Isu menarik pagi ini, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode. Gibran mengatakan, pihaknya mentaati konstitusi bahwa masa jabatan presiden dua periode. Gibran mengungkapkan. ibunya, Iriana Joko Widodo sudah mulai mengemasi barang-barangnya secara bertahap di Istana Kepresidenan ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, meski jabatan Jokowi baru berakhir 2024 mendatang.
Isu kedua, Ustaz Abdul Somad (UAS) mengunggah sebuah foto dan video singkat yang cukup mengejutkan. Dalam unggahan itu, UAS menggambarkan suasana sedang berada di ruangan kecil dengan luas 1×2 meter dan dikurung seperti di penjara. Dalam keterangannya, UAS menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di imigrasi Singapura. Kondisi yang dia unggah adalah saat sebelum dia dideportasi dari Singapura. “Uas di ruang 1×2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore,” tulis UAS di akun instagramnya yang dikutip sejumlah media, Selasa (17/5).
Isu ketiga, Presiden Jokowi tiba di Tanah Air pada Senin (16/5), selepas melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu Jokowi bertemu CEO SpaceX, Elon Musk, Keduanya melakukan pertemuan, sebelum mengelilingi Gedung Stargate SpaceX untuk melihat fasilitas produksi roket SpaceX. Pengamat politik Rocky Gerung mengritik Presiden Jokowi yang terkesan bangga bisa bertemu CEO Tesla dan Space X Elon Musk. Menurut Rocky, sosok Musk sebetulnya tidak jauh berbeda dengan sosok lainnya di bidang teknologi.
Isu keempat, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjamin pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu tak akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, partai yang tergabung dalam koalisi tersebut masih dan akan terus mendukung program-program pemerintahan yang telah berjalan. “Pemerintah sangat solid karena 82 persen koalisinya mendukung Bapak Presiden Jokowi. Tak ada perubahan,” ujar Airlangga di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jaksel. Airlangga Hartarto menekankan, Koalisi Indonesia Bersatu membuka peluang bagi siapa pun untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Isu kelima, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. AHY menghargai pembentukan koalisi tersebut dan ia meminta semua kader Demokrat menjaga kesantunan dalam berpolitik. “Mari kita menunjukkan kedewasaan dan kesantunan dalam berpolitik dan berdemokrasi,” kata AHY dalam sambutan secara virtual pada Muscab Partai Demokrat se-DIY, Senin (16/5).
1. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode. Gibran mengatakan, pihaknya mentaati konstitusi bahwa masa jabatan presiden dua periode. “Saya sudah statement tidak setuju, adik (Kaesang Pangarep) sudah statement tidak setuju, yang bersangkutan (Presiden Jokowi) sudah statement tidak setuju, aturannya seperti itu, kita ikuti aturannya,” kata Gibran dalam wawancara eksklusif dengan sebuah stasiun TV, Senin (16/5).
Bahkan, Gibran mengungkapkan. ibunya, Iriana Joko Widodo sudah mulai mengemasi barang-barangnya secara bertahap di Istana Kepresidenan ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, meski jabatan Jokowi baru berakhir 2024 mendatang. “Saya buka saja kayak misalnya ibu saya sendiri, ibu saya sudah mulai packing, sudah mulai packing menyicil untuk barang-barang yang dikirim ke kampung (Solo),” ujarnya. Karenanya, ia kembali menekankan bahwa pihaknya mengikuti aturan yang ada, yaitu masa jabatan presiden selama dua periode. “Monggo yang di pusat seperti apa, kalau saya sih tidak (setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden),” tegas Gibran.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak menampik pernyataan bahwa pertemuannya dengan beberapa pimpinan partai politik membahas karir politiknya ke depan. Ia mengaku pada beberapa pertemuannya dengan pimpinan parpol membahas kemungkinan pencalonan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Gubernur Jawa Tengah. “Kadang-kadang sedikit bahas itu juga,” jawab Gibran yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai pilihannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Gibran enggan menjawab. Ia mengaku kaget jika di dalam beberapa survei menduduki posisi pertama sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. “Masih lama kan (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada, red). Orang kan heboh masalah survei, terutama survei Jateng. Saya juga kaget kok angkanya setinggi itu padahal baru satu tahun menjabat,” kata Gibran lagi.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, sejumlah pimpinan partai politik melakukan pertemuan dengan Gibran, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
2. Ustaz Abdul Somad (UAS) mengunggah sebuah foto dan video singkat yang cukup mengejutkan. Dalam unggahan itu, UAS menggambarkan suasana sedang berada di ruangan kecil dengan luas 1×2 meter dan dikurung seperti di penjara. Dalam keterangannya, UAS menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di imigrasi Singapura. Kondisi yang dia unggah adalah saat sebelum dia dideportasi dari Singapura. “Uas di ruang 1×2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore,” tulis UAS di akun instagramnya yang dikutip sejumlah media, Selasa (17/5).
