MUSUH TERBURUK KULTUR INDONESIA

oleh

Oleh : Ambassador Freddy Numberi

Founder Numberi Center

 

 

‘’BANGSA INDONESIA HARUS KELUAR DARI EGO KODRATI MANUSIA YANG BERPENYAKIT ANGKUH, IRI, DENDAM, SERAKAH, DAN SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGANG) DISINGKAT AIDSS”

Sejak lengsernya Presisden RI ke-2 Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998, reformasi yang digelorakan saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan “matinya” gagasan-gagasan politik yang cemerlang sehingga membunuh pembaharuan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia.

Terefleksi juga pada desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) di mana Otonomi Khusus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat terkesan enggan melepas kewenangannya sesuai ketentuan yang ada, malah cenderung sentralistik seperti masa pemerintahan Orde Baru.

Kita tidak berpedoman pada konstitusi dan taat azas melainkan lebih pada ego sektoral, kurang memahami masalah-masalah kebangsaan. Seokarno dan Hatta sebagai Founding Fathers negeri tercinta telah meletakan dasar-dasar kebangsaan Indonesia yang harus bersendi kemanusiaan dan keadilan serta bersumber pada Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia.

Dalam perjalanan waktu hingga dewasa ini kita alami bahwa Reformasi Indonesia sudah keluar dari ruhnya yang kita gelorakan dan dewasa ini sangat terasa bahwa kepentingan partai politik tertentu lebih kepada keuntungan ekonomi (baca: uang) mereka belaka.

Reformasi Indonesia harus mampu mengikuti perubahan dunia atau globalisasi dewasa ini sehingga selalu kontekstual dengan perkembangan yang ada.

Setelah reformasi, Indonesia membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang menerjemahkan prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kedalam sistem politik dan hukum baru yang mampu membentengi pengaruh kekuatan uang (baca: korupsi) dalam sistem penyelenggaraan negara secara nyata.

Untuk itu dibutuhkan peningkatan pertahanan sistem nilai agar tidak terjerumus dalam perangkap musuh terburuk kultur, yaitu “uang”, dewa pembina ekonomi (Daoed Joesoef, Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, 2014:hal49) Demokrasi yang kita dengung-dengungkan saat reformasi jangan hanya sekedar formalitas dan retorika belaka, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaaan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan politik maupun uang.

Kusutnya persoalan kebangsaan Indonesia dewasa ini karena tidak berkembangnya gagasan-gagasan yang luar biasa untuk melaksanakan Otonomi Khusus di Tanah Papua  secara murni dan konsisten, termasuk menegakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi penggunaan dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (Kompas.com, 26/02/2020)

Dalam penjelasan lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil Nazara di DPD RI, menyebutkan bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan data otsus oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adanya pengeluaran Rp. 556 miliar yang tidak didukung data yang valid serta pengeluaran Rp. 29 Miliar untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan. Selain itu ada juga dana Otsus yang didepositokan sebesar 1.85 triliun.

Bagi masyarakat awam jangan hanya pemberitahuan melalui media saja dan terkesan hanya wacana, tetapi harus ada tindakan tegas dan nyata oleh pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak dengan tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan tersebut. Karena BPK telah memiliki data yang akurat tentang hal ini.

Kita harus memiliki kultur yang bernilai tinggi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki dan bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab kehancuran perang kultural jauh lebih buruk dari pada penghancuran perang ekonomi.

Otsus Jilid II, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 juga masih mengandung banyak hal yang perlu diperbaiki terutama oleh pemerintah pusat dan juga Leadership di Tanah Papua harus betul-betul keluar dari penyakit AIDSS, maka Otsus Jilid II ini tidak senafas dengan  Nawacita Presiden Jokowi 2015-2019 butir 2 yaitu: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya”.

Selama masih terperangkap dan terkungkung penyakit AIDSS ini baik dalam hal strategi, kebijakan maupun program oleh pemerintah pusat maupun daerah, mustahil membangun Papua Tanah Damai yang kita cinta bersama. (Penulis adalah Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, S.IP, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, mantan Menteri Negara Pendayaguinaan Aparatur Negara, mantan Menteri Perhubungan, mantan Dubes RI untuk Italia dan Malta, mantan Gubernur Papua)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id