Salah satu isu menarik pagi ini adalah nyanyian Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah soal menteri ‘pedagang’ pencari cuan di Kabinet Indonesia Maju. Fahri mengatakan menteri ‘pedagang’ itu berasal dari kalangan pengusaha. Fahri memang tidak menyebut jati diri menteri pedagang pencari cuan, ia cuma mengatakan mereka terbilang muda dan baru dalam dunia politik. Fahri menilai para menteri pedagang ini sebaiknya fokus menjalankan tugas dan tidak mencampuri dengan urusan berdagang untuk biaya kampanye.
Isu kedua, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para menteri tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye. “Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus. Jangan tinggalkan pekerjaan,” tegas Ma’ruf usai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wapres Jakarta, Kamis (11/5). Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua MPR Zulkipli Hasan selaku Ketua Umum PAN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum PPP justru melakukan pertemuan untuk penjajakan koalisi Pemilu 2024 di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5) malam.
Isu ketiga soal tidak adanya pejabat pemerintah AS yang menyambut kedatangan Presiden Jokowi saattiba di Washington DC, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri ASEAN-US Special Summit atau KTT ASEAN-AS. Kemenlu RI menyatakan, hal tersebut bukanlah hal yang perlu dirisaukan. “Kita tidak melihat hal yang perlu dirisaukan,” ujar Jubir Kemenlu RI Teuku Faizasyah di Jakarta, Kamis (12/5). Faizasyah menjelaskan, sifat kunjungan Jokowi ke AS kali ini adalah semi-multilateral sebagai bagian dari ASEAN. Dengan demikian, perlu dibedakan antara protokol penyambutan untuk pertemuan yang bersifat bilateral dan semi-multilateral.
Isu keempat, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar — yang dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi — dibatalkan. Pasalnya, pengadaan gorden tersebut melukai hati masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengatakan, tender tersebut pada akhirnya tidak menuai manfaat. Bahkan, banyak anggota yang tidak mengetahui proses tender itu terjadi. Politisi PDIP ini mengaku ikut bertanggung jawab dalam penganggaran tender itu.
Isu kelima, Eks politisi Demokrat yang kini menjadi politisi PDIP, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan rasialisme, Rabu (11/5). Ruhut dilaporkan oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan. Ruhut sebelumnya mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan baju adat suku Dani, Papua, di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul. Ruhut Sitompul mengaku tak masalah dirinya dilaporkan ke polisi lantaran mengunggah gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat suku Dani, Papua. Ruhut siap memberikan keterangan ke polisi atas laporan tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah nyanyi soal menteri ‘pedagang’ pencari cuan di Kabinet Indonesia Maju. Fahri mengatakan menteri ‘pedagang’ itu berasal dari kalangan pengusaha. “Iya mereka para pengusaha yang dapat kepercayaan jadi pejabat tinggi,” ujar Fahri, Kamis (12/5). Fahri tidak menyebut jati diri menteri pedagang pencari cuan, ia mengatakan mereka terbilang muda dan baru dalam dunia politik. Dia menilai para menteri pedagang ini sebaiknya fokus menjalankan tugas dan tidak mencampuri dengan urusan berdagang untuk biaya kampanye.
“Pada dasarnya mereka masih muda dan orang baru dalam politik, belum punya pengetahuan yang matang tentang politik dan Indonesia. Mereka baru belajar mengerti persoalan nasional, maka fokus aja dulu jalankan amanah presiden untuk jadi menteri, nggak usah dicampur-campur dengan pengen mencari popularitas tambahan apalagi sambil berdagang cari uang untuk biaya kampanye,” kata Fahri. Menurut Fahri akan bahaya jika tugas atau wewenang yang diberikan disalahgunakan. Oleh karena itu Fahri meminta mereka berhentikan. “Ini bahaya sekali kalau apa yang menjadi tugas inti disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek ini yang saya minta dihentikan,” tuturnya.
Eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Presiden Jokowi memecat menteri yang menunjukkan gelagat ingin ikut kontestasi Pilpres 2024. Fahri meminta menteri yang menggunakan jabatan demi kepentingan pribadi untuk mundur. Dia mengaku miris dengan menteri yang mencari cuan dan popularitas padahal kabinet tengah babak belur karena diterpa pandemi. Mereka justru ‘aji mumpung’ mencari popularitas demi ingin berkuasa.
“Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari ‘cuan’ dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (12/5).
Fahri juga mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Fahri menilai komitmen itu sulit terwujud kalau yang berkembang justru budaya tidak tahu diri di tiap anggota kabinet.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para menteri tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye. “Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus. Jangan tinggalkan pekerjaan,” tegas Ma’ruf usai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wapres Jakarta, Kamis (11/5).
Pernyataan Ma’ruf tersebut senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta anggota kabinetnya untuk tetap konsentrasi pada masalah pandemi dan ekonomi global. Dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Mei 2022 lalu, Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala lembaga, betul-betul fokus bekerja pada tugasnya masing-masing agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik.
3. Salah satu peristiwa menarik pasca Wapres Ma’ruf Amin meminta para menteri fokus bekerja adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar, Wakil Ketua MPR Zulkipli Hasan selaku Ketua Umum PAN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum PPP justru melakukan pertemuan untuk penjajakan koalisi Pemilu 2024 di Rumah Heritage Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5) malam.
Dalam pertemuan itu, awalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melontarkan celetukan bahwa dirinya bersama Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto merupakan koalisi memperkuat persatuan. Mereka lalu berpose saling menggenggam tangan satu sama lain di depan para wartawan.
“Koalisi untuk perkuat persatuan,” kata Zulhas sambil tertawa. Suharso tak mau kalah, ia menimpali celetukan Zulhas tersebut. “Untuk melanjutkan pembangunan,” kata Suharso sambil tersenyum. Airlangga juga ikut menimpali celetukan keduanya. Kata Airlangga, pohon beringin harus disinari matahari agar bisa hijau.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya bersama PAN dan PPP lakukan penjajakan koalisi untuk melanjutkan program strategis pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menuturkan, bentuk kerja sama antara tiga partai serta program yang diusung akan dirumuskan secara detail dalam waktu dekat. “Kita akan merumuskan secara detil dalam waktu dekat dan tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi,” kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Airlangga mengatakan, ketiga partai juga sepakat untuk mengawal keberhasilan program pembangunan pemerintahan Jokowi. “Pada hal yang sama, kita persiapkan untuk menjaga proses pemilu yang sudah diagendakan,” kata Airlangga. Senada dengan Airlangga, Suharso menyatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, ketiga partai berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Suharso berharap agar pemerintahan Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia di penghujung masa jabatan. “Kami bertiga juga ingin memastikan keberlanjutan pembangunan itu untuk kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa dan negara,” ujar Suharso. Sementara itu, Zulkifli menekankan bahwa hal-hal baik yang diwariskan oleh sebuah pemerintahan haruslah dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. “Yang baik dari Bung Karno dilanjutkan oleh pak Harto, yang bagus dari pak Harto dilanjutkan oleh Bu Mega dan seterusnya,” ujar Zulkifli.
4. Presiden Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri ASEAN-US Special Summit atau KTT ASEAN-AS. Namun demikian, tak ada penyambutan oleh pejabat AS saat Jokowi tiba di Washington. Kemenlu RI menyatakan, hal tersebut bukanlah hal yang perlu dirisaukan. “Kita tidak melihat hal yang perlu dirisaukan,” ujar Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah di Jakarta, Kamis (12/5).
Faizasyah menyayangkan pihak-pihak yang justru lebih menyoroti hal-hal yang bersifat teknis protokoler ketimbang esensi dari pertemuan negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat tersebut. Lebih lanjut Faizasyah menjelaskan, sifat kunjungan Jokowi ke AS kali ini adalah semi-multilateral sebagai bagian dari ASEAN. Dengan demikian, perlu dibedakan antara protokol penyambutan untuk pertemuan yang bersifat bilateral dan semi-multilateral.
“Kita mencatat sifat kunjungan adalah kunjungan kerja yang mengedepankan sisi substansi kunjungan tersebut. Kita juga melihat saat penerimaan ketibaan mendapat treatment yang sama semua kepala negara ASEAN juga diterima pada level pejabat senior protokoler Kemenlu AS,” ujar Faizasyah.
