Candi Borobudur (Net)
Isu menarik pagi inirencana kenaikan harga tiket menaiki stupa Candi Borobudur — menjadi sebesar Rp 750 ribu bagi turis lokal, red — yang diumumkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bikin masyarakat gelisah. Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan meminta pemerintah meninjau ulang rencana itu. Menurut Rusli, umat Buddha di Indonesia tidak ingin persoalan itu justru membuat masyarakat menjadi segan dan galau berkunjung ke Candi Borobudur.
Isu kedua, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak khawatir, hadirnya Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi ke acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk partainya. “Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada (ketakutan). Ketakutan kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukan oleh PDI-P tidak diterima oleh rakyat,” kata Hasto saat ditemui di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Isu ketiga, Stafsus Presiden Jokowi, Dini Shanti Purwono menegaskan pemerintah tak abai terhadap permasalahan minyak goreng. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan merespons kelangkaan minyak goreng dan terus berupaya mengamankan stok dan stabilitas harga bahan pokok tersebut. “Yang jelas pemerintah tidak abai terkait gejolak ketersediaan dan fluktuasi harga minyak goreng,” kata Dini melalui keterangan tertulis, Senin (6/6).
Isu keempat, Polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja di Lampung. Baraja lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. “Ini mau dibawa dari Lampung ke Jakarta,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Selasa (7/6). Polisi juga menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan melalui aksi konvoi di Brebes, Jateng, Senin (6/6).
Isu kelima, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto resmi memiliki gelar Doktor Bidang Ilmu Pertahanan RI setelah lulus ujian di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6). Mendagri Tito Karnavian menilai disertasi Hasto tentang Geopolitik Soekarno merupakan salah satu karya terbaik di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi penguji disertasi Hasto di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Rencana kenaikan harga tiket menaiki stupa Candi Borobudur — menjadi sebesar Rp 750 ribu bagi turis lokal, red — yang diumumkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bikin masyarakat gelisah. Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan meminta pemerintah meninjau ulang rencana itu. Ia berharap ada jalan keluar secepatnya supaya perdebatan mengenai gagasan itu tidak berlarut-larut.
Menurut Rusli, umat Buddha di Indonesia tidak ingin persoalan itu justru membuat masyarakat menjadi segan berkunjung ke Candi Borobudur. “Jadi kami umat Buddha sangat gelisah sebenarnya. Kami ingin supaya di sana ada ketenangan. Bukan bikin orang galau karena enggak bisa masuk,” kata Rusli, Senin (6/6).
Rusli berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola Candi Borobudur. Sebab, situs itu mulanya memang dibangun sebagai tempat untuk beribadah bagi umat Buddha. “Candi Borobudur itu dibangun zamannya Dinasti Syailendra. Waktu itu adalah bukan untuk pariwisata, waktu itu adalah untuk sembahyang. Kalau kita istilahkan sekarang ini kan klenteng atau vihara. Kalau dulu kan candi,” ujar Rusli yang juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).
Rencana pemerintah menaikkan tarif untuk naik ke stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 bagi wisatawan lokal dinilai memberatkan. Kenaikan itu akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yang hidup dari kegiatan pariwisata seperti menjual cinderamata, menjajakan makanan dan minuman, sampai kepada pelaku jasa transportasi. Rusli menyatakan, umat Buddha terkejut dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif naik ke stupa Candi Borobudur. Bahkan menurut dia jika gagasan itu diterapkan maka bakal melukai perasaan banyak pihak. “Padahal umat Buddha sangat menjunjung tinggi ajaran kasih sayang,” ucap Rusli.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur. “Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6).
Pria yang akrab disapa Cak imin tersebut menilai, tarif yang hendak ditetapkan pemerintah terlampau mahal dan dapat merugikan pariwisata Indonesia. Ketua Umum PKB itu mengingatkan, sudah dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur mati suri akibat pandemi Covid-19. Ia khawatir, kenaikan tarif tersebut mengurangi daya tarik turis untuk berwisata ke Candi Borobudur hingga berdampak ke warga sekitar yang menggantungkan hidup dari wisata Borobudur.
Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, wacana kenaikan tarif tiket naik ke puncak Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bukan untuk komersialisasi. Menurutnya, kebijakan pembatasan kuota wisatawan yang bisa naik ke bangunan Candi Borobudur merupakan suatu pendekatan konservasi, karena bertujuan untuk melestarikan warisan bersejarah. “Ini bukan pendekatan komersial sama sekali, tapi pendekatan konservasi, memastikan Borobudur ini satu destinasi, situs yang betul-betul harus kita jaga,” kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing secara virtual, Senin (6/6).
Kemendikbud Ristek menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan usulan terkait nominal harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. “Penetapan harga tiket itu merupakan kewenangan BUMN, dalam hal ini PT Taman Wisata Candi Borobudur,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek, Hilmar Farid, Senin (6/6) menanggapi rencana kenaikan harga tiket naik stupa Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per turis lokal.
Hilmar menyampaikan, soal harga tiket Candi Borobudur bukan merjadi tugas atau kewenangan Kemendikbud Ristek. Diakui, pihaknya memang ikut menghadiri rapat tanggal 4 Juni 2022 tetapi tidak memberikan masukan atau usulan soal harga tiket dalam rapat itu. “Kemdikbud Ristek diwakili oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan dan Kepala Balai Konservasi Borobudur. Tapi kami tidak memberikan usulan harga tiket dalam kesempatan itu,” jelas Hilmar.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana menilai, rencana pemerintah menaikkan tarif naik stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu tidak ada relevansinya dengan upaya preservasi candi. “Saya tidak melihat relevansi antara menaikkan harga tiket itu dengan preservasi situs yang sudah berumur lebih dari seribu tahun itu,” tutur Sri Margana, Senin (6/6). Dikatakan, upaya preservasi dinilai lebih tepat jika melarang pengunjung untuk naik ke badan candi Buddha terbesar di dunia itu.
“Ke badan candinya lebih baik ditutup aja kalau memang kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya. Sri mengatakan, preservasi dan konservasi Candi Borobudur perlu dilakukan karena perilaku pengunjung yang “tidak ramah” dan usia bangunan yang sudah tua. “Masalah preservasi itu kan karena perilaku pengunjung yang tidak ramah terhadap situs. Kemudian, bangunan yang sudah berumur lebih dari seribu tahun itu sudah tidak mampu lagi menahan beban hampir sebelas ribu orang per hari,” tutur Sri Margana.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak khawatir, hadirnya Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi ke acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk partainya. “Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada (ketakutan). Ketakutan kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukan oleh PDI-P tidak diterima oleh rakyat,” kata Hasto saat ditemui di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Hasto menyatakan, pihaknya tak ambil pusing terkait kehadiran Ketum Projo tersebut ke KIB. Pasalnya, Projo hanya sekadar relawan dan bukan partai politik. Menurut Hasto, dalam konteks pilpres, konstitusi mengatakan bahwa hanya partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres. “Sehingga, kami tidak mencampuri rumah tangga orang, termasuk Projo. Projo adalah relawan, kecuali dia men-declare sebagai partai politik kalau punya keberanian,” jelasnya.
Hasto mengingatkan, Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh segelintir orang., tetapi perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik. Ia menilai hal tersebut dengan sebutan kekuatan kolektif. “Kita enggak bisa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik. Padahal, di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR,” tegas Hasto.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto akhirnya mengungkapkan sejumlah kriteria capres yang akan diusung oleh partainya. Salah satu prasyaratnya yaitu calon pemimpin harus keliling Indonesia dan tidak berkutat pada satu daerah saja. “Sebaiknya bagi mereka yang memang merasa terpanggil atau ingin ikut kontestasi ya sebaiknya keliling indonesia untuk menyelami apa yang dimaksud dengan kehendak rakyat yang sebenar-benarnya,” kata Hasto ditemui di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan agar calon pemimpin betul-betul memahami kondisi rakyat. Calon pemimpin juga harus memiliki kualifikasi kepemimpinan teknokratis atau yang mampu memimpin orkestrasi dari seluruh jajaran pimpinan nasional. “Jangan hanya karena baru bergerak di salah satu provinsi lalu sudah menyebut dirinya sebagai pemimpin. Ibu Mega selalu menginggatkan kenalilah seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
3. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mulai menabuh genderang kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Koalisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dideklarasikan pada 12 Mei ini menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada Sabtu (4/6). KIB berkomitmen untuk bekerja sama di pilpres mendatang. Namun, koalisi itu mengaku terbuka jika partai lain hendak bergabung.
