Isu menarik pagi ini adalah soal penegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, tersangka Lin Che Wei mulai masuk ke lingkungan Kementerian Perdagangan sejak kepemimpinan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lin Che Wei diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Ia berperan aktif dalam menghubungkan Kemendag dengan perusahaan-perusahaan sawit yang bermasalah. Jampidsus Febrie Adriansyah memastikan, pihaknya akan mengusut dalang di balik keterlibatan Lin Che Wei. Sebab, dia adalah pihak luar Kemendag tetapi turut aktif dalam menentukan kebijakan prosedur distribusi minyak goreng.
Isu kedua, Kemenko Perekonomian buka suara terkait penangkapan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati yang pernah menjabat sebagai anggota tim asistensi kementerian pimpinan Airlangga Hartarto tersebut. Menurut Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina, Lin Che Wei sudah tak memegang jabatan sebagai anggota tim asistensi sejak Maret lalu. “Lin Che Wei sempat menjadi anggota Tim Asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun terhitung akhir Maret 2022 sudah tidak memegang jabatan tersebut,” katanya lewat rilis resmi, Rabu (18/5).
Isu ketiga, Ketua KPK Firli Bahuri bercerita, pihaknya pernah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus korupsi ketika tidur nyenyak. Soal Harun Masiku yang masih buron, Firli tegaskan, pihaknya masih memburu tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR periode 2019-2024 itu. Ia yakin Harun Masiku tidak bisa tidur dengan nyenyak karena jadi buronan KPK. Firli mengklaim regulasi terkait pemberantasan korupsi yang dibuat legislatif sudah sangat cukup. Namun, ia heran, kenapa kasus-kasus korupsi masih subur hingga saat ini.
Isu keempat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar dalam kondisi solid. Dia memastikan tidak ada friksi di internal partai berlambang pohon beringin. Ia justru bertanya balik soal asal-usul isu yang menyebutkan adanya friksi di Partai Golkar. Airlangga menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP mampu mengusung Capres pada Pilpres 2024, karena kantongi 24 persen suara. Ia mengeklaim koalisi tiga partai tersebut memiliki modal untuk melanjutkan pembangunan selepas 2024 kelak.
Kelima, Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons pemerintah Singapura yang melarang dirinya masuk ke negara tersebut. Ia menyerukan agar pengikutnya tak perlu belanja ke Singapura. Ia mengatakan, ia berniat mengunjungi Singapura untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. “UAS ke Singapura ingin berlibur. Akan kunjungi berbagai tempat objek wisata, akan makan, menginap, belanja, mengeluarkan dana untuk kebaikan ekonomi Singapura. Tapi Singapura ternyata tolak saya,” tulis UAS dalam unggahan di akun Instagramnya, Rabu (18/5). Berikut isu selengkapnya.
1. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, tersangka Lin Che Wei mulai masuk ke lingkungan Kementerian Perdagangan sejak kepemimpinan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Lin Che Wei diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Ia berperan aktif dalam menghubungkan Kemendag dengan perusahaan-perusahaan sawit yang bermasalah.
“Sejak, kira-kira kemungkinan dengan struktur menteri yang baru kalau tidak salah. Januari kalau tidak salah keberadaannya tuh,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Rabu (18/5). Seperti diketahui, Muhammad Lutfi mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan terhitung sejak 23 Desember 2020. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati turut serta mengatur kebijakan terkait izin ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Padahal, Lin merupakan pihak swasta yang direkrut tanpa memiliki kontrak dan surat keputusan. “LCW ini adalah orang swasta yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan tanpa surat keputusan dan tanpa suatu kontrak tertentu tetapi dalam pelaksanaannya, dia ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur tentang distribusi minyak goreng,” ujar Burhanuddin kepada wartawan, Rabu (18/5).
Menurut Burhanuddin, setiap kebijakan apapun yang digagas Lin selalu didengar oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu. “Dan ini kan sangat sangat riskan begitu. Dia orang swasta tetapi kebijakannya dia di situ sangat didengar oleh dirjennya,” ucapnya.
