Isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengatakan partainya siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan Partai Golkar, PAN dan PPP (GPP). Tapi dengan syarat, dirinya yang menjadi capres dalam koalisi tersebut. “Saya siap bergabung asal capresnya saya,” katanya usai silaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/5).
Isu kedua, mantan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita mengaku tidak puas dengan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun. Menurut dia, reformasi 1998 malah melahirkan oligarki dan kleptokrasi. Kata dia, reformasi membuka keran demokrasi, namun hanya segelintir orang yang bisa menikmati buah demokrasi itu. ‘’Lahir oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh orang dari golongan atau kelompok tertentu. Juga kleptokrasi, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang mencari status dan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyatnya sendiri,’’ ujarnya.
Isu ketiga, Presiden Jokowi menekankan, dinamika politik saat ini belum begitu jelas karena partai-partai politik pun belum memutuskan tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ia meminta Projo bersabar dan tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi Pilpres 2024 agar tidak keliru mengambil sikap dalam menghadapi Pilpres 2024. “Partai apa mencalonkan siapa belum jelas sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu?” kata Jokowi dalam Rakernas V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5) lalu.
Isu keempat, rata-rata kasus korupsi di Indonesia pada 2021 yang diusut oleh KPK dan Kejaksaan divonis ringan oleh majelis hakim. Hal ini merupakan hasil riset yang dilakukan ICW berdasarkan penelusuran pada SIPP pengadilan, direktori keputusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan daring sepanjang tahun lalu. Totalnya, selama 2021, terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan. Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Ini tentu tidak menimbulkan efek jera.
Isu kelima, statemen Ketua KPK Firli Bahuri soal Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak karena terus diburu KPK, jadi bahan tertawaan dan sindiran mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan mantan Jubir KPK Febri Diansyah. Novel bilang, perkara nyenyak tidaknya tidur Harun Masiku bukan urusan Firli. Sementara Febri mengatakan, kalau KPK tak mampu nangkap Harun Masiku, lebih baik jujur saja. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan partainya siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan Golkar, PAN dan PPP. Tapi dengan syarat, dirinya yang menjadi capres dalam koalisi tersebut. “Saya siap bergabung asal capresnya saya,” katanya usai silaturahmi dengan sejumlah tokoh ulama di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/5).
Cak Imin menyambut baik gagasan Koalisi Indonesia Bersatu dan PKB terbuka menjalin komunikasi dengan partai manapun dalam menghadapi Pemilu 2024. Meski begitu, dia menyebut partainya secara khusus belum menjalin komunikasi serius terkait pemilu, kecuali komunikasi biasa di parlemen. “Kita terus menjalin komunikasi di DPR. Tapi secara khusus belum. Kita terbuka,” kata Wakil Ketua DPR itu.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyebut kelompok ulama dan santri kini berada pada pilihan sulit. Di satu sisi, katanya, mereka setuju bahwa NU harus netral dari politik praktis. Namun di sisi lain, mereka juga masih membutuhkan PKB sebagai saluran aspirasi kelompok Muslim tradisional, terlebih dalam upaya menjaga keseimbangan dengan kelompok Islam lain. “PKB masih dibutuhkan sebagai saluran aspirasi Muslim tradisionalis terlebih dalam upaya menjaga keseimbangan politik dengan kelompok Islam lainnya,” kata Wasis, Minggu (22/5).
2. Mantan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita mengaku tidak puas dengan reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun. Menurut dia, reformasi 1998 melahirkan oligarki dan kleptokrasi. Kata dia, reformasi membuka keran demokrasi, namun hanya segelintir orang yang bisa menikmati buah demokrasi itu. Karena itu, tak heran jika lahir oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh orang dari golongan atau kelompok tertentu.
“Terbentuk kelompok atau dinasti yang menikmati demokrasi daripada yang lain secara tidak proporsional. Jadi tebentuklah oligarki. Selain itu, ada pula kleptokrasi. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang mencari status dan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyatnya sendiri,” kata Ginandjar saat menjadi keynote speaker dalam Peringatan dan Refleksi 24 tahun Reformasi di Bimasena Club, Jalan Dharmawangsa Raya No.23, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).
