Isu menarik hari ini adalah munculnya usulan soal capres. PDIP besutan Megawati Soekarnoputri bisa saja ajukan dua kader handalnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai pasangan capres-cawapres 2024 dalam satu paket. Hal itu dapat dilakukan karena jumlah suara PDIP di parlemen melampaui persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen seperti yang tertera dalam pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Isu kedua, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB melemparkan gagasan atau ide pembentukan koalisi baru terkait Pilpres 2024 dengan menggandeng Partai NasDem dan Partai Demokrat. PKB ingin memimpin poros koalisi dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon presiden. Namun gagasan itu tampaknya bertepuk sebelah tangan, karena Nasdem mengaku tidak tertarik atau berminat.
Isu ketiga, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah hubungan Jokowi dan PDIP tengah merenggang usai pernyataan Jokowi di Rakernas Relawan Projo di Magelang, Jateng yang ditengarai memberi sinyal kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Hasto juga menegaskan, hubungan PDI-P dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga baik-baik saja. Dia memastikan tak ada keretakan dalam relasi PDI-P dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo.
Isu keempat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta doa kepada masyarakat agar putra sulungnya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) segera ditemukan dalam keadaan selamat. Eril terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Swiss, Kamis (26/5) kemarin dan hingga kini belum ditemukan. Sementara itu pihak Polri lakukan koordinasi dengan kepolisian Swiss terkait kasus hilangnya Eril. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya sudah menanyakan perkembangan kejadian itu kepada kepolisian Swiss.
Isu kelima, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan. Mantan Mendagri yang kini Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan perwira TNI-Polri aktif dapat menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Mendagri saat ini Tito Karnavian menetapkan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat.
Isu keenam, Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang periode 2022-2027 dalam Munas VII yang digelar di Kota Padang Sumatera Barat pada 25-27 Mei 2022. Ketua Umum terpilih, yang diwakili Irjen Pol (Purn) Marwan Paris di Padang, Jumat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua pengurus DPW dan DPD Gebu Minang se-Indonesia pada OSO untuk kembali memimpin DPP Gebu Minang. Ia mengatakan OSO terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Gebu Minang, bukan karena ambisi. Tapi karena kecintaannya pada Gebu Minang, kecintaan pada ranah minang. Berikut isu selengkapnya.
1.PDIP besutan Megawati Soekarnoputri bisa saja ajukan dua kader handalnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai pasangan capres-cawapres 2024 dalam satu paket. Hal itu dapat dilakukan karena jumlah suara PDIP di parlemen melampaui persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen seperti yang tertera dalam pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Politisi senior PDIP Panda Nababan dalam program Adu Perspektif belum lama ini juga bicara soal bakal calon presiden 2024. Dia mengatakan cuma PDIP yang berani mengajukan dua nama bakal capres. “Partai di Republik ini yang berani mengajukan dua kandidat calon hanya PDIP Perjuangan. Golkar berani di luar Airlangga? Gerindra berani di luar Prabowo? Kita ada dua, Puan Maharani sama Ganjar,” ujar Panda.
Panda mengatakan, ini merupakan realita. Pasalnya, dua sosok itu kini marak dibicarakan masyarakat hingga kerap masuk survei. “PDIP ini partai demokrasi. Yang muncul di permukaan kan dua (sosok), yang (sering) dibicarakan dua (sosok). Ini fakta,” ujar Panda. Meski begitu, kewenangan penunjukan capres ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP. “Saya tidak punya kapasitas mencalonkan mereka berdua,” tegasnya.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio alias Hensat menilai pendapat Panda Nababan tersebut menjadi sinyal peringatan dari PDIP untuk partai-partai lain yang akan mengusung Ganjar. Menurutnya hal ini menunjukkan Ganjar akan dipertahankan PDIP.
“Menurut saya hal ini menjadi sinyal bagi partai politik lain yang ingin meminang Ganjar, bahwa ada warning dari PDI Perjuangan bahwa Ganjar akan dipertahankan di PDI Perjuangan,” ujar Hensat saat dihubungi, Jumat (27/5).
Hensat mengatakan PDIP memang bisa mengusung calon sendiri. Namun PDIP dinilai harus memutuskan siapa yang bakal diusung di antara kedua tokoh tersebut. “Nggak apa-apa juga karena PDI Perjuangan kan bisa sendiri, jadi artinya mereka bisa putuskan tuh di internal partai Puan atau Ganjar,” tuturnya.