Penceramah kondang itu tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan, berita lengkapnya akan diunggah dalam sebuah wawancara di salah satu channel YouTube. “Berita lengkapnya saksikan esok wawancara Uas, Selasa 17 Mei 2022, hanya di channel: hai guys official,” ujarnya. Meski belum dijelaskan lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi, namun warganet sudah banyak yang memberikan dukungan kepada Ustaz kondang tersebut. “Allah bersama tuan guru dan tim,” tulis salah satu warganet.
3. Presiden Jokowi tiba di Tanah Air pada Senin (16/5), selepas melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat. Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Jokowi dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 05.15 WIB. Kepala negara dan rombongan tiba di Tanah Air setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang delapan jam dari Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Banten Almuktabar, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Selama di Amerika Serikat, Presiden Jokowi menghadiri serangkaian kegiatan KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, hingga mengunjungi SpaceX di Boca Chica sekaligus bertemu dengan pendirinya, Elon Musk.
Presiden Jokowi bertemu dengan CEO SpaceX, Elon Musk saat lakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Keduanya melakukan pertemuan, sebelum mengelilingi Gedung Stargate SpaceX untuk melihat fasilitas produksi roket SpaceX, Sabtu (14/5). Jokowi mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk berbicara dengan Elon Musk.
“Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang,” ujar Jokowi, dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (15/5) dini hari. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mengundang pendiri Tesla tersebut untuk datang ke Indonesia. “Saya kira, dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia,” ucap Jokowi.
Pengamat politik Rocky Gerung mengritik Presiden Jokowi yang terkesan bangga bisa bertemu CEO Tesla dan Space X Elon Musk. Menurut Rocky, sosok Musk sebetulnya tidak jauh berbeda dengan sosok lainnya di bidang teknologi. Namun, format sosial media saat ini dialgoritmakan untuk mengangkat nama Musk.
“Karena format sosial media kita itu dialgoritmakan untuk mengangkat Elon Musk, maka Presiden merasa gue jadi ikut-ikutan kecipratan kehebatan Elon Musk kalau bisa foto-foto sama orang yang pakai kaos itu. Kan itu norak namanya kan. Gimana coba? Hal yang biasa Elon mondar-mandir di 5th avenue, biasa aja, tapi seolah-olah kita memujanya,” ujar Rocky dalam seminar yang digelar pada Rakernas Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (16/5).
4. Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mengenakan atribut keagamaan yang sebelumnya tak pernah dipakai di persidangan. Ia meminta anak buahnya tak menghadirkan mereka ke sidang. Hal itu dilakukan agar tidak ada pemikiran di tengah masyarakat bahwa atribut keagamaan digunakan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu saja.
“Imbauan itu sudah disampaikan juga dalam acara halal bihalal kemarin, Senin minggu lalu. Untuk mempertegas nanti akan dibuatkan surat edaran ke kejaksaan seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Senin (16/5) malam.
Kebijakan itu diambil setelah Burhanuddin melihat tindakan sejumlah terdakwa yang terlihat memakai atribut keagamaan seperti peci ataupun hijab ketika mengikuti persidangan. Praktik ini seolah difasilitasi oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan. Namun, Burhanuddin tak merinci lebih lanjut mengenai contoh kasus yang dilihatnya tersebut.
5. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, tidak diundangnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam acara Halalbihalal DPD PDI-P Jateng adalah efek lanjutan dari perseteruan “Celeng dan Banteng”. “Ini menurut saya efek lanjut perseteruan banteng dan celeng. Celeng itu pendukung Ganjar banteng adalah pendukung Puan,” katanya, Senin (16/5). Adi mengatakan, kejadian serupa kembali terulang dan kedua pendukung terlihat semakin mengeras, bukan berdamai.
