Isu menarik pagi ini adalah soal Beringin sedang diguncang. Muncul gerakan di Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum. Rencana melengserkan Airlangga akan dilakukan lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Munaslub akan digelar manakala Airlangga menjadi tersangka atau tersingkir dari Kabinet Indonesia Maju.
Isu kedua, Mendagri Tito Karnavian akan melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5) pagi. Pelantikan itu untuk menggantikan sementara posisi lima gubernur yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei ini. Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan, lima orang yang dilantik adalah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Juga Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Isu ketiga, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, perkembangan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran menjadi pertaruhan dalam transisi pandemi menjadi endemi. Namun ia optimistis, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat segera bertransisi ke endemi jika tidak ada lonjakan kasus selama 2-3 pekan setelah libur Lebaran. “Taruhannya adalah setelah Liburan ini, kalau nanti setelah Idul Fitri 2 minggu atau 3 minggu nanti tidak ada kenaikan kasus, maka kita optimis segera masuk transisi ke endemi,” kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).
Isu keempat, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA) Korea Selatan pada Rabu (11/5). Gelar itu dianugerahkan atas karya Megawati di bidang politik dan sosial pada disiplin ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif. Mega menangis haru saat menerima penghargaan tersebut, karena dia menjadi orang Asia pertama yang meraih gelar itu dari SIA. Gelar profesor kehormatan diberikan karena dirinya dinilai berkomitmen tinggi dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Isu kelima, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyoroti beberapa demo beberapa hari belakangan yang membawa narasi pemakzulan Presiden Jokowi. Irma menilai pendemo yang membawa narasi pemakzulan tak cerdas dan tidak mengerti Undang-undang. “Tidak cerdas saja minta Presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Ngerti UU enggak,” kata Irma dalam keterangannya, Kamis (12/5). Berikut isu selengkapnya.
1. Sebuah berita yang dimuat salah satu koran ternama menarik perhatian publik pagi ini. Berita itu menyebutkan, Beringin sedang diguncang. Muncul gerakan di Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum. Manuver itu diduga melibatkan sejumlah politikus senior Golkar, termasuk yang sudah mundur dari partai tersebut. Disebutkan, dua politikus Golkar serta seorang pengusaha di lingkaran elite partai itu menceritakan upaya penggulingan Airlangga tersebut.
Mereka mengatakan rencana itu digagas setelah elektabilitas Airlangga Hartarto tak juga terkerek, padahal musyawarah nasional Golkar sudah memutuskan mengusung dia sebagai calon presiden. Karena itu, muncul keinginan untuk memunculkan calon alternatif, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Alasan lain adalah agenda penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sempat didengungkan Airlangga. Sempat membesar, gagasan ini kempis dan dinilai merugikan Partai Golkar. “Upaya pergantian ketua umum ini serius dan sudah mulai berjalan,” kata sumber dari Golkar itu, beberapa hari lalu.
Rencana melengserkan Airlangga, sumber itu melanjutkan, akan dilakukan lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Munaslub akan digelar ketika Airlangga menjadi tersangka atau tersingkir dari Kabinet Indonesia Maju. Saat ini memang santer terdengar bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kominfo, Nurul Arifin, menolak adanya isu perpecahan yang muncul di internal partai beringin. Justru sebaliknya, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah pemilihan Jawa Barat 1 ini menyatakan, kondisi Golkar saat ini sangat solid dan sedang bagus-bagusnya.
“Kami solid sepenuhnya. Upaya-upaya menzolimi Ketum kami tidak berpengaruh pada soliditas yang ada di Golkar saat ini,” kata Nurul, Rabu, (11/5).
Nurul menampik laporan sebuah media berita online nasional yang mengutip sumber anonim yang menyatakan bahwa di Golkar sempat muncul isu-isu Munaslub. Bagi Nurul, isu-isu murahan dan upaya-upaya ilegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu, justru menjadi peringatan bagi kader-kader Golkar untuk tetap dan terus menjaga soliditasnya.
Anggota Komisi II DPR fari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro juga membantah kabar soal rencana penggulingan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Menurutnya Partai Golkar kini justru makin solid dan kompak jelang Pemilu 2024. “Yang saya tahu, Partai Golkar semakin solid dan kompak galang dukungan untuk Airlangga Hartarto menjadi presiden,” kata Agung, Rabu (11/05).
Agung mengaku keputusan Golkar mengusung Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024 sudah bulat. Keputusan itu juga sudah disetujui dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Februari 2022. Keputusan Munas saat itu memastikan Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto dalam kontestasi Pilpres 2024. “Kami sesuai keputusan Munas untuk mendukung Pak Airlangga Hartarto untuk maju sebagai capres 2024,” imbuh Agung.
2. Mendagri Tito Karnavian melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5) pagi ini. Pelantikan itu untuk menggantikan sementara posisi lima gubernur yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei ini. Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan, lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. “Lalu ada Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat,” ujar Kasto dalam keterangannya, Rabu (11/5).
3. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, perkembangan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran menjadi pertaruhan dalam transisi pandemi menjadi endemi. Namun ia optimistis, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia dapat segera bertransisi ke endemi jika tidak ada lonjakan kasus selama 2-3 pekan setelah libur Lebaran. “Taruhannya adalah setelah Liburan ini, kalau nanti setelah Idul Fitri 2 minggu atau 3 minggu nanti tidak ada kenaikan kasus, maka kita optimis segera masuk transisi ke endemi,” kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah tidak dapat bertindak sendiri dalam memutuskan peralihan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Ia mengatakan, pemerintah tetap akan melihat perkembangan Covid-19 di negara lain karena Covid-19 merupakan penyakit yang tersebar di seluruh dunia. “Karena ini levelnya dunia, kita enggak bisa mutusin sendiri. Yang jelas kita harus melihat negara lain seperti apa karena penularannya antarnegaranya tinggi sekali,” kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).
Budi menyampaikan, keputusan mengenai transisi dari pandemi ke endemi juga tidak hanya bergantung pada faktor kesehatan. Ia menyebutkan, ada faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang turut menjadi pertimbangan. Ia menyatakan, tanggung jawab pemeliharaan kesehatan akan berada di tangan masyarakat bila pandemi Covid-19 diputuskan beralih menjadi endemi. Oleh karena itu, Budi menyarankan agar masyarakat bersiap menghadapi transisi dari pandemi menjadi endemi. “Karena yang penting di (transisi) pandemi ke endemi itu tanggung jawab pemeliharaan kesehatannya itu sudah dimiliki oleh masyarakat sendiri,” kata Budi lagi.
4. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai pemerintah terlambat dalam mendeteksi kasus hepatitis akut misterius di Tanah Air. Pasalnya, per hari ini, terdapat 15 kasus hepatitis akut terdeteksi di Indonesia dengan lima di antaranya telah meninggal dunia. Masdalina mengatakan, deteksi yang cenderung lambat terjadi lantaran penyebab dari penyakit tersebut masih belum jelas. “Ini menjadi sinyal terlambat deteksi dan manajemen klinisnya memang belum jelas karena penyebab pastinya belum clear,” ujar Masdalina, Rabu (11/5).
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, penyebaran penyakit hepatitis akut misterius yang sudah menjangkiti setidaknya 15 anak di Indonesia tidak semenular yang dibayangkan banyak orang. “Kesimpulannya sampai sekarang penyebarannya tidak seperti penyakit-penyakit pandemi, karena kalau menular kan harusnya kalau saya kena kan pasti teman-teman kena kan, ini tidak terjadi,” kata Budi saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5). Budi mengaku sudah berbicara dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (AS) dan Inggris di mana tidak terjadi klasterisasi penularan hepatitis akut misterius di dua negara tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kasus dugaan hepatitis akut misterius di Jakarta mencapai angka 21 hingga hari ini, Rabu (11/5). Riza mengatakan, dari 21 dugaan kasus yang ditemukan, tiga di antaranya meninggal dunia. “Data sementara ada 21 kasus yang diduga terkait hepatitis akut, meski demikian ini masih dalam proses penyelidikan epidemiolog,” kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).
“Nanti dicek datanya ke Dinkes,” imbuh dia. Pemprov DKI Jakarta memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaporkan perkembangan kasus tersebut. Politikus partai Gerindra ini meminta agar tidak ada yang menganggap enteng penyebaran kasus hepatitis tersebut. “Semua penyakit harus kita lawan, kita hadapi dengan terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar dia.
5. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen pada kuartal pertama 2022 menandakan situasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya sembuh dari dampak pandemi Covid-19, tetapi sudah mulai membaik. Pasalnya, meski jumlahnya turun dibandingkan kuartal sebelumnya, tingkat pengangguran di Indonesia masih berada di angka 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang sebesar 4,9 persen.
“Jadi kalau Anda mengatakan belum sepenuhnya sembuh, betul, tapi bahwa kita sudah mulai membaik juga betul karena semuanya proses pemulihan ekonomi itu memang berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah,” kata Sri Mulyani di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/5). Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh konsumsi investasi sebesar 4,1 persen yang menurutnya belum cukup untuk membuka lapangan kerja.
6. Anggota Kompolnas Poengky Indarti menduga Briptu HSB tidak bekerja sendirian dalam mengelola tambang emas ilegal di Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Ia yakin ada pihak lain yang membantunya dari balik layar. “Kompolnas melihat pangkat HSB sebagai brigadir satu (Briptu) dan yang bersangkutan masih muda, sehingga patut diduga ada orang-orang lain yang memuluskan usahanya dan yang diservisnya agar usahanya lancar,” papar Poengky, Rabu (11/5).