Hingga kini, KIB juga belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung. KIB mengaku terbuka pada semua nama, bahkan di luar kader Golkar, PAN, maupun PPP. “Koalisi Indonesia Bersatu tidak alergi (usung capres) dari luar koalisi sepanjang memenuhi hal-hal yang kita sepakati secara bulat,” kata Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam acara Silaturahmi Nasional KIB di Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6) lalu.
Nama Ganjar Pranowo sempat disinggung KIB. Sebagaimana diketahui, Ganjar digadang-gadang sebagai sosok potensial capres 2024 karena elektabilitasnya yang tinggi. Tak heran, bila kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu dianggap sebagai kendaraan yang disiapkan untuk mengantarkan Ganjar menuju panggung Pilpres 2024. Ringkasnya, jika Ganjar tidak dicapreskan oleh PDIP, dia akan diusung oleh KIB sebagai Capres 2024.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dideklarasikan Partai Golkar, PAN, dan PPP meminta dukungan kepada relawan Jokowi, Projo dalam menghadapai Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily usai kehadiran Projo dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) KIB di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. “Kehadiran Projo itu jadi dukungan politik, kita berharap itu bisa berlanjut pada bentuk dukungan politik dari semua pihak termasuk dari Projo,” kata Ace kepada wartawan di gedung DPR, Senin (6/6).
4. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai cocok jadi kandidat calon wakil presiden mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika diusung sebagai calon presiden 2024. Direktur Lembaga Kajian Politik Ari Junaedi menyebut dua partai politik yaitu Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengetahui potensi tersebut. “Erick diminati partai karena kekuatan logistik yang dimilikinya,” kata Ari Junaedi, Senin (6/6).
Ari meyakini, dua parpol tersebut sama-sama punya daya tarik untuk Erick. Apalagi Partai Nasdem telah menggadang-gadang namanya sebagai capres potensial. “Erick akan merasa nyaman jika menemukan mitra yang tepat misalnya Ganjar Pranowo untuk mengarungi Pilpres mendatang,” tuturnya.
Ari mengatakan, PAN dapat digunakan Erick menjadi kendaraan politik dan mengamankan suara dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang juga dihuni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penyebabnya, ada sinyal kuat bahwa koalisi tersebut disiapkan untuk mengusung Ganjar sebagai capres jika tak mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan.
Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyebut, Menhan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling baik di kalangan generasi Z dan generasi milenial, dibandingkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat mengumumkan hasil survei SPIN di Jakarta, Senin (6/6).
Dijelaskan, elektabilitas Prabowo sebesar 27 persen atau selisih 12 persen dengan Ganjar yang berada di urutan kedua dan 13 persen dengan Anies di peringkat ketiga. Igor menganggap, Prabowo memiliki posisi tawar yang komplet dibandingkan Anies dan Ganjar. “Saya melihat indikator pemilih Jokowi dan pemilih muslim, Pak Prabowo potensinya,” kata Igor sembari menambahkan, Anies merupakan kandidat terkuat juga. Di pemilih muslim, elektabilitasnya Anies tinggi, tapi di pemilih Jokowi yang pemilihnya cukup besar, negative.
Igor Dirgantara menyebut Prabowo Subianto merupakan capres ideal bagi generasi milenial dan generasi Z. “Generasi Z dan generasi Y cenderung, sekali lagi, memilih capres 2024 yang bisa menjamin masa depannya. Isu pentingnya itu isu lapangan pekerjaan,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, besar kemungkinan PDI Perjuangan (PDI-P) tidak akan ditinggalkan partai politik lain yang telah membentuk koalisi sendiri, meski akhirnya tetap mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Dedi beranggapan, PDI-P cukup leluasa menentukan dengan siapa akan berkoalisi. Sementara di sisi lain, Puan adalah sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata meski elektabilitasnya rendah.