Burhanuddin menegaskan pihaknya mempunyai alat bukti yang kuat mengenai keterlibatan Lin dalam izin ekspor CPO ini. Kejagung, kata Burhanuddin, memiliki bukti digital. “Iya, hadir dan ikut menentukan kebijakan ini. Kami punya bukti-bukti digitalnya bahwa dia ikut serta dalam keputusan ini,” ujarnya.
2. Jampidsus Febrie Adriansyah memastikan, pihaknya akan mengusut dalang di balik keterlibatan Lin Che Wei. Sebab, dia adalah pihak luar Kemendag tetapi turut aktif dalam menentukan kebijakan prosedur distribusi minyak goreng. “Itu juga pertanyaan kita, konsultan perusahaan kok bisa di dalam Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya sekarang lagi didalami oleh penyidik, siapa yang bawa, status dia apa,” ujar Jampidsus Febrie Adriansyah, Rabu (18/5).
Febrie mengatakan saat ini penyidik sudah memiliki barang bukti keterlibatan Lin Che Wei. Febrie meyakini perbuatan Lin Che Wei melawan hukum. Saat ini, penyidik juga mendalami terkait keuntungan yang didapat Lin Che Wei. “Tapi alat bukti menunjukkan bahwa Lin Che Wei itu memang terlibat pengurusan persetujuan ekspor yang kita anggap itu melawan hukum. (Keuntungan yang didapat Lin Che Wei) itu yang kita dalami,” tegasnya.
Jampidsus Febrie Adriansyah memastikan, pihaknya akan mengusut dalang di balik keterlibatan Lin Che Wei. Sebab, dia adalah pihak luar Kemendag tetapi turut aktif dalam menentukan kebijakan prosedur distribusi minyak goreng. “Itu juga pertanyaan kita, konsultan perusahaan kok bisa di dalam Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya sekarang lagi didalami oleh penyidik, siapa yang bawa, status dia apa,” ujar Jampidsus Febrie Adriansyah di kantornya, Rabu (18/5).
Febrie mengatakan saat ini penyidik sudah memiliki barang bukti keterlibatan Lin Che Wei. Febrie meyakini perbuatan Lin Che Wei melawan hukum. Saat ini, penyidik juga mendalami terkait keuntungan yang didapat Lin Che Wei. “Tapi alat bukti menunjukkan bahwa Lin Che Wei itu memang terlibat pengurusan persetujuan ekspor yang kita anggap itu melawan hokum. (Keuntungan yang didapat Lin Che Wei) itu yang kita dalami,” tegasnya.
3. Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsimenggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan AgungRI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin mengungkap dan menangkap dalang di balik kasus mafia minyak goreng.
Koordinator aksi, Muhammad Wahab Sunandar mendesak Kejaksaan Agung tidak berhenti mengungkap kasus ini usai menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana. “Karena itu, aparat penegak hukum harus berani mengusut tuntas siapa dalang besar di balik Indrasari Wisnu Wardhana. Tak terkecuali Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Wahab, Rabu (18/5).
Kasus yang menjerat Wisnu, kata Wahab, tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang menetapkan DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, Wahab menyebut perusahaan ekportir yang tidak memenuhi DPO tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah.
Kejaksaan Agung tancap gas mengusut kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Hari ini tim penyidik memeriksa tujuh orang saksi, salah satunya Dirut PT Wilmar Nabati Indonesia inisial E.
“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (18/5).
4. Kemenko Perekonomian buka suara terkait penangkapan Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati yang pernah menjabat sebagai anggota tim asistensi kementerian pimpinan Airlangga Hartarto tersebut. Menurut Jubir Kemenko Perekonomian Alia Karenina, Lin Che Wei sudah tak memegang jabatan sebagai anggota tim asistensi sejak Maret lalu. “Lin Che Wei sempat menjadi anggota Tim Asistensi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun terhitung akhir Maret 2022 sudah tidak memegang jabatan tersebut,” katanya lewat rilis resmi, Rabu (18/5).
