Salah satu isu menarik pagi ini adalah penegasan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut, pihak Istana tidak mendukung Koalisi Indonesia Bersatu yang didirikan Golkar, PPP dan PAN. Ia menjelaskan, saat ini Presiden Jokowi sedang konsentrasi penuh lakukan pembenahan terhadap masalah-masalah yang belum terselesaikan.
Isu kedua, Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo (Ganjarist) yakin Presiden Jokowi dukung Gubernu Jateng Ganjar Pranowo jadi Capres 2024. Menurut mereka, meskipun Jokowi tidak secara langsung menyebut nama, tetapi diyakini dukungan itu arahnya ke Ganjar. “Kalau dilihat dari statement ‘mungkin yang kita dukung ada di sini’, selain Pak Ganjar tidak ada lagi orang yang hadir di situ yang namanya masuk bursa Capres,” kata Ketua Umum Ganjarist, Eko Kuntadhi, Senin (23/5).
Isu ketiga, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, ada 10 prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin. “(Kasus) Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada sembilan, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka (dari TNI),” kata Andika usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5).
Isu keempat, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng yang sampai sekarang harganya yang masih tinggi dan stoknya masih langka di pasaran. “Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut saat membuka Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube GAMKI Balikpapan.
Isu kelima, Pemerintah Arab Saudi melarang warganya untuk masuk ke Indonesia dengan alasan kasus COVID-19 memunculkan tanda tanya besar, karena kasus Covid-29 di Tanah Air sudah melandai. Politisi PAN Saleh Partaonan Dauly khawatir, jangan-jangan larangan ini ada kaitannya dengan keberangkatan jemaah haji Indonesia. “Kita tentu mewaspadai jika pelarangan itu dimasukkan kepada jemaah haji kita, itu dikhawatirkan kalau pemerintah Saudi malah melarang kita masuk ke sana untuk (ibadah) haji. Kalau dia yang melarang (warganya) masuk ke Indonesia, saya kira hal biasa,” ujarnya, Senin (23/5). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi tidak mendukung Koalisi Indonesia Bersatu. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, pihak Istana tidak mendukung Koalisi Indonesia Bersatu yang didirikan Golkar, PPP dan PAN. Ia menjelaskan, saat ini Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi penuh untuk melakukan pembenahan terhadap masalah-masalah yang belum terselesaikan.
“Tidak ada [backing koalisi baru]. Presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai,” tutur Ngabalin saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (23/5). Disebutkan, masalah-masalah yang saat ini menjadi fokus Jokowi antara lain penanganan pandemi Covid-19 dan penyelesaian program-program strategis nasional dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan, PDI-P belum berpikir untuk membentuk koalisi partai politik menuju Pilpres 2024. Menurut dia, partainya justru fokus mengurus persoalan yang dirasakan masyarakat, salah satunya kenaikan harga-harga bahan pokok. “Ya kerja dulu lah buat masyarakat. Kalau semua berpolitik, ya sibuk capres, yang urus rakyat siapa? Yang urus harga-harga naik siapa kalau semua fokus ke sana?” kata Masinton, Senin (23/5).
Menurut Masinton, partainya memilih fokus bekerja membantu masyarakat, karena pilpresnya masih jauh. “Kalau semua bicara pilpres yang masih jauh tahapannya, siapa yang ngurus rakyat? Kalau persoalan rakyat terbengkalai, rakyatnya marah entar,” kata Masinton.
Capres Koalisi Indonesia Bersatu berkisar di antara 3 tokoh, yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Airlangga, meskipun secara resmi koalisi yang dibentuk Golkar, PAN dan PPP itu belum menentukan capres -cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Mereka masih terbuka dengan segala opsi yang ada.
Walikota Bogor yang juga Ketua DPP PAN Bima Arya menyebut, partainya (PAN, red) menginginkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diusung sebagai capres. Dia mengatakan, PAN bakal berupaya agar dua rekan koalisi, yakni Golkar dan PPP mengusung Ridwan Kamil sebagai capres. Sejauh ini, Ridwan Kamil sudah masuk bursa capres 2024. “Koalisi bertiga iya. Ya koalisi bertiga itu Kang Emil masuk bursa,” kata Bima belum lama ini.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan partainya tak mau buru-buru untuk menentukan arah koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Surya mengatakan NasDem saat ini tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah atau internal partai terlebih dahulu sebelum bicara tahapan selanjutnya terkait Pemilu.