Ia juga menilai tidak akan ada masalah bila Puan atau Ganjar diajukan sebagai capres dari PDIP. Menurutnya masalah justru akan muncul bila nantinya Ganjar diusung oleh parpol lain.
“Nggak ada masalah selama majunya dari PDI Perjuangan. Kalau majunya dari partai lain ya jadi masalah,” kata Hensat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Panda Nababan soal hanya PDIP yang berani mengajukan dua nama bakal capres, merupakan aspirasi, hasil akhirnya tetap berada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Dalam demokrasi ini, kan mereka-mereka, rakyat, komunitas, bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi, dalam konstitusi partai, Ibu Megawati-lah yang mempertimbangkan dengan jernih,” papar Hasto kepada wartawan di Lapangan Parkir Senayan, GBK, Jumat (27/5).
Menurut Hasto, butuh pertimbangan yang matang untuk mengusung calon presiden. Dia menegaskan capres yang dipilih nantinya harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masa depan masyarakat Indonesia.
2. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB melemparkan gagasan atau ide pembentukan koalisi baru terkait Pilpres 2024 dengan menggandeng Partai NasDem. “Sangat mungkin kita bentuk Koalisi baru, karena PKB partai tengah. Artinya masih ada partai tengah lain, misalkan NasDem, setuju jalan, jadi,” ujar Jazilul di gedung DPR, tiga hari lalu.
Selain NasDem, PKB juga membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat. Asalkan, PKB yang memimpin poros koalisi dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon presiden. “Atau juga katakanlah Demokrat, jadi PKB ingin memimpin poros itu,” kata Jazilul.
Ajakan PKB merangkul Partai NasDem guna membentuk koalisi pilpres tampaknya bertepuk sebelah tangan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak tertarik bergabung dalam koalisi yang diwanakan oleh PKB. Partai Nasdem tidak tergiur apabila pembentukan koalisi tersebut dengan tujuan kepentingan dan dominasi satu kelompok partai yang salah satunya mensyaratkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.
“Sekarang dia (PKB) mau (ajak) berkoalisi. Dia mau pimpin koalisi dan kemudian ingin jadi calon presiden. Ya sudah pasti Nasdem tidak tertarik. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa kita tidak tertarik dengan kelompok macam itu,” tegas Ali, Jumat (27/5).
Pria yang akrab disapa Mat Ali itu menuturkan, jika seperti itu, maka PKB dinilai ingin membentuk koalisi untuk dirinya sendiri. Padahal, sebuah koalisi lahir dari berbagai macam aspirasi dan pikiran partai politik yang tergabung.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah hubungan Jokowi dan PDIP tengah merenggang usai pernyataannya dalam Rakernas relawan Projo di Magelang, Jateng yang ditengarai memberi sinyal kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Hasto juga menegaskan, hubungan PDI-P dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga baik-baik saja. Dia memastikan tak ada keretakan dalam relasi PDI-P dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo.
Menurut Hasto, kerenggangan antara Jokowi dan PDIP hanya persepsi pihak lain. Dia memastikan semua kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo mematuhi arahan Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP. “Renggang dekat, jauh dekat itu kan persepsi yang suatu skenario politik yang digalang pihak lain,” tegasnya dalam acara Festival Kopi yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi akan diajak berdiskusi oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait figur yang bakal diusung sebagai Capres pada Pilpres 2024. Hal itu tak lepas karena Jokowi merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Pak Jokowi sebagai kader PDI-P ya tentu saja secara periodik bertemu dengan Bu Mega,” kata Hasto dalam acara Festival Kopi yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Sayangnya Hasto tidak menyebutkan soal kepastian waktu pertemuan Jokowi-Megawati. Ia hanya menjelaskan, pembahasan terkait Pilpres tentu dilakukan secara serius di tempat khusus. “Membahas calon presiden dan wakil presiden tidak bisa dilakukan di pinggir jalan. Itu harus dilakukan di tempat hening. Sehingga bisa berkontemplasi untuk melihat secara jernih terhadap apa yang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Hasto.
Hasto menganggap selorohan Presiden Jokowi soal capres di acara Rakernas Relawan Projo, Magelang, Jateng, Sabtu (21/5), hanya sebatas ice breaking atau mencairkan suasana saja. “Selorohan Pak Jokowi itu kan ice breaking kalau dalam teori komunikasi itu ice breaking. Ice breaking ya, ice breaking,” kata Hasto, Jumat (27/5).
