Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini adalah statemen Menhan Prabowo Subianto yang mengingatkan masyarakat agar jangan mau dipecah belah dengan isu agama. Menurut Prabowo, seluruh agama di dunia ini mengajarkan kebaikan dan dengan kebersamaan akan melahirkan kekuatan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam orasi ilmiah di hadapan wisudawan Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa (7/6). “Semua agama mengajarkan kebaikan, kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita,” ujar Prabowo.
Isu kedua, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj Said Aqil menegaskan, siapapun yang masih mempersoalkan tentang Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia. “Yang masih mempermasalahkan Pancasila silahkan pindah ke Afghanistan, jangan di sini,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/6).
Isu ketiga, statemen Gubernur Sumut Edy Ramayadi yang akan menyerang Ukraina jika dirinya menjadi Presiden Rusia Vladimir Putin menuai kritik pedas. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengkritik keras pernyataan tersebut. Bobby menyayangkan pernyataan itu keluar dari mulut seorang pejabat publik. “Sangat disayangkan bila pernyataan itu keluar dari seorang pejabat publik, yang dikutip dan disampaikan ke publik, dia seharusnya memahami posisi formal Indonesia terhadap konflik Russia-Ukraina,” kata Bobby, Rabu (8/6).
Isu keempat, Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menilai, ketentuan pidana mati yang tertuang dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia. Menurut Arteria, pidana mati dalam RKUHP tetap menghormati HAM meski jenis hukuman tersebut mulai ditinggalkan banyak negara. “Dikasih pidana mati saja bandar narkoba masih banyak, betul enggak Bapak Ibu? Kalau enggak dikasih seperti apa? Kita juga melihat dalam multiperspektif,” ujar polittisi PDI-P.
Isu kelima, Partai Gerindra resmi memecat mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut sesuai keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Selasa (7/6). Salah satu alasan pemecatan adalah karena Taufik dianggap tidak loyal terhadap partai. “MKP, Majelis Kehormatan Partai sepakat untuk memutus Saudara Taufik dipecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini,” kata Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jaksel, kemarin siang. Berikut isu selengkapnya.
1. Menhan Prabowo Subianto mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan mau dipecah belah dengan isu agama. Menurut Prabowo, seluruh agama di dunia ini mengajarkan kebaikan dan dengan kebersamaan akan melahirkan kekuatan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam orasi ilmiah di hadapan wisudawan Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa (7/6). “Semua agama mengajarkan kebaikan, kalau ada yang mengajarkan kebencian, pasti niatnya lain. Jangan-jangan itu kekuatan asing yang mau pecah belah kita,” ujar Prabowo.
Ketum Partai Gerindra ini mengingatkan, ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa selalu ada karena banyak yang menginginkan Indonesia lemah. “Kita harus mengerti bahwa kita selalu akan dipecah-belah, jadi hati-hati lah. Saya ingin kita terus menjaga kerukunan, ketenangan. Politik kita boleh bersaing dengan keras, tapi di ujungnya kita harus cool dan kita harus menganggap semua pihak adalah saudara sebangsa setanah air,” tegasnya.
Prabowo mengingatkan kepada para wisudawan agar jangan pernah mau diajak atau terjerumus ajaran yang radikal. Sebab, semua itu hanya ingin melemahkan bangsa dan negara Indonesia yang kaya. “Kita selalu diganggu karena kita kaya, dari dulu kita diganggu begitu proklamasi kita diserang Belanda, ada peristiwa Madiun, NII, RMS, G30S PKI, OPM, GAM, dan sebagainya. Hampir semua ada intervensi asing,” tandasnya.
Prabowo mengajak seluruh masyarakat teguh menjaga Pancasila. “Pancasila sudah terbukti pemersatu bangsa. Jadi inti dari paparan saya, kalau kita mau berperan di dunia seperti seharusnya, kita harus kuat,” tandasnya.
2. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj Said Aqil menegaskan, siapapun yang masih mempersoalkan tentang Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia. “Yang masih mempermasalahkan Pancasila silahkan pindah ke Afghanistan, jangan di sini,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/6).
Mantan Ketua Umum PBNU ini mengatakan, pemerintah sebaiknya menindak tegas organisasi Khilafatul Muslimin. Dia mengingatkan, meskipun organisasinya dilarang, tetapi ideologinya masih ada dan harus diwaspadai. “Saya memohon kepada pemerintah, atau ya aparat lah ya. Harus bertindak tegas. Enggak boleh menoleransi sedikit pun. Karena walau organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Itu yang harus kita waspadai,” ujar Said Aqil.