Presiden Jokowi menerima kunjungan Chairman dan CEO Air Products Seifi Ghasemi di Hotel Ritz Carlton, Washington DC, Kamis (12/5). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya implementasi rencana investasi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. “Saya menyambut baik penandatanganan MoU di Dubai, November 2021 yang lalu. Sebagai implementasi rencana tersebut pada 24 Januari lalu, saya telah lakukan groundbreaking industri hilirisasi coal to DME di Bukit Asam,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (12/5) malam. “Saya berharap semua rencana investasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengajak Amerika Serikat (AS) untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama inklusif yang saling menguntungkan di Indo-Pasifik. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada jamuan santap siang pemimpin negara-negara ASEAN oleh Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi dan Anggota Kongres AS di Capitol Hill, Washington DC, Kamis (12/5).
“Sejak 2019, ASEAN telah menyepakati ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, memastikan keberlangsungan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya mengajak AS untuk terus menjadi bagian dari jangkar perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/5).
Jokowi mengatakan, ASEAN selama lebih dari lima dekade menikmati perdamaian dan stabilitas. Negara ASEAN juga bekerja keras membangun arsitektur kawasan yang mengedepankan kerja sama. “Paradigma win-win diperjuangkan, budaya dialog diperkokoh, kerja sama inklusif dikedepankan, dan hukum internasional dan nilai-nilai multilateral menjadi panglima,” ucap Jokowi.
Di depan anggota Kongres AS, Presiden Jokowi menyinggung soal perang di Ukraina. Jokowi menekankan, perang tersebut berdampak pada ekonomi dunia, termasuk kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi. “Perang di Ukraina menciptakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan berdampak terhadap ekonomi global,” kata dia. Presiden juga menyampaikan bahwa jika hukum internasional tidak dihormati, multilateralisme ditinggalkan dan unilateralisme dikedepankan, maka apa yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di wilayah lain, termasuk di Indo-Pasifik.
Pada akhir sambutannya, Jokowi juga mengajak AS untuk terus menjadi mitra strategis ASEAN yang saling menguntungkan. “Kita juga ingin Amerika menjadi mitra strategis ASEAN dalam kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan. Saya yakin kita bersama dapat menyaksikan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” ujar Jokowi.
5. Isu Munaslub Golkar untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar memancing reaksi para elit beringin. Umumnya mereka masih berdiri di belakang Aiorlangga Hartarto. Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Adies Kadir menyatakan isu munaslub sama sekali tidak valid dan bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Adies memaparkan, dalam pasal 39 ayat 3 AD/ART, ada sejumlah syarat untuk menggelar Munaslub.
Salah satunya menyebutkan, Munaslub diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Selain itu, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa. “Hingga saat ini tidak ada sesuatu hal yang bisa dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa. Semuanya baik-baik saja. Jadi, tidak ada hal apapun yang harus diributkan,” ucap Kadir.
Waketum DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menggelar Munaslub guna melengserkan Airlangga Hartarto. Menurut dia, Munaslub tidak bisa sembarangan digelar. Ada syarat-syarat untuk menggelar musnalub sesuai AD/ART Golkar. Salah satunya adalah bila ketua umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau melanggar AD/ART.
Namun Nurdin juga menambahkan, Munaslub juga bisa digelar apabila ketua umum telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus hukum atau terlibat perbuatan pidana. “Sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi,” katanya, Kamis (12/5).
Nurdin berharap Ketum Golkar Airlangga Hartarto lebih peka dan cepat mengantisipasi suara-suara arus bawah terkait munaslub. Misalnya, manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar. Nurdin yakin dengan pola tersebut segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah. “Wacana isu Musnalub itu harus segera diredam, kalau ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik. Maka jangan sampai Golkar dimasuki orang luar untuk mengganggu dan menyusupi kekompakan Partai Golkar,” katanya.
6. Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Polda Jawa Timur dan Bea Cukai setempat berhasil menggagalkan ekspor ilegal 121,98 ton minyak goreng di Kota Surabaya, Jawa Timur. Setidaknya delapan kontainer berisi minyak goreng kemasan siap ekspor ke Timor Leste diamankan polisi di depo milik PT Meratus di Jalan Tambak Langon Osowilangun, Kecamatan Tambak Langon, Surabaya
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus itu diungkap setelah polres setempat mendapatkan informasi mengenai adanya sejumlah kontainer berisi minyak goreng yang akan diekspor ke Timor Leste. “Polisi menyelidiki dan pada 4 Mei 2022 memeriksa Depo PT Meratus di Tambak Langdon,” kata Agus, Kamis (12/5).
7. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar — yang dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi — dibatalkan. Pasalnya, pengadaan gorden tersebut melukai hati masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengatakan, tender tersebut pada akhirnya tidak menuai manfaat. Bahkan, banyak anggota yang tidak mengetahui proses tender itu terjadi. Politisi PDIP ini mengaku ikut bertanggung jawab dalam penganggaran tender itu.
“Bagaimana proses yang terjadi di penganggaran barangkali saya sebagai Ketua Banggar dan saya ikut bertanggung jawab kemudian proses satuan tiganya di Kesetjenan [DPR] dengan BURT [DPR]. Batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp43,5 miliar,” kata Said dalam keterangan video, Kamis (12/5).
8. Mendagri Tito Karnavian resmi melantik lima orang pilihan Presiden Jokowi sebagai Penjabat atau Pj Gubernur Provinsi Papua Barat, Gorontalo, Banten, Bangka Belitung dan Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5). Setidaknya ada empat larangan yang harus mereka patuhi.
Pertama, dilarang melakukan mutasi pegawai. Kedua, dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Keempat, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan, penjabat (Pj) kepala daerah yang baru saja dilantik tidak hanya sekadar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai pilkada selesai terlaksana. Namun, tugas yang mereka emban sama beratnya dengan pemimpin daerah yang baru saja purnatugas.
“Penjabat kepala daerah harus benar-benar bekerja menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta menjalankan segala sesuatu yang menjadi kepentingan masyarakat di daerah. Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah,” kata Juri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).
9. Eks politisi Demokrat yang pindah ke PDIP, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan rasialisme, Rabu (11/5). Ruhut dilaporkan oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan. Ruhut sebelumnya mengunggah meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengenakan baju adat suku Dani, Papua, di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan pelaporan tersebut. “Iya, benar ada laporannya di kami. Pelapornya (mewakili) pemuda Papua,” ujar Zulpan saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Kamis (12/5). Menurut Zulpan, laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor LP / B / 2299 / SPKT / Polda Metro Jaya, tertanggal 11 Mei 2022, dan tengah dipelajari oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengaku tak masalah dirinya dilaporkan ke polisi lantaran mengunggah gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian baju adat suku Dani, Papua. Ruhut siap memberikan keterangan kepada polisi bila dirinya dipanggil atas laporan tersebut. “Siap dong, kita harus siap, kita kan patuh kepada hukum, Indonesia kan negara hukum,” kata Ruhut, Kamis (12/5). Terkait laporan itu, Ruhut merasa heran unggahannya tersebut dianggap sebagai tindakan rasial.
Menurut dia, tak ada yang salah dari seseorang menggunakan pakaian-pakaian adat sebuah daerah. “Salah orang pakai baju Papua? Salah kau ke kampung aku pakai ulos Batak, Pak Jokowi itu kan pakai ulos Batak. Salah orang pakai baju adat? Kan enggak ada, kok di situ rasis?” ujar dia.
10. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut Indonesia secara de facto sudah menuju ke endemi Covid-19. “Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya de facto (secara fakta) sudah menuju ke endemi,” kata Muhadjir dalam keterangan resminya, Kamis (12/5).
Muhadjir menegaskan kondisi itu sudah berdasarkan pelbagai indikator data-data penyebaran virus corona di Indonesia. Di antaranya angka kasus aktif, positivity rate, tingkat okupansi rumah sakit dan angka kematian yang rendah. “Sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada,” ujarnya.
11. Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah menyampaikan Presiden Jokowi akan memberikan ucapan selamat kepada Ferdinand Bangbong Marcos Jr apabila sudah ada penetapan resmi sebagai pemenang pemilu presiden Filipina. Dia mengatakan siapa pun presiden Filipina terpilih, akan tetap menjadi bagian dari ASEAN. Sekadar informasi, Ferdinand Bangbong Marcos Jr mengklaim memenangi pilpres Filipina. Kemenangan Marcos dibayangi dengan kontroversi sang ayah yang merupakan mantan diktator.
“Kita tidak bisa mengomentari mengenai figur seseorang tentunya siapa pun yang terpilih jadi Presiden Filipina tentunya akan menjadi keluarga besar ASEAN. Pada waktunya sebagaimana lazimnya, presiden akan ucapkan selamat setelah ada penetapan pemenang dari Pemilu tersebut,” kata Faizasyah saat jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (12/5). (HPS)