Ginandjar mengatakan, saat ini terjadi pergeseran model korupsi yang tadinya birokratis menjadi politis. “Kalau dulu yang korupsi dirjen-dirjen, kepala proyek. Sekarang kan yang korupsi menterinya, anggota DPR, DPRD, gubernur,” ujarnya seraya menambahkan, salah satu penyebab maraknya korupsi oleh politisi karena besarnya ongkos demokrasi di Indonesia.
3. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra berpandangan, Indonesia perlu mengalami reformasi jilid II yang berjalan secara damai, tidak seperti reformasi 1998. “Kita sekarang memerlukan reformasi jilid dua, tapi yang damai, peaceful second stage of reform. Kenapa, terutama saya kira (aspek) politik ya, politik kita memerlukan reformasi yang luar biasa,” kata Azra dalam Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi di Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).
Azra berpandangan, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, bahkan semakin dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya dengan munculnya proses resentralisasi yang tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengangkat penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah hingga tahun 2024 tanpa melibatkan masyarakat. “Padahal yang namanya otonomi daerah itu dengan susah payah itu dibangun. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi yang begitu kuat itulah yang menimbulkan perlawanan,” kata Azra.
4. Presiden Jokowi menekankan, dinamika politik saat ini belum begitu jelas karena partai-partai politik pun belum memutuskan tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Oleh karenanya, ia meminta Projo bersabar dan tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi Pilpres 2024 agar tidak keliru mengambil sikap dalam menghadapi Pilpres 2024.
“Partai apa mencalonkan siapa belum jelas sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu?” kata Jokowi saat berpidato dalam Rakernas V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5) yang diikuti sorakan ‘setuju’ dari para hadirin. “Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak. Tapi kalau desak-desak saya, saya nanti keterucut (kelepasan). Sekali lagi, ojo kesusu disik (jangan terburu-buru dulu),” tutur Jokowi lagi.
Yang menarik, di tengah pidatonya, Jokowi sempat memberikan kode bahwa boleh jadi tokoh yang akan dijagokan Projo maju sebagai calon presiden turut hadir dalam rakernas. Adapun sejumlah tokoh yang hadir dalam rakernas antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. “Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.
5. Rata-rata kasus korupsi di Indonesia pada 2021 yang diusut oleh KPK dan Kejaksaan divonis ringan oleh majelis hakim. Hal ini merupakan hasil riset yang dilakukan ICW berdasarkan penelusuran pada SIPP pengadilan, direktori keputusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan daring sepanjang tahun lalu. Totalnya, selama 2021, terdapat 1.282 perkara dan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan.
“Rata-rata hukuman penjara bagi koruptor pada 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Angka ini naik dari 2020, tapi tetap saja, angka 3 tahun 5 bulan ini tidak menggambarkan pemberian efek jera,” ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers daring, Minggu (22/5). “Ini tidak mengejutkan masyarakat, karena sejak Januari hingga Desember 2021, Mahkamah Agung kerap kali menghasilkan kontroversi dengan mendiskon hukuman para koruptor,” lanjutnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, negara rugi Rp 62,9 triliun akibat kasus korupsi yang diusut KPK dan Kejaksaan serta disidangkan pada 2021. Jumlah tersebut melampaui tahun 2020 (Rp 56,7 triliun). Akan tetapi, jumlah uang pengganti yang dimintakan dari para terpidana oleh majelis hakim hanya Rp 1,4 triliun. “Tentu sangat miris dan jomplang dengan kerugian keuangan negara Rp 62,9 triliun. Dan ini belum bisa kita klaim sebagai pemulihan kerugian keuangan negara karena ada proses eksekusi oleh jaksa eksekutor yang kadang terkendala 1-2 hal sehingga bisa menyebabkan turunnya uang ganti itu,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu (22/5).
ICW juga mencatat, sepanjang 2021, rata-rata terdakwa kasus tindak pidana korupsi hanya dituntut 4 tahun 5 bulan penjara. Ini merupakan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dan kejaksaan, baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana beranggapan, tuntutan semacam ini tidak memberi jera pada para koruptor. “Kita tahu surat tuntutan tidak berdampak langsung pada terdakwa karena hakim memutus berdasarkan surat dakwaan. Namun, dari tuntutan, kita bisa melihat perspektif penegak hukum, apalagi mereka dianggap sebagai representasi korban, yaitu dalam hal ini negara dan masyarakat,” ungkap Kurnia.