Polda Metro Jaya menyebut, kegiatan kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja murni melawan hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, dalam setiap kegiatannya, kelompok tersebut menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila. “Kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara, (dengan alasan) demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat,” ujar Zulpan, Selasa (7/6). Menurut dia, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.
Polda Metro Jaya menyebutkan Khilafatul Muslimin memiliki kantor di 23 wilayah. “Ini organisasi cukup besar, punya 23 kantor wilayah, ada 23 daulah-daulah. Ada di Sumatera, kemudian Jawa, termasuk wilayah timur. Artinya, ini tidak bisa dianggap sederhana,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers, Selasa (7/6). Polisi sedang menyelidiki sumber dana kelompok Khilafatul Muslimin. Sebab, jumlahnya terbilang besar. “Uang operasional kelompok ini cukup besar. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab, jadi proses penyelidikannya lanjut,” kata Hengki Haryadi.
Densus 88 Antiterror Polri menyebutkan pimpinan tinggi Kelompok Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja (AQB) pernah ditangkap terkait kasus tindak pidana terorisme. Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan Baraja ditangkap lantaran pernah terlibat sebagai anggota kelompok teroris Negara Islam Indonesia (NII). “Ya (pernah ditangkap), AQB menjadi anggota NII Lampung,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/6).
Aswin menjelaskan, Baraja pernah menjadi anggota dari Komando Jihad yang terafiliasi dengan kelompok NII. Dalam kelompok Komando Jihad itu, Baraja disebut turut membantu mencari amunisi untuk pengeboman di Medan pada Tahun 1975. “Dia kemudian kabur ke Ngruki Solo,” tuturnya.
Waketum PPP Arsul Sani menghormati penegakan hukum kepada kelompok Khilafatul Muslimin, tapi ia juga mengingatkan agar Polri hati-hati dalam menangani kasus tersebut.
“PPP meminta kepada Polri agar penyidikan kasus Khilafatul Muslimin tidak membuka terciptanya tafsir Islamophobia di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun PPP menghormati proses penegakan hukum Polri terhadap kelompok Khilafatul Muslimin sepanjang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup,” kata Arsul di gedung DPR, Selasa (7/6).
Wakil Ketua MPR ini meminta Polri agar lebih sensitif dalam menyampaikan keterangan terkait penanganan kasus Khilafatul Muslimin ini. Menurutnya, sikap kehati-hatian diperlukan agar jangan sampai kasus tersebut memperbesar munculnya politik identitas dari segmen tertentu di masyarakat setiap adanya penindakan terhadap kelompok umat Islam tertentu.
3. Bobby menegaskan posisi Indonesia tidak membenarkan segala bentuk perang apapun alasannya. Namun demikian, dia meyakini pernyataan Gubsu Edy tidak akan berpengaruh terhadap hubungan Indonesia pada kedua negara tersebut. “Indonesia tidak membenarkan ataupun menyetujui segala bentuk perang apapun alasan nya. Walaupun begitu, pernyataan beliau tidak akan berpengaruh terhadap hubungan RI pada 2 negara tersebut karena bukan sikap resmi pemerintah,” ucapnya. Bobby menekankan apa yang disampaikan Edy Ramayadi sangat tidak patut dan dia berharap pejabat publik lain tidak mencontoh perbuatan itu.
Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil juga menilai pernyataan Edy tidak pantas diucapkan pejabat publik. “Mohon maaf Pak @Edy Rahmayadi. Sebagai gubernur, pejabat publik, pernyataan ini sangat tak pantas dan tak perlu,” tulis Dahnil di akun Twitter miliknya seperti dilihat, Selasa (7/6). Dalam unggahannya itu, Dahnil mengingatkan Edy Rahmayadi bahwa sikap Indonesia terhadap kondisi politik dunia sudah terang. “Sikap Indonesia terang, terlibat menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi kita,” tulis Dahnil.
Seperti diberitakan, Gubernur Sumut Edy Ramayadi mengatakan jika dirinya menjadi Presiden Rusia, maka invasi ke Ukranina sudah dia lakukan sejak tiga tahun yang lalu. “Saya katakan, kalau saya yang Putin, sudah tiga tahun lalu Ukraina itu saya serang. Ada Negara kecil yang mengganggu stabilitas negara besar. Makanya saya tak jadi Presiden Rusia,” kata Edy saat menyampaikan sambutan pada acara Sumateranomic di Medan, Senin (6/6).
4. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menilai, ketentuan pidana mati yang tertuang dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia. Menurut Arteria, pidana mati dalam RKUHP tetap menghormati HAM meski jenis hukuman tersebut mulai ditinggalkan banyak negara.
“Zaman sekarang pidana mati sudah makin menghilang, iya kita menghargai betul yang namanya hak asasi manusia, tetapi kata Bung Karno, ‘Izinkan kami juga untuk menghormati hak asasi manusia ala Indonesia’, yang diakui oleh rakyat kami,” kata Arteria dalam diskusi bertajuk “RUU KUHP dan Nasib Hukum Indonesia” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6).
Arteria menyampaikan, ada sejumlah nilai dan kepercayaan di Indonesia yang mengganggap pidana mati tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan HAM. Hukuman mati, kata Arteria, juga merupakan bentuk pengayoman kepada masyarakat. “Dikasih pidana mati saja bandar narkoba masih banyak, betul enggak Bapak Ibu? Kalau enggak dikasih seperti apa? Kita juga melihat dalam multiperspektif,” ujar politisi PDI-P yang kini jarang muncul tersebut.
5. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Badan Pengkajian dan Komisi Konstitusi MPR telah selesai melakukan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dia menerangkan, Badan Pengkajian MPR akan menyerahkan substansi PPHN kepada pimpinan MPR pada 7 Juli 2022 mendatang. Selanjutnya, pimpinan MPR akan menyerahkan keputusannya kepada fraksi-fraksi di MPR melalui Rapat Gabungan MPR yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Juli 2022. ‘’Payung hukum terkait PPHN akan diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR pertengahan Juli 2022 mendatang,’’ ujarnya di gedung MPR/DPR, Selasa (7/6).
6. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menargetkan, Peraturan KPU (PKPU) paling lambat diundangkan pada 10 Juni 2022, sementara tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ia menerangkan, pendaftaran capres dan cawapres mulai dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 atau selama 38 hari. “Untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023,” ujarnya di Komisi II DPR, Selasa (7/6).
Sementara masa pendaftaran calon legislatif tingkat pusat dan daerah atau DPRD dibuka mulai 24 April hingga 25 November 2023. Pendaftaran calon anggota DPD dibuka mulai 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
7. Presiden Jokowi meminta agar pengadaan dan distribusi logistik Pileg dan Pilpres 2024 menggunakan produk dalam negeri. Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai menghadiri pelantikan 48 penjabat kepala daerah di Istana Kepresidenan, Selasa (7/6) pagi. Kata dia, upaya itu dilakukan agar terjadi perputaran uang dalam negeri selama pelaksanaan pemilu 2024. “Beliau meminta sebanyak mungkin dari anggaran logistik menggunakan produk dalam negeri,” kata Tito di gedung DPR sebelum mengikuti rapat penetapan tahapan Pemilu 2024 di Komisi II DPR.
8. Mendag Muhammad Lutfi menyinggung soal penunjukkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator yang mengurus persoalan minyak goreng. Ia menyatakan, dengan demikian persoalan minyak goreng tidak hanya diserahkan kepada dirinya. “Saya kira baik, karena ini kan dibagi tugas. Jadi yang Jawa-Bali dipimpin oleh Menko Marves. Yang di luar Jawa-Bali dipimpin oleh Menko Perekonomian,” kata Lutfi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Lutfi mengatakan, pembagian tugas juga berjalan baik. Menurut Lutfi, Jokowi meminta Luhut dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantu mengurus minyak goreng karena berkaca pada kesuksesan penanganan Covid-19. “Pembagian tugas ini saya rasa sudah berjalan dengan baik. Jadi ini mengambil daripada kesuksesan (penanganan pandemi),” ujarnya.
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa terkait mafia minyak goreng, pihaknya menyerahkan penanganan kasus itu kepada penegak hukum. Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan menunggu proses hukum itu selesai dilakukan.