Namun Adi menilai, hal tersebut hanya terjadi di DPD PDI-P Jawa Tengah saja. “Saya rasa dengan Puan Maharani (Ketua DPP PDI-P) tidak ada persoalan Ganjar. Yang terlihat ke permukaan seakan akan terjadi rivalitas antara Puan dan Ganjar, ini bukan DPP PDI-P secara umum, tapi PDI-P Jawa Tengah,” ujarnya seraya mengatakan, dari segi elektabilitas, Ganjar memang lebih unggul dari Puan. Tetapi soal kinerja, Puan masih memiliki kapasitas yang bisa diadu. “Kalau bicara angka-angka Puan kalah. Bicara kinerja Puan relatif bisa diadulah,” kata Adi Prayitno.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak diundang dalam halalbihalal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng di Panti Marhaen, Kota Semarang, pada Sabtu (7/5) lalu. Ganjar mengaku tidak ada masalah dirinya tidak diundang dalam halalbihalal tersebut. “Ngak apa-apa, kemarin kan acaranya, kata teman-teman, banyak (membahas) strategi pemenangan dari kabupaten-kota,” kata Ganjar. Lagian, pada saat acara tersebut digelar, dirinya sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. “Saya lagi ada di Makassar, kemarin lagi kondangan,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memastikan, Gubernur Jateng yang merupakan kader PDI-P, Ganjar Pranowo, tak diundang dalam halalbihalal PDIP Jateng. “Menurut informasi kan tidak diundang, kan sudah jelas kok bunyinya (dalam undangan), halal bihalal, Ketua Sekretaris DPC, Ketua DPRD dan Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wakil Wali Kota, Kota Kabupaten. Ya sudah memang tidak diundang,” kata Rudy di Pucang Sawit, Kota Solo. Rudy menyebut, tidak menjadi masalah Ganjar tidak diundang dalam halalbihalal tersebut. Dirinya juga tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara di Kota Solo, Jawa Tengah.
6. Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjamin pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu tak akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut dia, partai yang tergabung dalam koalisi tersebut masih dan akan terus mendukung program-program pemerintahan yang telah berjalan. “Pemerintah sangat solid karena 82 persen koalisinya mendukung Bapak Presiden Jokowi. Tak ada perubahan,” ujar Airlangga di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jaksel.
Menko Perekonomian itu menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu membuka peluang bagi siapa pun untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Artinya koalisi tentu terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Seluruhnya akan kami bahas secara bersama, secara kolektif,” ujar Airlangga saat bertemu dengan Ridwan Kamil di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (15/5). “Kami Partai Golkar mengapresiasi capaian-capaian Pak Gubernur, Kang Emil. Kami ingin menjaga supaya proyek yang sudah dibuatkan perpres oleh pak presiden bisa dikawal sampai 2024 dan untuk mengawal ya tentu koalisi bisa mengakselerasi itu,” ujarnya.
7. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, belum ada pembahasan soal kemungkinan dirinya mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya usai bertemu Airlangga. Kang Emil yang ditemani isterinya itu mengatakan, soal kemungkinan tersebut akan terjawab menjelang Pilpres mendatang.“Belum sampai ke tahap itu (dampingi Airlangga di pilpres 2024), tapi kalau takdirnya sudah sampai ke situ itu pertanyaannya akan dijawab dengan mudah, kira-kira begitu, termasuk kalau nanti dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang ya,” kata Kang Emil.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kemungkinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi calon presiden sangat kecil. Adi menilai, Ridwan Kamil lebih cocok jadi cawapres bila dilihat dari elektabilitasnya. “Sangat kecil kemungkinan bagi Kang Emil untuk maju sebagai capres, kalaupun mungkin opsi-opsinya cawapres, ya itu pun belum tentu pasti juga karena posisi cawapres harus bersaing dengan nama-nama besar lain,” ujarnya, Senin (16/5). “Style-nya style cawapres, karena elektabilitas Kang Emil kan sebenarnya relatively tanggung ya, tanggung dalam arti hanya masuk enam besar ataupun tujuh besar,” ucapnya.
8. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. Meski demikian, Demokrat tetap menghargai pembentukan koalisi tersebut. Sebab, pembentukan koalisi merupakan bentuk pembangunan budaya politik baru di Indonesia. “Jadi, sekali lagi, tentu semua memiliki hak masing-masing, kami menghormati itu dengan baik. Saya lebih baik tidak tergesa-gesa. Karena daripada seolah-olah cepat, kemudian cepat terbentuk, (bisa) cepat juga bubarnya. Saya berharap lebih baik kami berproses dengan baik,” kata AHY di Medan, Senin (16/5).
AHY meminta semua kader Demokrat menjaga kesantunan dalam berpolitik. Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan, itu merupakan sebuah hal yang wajar dan sehat dalam politik. “Mari kita menunjukkan kedewasaan dan kesantunan dalam berpolitik dan berdemokrasi,” kata AHY dalam sambutan secara virtual pada Muscab Partai Demokrat se-DIY, Senin (16/5). “Yang penting kita ini tetap solid dan maju bersama, juara bersama, menang bersama sehingga siapa pun yang terpilih akhirnya, mari kita berikan dukungan yang penuh agar sukses. Siapa pun yang terpilih juga harus merangkul semua,” imbuhnya.
9. Densus 88 Antiteror Polri menangkap 24 teroris yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jaringan Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan kelompok Daulah Islamiah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, puluhan teroris itu berhasil ditangkap Sulawesi Tengah, Bekasi dan Kalimantan Timur. “Densus 88 Antiteror Polri menangkap 24 tersangka teroris kelompok MIT Poso dan ISIS,” ujar Ramadhan melalui keterangan tertulis, Senin (16/5).
Kendati demikian, Ramadhan belum menjelaskan secara perinci identitas dari 24 orang teroris yang ditangkap Densus 88 tersebut. Ia hanya menjelaskan, 22 orang berhasil ditangkap di Sulawesi Tengah, 1 orang di Bekasi, dan 1 orang di Kalimantan Timur.
10. Hasil survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, mayoritas publik menilai perekonomian nasional dalam kondisi buruk saat ini. “Lebih banyak yang mengatakan buruk ketimbang baik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Minggu (15/5). Survei tersebut merinci, sebanyak 1,7 persen responden menganggap kondisi perekonomian nasional saat ini sangat baik. Selanjutnya, 28,6 persen menganggap baik. Dengan demikian, 30,3 persen persen responden menganggap perekonomian nasional dalam kondisi baik atau sangat baik.
Selanjutnya, terdapat 31,4 persen responden yang menilai perekonomian nasional dalam situasi sedang. Kemudian, 30,5 persen menganggap buruk dan 6,3 persen sangat buruk. Dengan begitu, terdapat 36,9 persen publik yang menaruh penilaian kondisi perekonomian nasional buruk atau sangat buruk. Sementara, ada 1,5 persen yang tidak tahu atau tidak jawab.
PKS menilai anggapan masyarakat yang merasa perekonomian nasional saat ini dalam kondisi buruk karena pemerintahan Presiden Jokowi tidak serius mengatasi persoalan kenaikan harga bahan-bahan pangan, terutama minyak goreng. “Karenanya kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok. Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga,” kata Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati dalam keterangan pers, Senin (16/5).
Partai Demokrat kritik pemerintah pulihkan ekonomi tapi harga barang dinaikan. Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga-harga barang dan pajak karena semakin membebani warga yang terdampak pandemi.
“Pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak, yang semakin membebani rakyat yang sedang sulit kondisinya,” kata Herzaky lewat siaran pers, Senin (16/5).
Herzaky menegaskan, perlu komitmen serius untuk memperbaiki ekonomi terutama pengangguran yang muncul selama pandemi. Bukan malah menaikan harga barang dan pajak. Kata dia, itu sama saja menimbulkan masalah baru. Herzaky menganggap sejauh ini tidak ada kebijakan yang efektif untuk memulihkan perekonomian Indonesia.
11. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (17/5) hari ini. Boyamin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus suap dan gratifikasi di Pemkab Banjarnegara. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai direktur PT Bumi Rejo untuk tersangka bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono. “Benar, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan saudara Bonyamin Saiman sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU dengan tersangka BS (Budhi Sarwono),” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (16/5).
