JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak Kepala Kejagung ST. Burhanuddin mengungkap oligarki, pemilik perusahaan yang selama ini berani melawan kebijakan pemerintah dengan memainkan ekspor migor untuk mengeruk keuntungan pribadi selama delapan bulan terakhir ini.
“Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati (LCW alias WH), tersangka itu kan seorang konsultan. Nah, Kejagung harus kejar dan ungkap siapa yang membayar LCW itu. Kejagung harus kejar sampai oligarki pemilik perusahaan migor itu,” tegas politisi Gerindra itu.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade dalam dialektika demokrasi “Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor” bersama Jhon Andi Oktaveri (Media) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Menurut Andre, untuk urusan produksi minyak goreng itu diatur dan diawasi oleh Kementerian Permendustrian, bukan Kementerian Perdagangan. “Kemendag RI itu kini baru mengawasi distribusi migor curah Rp14 ribu di 5 ribu titik agar sampai ke tangan rakyat,” jelasnya.
Sedangkan untuk 5 ribu titik migor curah lagi ditangani oleh Bulog RI dan BUMN lain. Tapi, produksinya kewenangan ada pada Kementerian Perindustrian. Seperti diatur dalam Permenperin No. 8 tahun 2022.
Bahwa untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyediaan Minyak Goreng Curah di dalam negeri. “Jadi, semua kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah. Pak Jokowi sudah tegas dan berani melarang ekspor CPO, terbukti harga migor turun dan barang tersedia di lapangan. Tapi, petani menjerit karena sawitnya menumpuk (TBS – tandan buah segar), sehingga harganya turun,” tambahnya.
Dan, kini sebanyak 702 juta liter minyak curah sudah didistribusikan di lapangan dari sebelumnya 506 juta liter. “Yang pasti Komisi VI DPR akan rapat dengan Mendag M Luthfi pada Selasa (24/5) minggu depan untuk menuntaskan masalah migor curah ini dan mendorong Kemendag fungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS Dag) untuk mengusut mafia di lembaganya,” kata Andre.
Andre mengusulkan perusahaan besar bisa menyerahkan 30 persen kepada petani sawit, sedangkan 70 persennya pengusaha, karena kebutuhan CPO dalam negeri hanya 30 persen. “Nanti bisa dibantu dibiayai oleh BRI. Hal itu agar tidak terjadi kasus kelangkaan dan mahalnya migor seperti saat ini,” pungkasnya.
Sementara itu Jhon Andi Oktaveri mengatakan masalah sawit ini banyak dibicarakan di Singapura karena menjadi perdagangam dunia. “Bukan hanya suplai and demand, tapi kasus ini oligarki telah memainkan perdagangan sawit. Kalau LCW itu konsultan, saat ini semuanya bisa bermain. Bisa saja pejabat menjadi pedagang dengan menggunakan tangan orang lain. Sekaligus oligarki, politisi dan pedagang,” katanya.