Mendag M. Lutfi siap hadapi gugatan terhadap dirinya di PTUN Jakarta yang dilayangkan sejumlah organisasi masyarakat sipil terkait polemik minyak goreng. “Saya sebagai rakyat Indonesia merasa musti bertanggungjawab. Jadi kita akan hadapi di PTUN itu,” kata Lutfi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Lutfi tidak mempersoalkan gugatan yang disampaikan kumpulan organisasi sipil itu. Ia menilai, gugatan itu sebagai bagian dari demokrasi. Ia menegaskan akan menghadapi gugatan itu sesuai proses hukum. Sebelumnya diberitakan, organisasi sipil beranggotakan Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, eLSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET menggugat Presiden Jokowi dan Mendag Muhammad Lutfi ke PTUN, Kamis (2/6).
9. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menduga ada yang sengaja memperlambat penanganan kasus penganiayaan yang menewaskan Sertu Marctyan Bayu Pratama. Sertu Bayu diduga dianiaya oleh dua perwira berpangkat letnan satu (lettu) dan letnan dua (letda) ketika bertugas di Timika, Papua. Ia meninggal pada 8 November 2021. “Kalau saya sinyalir ada bukti cukup kuat adanya kesengajaan melambat-lambatkan atau bahkan tidak membuka secara terang, maka saya berikan konsekuensi,” kata Andika usai rapat bersama Komisi I di DPR, kemarin.
Andika memastikan, proses hukum terhadap penanganan kasus ini harus terus berjalan. Bahkan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu berjanji mengawal langsung kasus tersebut. “Saya janji, saya akan kawal seperti halnya kasus hukum yang sudah terjadi kemarin,” ucap dia.
10. Partai Gerindra resmi memecat mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut sesuai keputusan rapat Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Selasa (7/6). Salah satu alasan pemecatan adalah karena Taufik dianggap tidak loyal terhadap partai. “MKP, Majelis Kehormatan Partai sepakat untuk memutus Saudara Taufik dipecat sebagai kader Gerindra mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini,” kata Wakil Ketua MKP Gerindra Wihadi Wiyanto di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jaksel, kemarin siang.
11. Kolonel Infanteri Priyanto divonis penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terbadap sejoli Handi Saputra dan Salsabila oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (7/6). Dalam persidangan vonis tersebut, Priyanto dianggap terbukti secara sah dan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Handi dan Salsabila dalam kecelakaan lalu lintas di Nagreg, Bandung, Jawa Barat, pada 8 Desember 2021.
“(Memutuskan) dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Ketua Majelis Hakim Brigjen Faridah Faisal saat membacakan vonis di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Faridah mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakikan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama. Selain itu, Priyanto juga terbukti melakukan perampasan kemerdekaan orang lain secara bersama-sama dan terbukti menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian secara bersama-sama.
12. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya cita-cita untuk mendirikan klub sepak bola setelah pension sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo sudah menyiapkan nama klub sepak bola yang akan dibentuknya, yakni “Nusantara United” alias NU. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan orasi ilmiah di depan para wisudawan Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa (7/6).
“Saya kalau pensiun (jadi) Menteri Pertahanan, mungkin cita-cita saya ingin mendirikan klub sepak bola. Namanya sudah ada, Nusantara United. Jadi itu tugas hidup saya yang masih mengganjal,” kata Prabowo. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menjadi bangsa yang acuh tak acuh ketika tim nasionalnya mengalami kekalahan.
Prabowo menyatakan, sepak bola jangan dianggap sekadar olahraga, tetapi merupakan persaingan kehormatan antarbangsa. “Sepak bola jangan dianggap hanya sekadar olahraga. Sepak bola itu adalah olahraga paling populer di dunia. Karena itu, sepak bola adalah persaingan kehormatan bangsa-bangsa,” tegasnya.
13. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada Selasa (7/6/2022) berlangsung hangat dan akrab. Kedua tokoh, kata Pramono menyempatkan diri bertemu untuk bersilaturahmi.
“Sore ini di Istana Negara, Presiden Jokowi setelah melantik Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban,” ujar Pramono dalam unggahan di akun Instagram resminya @pramonoanungw.
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada masalah apapun dalam hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. “Saya dan Mas Pramono Anung menyaksikan sebelum dan sesudah pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus BPIP yang berbicara akrab penuh kegembiraan di Istana Negara,” kata Hasto, Selasa (7/6).
“Bahkan setelah acara pelantikan, Pak Jokowi dan Bu Mega berbicara empat mata, dan pada saat menuju mobil Pak Jokowi menggandeng tangan Bu Mega,” lanjutnya menambahkan. Menurut Hasto, berbagai isu tentang hubungan Jokowi dan Mega memang sering dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (HPS)