KPK meyakini Boyamin akan hadir dan kooperatif memberikan kesaksian atas apa yang diketahuinya terkait kasus pencucian uang Budhi Sarwono. “KPK meyakini yang bersangkutan akan bersikap kooperatif serta saat di hadapan tim penyidik, bersikap jujur, dan terus terang serta tidak akan menutupi berbagai fakta yang diketahuinya,” ucap Ali Fikri.
12. KPU dan Komisi II DPR menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,65 triliun. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, anggaran tersebut akan ditetapkan secara resmi paling lambat pada Mei 2022. Penetapan secara resmi dilakukan dalam persidangan yang diadakan bersama dengan Komisi II DPR RI. “Secara resmi akan diputustetapkan dalam masa persidangan Komisi II selambatnya pada bulan Mei 2022,” ujar Junimart, Minggu (15/5).
Ia menjelaskan, anggaran Pemilu 2024 yang disepakati tersebut sesuai dengan usulan KPU. Secara lebih rinci, usulan anggaran KPU sesuai tahapan setiap tahunnya yakni sebesar Rp 8,06 triliun, pada tahun 2023 sebesar Rp 23,86 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 44,73 triliun.
Bawaslu diminta untuk mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan teknologi digital untuk politik uang atau money politic. Mantan Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, keberadaan medsos dan kemajuan teknologi informasi memungkinkan terjadinya politik uang yang tak kasat mata. Untuk itu, Bawaslu harus mampu lakukan investigasi terkait dengan politik yang yang memanfaatkan teknologi tersebut.
“Yang perlu diantisipasi kawan-kawan Bawaslu barangkali era media sosial, money politic tidak lagi transactional cash. Tapi juga digitalisasi bagaimana Bawaslu melakukan investigasi pembuktian money politic yang sifatnya tidak kasat mata tetapi dengan digitalisasi,” ujar Abhan dalam acara Bawaslu Mendengar secara daring, Minggu (15/5).
Menurut Abhan, hal lain yang perlu menjadi perhatian yakni kemungkinan terjadinya politik transaksional pada proses pencalonan. Hal lain yang juga menjadi sorotan yakni terkait dengan dana kampanye. “Money politic memang bagian dari sekian persoalan, tetapi kalau mau memotong politik transaksional harus dari konsentrasi di dalam pengawasan atau penanganan pelanggaran terkait dana kampanye, saya kira itu penting,” tegas Abhan.
13. Anggota Wantimpres Agung Laksono menerima audiensi Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Brigjen (Purn) Jajang Edi Priyatno dan jajarannya di kediaman pribadinya, kemarin. Pada kesempatan tersebut, PDSI menyatakan perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
“Reformasi kesehatan dengan revisi aturan hukum tersebut antara lain mencakup tentang reformasi pendidikan kedokteran, mekanisme dokter Indonesia lulusan luar negeri, dan praktik dokter yang berstatus warga negara asing di Indonesia,” demikian keterangan tertulis PDSI. PDSI menyampaikan, saat ini perlu diadakan peninjauan ulang tentang mekanisme pendidikan kedokteran, profesi dan izin praktek dokter guna memberikan kesempatan pemerataan layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
14. NN (28), wanita asal Cianjur, Jawa Barat (Jabar), diusir warga dari desanya di Sodong Hilir, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, karena ketahuan melakukan poliandri. PBNU menekankan, wanita yang memiliki suami lebih dari satu atau poliandri haram berdasarkan hukum agama dan negara.
“Berdasarkan hukum agama Islam dan negara Indonesia, praktik poliandri adalah haram dan tidak sah,” kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi kepada wartawan, Senin (16/5). Fahrur kemudian menjelaskan ketentuan dalam Al-Qur’an soal hukum poliandri itu. Selain itu, kata Fahrur, larangan poliandri ada dalam hadis nabi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur buka suara soal heboh wanita poliandri berinisial NN (28) yang diusir warga di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Ketua MUI Cianjur Abdul Rauf mengatakan, dalam ajaran Islam, perilaku poliandri atau perempuan yang menikah lebih dari satu lelaku tidak diperbolehkan.
“Itu dilarang dalam agama, haram. Tidak boleh perempuan menikahi dua lelaki,” Abdul Rauf, Senin (16/5). Rauf menegaskan pernikahan kedua dianggap tidak sah karena status NN saat itu masih bersuami. Dia juga mengatakan hubungan suami-istri antara NN dan suami kedua tidak lebih dari perbuatan zina. (HPS)