Ia menilai tindakan Polda Kaltara yang menggandeng KPK dan BPK untuk mengungkap perkara ini sudah tepat. Termasuk, menjerat Briptu HSB dengan pasal berlapis di antaranya terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Dengan dijeratnya yang bersangkutan dengan UU TPPU maka ke mana arah uang mengalir serta jaringan Briptu HSB akan dapat terlacak,” tuturnya.
7. KPK menyoroti lemahnya pengawasan atasan terhadap oknum polisi berpangkat Briptu berinisial HSB yang diduga terlibat penambangan emas ilegal. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, seharusnya keterlibatan oknum polisi itu dapat diketahui sejak awal jika ada pengendalian internal dari lembaga yang menaungi oknum polisi tersebut.
“Kejadian ini menunjukan lemahnya pengawasan atasan langsung, pengendalian internal di lembaga tersebut, kan tidak mungkin ya seorang polisi dengan pangkat yang Briptu dia memiliki life style, gaya hidup yang mewah dan harta yang luar biasa. Kalau hal itu diketahui sejak awal, sejak dini, kan bisa dicegah, artinya atasan langsung yang bersangkutan bisa menanyakan dari mana yang bersangkutan bisa memiliki kekayaan yang banyak, seperti itu kan bisa kita cegah sejak dini,” kata Alex, Rabu (11/5).
KPK bakal melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus penambangan emas ilegal yang melibatkan oknum polisi berpangkat Briptu berinisial HSB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, lembaganya akan membantu Polda Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menelusuri dugaan adanya aliran dana dari para tersangka kepada para pihak yang terlibat dalam kasus penambangan emas ilegal tersebut. “Nanti pastikan koordinasi dengan PPATK, dari aliran rekening-rekening yang bersangkutan nanti akan ditelusuri ke mana saja aliran dana itu mengalir,” papar Alex, Rabu (11/5).
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai kasus tambang emas ilegal yang menjerat oknum anggota kepolisian Briptu HSB merupakan fenomena gunung es. Ia menilai banyak kasus semacam ini di seluruh wilayah Indonesia yang tidak terungkap. “Sudah banyak kasus, dari Labora Sitorus sampai sekarang. Ini fenomena gunung es, di mana banyak aparat negara yang menjalankan bisnis,” sebut Zaenur, Rabu (10/5). Zaenur menuturkan para aparat penegak hukum bisa melaksanakan bisnis secara ilegal maupun legal. “Bisnis ilegal biasanya di bidang penambangan atau perkebunan,” kata dia.
8. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA) Korea Selatan pada Rabu (11/5). Gelar itu dianugerahkan atas karya Megawati di bidang politik dan sosial pada disiplin ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif. Megawati dianggap berhasil menjamin pendidikan yang lebih baik melalui riset dan inovasi, tidak hanya untuk warga Indonesia, tetapi juga dunia, termasuk Korea Selatan.
Mega menangis haru saat menerima penghargaan tersebut, karena dia menjadi orang Asia pertama yang meraih gelar itu dari SIA. “Ketika saya membaca surat dari terhormat bapak Nam Sik Lee, Phd, saya sungguh terharu. Terutama bahwa saya bukan hanya orang Indonesia yang pertama yang menerima kehormatan ini, namun juga sebagai orang Asia pertama,” ucap Megawati, kemarin. Apalagi, kata Mega, gelar profesor kehormatan diberikan karena dirinya dinilai berkomitmen tinggi dalam mewujudkan perdamaian dunia.
9. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, Prabowo tidak pernah menggunakan posisi Menhan sebagai alat menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Menteri dari Partai Gerindra saya pikir tidak melakukan kampanye maupun pencitraan. Selama ini, kalau Menhan, Pak Prabowo sebagai pembantu Presiden fokus membantu kerja-kerja dari Presiden dan tidak pernah melakukan kampanye,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (11/5). Dasco menyatakan safari yang dilakukan Prabowo menemui sejumlah tokoh politik dan ulama saat Idulfitri 1443 Hijriah lalu merupakan hal wajar. Dia berpendapat kegiatan Prabowo hanya halalbihalal.
10. Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyoroti beberapa demo beberapa hari belakangan yang membawa narasi pemakzulan Presiden Jokowi. Irma menilai pendemo yang membawa narasi pemakzulan tak cerdas dan tidak mengerti Undang-undang. “Tidak cerdas saja minta Presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Ngerti UU enggak,” kata Irma dalam keterangannya, Kamis (12/5).
Irma menjelaskan upaya pemakzulan tidak bisa dilakukan lewat demo. Dia menyebut hanya lembaga parlemen lah yang bisa memakzulkan Presiden. “Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional,” ucapnya.
Meski demikian, anggota Komisi IX DPR ini mengakui penyampaian pendapat atau aspirasi di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Tapi, kata dia, jangan sampai segelintir orang mengklaim diri dan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. (HPS)