“Bagi NasDem, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus ditata dulu, diselesaikan, baru masuk ke dalam tahapan-tahapan berikutnya,” kata Surya Paloh menanggapi Koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan tiga partai, yaitu Golkar, PAN, dan PPP, Senin (22/5).
2. Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo (Ganjarist) menilai pernyataan Presiden Jokowi soal dukungan terhadap kandidat bakal calon presiden yang disampaikan di Rakernas ke-5 relawan Pro Jokowi di Magelang memang ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Menurut mereka, meski Jokowi tidak secara langsung menyebut nama, tetapi diyakini dukungan itu diarahkan ke Ganjar. “Kalau dilihat dari statement ‘mungkin yang kita dukung ada di sini’, selain Pak Ganjar tidak ada lagi orang yang hadir di situ yang namanya masuk bursa Capres,” kata Ketua Umum Ganjarist, Eko Kuntadhi, Senin (23/5). “Ada pak Moeldoko, tapi kan namanya tidak banyak masuk di bursa survei capres selain Ganjar Pranowo,” ujar Eko lagi.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menafsirkan lain. Kata dia, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan relawannya, Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah bukan kode dukungan terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Menurut dia, pernyataan Jokowi pada acara tersebut multitafsir. “Itu kan bahasa-bahasa yang multitafsir, tergantung kepentingan yang menafsirkan. Apalagi kalimatnya, barangkali atau mungkin, artinya masih opsional,” kata Baidowi saat dihubungi, Senin (23/5).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan soal permintaan Presiden Jokowi agar relawan Pro Jokowi (Projo) agar ojo kesusu atau tidak terburu-buru dalam menentukan dukungan terhadap Capres 2024. “Namanya juga politik ya dinamika itu selalu berubah dinamis. Jadi tidak bisa teman-teman kemudian membicarakan sesuatu lebih awal istilahnya Belanda masih jauh, ojo kesusu,” tutur Ngabalin di Istana Kepresidenan, Senin (23/5).
Dijelaskan Ngabalin, situasi politik bisa berubah dalam hitungan detik. Oleh karena itu, sebagai kepala negara, Jokowi perlu memberikan pengarahan agar para relawan tidak terburu-buru dalam menentukan dukungan untuk capres. “Situasi politik itu kan dan hitungan detik bisa cepat berubah,” kata Ngabalin.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan partainya tak mau berspekulasi soal pernyataan Presiden Jokowi yang memberi sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pilpres 2024. Menurut dia, capres yang akan diusung PDIP menunggu keputusan resmi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hingga kini, partainya belum membahas terkait pencalonan presiden maupun wakil presiden.
“Kalau sikap PDIP terkait capres dan cawapres untuk 2024 nanti ada kewenangan Ibu Ketum, Megawati. Jadi kalau ada, kami hari ini berfokus belum ada bicara tentang capres,” kata Masinton di gedung DPR, Senin (23/5) menanggapi statemen Presiden Jokowi pada Rakernas V relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Sabtu (21/5).
Dalam sambutannya, Jokowi secara berseloroh menyebut, jangan-jangan capres yang didukung Projo hadir dalam Rakernas ini. Pernyataan itu dimaknai bahwa dirinya akan mendukung Ganjar Pranowo lantaran Gubernur Jateng tersebut hadir di acara tersebut. Jokowi meminta relawannya agar tak buru-buru soal dukungan ke capres pada Pemilu 2024.
3. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebutkan, ada 10 prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin. “(Kasus) Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada sembilan, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka (dari TNI),” kata Andika usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5).