Alia menyebut, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor CPO tersebut sudah tak aktif dalam tim asistensi selama pandemi covid-19. “Selama masa pandemi, yang bersangkutan tidak aktif dalam tim asistensi dan tidak memberikan masukan atau insight kepada Kemenko Perekonomian,” tuturnya. Terkait dengan penangkapan Lin Che Wei, Alia mengaku mendukung proses hukum yang ada. “Kemenko Perekonomian menghargai dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung terkait ini,” pungkas Alia.
5. Ketua KPK Firli Bahuri bercerita, pihaknya pernah menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus korupsi ketika tidur nyenyak. “Ada beberapa orang, sudah enak, nyenyak tidur di rumah tapi kita tangkap. Setidaknya ada 3 yang nyenyak tidur itu. Saya tidak mau sebutkan (identitasnya), nanti cari sendiri,” ujarnya seraya tersenyum di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Rabu (18/5).
Firli menjelaskan, semua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pasti diketahui keberadaannya. “Kita tidak mau ngomong ‘kami sudah menetapkan tersangka’, orangnya mana? Lama gitu, ini merupakan hukuman sosial,” katanya seraya menambahkan, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka orang itu harus langsung ditangkap, ditahan, dan diadili.
Soal Harun Masiku yang masih buron, Firli Bahuri menegaskan, pihaknya masih memburu tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu. Firli yakin Harun Masiku tidak bisa tidur dengan nyenyak karena menjadi buronan KPK. Dia memastikan, KPK akan menangkap Harun Masiku. “Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap,” tutur Firli lagi.
Kata dia, selain Harun Masiku, KPK juga mengejar buronan kasus korupsi yang lain. “KPK masih mencatat ada beberapa orang yang dicari oleh KPK. Saya tidak menyebut satu per satu. Tapi bukan hanya satu orang, setidaknya masih ada 6 orang yang kita cari,” ujar Firli. Meski demikian, Firli enggan membeberkan identitas buron lain yang masih diburu oleh KPK. Untuk saat ini, KPK mencatat 4 orang dalam daftar buronan, yaitu Harun Masiku, Kirana Kotama, Izil Azhar, dan Surya Darmani.
Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim regulasi terkait pemberantasan korupsi yang dibuat legislatif sudah sangat cukup. Namun, Firli heran kasus-kasus korupsi masih subur hingga saat ini. Menurutnya, masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. “Regulasi yang dibuat oleh rekan-rekan partai politik melalui perwakilan DPR sudah sangat cukup tetapi kenapa korupsi masih ada? Tentu ini menjadi PR kita bersama,” kata Firli dalam acara Exective Briefing PCB Terpadu di Gedung Juang KPK, Rabu (18/5).
Firli menyebut pihaknya telah menjerat sekitar 1.389 tersangka korupsi sejak berdiri. Menurutnya, para tersangka korupsi tersebut berasal dari berbagai profesi, termasuk anggota partai politik yang berkecimpung di lembaga negara. “Tak terkecuali juga rekan-rekan dari partai politik yang memiliki jabatan di dewan legislatif, di eksekutif, bahkan juga pada anak bangsa yang mengabdi di bidang yudikatif,” ujarnya.
6. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyindir, temuan kasus korupsi oleh KPK maupun pelanggaran penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu bukan suatu prestasi, melainkan sebuah kegagalan.
Hasyim berkata temuan tersebut justru mengindikasikan implementasi setiap program pencegahan korupsi maupun pelanggaran pemilu tidak berjalan dengan efektif.
“Mohon maaf sering kali saya membayangkan begini, kalau ada tayangan-tayangan, kalau ada berapa orang melanggar, ini bagi saya itu bukan prestasi KPK, bukan prestasi Bawaslu, tapi bisa menjadi kegagalan. Karena apa? Berarti proyek-proyek atau program-program pencegahan tidak efektif ketika kemudian tugas penindakan masih berjalan,” ujar Hasyim dalam agenda ‘Politik Cerdas Berintegritas Terpadu’ di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (18/5).
7. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar dalam kondisi solid. Dia memastikan tidak ada friksi di internal partai berlambang pohon beringin. Ia justru bertanya balik soal asal-usul isu yang menyebutkan adanya friksi di Partai Golkar. Menurut Airlangga, soliditas Partai Golkar juga ditunjukkan oleh kehadiran sejumlah tokoh senior Partai Golkar dalam acara silaturahmi yang berlangsung di Kantor DPP Golkar pada Rabu (18/5).
Menurut pantauan, dalam silaturahmi tersebut, Airlangga tampak duduk semeja dengan Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita. “Seluruhnya datang, Pak Akbar datang, Pak Agung datang,” ujar Airlangga. Ia mendorong para kadernya dapat meraih kemenangan pada Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP mampu mengusung Capres pada Pilpres 2024, karena kantongi dukungan 24 persen suara.‘’Alhamdulillah dengan kerja sama yang berbasis kesetaraan, kita sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon presiden pada Pilpres 2024. Jangan lupa, Partai Golkar adalah partai tertua dalam kontestasi politik dan dengan koalisi ini alhamdulillah kita bisa mempunyai kursi yang diwakili oleh 24 persen,” ujar Airlangga dalam acara silaturahmi dengan pengurus Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/5).
Airlangga pun mengeklaim koalisi tiga partai tersebut memiliki modal untuk melanjutkan pembangunan selepas 2024 kelak. Menurut Airlangga, Golkar, PAN, dan PPP merupakan partai yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan parlemen serta telah mampu menghadapi krisis 1998, 2008, serta pandemi Covid-19.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menegaskan, Golkar bakal mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024 pada Pilpres mendatang lewat koalisi Indonesia Bersatu dengan PPP dan PAN. Kata dia, sebagai partai dengan kursi terbanyak di parlemen dalam koalisi tersebut, wajar jika pihaknya ingin memajukan Airlangga sebagai Capres. Meski begitu, pihaknya tetap mempertimbangkan masukan PAN dan PPP terkait Capres yang akan diusung. “Kalau Golkar sendiri ya kita masih konsisten hasil Munas Partai golkar di mana Pak Airlangga sebagai capres. Tapi tentu kita juga harus mendengarkan pandangan-pandangan parpol lain,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (18/5).
Namun di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan PPP terbuka untuk mengusung sosok dari luar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Saleh mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum membicarakan sosok yang akan diusung dalam Pilpres mendatang. Namun demikian, pihaknya terbuka bagi pihak yang hendak bergabung. “Sebetulnya belum juga ke arah situ, tetapi bisa jadi orang yang di luar sana ingin menjajaki kita ya silakan saja itu dipersilakan. Kita terbuka,” kata Saleh kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (18/5).
8. Ustaz Abdul Somad (UAS) merespons pemerintah Singapura yang melarang dirinya masuk ke negara tersebut. Ia menyerukan agar pengikutnya tak perlu belanja ke Singapura. UAS menjelaskan pada awalnya ia berniat mengunjungi Singapura untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun dia justru disuruh balik oleh pihak Imigrasi Singapura.
“UAS ke Singapura ingin berlibur. Akan kunjungi berbagai tempat objek wisata, akan makan, menginap, belanja, mengeluarkan dana untuk kebaikan ekonomi Singapura. Tapi Singapura ternyata tolak UAS,” tulis UAS dalam unggahan di akun Instagram yang dikutip, Rabu (18/5).
Profesor tamu di Universitas Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam ini lantas menyerukan agar masyarakat tak perlu menggunakan uangnya untuk berbelanja ke Singapura. Ia menyarankan agar uang tersebut lebih baik diwakafkan untuk pembangunan pesantren. “Hari ini kita barangkali tidak perlu gunakan uang kita untuk belanja ke Singapura, dananya bisa dialihkan untuk berwakaf bersama UAS,” ujarnya.
Ustad Abdul Somad (UAS) menjawab tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar larangan masuk ke Singapura. UAS dianggap pihak Singapura sebagai sosok ‘ekstremis’. Soal khotbah tindakan bom bunuh diri, UAS menyatakan ceramah itu dalam konteks perang antara Palestina dengan Israel. UAS menyebut apa yang diucapkannya memiliki dasar. “Tentang masalah-masalah kontroversial yang pernah ditujukan ke saya semuanya sudah diklarifikasi. Tinggal tulis saja di www.youtube.com ‘klarifikasi UAS’. Setelah itu tulis masalahnya,” kata UAS dalam video yang diunggah kanal YouTube Refly Harun, Rabu (18/5).