“Puan Maharani ini tidak bisa dilihat sebelah mata, satu sisi dia punya kunci, tentang soliditas di tingkatan internal. Sisi yang lainnya, suara PDI-P cukup besar dan ini saya kira akan jadi daya tawar yang cukup menarik bagi mitra koalisi, kalau berkoalisi dengan PDI-P,” kata Dedi. Menurut dia, jika kelak berkoalisi, PDI-P akan bekerja sama dengan Partai Gerindra.
5. Soal pertemuan SBY dengan Surya Paloh. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya tidak akan membahas susunan koalisi dengan partai lain sebelum menentukan calon pengantin (maksudnya, capres dan cawapres 2024, red) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pasalnya, figur calon presiden adalah magnet yang menyatukan partai-partai politik dalam membentuk sebuah koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Kita tentukan dulu pengantinnya, siapa capresnya, baru disusun koalisi, kemudian berdialog bermusyawarah dan mufakat siapa kemudian siapa yang akan mendampingi capres tersebut,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6).
Willy menjelaskan, Nasdem akan menyaring calon presiden menjadi tiga orang melalui rapat kerja nasional (rakernas) pada pertengahan Juni 2022. Tiga nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk dijajaki ke partai-partai politik lain. Ia mengakui,
pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membahas persoalan politik jelang Pilpres 2024. Namun, masih berada dalam tahap awal karena pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara kedua tokoh.
Partai Demokrat menyatakan belum mau buru-buru membahas koalisi pascapertemuan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (5/6). Saat ini Partai Demokrat sedang fokus melakukan kerja-kerja politik untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berkeliling ke daerah mengenalkan program-program partai
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan waktu menuju Pemilu 2024 masih lama. Soal pertemuan SBY dengan Surya Paloh, Hinca menyebutkan, itu merupakan silaturahmi antarpemimpin bangsa. Surya Paloh, kata dia, teman lama SBY. “Mereka berteman baik sudah lama sekali, jadi saya kira baguslah silaturahmi itu dan teman-teman asyik juga. Toh, Pak SBY sudah lama enggak keliling,” tegasnya.
Ketua DPP PDI-P bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengaku belum bisa menganalisa lebih jauh soalt pertemuan SBY dengan Surya Paloh. Namun menurutnya, ada negosiasi yang tercipta dalam pertemuan itu. “Nanti di sana Pak SBY dan sebagainya, itu sudah level atas semua ini. Kalau sudah level langitan semua yang turun, artinya level paling atas, itu ya pasti negosiasi,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, Senin (6/6).
Ia menjelaskan level langit yang dimaksud adalah para petinggi partai politik yang turun gunung. Menurut dia, apa yang diasumsikan sebagai lobi-lobi politik melalui pertemuan itu merupakan ranah dari para petinggi parpol. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi.
6. Stafsus Presiden Jokowi, Dini Shanti Purwono menegaskan pemerintah tak abai terhadap permasalahan minyak goreng. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan merespons kelangkaan minyak goring dan terus berupaya mengamankan stok dan stabilitas harga bahan pokok tersebut. “Yang jelas pemerintah tidak abai terkait gejolak ketersediaan dan fluktuasi harga minyak goreng,” kata Dini melalui keterangan tertulis, Senin (6/6) menanggapi kelompok masyarakat sipil yang menggugat Presiden Jokowi dan Mendag M Lutfi ke PTUN Jakarta soal minyak goreng.
Dini mengatakan, pemerintah tidak mempermasalahkan jika ada kelompok masyarakat yang membawa persoalan itu ke pengadilan, karena hal itu merupakan hak warga negara.
7. Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto resmi memiliki gelar Doktor Bidang Ilmu Pertahanan RI setelah lulus ujian di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6). Hasto juga meraih nilai sempurna dengan predikat Summa Cum Laude. Keputusan mengenai hal itu itu dibacakan Mayjen Joni Widjayanto, pimpinan sidang terbuka promosi Doktoral di Universitas Pertahanan.
“Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan dewan penguji, serta nilai yang telah diberikan, saya membacakan hasil sidang promosi terbuka dan sidang yudisium program doktor Universitas Pertahanan RI atas nama Doktor Insinyur Hasto Kristiyanto MM predikat summa cum laude. Saudara berhak menyandang gelar doktor bidang ilmu pertahanan RI yang ke-19,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menilai disertasi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tentang Geopolitik Soekarno merupakan salah satu karya terbaik di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi penguji disertasi Hasto di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6). “Kami melihat jujur, sudah beberapa kali kami menguji doktoral, dan 415 halaman ini saya baca dari awal sampai akhir, dan saya melihat mohon maaf, tidak bermaksud memuji, ini adalah salah satu disertasi terbaik yang pernah saya baca,” kata Tito.
Mantan Kapolri itu kemudian menilai dari sisi aliran konten disertasi milik Hasto. Menurutnya, karya tulis Hasto itu sudah sangat benar. Dia berpandangan disertasi itu berhasil merumuskan masalah dan menemukan solusi atau saran atas masalah yang ada. Dari sisi novelty, kata Tito, Hasto berhasil merumuskan Geopolitik Soekarno sebagai Progresif Geopolitic Coexistence dengan lima ciri pokok serta tujuh variabel pemikiran. “Ini menunjukan Pak Hasto bukan doktor kaleng-kaleng, saya kira begitu,” ujar mantan Kapolri ini.
8. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101. Andika juga memastikan TNI terbuka apabila KPK melanjutkan proses penyidikan kasus ini. “Sebetulnya kita juga menunggu (audit BPK), kan ada salah satu tanggung jawab BPK RI. Jadi kita masih terbuka kok, kita masih terbuka kalau memang ternyata dari KPK masih melanjutkan,” kata Andika usai raker dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (6/6).
Andika mempersilakan BPK untuk menyampaikan kepada publik apabila proses auditnya telah rampung. “Apa pun hasilnya (audit BPK) kita pasti terbuka,” terangnya. Di samping itu, Andika memastikan, TNI tidak menghentikan proses penyidikan di internal terkait kasus ini. Untuk itu, pihaknya terbuka dan siap berkoordinasi termasuk dengan KPK untuk mengusut kasus tersebut.
9. Polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja di Lampung. Baraja lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. “Ini mau dibawa dari Lampung ke Jakarta,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Selasa (7/6). Penangkapan itu dilakukan tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin Hengki. Dia belum menjelaskan detail kasus yang membuat Baraja ditangkap.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyebut Baraja merupakan pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin. Dia menyebut Baraja akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. “Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin. Sekarang tim dari Polda Metro sedang berada di Lampung untuk membawa yang bersangkutan ke Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.
Polisi juga menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan melalui aksi konvoi di wilayah Brebes, Jawa Tengah pada Senin (6/6). “Tiga orang yang diamankan yaitu GZ selaku pimpinan cabang Jamaah Khilafatul Muslimin, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah Khilafatul Muslimin,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy kepada wartawan.
Ia menyebutkan bahwa jemaah Khilafatul Muslimin itu membagikan pamflet dan selebaran berupa nasihat atau himbauan untuk mendirikan khilafah kepada masyarakat di Brebes beberapa waktu lalu. Iqbal mengatakan aksi tersebut dilakukan pada Minggu 29 Mei sekitar pukul 10.00 WIB. Total ada 40 sepeda motor yang melakukan konvoi dan membagikan pamflet kepada masyarakat.
10. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga putra sulungnya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) terseret Sungai Aare, Bern, Swiss karena mengalami kram. Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan dalam pengajian keluarga, kemarin malam. “Jadi pas kejadian anak kami itu terduga ada kram. Karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya di usia yang sedang bagus badannya, dia juga suka berenang dan punya lisensi menyelam pula, jadi menurut logika fisik harusnya aman saja,” kata pria yang akrab disapa Emil itu.