Andika menegaskan, proses hukum yang menyangkut prajurit TNI dalam kasus kerangkeng manusia akan terus berjalan. Sejalan dengan itu, Andika juga menginginkan supaya para korban mau mengungkapkan semua. Hal ini dilakukan supaya mereka yang terlibat sejak 2011 dapat dimintai pertanggungjawabannya. “Sehingga, kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011, kalau saya tidak salah, itu kan juga dari 2011 atau 2012. Itu juga harus bertanggung jawab,” imbuhnya.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memproses hukum jika prajuritnya terlibat dalam penyelundupan delapan pucuk senjata api ilegal semi otomatis jenis UZI dari Filipina dengan tujuan Sangihe, Sulawesi Utara. “Kalau ada hubungannya dengan militer pasti saya akan melakukan (proses hukum) dan tindak lanjuti,” ujar Andika di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5).
Andika mengatakan, kasus penyelunduan senjata api tersebut tengah diselidiki pihak kepolisian. Dia memberikan kesempatan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus penyelundupan senjata ini. Apabila kasus ini ternyata berhubungan dengan militer, Andika memastikan akan mengambil tindakan tegas. “Nanti kalau ada hubungannya dengan militer juga kita pasti akan menindaklanjuti,” imbuhnya.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 akan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Listyo merasa perlu pengamanan lebih awal agar setiap tahapan Pemilu dan Pilkada bisa berjalan lancar.
“Tentunya karena kita tahu bahwa pemilu tahun 2024 ini jauh lebih kompleks, karena memang dari sisi penyelenggaraannya yang serentak sehingga perlu pengamanan yang lebih awal,” kata Kapolri usai menerima audiensi KPU di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).
Dia menyebutkan, setiap agenda yang bersifat administrasi hingga pengamanan fisik untuk kegiatan di lapangan harus berjalan dengan baik. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang lancar menjadi penting agar hasil yang didapat melalui ajang politik itu dapat dipertanggungjawabkan. “Pemilu dapat terselenggara, lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar. Polri sudah menyiapkan sistem pengamanan dari setiap rangkaian kegiatan pemilu yang akan dimulai 14 Juni 2022 mendatang,’’ ujar Jenderal Listyo.
5. Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengakui, Indonesia berada di tengah situasi darurat narkotika berkaca dari tingginya kejahatan narkotika di Tanah Air. “Apakah kita berada dalam suatu darurat narkoba atau darurat narkotika? Dengan tegas pemerintah menyatakan, ya. Data yang ada pada kami, 271.000 penghuni lapas itu 134.000 adalah kejahatan narkotika. Ini di luar yang sedang diproses polisi itu 52.000, berarti kalau kita totalkan hampir 190.000,” kata Edward dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (23/5).
Pakar hukum pidana ini menuturkan, statistik di atas tidak dapat dimaknai bahwa jumlah warga yang terjerat kasus narkotika betul-betul hanya berjumlah 190.000 orang. Sebab, berdasarkan teori dari Drug Enforcement Association (DEA), kasus narkotika yang terungkap dan diproses secara hukum hanya satu berbanding tujuh. “Artinya satu yang terungkap, yang tujuh belum terungkap. Jadi kalau ada 190.000 kasus, yang belum terungkap itu 190.000 dikali tujuh, itu menandakan betul-betul adalah suatu darurat narkoba,” ujar Eddy.
6. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng yang sampai sekarang harganya yang masih tinggi dan stoknya masih langka di pasaran. “Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut saat membuka Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube GAMKI Balikpapan.
Luhut berharap persoalan minyak goreng ini segera tuntas. “Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan,” ujarnya. Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali. “Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali,” kata Jodi, Senin (23/5). Kata Jodi, dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut tak sendiri. Dia berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai koordinatornya.
7. Pemerintah Arab Saudi melarang warganya untuk masuk ke Indonesia dengan alasan kasus COVID-19 memunculkan tanda tanya besar, pasalnya Covid-29 di Tanah Air sudah melandai. Selain Indonesia, warga Arab Saudi juga dilarang ke Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarusia, dan Venezuela. “Warga negara Arab Saudi dilarang bepergian ke 16 negara karena kasus COVID-19 di negara-negara tersebut,” kata Direktorat Jenderal Paspor (Jawazat) dikutip dari Saudi Gazette, Senin (23/5).