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana menyebut Kejagung telah menghentikan sedikitnya 1.070 perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Restorative justice itu diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang sifatnya ringan, sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.
“Sampai dengan awal Mei 2022, Kejaksaan telah menghentikan sedikitnya 1.070 (seribu tujuh puluh) perkara, dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Banyak kisah inspiratif yang terjadi pada perkara yang dihentikan dengan pendekatan keadilan restorative, dimana penghentian penuntutan tersebut telah memperkuat penerapan model keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” kata Fadil, Minggu (22/5).
7. Statemen Ketua KPK Firli Bahuri soal Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak karena terus diburu KPK, jadi bahan tertawaan dan sindiran mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dan mantan Jubir KPK Febri Diansyah. Novel bilang, perkara nyenyak tidaknya tidur Harun Masiku bukan urusan Firli. Sementara Febri mengatakan, kalau KPK tak mampu nangkap Harun Masiku, lebih baik jujur saja.
“Kalau memang KPK tidak mampu tangkap Harun Masiku, ya sudahlah akui saja. Lebih baik jujur, mungkin banyak yang memahami,” cuit Febri dalam akun twitter pribadinya, Minggu (22/5). Febri minta KPK membuktikan keseriusannya jika tetap bersikeras mencari buronan itu. KPK, kata Febri, bisa membuktikannya dengan mencari dan mendapatkan hasilnya. “Tapi kalau memang ada niat dan serius mencari buron, cari dan buktikan dengan hasil,” ujarnya.
8. Haris Pertama kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2022-2025 dalam Kongres XVI DPP KNPI yang digelar di Maluku Utara, Sabtu (21/5) lalu. Pimpinan sidang Kongres DPP KNPI Muhammad Nurul Haq mengatakan penetapan Haris sebagai ketum sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Haris mendapat dukungan penuh dari 34 DPD KNPI seluruh Indonesia dan semua Organisasi Kepemudaan (OKP). “Meski penuh dinamika, itu biasa di organisasi kepemudaan, namun selesai dengan musyawarah, Haris Pertama mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD KNPI seluruh Indonesia dan OKP yang berhimpun di KNPI,” kata Nurul dalam keterangan tertulis, Minggu (22/5).
9. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengecam pengibaran bendera simbol lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta pada 17 Mei lalu dalam memperingati Hari Internasional Melawan Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT).
Bukhori meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan setiap perwakilan asing di Indonesia melecehkan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia. Dia juga meminta pemerintah Inggris menghentikan promosi nilai-nilai yang tidak sesuai norma di Indonesia. “Mereka harus berhenti mempromosikan LGBT dan menunjukkan itikad baik untuk menghormati nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia,” kata Bukhori dalam keterangannya, Minggu (22/5).
10. Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan keduanya berlangsung dalam acara halalbihalal di Tower. Sahroni memberi sinyal kemungkinan BUMN akan menjadi sponsor Formula E. Dia mengatakan pengumuman siapa sponsor Formula E akan diumumkan nanti. “Iya Insyaallah yang terbaik buat berjalannya event motor sport international ini, sponsor sudah ada tinggal tunggu yang masuk baru ini,” kata Sahroni, Minggu (22/5).
11. Politisi Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris meninggal dunia pada Minggu (22/5). Kabar duka itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Putra Wantimpres Agung Laksono ini mengatakan, Fahmi meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Jenasah Fahmi telah dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kemarin.
12. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) kini disokong Tommy Soeharto. Partai ini akan menggarap loyalis Soeharto untuk memperkuat basis suara. “Memang tidak bisa dipungkiri loyalis Soeharto hingga kini masih ada. Tetapi rata-rata sudah berumur. Mereka juga banyak yang tidak terjun dipolitik, lebih banyak kegiatan sosial, keagamaan maupun usaha,” kata Ketua Umum Parsindo, HM Jusuf Rizal di markas Parsindo, Jalan Antasari, Jakarta, Minggu (22/5).
Jusuf Rizal menyebut dengan meleburnya Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto ke Parsindo bisa menjadi amunisi memperkuat basis politik partainya. Jusuf Rizal mengatakan Partai Parsindo bisa menjadi tempat berlabuh para loyalis Soeharto. (HPS)
