Presiden ketiga RI BJ Habibie. “Keduanya benar-benar jujur dan adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp 1,3 triliun, bandingkan Rp 110 triliun untuk 2024,” ujar Rizal seperti dikutip dari akun Twitter resminya, @RamliRizal, Selasa (10/5).
7. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya selalu melakukan monitoring sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pihaknya akan menjadikan arahan dari Presiden Jokowi yang mewanti-wanti untuk mewaspadai karhutla di musim kemarau sebagai pedoman. “Arahan Bapak Kapolri dan juga stresing dari Bapak Presiden terkait Karhutla kan berat, Kapolda dan Pangdam bisa dicopot, kalau tidak melakukan langkah-langkah antisipasi kejadian Karhutla di wilayahnya masing-masing,” kata Agus saat dihubungi wartawan pada Selasa (10/5).
Menurut dia, kepolisian sudah melakukan monitoring sebagai langkah antisipasi karhutla sejak lama. Selain hot spot, ada juga aplikasi yang sudah diluncurkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. “Kita monitoring dari aplikasi monitoring karhutla kan, melalui juga aplikasi yang diluncurkan Bapak Kapolri bersama Ibu Menteri LHK tahun lalu,” ujarnya.
8. Mentan Syahrul Yasin Limpo lakukan langkah-langkah pencegahan seperti lockdown wilayah atau kandang, tracing, hingga meneliti dan menghasilkan vaksin PMK. “Kami akan terus bekerja, kami lakukan langkah-langkah terpadu yang dapat meminimalisasi angka penyebaran, baik dengan isolasi, lockdown wilayah atau kandang, kita lakukan tracing, dan intervensi obat-obatan, dan secepatnya kami dapatkan serotipe dari PMK ini dan kami dapat segera mungkin menghasilkan vaksinnya,” ujar Syahrul seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/5). Ia memastikan penanganan dan penanggulangan PMK di Jawa Timur berjalan baik dan terkendali.
9. Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menilai warga Nahdliyin bisa meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika perseteruan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus berlarut-larut.
Menurut Idil, meskipun PKB dan NU merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi warga Nahdliyin lebih dekat dengan PBNU dibandingkan dengan PKB. “Kalau dibiarkan, PKB akan ditinggalkan masyarakat Nahdliyin. Karena kultur Nahdliyin lebih kuat ke PBNU,” ucap Idil, Selasa (10/5). Idil berpendapat perseteruan Cak Imin dengan PBNU akan memunculkan kecenderungan negatif bagi PKB.
10. Terdakwa Kolonel Inf Priyanto mengakui telah bertindak bodoh karena perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Handi Saputra dan Salsabila. Ia juga mengakui, perbuatannya sangat tidak baik. “Kami mohon kiranya Yang Mulia bisa melihat dari apa yang kami lakukan hal itu memang sangat-sangat bodoh sekali, perbuatan yang betul-betul tidak baik sekali,” kata Priyanto di Pengadilan Militer II Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (10/5). Selain itu, Priyanto sangat menyesali atas apa yang dilakukannya. Sebab, perbuatannya tersebut juga telah merusak citra institusi TNI. “Kami sangat merasa bersalah, sangat-sangat merasa bahwa kami sudah merusak institusi TNI, khususnya TNI AD,” ungkapnya. (HPS)
