Jazilul Fawaid (Net)
Isu menarik pagi ini adalah hasrat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka pintu lebar-lebar untuk membangun koalisi semut merah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi antara partainya dengan PKS akan menjadi magnet bagi partai politik (parpol) lain, bahkan diyakini bakal menjadi koalisi semut merah, yang maknanya kecil tapi berasa.
Isu kedua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri membuka peluang meninjau kembali keputusan sidang etik yang tidak memecat AKBP Brotoseno, meski pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Namun sebelum lakukan itu, Polri akan membuat peraturan Polri (perpol) yang mengatur adanya komisi yang berwenang melakukan peninjauan kembali tersebut.
Isu ketiga, Presiden Jokowi menampik kabar yang menyebutkan hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri renggang. Menurut dia, hubungan dirinya dengan Megawati seperti layaknya seorang anak dengan ibunya. “Siapa bilang renggang? Saya dengan Ibu Megawati sudah seperti keluarga besar. Jelas, kan? Bahwa dalam perjalanan, anak kadang ada yang bandel, ada yang nakal, itu biasa. Itu wajar. Jangan ditarik kemana-mana,” kata Jokowi usai meresmikan Masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).
Isu keempat, Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung periksa 5 orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021-2022. Pihak Kejagung juga memeriksa enam orang saksi, 4 di antaranya PNS Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam kasus dugaan korupsi impor besi dan baja dan produk turunannya pada 2016-2021.
Isu kelima, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya. “Institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga tidak berubah, yakni TNI, Presiden, Polri. Yang berubah adalah Kejaksaan Agung,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Rabu (8/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka pintu lebar-lebar untuk membangun koalisi semut merah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi antara partainya dengan PKS akan menjadi magnet bagi partai politik (parpol) lain, bahkan diyakini bakal menjadi koalisi semut merah.
“Kalau terjadi koalisi PKB dan PKS, ini sesuatu yang baru maka akan menjadi magnet bagi partai lain untuk ikut. Minimal partai-partai di luar partai-partai gajah. Ini bisa menjadi koalisi semut merah, kecil tapi berasa,” kata Jazilul kepada wartawan Rabu (8/6).
Ia menerangkan, PKB dan PKS memiliki romantisme masa lalu ketika bergabung dalam koalisi Poros Tengah bersama sejumlah parpol berbasis Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berhasil menjadikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden RI dalam Sidan Umum MPR 1999.
2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Pilpres 2024. Menurut Airlangga, KIB mencari sosok yang tak teridentifikasi dengan politik aliran dan siap melanjutkan program ibu kota negara (IKN).
“Itu salah satu hal yang didorong. Karena politik aliran tidak bisa dilepaskan dari tentunya yang super kiri dan super kanan. Ekstrem. Kita tidak cari yang ekstrem,” kata Airlangga dalam acara Blak-blakan detikcom, dikutip Rabu (8/6). Selain politik aliran, Airlangga juga menyebut sang calon harus siap melanjutkan pembangunan pemerintah, termasuk program IKN. Sebab, kata dia, IKN wajib dijalankan karena telah memiliki undang-undang.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkap nama bakal calon presiden (capres) 2024 dari Koalisi Indonesia Bersatu. Nama itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
“Nama yang terkuatnya tiga ketua umum partai itu. Pak Airlangga, Pak Zul, sama Pak Harso. Salah satu jadi capres, yang duanya jadi cawapres, dan ketua tim pemenangan, begitu saja,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (8/6).
Ia menerangkan, pernyataan Airlangga jika KIB sudah memiliki nama capres sendiri untuk diusung di Pilpres 2024 bermakna KIB sedang melakukan identifikasi personal saat ini. Artinya, KIB akan selesai menyusun platform, visi, misi, dan akan mulai mengidentifikasi tokoh-tokoh itu dalam waktu dekat.
3. Deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedanuntuk maju sebagai Capres 2024 yang digalang kelompok Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (8/6) sempat diwarnai keributan. Kericuhan tersebut dipicu oleh pemasangan bendera warna hitam bertuliskan kalimat Tauhid yang dipasang berdampingan dengan Bendera Merah Putih di atas panggung.
Kericuhan itu mucul saat pembawa acara atau MC memulai acara. Seorang peserta yang mengenakan baju putih tiba-tiba maju ke tengah panggung untuk memprotes pemasangan bendera warna hitam tersebut. “Kalau mau mulai, copot dulu,” katanya. Lalu terjadi keributan kecil lantaran seorang pria berbaju batik berusaha mempertahankan pemasangan bendera tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ke Ganjar Pranowo menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Merespons soal dukungan politik maupun kans Ganjar di Pilpres nanti, kata Hasto, Mega meminta agar semua kader disiplin menghadapi Pilpres 2024. Ia menegaskan partai telah memiliki mekanisme yang jelas terkait hal itu.
“Semuanya berdisiplin dan terkait dengan Pilpres 2024, mekanisme yang sudah berjalan itu sudah diterapkan,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (8/6).
4. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyebut, Nasdem belum menentukan siapa sosok capres yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Johnny mengatakan, Nasdem bakal mengajukan 3-4 nama capres ke Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk dipertimbangkan. “Siapa-siapa saja yang menjadi capres itu akan dibicarakan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kita berharap nanti capres itu tidak tunggal, tapi rekomendasinya beberapa, apakah tiga atau empat. Kita akan disampaikan ke ketum, untuk memilih satu dan mendiskusikan dengan calon-calon partai koalisi,” ujar Plate di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (8/6).
Plate mengatakan, nama-nama yang akan diajukan sebagai capres baru dibahas dalam Rakernas pada 15-17 Juni. Dia meminta agar semua pihak menunggu saja penyaringan yang dilakukan secara berjenjang dari bawah oleh DPD NasDem, lalu diusulkan di Rakernas.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi berpandangan, koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat sulit terbentuk. Pasalnnya, kedua parpol terhambat cerita masa lalu yang kurang baik. Kedua parpol menghadapi sejumlah tantangan untuk berjalan beriringan, apalagi jika Demokrat mengusulkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden.
“Apakah internal partai besutan Surya Paloh itu bisa legowo mengingat Demokrat terlalu pasang harga tinggi menempatkan AHY sebagai kandidat capres,” kata Ari, Rabu (8/6). Dalam pandangan Ari, AHY belum memiliki pengalaman yang mumpuni untuk dicalonkan sebagai kandidat presiden. “Harus diakui ibarat kendaraan, kapasitas cc-nya Demokrat masih lumayan, tapi AHY tergolong driver yang minim pengalaman,” kata Ari Junaedi.
Ari menduga, Partai Nasdem akan membentuk koalisi dengan mengerucutkan tiga nama untuk kandidat calon presiden yang diusungnya. Ia menyebut, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Erick Thohir menjadi trisula Nasdem. Jika skenario ini yang dipilih, lanjut Ari, maka Partai Nasdem bakal lebih condong untuk merapat dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesut Partai Golkar, PAN dan PPP.
5. Ketum Ormas Projo Budi Arie Setiabudi kembali menghidupkan wacana Presiden Jokowi tiga periode yang sempat terkubur. Budi Arie menyatakan kemungkinan untuk Presiden Jokowi meneruskan masa jabatannya tetaplah ada.
Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Gazali yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut melempar sejumlah wacana terkait Pilpres 2024. Salah satunya soal kemungkinan Jokowi maju sebagai cawapres. Namun Budi Arie menepis wacana itu. Menurut Budi, skenario Jokowi wapres nggak mungkin, di-skip lah. Tapi kalau tiga periode masih mungkin.
“Kalau metaforanya balapan, 2024 itu tikungannya banyak dan tajam-tajam, karena masih banyak kemungkinan. Dalam balap itu kita nggak bisa menduga siapa pemenang di lap terakhir. Nah, ini 2024 sama, ketidakpastian, unpredictable-nya tinggi sekali. Saya bilang ke teman-teman Projo, kita harus jeli, jangan-jangan tiga periode, jangan-jangan perpanjangan masa jabatan,” kata Budi Arie dalam diskusi bertajuk ‘Adu Perspektif: Salip-Menyalip Politik di Luar Sirkuit’, Rabu (8/6).
6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri membuka peluang meninjau kembali keputusan sidang etik yang tidak memecat AKBP Brotoseno, meski pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Namun sebelum lakukan itu, Polri akan membuat peraturan Polri (perpol) yang mengatur adanya komisi yang berwenang melakukan peninjauan kembali tersebut. “Tentunya ini akan memberikan ruang kepada saya selaku Kapolri untuk meminta adanya peninjauan kembali atau melaksanakan sidang peninjauan kembali terhadap putusan AKBP Brotoseno,” kata Listyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6).
Listyo menjelaskan, Peraturan Kapolri (Perkap) yang berlaku saat ini belum mengatur ketentuan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan terhadap putusan sidang etik yang dianggap mencederai rasa keadilan publik. Usai berkonsultasi dengan para ahli, Listyo memutuskan untuk membentuk Perpol yang merevisi perkap-perkap tersebut. “Kami menambahkan klausa mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh sidang komisi kode etik, yang tentunya keputusan-keputusan tersebut kemudian terdapat kekeliruan atau terdapat hal-hal lain yang memang perlu kami ubah,” ujar Listyo.
7. Presiden Jokowi menampik kabar yang menyebutkan hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri renggang. Menurut dia, hubungan dirinya dengan Megawati seperti layaknya seorang anak dengan ibunya. “Siapa bilang renggang? Saya dengan Ibu Megawati sudah seperti keluarga besar. Jelas, kan? Bahwa dalam perjalanan, anak kadang ada yang bandel, ada yang nakal, itu biasa. Itu wajar. Jangan ditarik kemana-mana,” kata Jokowi usai meresmikan Masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).