9. Prof. Azyumazrdi Azra terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Cendekiawan muslim itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers yang baru pada Rabu (18/5). “Terpilih Prof Azyumardi Azra sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025,” kata Anggota Dewan Pers yang membidangi Komisi Hukum dan Perundangan-undangan Arif Zulkifli lewat pesan elektronik di Jakarta, kemarin.
Susunan pengurus Dewan Pers periode 2022-2025 yakni Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, Wakil ketua M Agung Dharmajaya, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dipimpin Yadi Hendriana dengan wakil Paulus Tri Agung. Kemudian Komisi Hukum dan Perundang-undangan dijabat Arif Zulkifli dengan wakil Ninik Rahayu, Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi dijabat Paulus Tri Agung dengan wakil Yadi Hendriana. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi dipimpin Ninik Rahayu dengan wakil Asmono Wikan.
10. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, kasus Trisakti 1998 termasuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu yang idealnya diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial. Kasus tersebut sebaiknya diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Kasus Trisakti 1998 termasuk pelanggaran HAM masa lalu yang idealnya diselesaikan lewat mekanisme non-yudisial,” ujar Moeldoko saat menerima mahasiswa Trisakti sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP, Rabu (18/5).
Moeldoko menjelaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan tetap menjadikan pelanggaran HAM masa lalu sebagai prioritas. Baca juga: Mahasiswa Peringati 24 Tahun Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 Pemerintah terus mengupayakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat, baik secara yudisial maupun non-yudisial.
11. Ketua DPP PDIP yang mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai sosok Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono cukup pantas menjadi calon penjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Djarot, Heru cocok menjadi pengganti Anies Baswedan karena memiliki rekam jejak yang sesuai untuk memimpin DKI. Heru, ujarnya, sosok pekerja keras dan pengayom. “Cukup pantas. Dia [Heru] pernah memimpin wilayah, Wali Kota Jakarta Utara, termasuk revitalisasi waduk pluit. Dia walkot waktu itu,” kata Djarot kepada wartawan di KPK, Jakarta, Rabu (18/5).
Sedangkan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) berharap Sekda Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali diangkat sebagai penjabat gubernur menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya tahun ini. Ketua Umum Forkabi Abdul Ghoni mengatakan Marullah Matali merupakan putra Betawi asli, sehingga paham permasalahan yang ada di Jakarta. “Saya memohon kepada Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian agar menunjuk putra Betawi sebagai Pj Gubernur DKI Oktober 2022,” kata Ghoni, Rabu (18/5).
12. Kemenkumham sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi, kata Menkumham Yasonna H. Laoly, adalah untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan yang terjadi akibat diaspora, kawin campur dan sebagainya.
“Kami memang sekarang sedang merevisi PP Nomor 2 Tahun 2007. Nanti, barangkali beberapa pikiran-pikiran itu akan kita akomodasikan,” kata Yasonna H. Laoly dalam Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (18/5). Ia mentargetkan, revisi PP itu rampung tahun ini. Menurut Yasonna, revisi itu diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga negara Indonesia yang memiliki masalah kewarganegaraan.
13. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengapresiasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI atas pembatal tender gorden rumah jabatan anggota DPR. Formappi meminta BRUT memastikan tidak ada kongkalikong tender di DPR.
“Keputusan BURT dan Kesekjenan DPR RI menghentikan proyek pengadaan gorden layak diapresiasi. Minimal, dengan keputusan ini DPR masih bisa kita andaikan sebagai pejuang aspirasi rakyat,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, Rabu (18/5).
“Walau proyek gorden sudah dihentikan, kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadaannya tentu saja tak bisa dihapus begitu saja. Kita berharap hal ini juga menjadi perhatian BURT untuk memastikan tak ada kongkalikong dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa di kompleks DPR,” imbuhnya. (HPS)