Terlebih, kata Emil, kondisi Sungai Aare, berbeda dengan sungai Indonesia. “Sungai Aare itu sungainya beda dengan sungai di kita, kalau di kita sungai itu sumbernya mata air jadi sudah sedingin-dinginnya masih menghangat, kalau di sana itu sungainya datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru dan panas, itu airnya seperti air kulkas, kira-kira begitu,” tuturnya.
11. Kebutuhan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (pemda) akan dipenuhi secara outsourcing atau alih daya mulai akhir tahun 2023. Rekrutmen secara outsourcing diberlakukan seiring dengan penghapusan sistem tenaga honorer mulai November 2023. “Tahun 2023 akhir kalau kementerian/lembaga, pemda, mau cari kebutuhan tenaga honorer sebaiknya lewat outsourcing,” ujar Tjahjo, Senin (6/6).
Dijelaskan, ketentuan mengenai rekrutmen secara outsourcing tersebut tertuang di dalam Surat edaran Menteri PAN-RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. SE tersebut menjelaskan, instansi pemerintahan yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga.
Status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Tjahjo menjelaskan, penerimaan tenaga non-ASN secara outsourcing diperlukan lantaran sistem rekrutmen tenaga honorer yang tidak jelas.
12. KPU dan DPR menyepakati sejumlah hal berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, salah satunya masa kampanye akan berlangsung 75 hari. “Durasi masa kampanye ditetapkan, disepakati, akan dilaksanakan 75 hari. Sehingga diharapkan pendistribusian logistik bisa dilaksanakan KPU sehingga sesuai tahapan dan jadwal yang telah disepakati,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III DPR, Senin (6/6).
Puan menyampaikan, pimpinan DPR dan Komisi II DPR telah melakukan rapat konsultasi terkait pelaksanaan dan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024. Waktu pendaftaran partai politik ditetapkan Agustus 2022, verifikasi parpol dilaksanakan pada Desember 2022. Biaya pemilu mulai tahapan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 ditetapkan sebesar Rp 76,6 triliun. Puan berharap, anggaran pemilu itu bisa digunakan dengan efisien, efektif, serta dimaksimalkan sesuai kebutuhan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, yakni mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Junimart menyebutkan, waktu pelaksanaan masa kampanye itu sesuai dengan program dan tahapan dari KPU. Junimart menjelaskan, tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. “Tahapan pemilu dimulai 14 Juni 2022,” ujarnya, Senin (6/6).
13. Hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri renggang? Seskab Pramono Anung yang juga dikenal dekat dengan Megawati langsung membantahnya. Ia menyebut hubungan Jokowi baik dengan Megawati maupun dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, baik-baik saja. “Tidak ada, sangat tidak ada. Hubungan Bapak Presiden dengan Ibu Mega dengan Ibu Puan baik-baik saja,” kata Pramono kepada pers di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Senin (6/6).
Pramono yang mantan Sekjen PDIP ini menerangkan, dalam waktu dekat rencananya ada sejumlah acara yang akan dihadiri Megawati dan Jokowi. Acara itu antara lain pelantikan dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan peresmian Masjid At-Taufiq yang berada di depan sekolah partai PDIP, Lenteng Agung.
14. DPRD DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (Pansus) Jakarta pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pembentukan Pansus Jakarta ini merupakan hal penting. “Banyak permasalahan ada di dalamnya, misalnya tentang IKN, bagaimana kekhususan Jakarta ke depan setelah IKN ditetapkan,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/6).
Menurut Khoirudin, status Jakarta setelah IKN pindah masih belum jelas. Oleh karena itu, pansus dibentuk untuk membahas masalah ini. “Kita masih belum tahu seperti apa Jakarta ke depan, perlu sekali kita mendalami kesiapan Jakarta, wajah Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke Kaltim,” tuturnya. Seperti diketahui, Pansus Jakarta pascaperpindahan IKN beranggotakan 25 orang yang terdiri dari dua orang pimpinan dan 23 anggota.
15. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat yang hadir menyaksikan langsung Formula E di Ancol, Sabtu (4/6) dan bersorak bersama. Hal itu disampaikannya lewat sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, Senin (6/6).
“Terima kasih atas kehadiran Presiden RI Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat lainnya yang terlalu banyak,” kata Anies dalam unggahannya. (HPS)