Politisi PAN Saleh Partaonan Dauly khawatir, jangan-jangan larangan ini ada kaitannya dengan keberangkatan jemaah haji Indonesia. “Kita tentu mewaspadai jika pelarangan itu dimasukkan kepada jemaah haji kita, itu dikhawatirkan kalau pemerintah Saudi malah melarang kita masuk ke sana untuk (ibadah) haji. Kalau dia yang melarang (warganya) masuk ke Indonesia, saya kira hal biasa,” ujarnya, Senin (23/5). Meski begitu Saleh menghormati kebijakan pemerintah Saudi. Ia meyakini aturan baru itu dimaksud untuk melindungi warga Arab Saudi agar terhindar dari penularan COVID-19.
8. KPK menilai analisis ICW terkait tren vonis kasus korupsi 2021 salah kaprah. “Dari analisis yang salah kaprah tersebut, maka kesimpulan premature yang dihasilkan pun bisa dipastikan keliru. Terutama pembahasan pada aspek pidana badan, jumlah uang pengganti, maupun tuntutan pidana tambahan lainnya,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri menanggapi temuan ICW terkait penindakan terhadap terpidana korupsi sepanjang tahun lalu yang belum memberikan efek jera, Senin (23/5).
Ali berpendapat, kesalahan analisis ICW terletak saat mencampuradukkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Pasal penyuapan dan gratifikasi. Padahal, untuk menghitung besarnya kerugian negara kasus yang dianalisis seharusnya hanya yang dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor. Ali juga menyinggung pemahaman pasal-pasal tindak pidana korupsi yang tidak bisa disamarakatan pada penanganan kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga tanggapi statemen ICW yang menyebut, tahun 2021, Korps Adhyaksa menjadi lembaga yang paling banyak memberikan tuntutan ringan, mulai 0-4 tahun penjara ke para koruptor. Ketut mengatakan catatan itu merupakan kewenangan ICW untuk memberikan penilaian.
“Itukan penilaian mereka kita tidak bisa membatasi,” ujar Ketut Sumedana, Senin (23/5). Menurut dia, jajaran Korps Adhyaksa tetap bekerja secara maksimal untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Ia juga mengatakan, catatan ICW itu akan dijadikan bahan instrospeksi jajaran. “Semua kita jadikan bahan introspeksi dan motivasi kedepan untuk kinerja kejaksaan lebih baik,” ujar Ketut.
9. Pertemuan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa cukup menarik untuk disimak, karena ada anggapan, warga nahdliyin mulai didekati tokoh-tokoh yang akan maju sebagai capres 2024. Sebagai misal, Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengumpulkan para kiai di Surabaya, Jatim. Namun Gus Yahya santai saja menanggapi manuver Muhaimin tersebut.
“Monggo (silakan), nanti kan sebentar lagi Panglima (TNI) juga akan mengumpulkan ulama juga,” ujar Gus Yahya usai menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5). Andika pun tertawa mendengar selorohan Gus Yahya. Soal pertemuannya dengan Panglima TNI, Gus Yahya mengatakan pertemuan itu membahas pengembangan gerakan bela negara antara Nahdlatul Ulama (NU) dan TNI. “Kami berdiskusi intens membangun gerakan bela negara. Akan kita kembangkan antara Nahdlatul Ulama dan TNI,” ujar Gus Yahya.
10. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal perwira tinggi (Pati) TNI-Polri yang dijadikan penjabat (Pj) kepala daerah. Mahfud mengatakan Pati TNI-Polri yang bisa jadi pj kepala daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya.
“Menurut putusan MK, anggota TNI-Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, tapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain, itu bisa menjadi penjabat kepala daerah. Misalnya mereka yang bekerja di BNPT, Kemko Polhukam, Kemkum-HAM, BIN, Setmil, Lemhanas, dan lain-lain. Aturan dan putusan MK mengatur begitu,” kata Mahfud, Selasa (24/5).
Sebagai contoh, kata Mahfud, Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Chandra As’Aduddin ditunjuk sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Mahfud menyebut Brigjen Chandra sudah lama bertugas di BIN. “Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai penjabat Bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN,” ujarnya. (HPS)