Ia menegaskan, tiket pencalonan presiden di 2024 dari PDIP mutlak di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan selama ini Jokowi juga intens berkomunikasi dengan Megawati, salah satunya saat Jokowi bertemu Megawati saat Idul Fitri lalu. Keduanya membahas isu-isu strategis saat berjumpa. “Itu yang dibahas kan hal-hal strategis. Membahas calon presiden dan wapres tidak bisa dilakukan di pinggir jalan. Itu harus dilakukan di tempat hening,” ujar Hasto.
4. Ketua DPP PDIP Bidang Politik yang juga Ketua DPR Puan Maharani diteriaki presiden 2024 oleh massa yang hadir di acara Festival Kopi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). Teriakan itu menggema saat Puan menaiki panggung untuk memimpin seremoni penyeduhan kopi dalam acara tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir dalam acara itu menganggap sorakan ‘Puan presiden’ tak lebih dari euforia massa. Hasto tidak menanggapi dengan serius. “Ya kalau habis minum kopi memang muncul euforia. Saya juga berteriak tadi menyanyikan lagu manis dan sayang. Itu karena pengaruh dari kopi,” ucap Hasto.
5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta doa kepada masyarakat agar putra sulungnya Emmeril Kahn Mumtadz segera ditemukan dalam keadaan selamat. Eril terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Swiss, Kamis (26/5) kemarin dan hingga kini belum ditemukan.
“Mohon doanya agar putra kami, Emmeril Kahn Mumtadz, dapat segera ditemukan dalam keadaan baik dan selamat,” kata Ridwan dalam keterangannya yang disampaikan Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman, Sabtu (28/5).
Ridwan mengatakan saat ini tim pencarian dan pertolongan di Swiss masih melakukan pencarian. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan doa dari seluruh elemen di Jawa Barat. “Sampai saat ini Tim SAR Swiss masih melakukan pencarian,” kata Ridwan.
Polri lakukan koordinasi dengan kepolisian Swiss terkait kasus hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), Emmeril Kahn Mumtadz (Eril). Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya sudah menanyakan perkembangan kejadian itu kepada kepolisian Swiss.
“Secara informal, kita menanyakan melalui jalur P to P (police to police) ke pihak Swiss perkembangan penanganan hal tersebut,” kata Dedi, Jumat (27/5). Dedi mengatakan, pihaknya juga telah meminta identitas korban kepada Polda Jawa Barat. Nantinya, Divisi Hubungan Internasional Polri akan mengajukan yellow notice atau pencarian orang ke Interpol Swiss.
6. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut penunjukan anggota TNI aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Penempatan perwira aktif TNI/Polri dalam jabatan sipil merupakan bentuk pembangkangan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan,” kata peneliti KontraS, Rozy Brilian dalam konferensi pers secara daring, Jumat (27/5).
Ia menilai penunjukan ini akan membuka potensi malaadministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dan prosedur pembuatan kebijakan yang bermasalah. “Potensi malaadministrasi ini dikhawatirkan akan bergerak lebih dalam lagi ke ranah sipil apabila terus dibiarkan,” ujar Rozy.
Mantan Mendagri yang kini Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan perwira TNI-Polri aktif dapat menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan keputusan Mendagri saat ini Tito Karnavian menetapkan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Barat.
“Keputusan yang dibuat Mendagri tidak ada yang salah. Dasar hukumnya kuat dan sudah benar,” ujar Tjahjo yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), kemarin. Tjahjo mengatakan penunjukan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara.
Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat (pj) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua. Mereka yang dilantik yakni Pj Bupati Sarmi Markus Oktovianus Mansnembra, Pj Bupati Mappi Michael Gomar, Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, dan Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey. Selain para penjabat, Mendagri juga melanti Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra menjadi Bupati Biak Numfor di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (27/5). Tito menuturkan, para Pj kepala daerah tersebut dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jowi.
7. Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang periode 2022-2027 dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII yang digelar di Kota Padang Sumatera Barat pada 25-27 Mei 2022.
Ketua Umum terpilih, yang diwakili Irjen Pol (Purn) Marwan Paris di Padang, Jumat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua pengurus DPW dan DPD Gebu Minang se-Indonesia pada OSO untuk kembali memimpin DPP Gebu Minang.