Jokowi menegaskan, dirinya sangat menghormati Megawati. Ia menyebutkan, hubungannya dengan Megawati sedekat hubungan batin. “Ibu Mega itu seperti ibu saya sendiri. Saya sangat, sangat, sangat menghormati beliau. Dan hubungan anak dengan ibu ini hubungan batin,” ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga memberi tanggapan atas pertanyaan wartawan soal kemungkinan jika dirinya berbeda pilihan dengan Megawati Soekarnoputri soal Capres 2024. Jokowi tidak memberi jawaban secara lisan, dia hanya tersenyum. Yang menarik, Megawati yang berada di samping Jokowi tampak melirik Jokowi saat kepala negara menyampaikan tanggapan soal perbedaan pilihan itu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan dirinya sudah jauh-jauh hari berjanji kepada Megawati untuk hadir di peresmian Masjid At Taufik. “Saya sangat senang karena sudah janjian sejak tiga bulan yang lalu untuk hadir di sini. Kemudian dua bulan yang lalu diingatkan lagi oleh Ibu Puan. Hari Minggu di Ancol diingatkan lagi oleh Bu Puan,” tambahnya.
Presiden Jokowi mengenakan sarung putih dipadu dengan kemeja warna putih dan jas biru dongker lengkap dengan kopiah hitan saat menghadiri peresmian Masjid At-Taufiq di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6) petang. Dia memasuki lokasi acara bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketiganya berjalan berdampingan dari dalam Masjid At-Taufiq. Sesampainya di lokasi, Jokowi menyapa dan menyalami Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar. Jokowi duduk di kursi paling depan di samping Megawati.
8. Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung periksa 5 orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021-2022. “Kejaksaan Agung memeriksa 5 orang saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, Rabu (8/6).
Saksi-saksi yang diperiksa dari pihak swasta itu adalah staf keuangan PT Indocement Research dan Advisory Indonesia inisial RM. Karyawan PT Mega Surya Mas berinisial N. Pegawai PT Wilmar Group berinisial TM, Retail Funding and Service Division Head PT Bank Tabungan Negara berinisial FS, serta FA selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
Pihak Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021. Pada Rabu (8/6) kemarin, Kejagung memeriksa enam orang saksi, 4 di antaranya PNS Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 6 orang saksi yang terkait dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, kemarin.
9. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya. “Institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga tidak berubah, yakni TNI, Presiden, Polri. Yang berubah adalah Kejaksaan Agung,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu (8/6).
“Kejaksaan Agung di survei sebelumnya di posisi ke delapan, di survei bulan Mei naik ke peringkat empat. KPK di bawah Kejaksaan Agung, pengadilan, dan polisi,” ujar Muhtadi. Adapun berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul Presiden 73,3 persen, dan Polri 66.6 persen. Kejagung 60,5 persen, pengadilan 51,1 persen, dan KPK 49.8 persen. Di bawah KPK, ada MPR, DPD, DPR dan Partai Politik.
Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah menilai, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri penuh kontroversi dan gimik. Hal itu disampaikan Febri menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya. “KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimik yang kita lihat,” ujar Febri dalam acara rilis survei Indikator, Rabu (8/6).
Febri menyinggung rompi biru yang disebut sebagai simbol penangkal korupsi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Rompi itu disematkan kepada jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pembekalan antikorupsi untuk jajaran PT PLN pada Selasa (31/5) lalu.
Pemberian rompi itu, kata Febri, bahkan mendatangkan kritik di media sosial dari berbagai kalangan. “Kemarin ada rompi biru sampai diledekin oleh banyak pihak ya, saya melihat di media sosial itu sampai ada kartun Doraemon yang mengeluarkan rompi biru,” kata Febri.
10. Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat keberatan kepada Mendagri Tito Karnavian pada Rabu (8/6). Menurut Kepala Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha, surat keberatan tersebut merupakan tindak lanjut atas diabaikannya permintaan informasi mengenai dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi penjabat (pj) kepala daerah yang dikirimkan ICW pada 17 Mei 2022 lalu.
“Pasca 10 hari kerja setelah permintaan informasi diajukan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendagri tidak memberikan tanggapan kepada ICW sebagai pemohon informasi,” ujar Egi. Menurut Egi, hal ini menunjukkan PPID Kemendagri telah mengabaikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Sebab, pada pasal 22 ayat (7) UU KIP diatur bahwa badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis sejak diterimanya permintaan informasi. “Oleh karenanya, merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, ICW mengajukan keberatan tertulis kepada Kemendagri dikarenakan tidak ditanggapinya permintaan informasi,” tegas Egi. “Informasi yang ICW mohonkan krusial untuk dibuka guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum,” ujarnya.
11. Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto mengakui, kepolisian memiliki kecenderungan untuk berbuat brutal. Namun, menurutnya hal itu perlu dibenahi. Pernyataan itu diungkapkannya dalam dialog publik sebagai salah satu dari 50 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (8/6).
“Ini sudah menjadi subkultur di polisi, police brutality, ini harus kita akui. Memang dari institusi Polri, ini karena mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan, itu berpotensi untuk melakukan kekerasan,” kata Remigius.
Ia menilai, materi HAM dalam pendidikan calon polisi harus digencarkan, mulai dari rekrutmen. Apalagi, kata dia sebelumnya materi HAM tidak ada dalam tubuh Korps Bhayangkara, terlebih ketika Polri masih terintegrasi dengan TNI. (HPS)