Ia mengatakan OSO terpilihnya secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Gebu Minang, bukan karena ambisi. Tapi karena kecintaannya pada Gebu Minang, kecintaan pada ranah minang.
8. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa picu peningkatan perkawinan anak di masa mendatang. Kekhawatiran itu muncul dengan menyoroti Pasal 417 ayat (2) yang membuat perzinaan masuk delik aduan dengan pihak-pihak yang bisa melaporkan adalah suami atau istri, orang tua, dan anak.
Isnur menilai pengaduan berdasarkan pengakuan orang tua berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak di Indonesia. “Karena pasal ini akan berpotensi memberikan kewenangan kepada orang tua untuk memperoleh legitimasi melaporkan anaknya apabila ada kekhawatiran,” kata Isnur dalam catatan kritis RKUHP, Jumat (27/5).
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) alfa menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan gelandangan. Dalam RKUHP, pemerintah justru mengenakan denda pada orang-orang yang menggelandang. Direktur YLBHI Muhammad Isnur membandingkan pasal 432 RKUHP dengan pasal 505 ayat (1) Kitab UU Hukum Pidana versi lama. “Pasal ini disalin dari KUHP lama dan dimasukkan ke RKUHP tanpa adanya evaluasi,” kata Isnur.
9. Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara proses pemberian izin penambangan Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.
Hal ini diungkapkan Enembe saat merespons laporan hasil penelitian situasi di Intan Jaya terkait rencana penambangan Blok Wabu oleh Amnesty International Indonesia di Kantor Badan Penghubung Pemprov Papua, Jakarta Selatan.
“Kami telah meminta kepada Menteri ESDM RI untuk menghentikan sementara proses administrasi WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) Blok Wabu hingga terciptanya situasi keamanan bagi masyarakat setempat,” kata Lukas, Jumat (27/5).
Di sisi lain, Lukas Enembe meminta perhatian pemerintah atas peristiwa yang menimpanya berupa teror, intimidasi dan upaya pembungkaman selama memimpin Papua. Lukas mengaku kerap dipotret, diawasi, dan diikuti oleh orang tak dikenal. Ia meminta Jokowi melihat persoalan yang menimpanya sebagai masalah besar. “Jokowi lihat ini, ini masalah besar. Setiap hari (saya) dibungkam, diintimidasi, kemana saya pergi saya diintimidasi,” kata Lukas.
10. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor “crude palm oil” (CPO) akan dilimpahkan tahap I pada Juni 2022. “Mudah-mudahan pertengahan bulan depan (Juni) sudah tahap 1,” kata Supardi di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (27/5).
Hingga kini, kata Supardi, pemeriksaan saksi-saksi masih berjalan, seperti meminta keterangan beberapa saksi perkara CPO. Namun, itu disebut tidak dipublikasi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat penyelesaian berkas perkara 5 tersangka CPO.
11. Plt Jubir KPK Ali Fikri kembali menegaskan, spanduk bergambar Ketua KPK Firli Bahuri yang didorong nyapres pada Pemilu 2024 bukan merupakan program KPK. Adapun gambar Firli dalam spanduk tersebut tersebar di sejumlah titik wilayah di Banten. “Pemasangan baliho (spanduk) tersebut, kami pastikan bukan program KPK,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Jumat (27/5). Ali menyampaikan, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang KPK lakukan fokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi. Bukan untuk urusan nyapres atau politik.
12. Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis hak asasi manusia Robertus Robet mendukung gagasan Reformasi Jilid II yang disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. “Kita memerlukan reformasi jilid 2, menurut saya namanya Reformasi Republikan,” kata Robet saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5).
Menurut Robet, konsep Reformasi Republikan ditujukan untuk memperbarui politik di Indonesia agar bermartabat dalam mencapai common good (kebaikan bersama). Robet mengatakan, selama ini politik Indonesia sudah berubah menjadi layaknya “pasar” akibat pengaruh kelompok oligarki. Dampak buruknya adalah, lanjut Robet, politik tidak lagi menjadi jalan untuk mencapai keadilan dan kebebasan. “Reformasi kedua harus diarahkan untuk membersihkan politik dari invasi ekonomisasi. ‘’Ini penting untuk memperkuat dan memberikan fondasi nilai untuk demokrasi,” ujar Robet. (HPS)
