Kabinet Indonesia Maju (net)
Isu paling menarik pagi ini soal reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan hari ini, Rabu (15/6). Tanda-tanya cukup gamblang, sejumlah menteri, wakil menteri, dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah sudah dipanggil ke Istana Negara, Selasa (14/6) kemarin. Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut besok (hari ini, red) adalah hari yang baik bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. “Kalau Rabu Pahing ya masuk. Besok Rabu Pahing ya masuk, reshuffle bisa. Itu hari baik,” kata Bambang Wuryanto.
Isu kedua, sekitar 1.000 buruh dari Kota Tangerang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/6) hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam demo tersebut. Di antaranya, pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas.
Isu ketiga, LSI Denny JA mengungkapkan, bila PDIP memutuskan Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 maka hal itu akan membuka peluang bagi Partai Gerindra untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pileg mendatang. “Jika Mbak Puan hanya sebagai cawapres dan capresnya dari partai lain, misalnya Pak Prabowo, PDI-P memberi peluang emas bagi Gerindra untuk mengalahkan PDI-P pada Pemilu 2024,” ujar Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/6).
Isu keempat, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang ratusan ribu hewan ternak di Indonesia dimanfaatkan para spekulan untuk membanting harga sapi. Ia mencontohkan, satu ekor sapi seharga Rp 30 juta karena ditakut-takuti spekulan, hanya laku dijual dengan harga Rp 10 juta bahkan Rp 7 juta. “Sekarang banyak sekali spekulan yang quote and quote menakut-nakuti rakyat. Akhirnya, seekor sapi yang harganya Rp 30 juta, karena rakyat ditakut-takuti, mereka menjualnya Rp 10 juta, Rp 7 juta. Tetapi ini kita tangani itu semua,” ujar Syahrul.
Isu kelima, Kemenag menyatakan, 30 sekolah yang diduga terafiliasi kelompok Khilafatul Muslimin, tidak terdaftar dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono. “Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” ucap Waryono, Selasa (14/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi kabarnya akan mereshuffle atau merombak kabinetnya pada hari ini, Rabu Pahing (15/6). Kabar itu menguat lantaran sejumlah menteri, wakil menteri dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah sudah dipanggil ke Istana Negara. Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut besok (hari ini, red) adalah hari yang baik bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. “Kalau Rabu Pahing ya masuk. Besok Rabu Pahing ya masuk, reshuffle bisa. Itu hari baik,” kata Bambang Wuryanto di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6).
2. Sejumlah menteri dan wakil menteri, dan pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintah dipanggil ke Istana Negara, Selasa (14/6) sore. Mereka yang dipanggil diantaranya, Mendag Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Selain itu juga Menhan merangkap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Menko Prerekonomian merangkap Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut juga dipanggil ke Istana.
Saat ditanya wartawan soal reshuffle kabinet, di Istana Negara Jakarta, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengaku tak tahu menahu apakah pemanggilannya ini terkait dengan isu reshuffle atau tidak. “Enggak tahu. Tunggu saja nanti Pak Presiden. Rapat aja kali,” katanya. Hal yang sama disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Dia juga mengaku tidak tahu soal reshuffle, karena dirinya hanya fokus bekerja. Mendag M. Lutfi saat ditanya soal perombakan kabinet, malah balik bertanya, “Apaan?”
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto hadir di Istana sekitar pukul 17.35 WIB. Hadi mengaku dirinya dipanggil secara tiba-tiba pada Selasa sore. “Baru saja, makanya saya ngebut. Wah enggak tau siapa ya saya hanya dipanggil. Enggak tahu apa itu. Belum mikir ke sanalah ya. Ini baru olahraga langsung lari saya,” tegasnya.
Dari pantauan di lapangan, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto keluar Istana lewat pintu Bali yang berada di samping masjid Baiturrahim sekitar pukul 16.35 WIB. Pintu tersebut biasanya digunakan sebagai lokasi masuknya tamu-tamu VVIP Presiden Jokowi.
Kabar lain yang juga berhembus kencang, kemarin, menyebutkan Presiden Jokowi akan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi anggota kabinet. Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (15/5) siang hari ini.
Zulkifli Hasan alias Zulhas akan dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag), sedangkan Hadi Tjahjanto bakal menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Seorang elite PAN yang dekat dengan Zulhas juga membenarkan informasi ketumnya akan menjadi Mendag.
Tak hanya itu saja, Jokowi juga akan melantik 3 wakil menteri. Dua di antara 3 posisi wakil menteri tersebut bakal menjadi milik Gerindra dan PSI. Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan pukul 13.30 WIB siang ini. Sejumlah pejabat tinggi sudah menerima pemberitahuan perihal pelantikan ini.
3. Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengaku siap dengan apa pun konsekuensi dari reshuffle kabinet. Dikatakan, Nasdem memiliki tiga kursi di pemerintahan Jokowi, yakni Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri LHK, Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan, dan Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. “Nasdem siap kurang, siap tetap, siap tambah,” tegas Plate kepada wartawan di Gedung KPU RI, Selasa (14/60).
Ia menyebut, ketika Presiden Jokowi lakukan kocok ulang posisi menteri, Nasdem meyakini hal tersebut telah melalui evaluasi dan pertimbangan yang rasional. Plate menegaskan, partainya menghormati apa pun keputusan Jokowi karena hal itu memang hak prerogratifnya. “Kami mendukung keputusan Presiden dalam lakukan reshuffle kabinet kapan saja, siapa saja, dan dengan cara apa pun juga, termasuk dengan reposisi anggota apabila Bapak Presiden membutuhkannya,” ujarnya.
4. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mendengar kabar bahwa Rabu Pahing (15/6) akan dilakukan reshuffle kabinet. Puan menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan Jokowi berhak menunjuk sosok untuk membantu menjalankan tugas pemerintahannya. “Kan saya nonton dan saya lihat dari media bahwa katanya besok ada reshuffle, beberapa menteri akan diganti,” ujar Puan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6).
Lebih jauh, terkait isu reshuffle kabinet, Puan mengaku tak mendengar bakal ada pengurangan atau penambahan menteri dari PDI-P di Kabinet Indonesia Maju. “Sampai hari ini enggak ada kabarnya, jadi kayaknya masih aman. Aman, Enggak ada kabar soal itu, enggak ada artinya aman,” tegas Puan.
Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo juga optimistis, menteri-menteri PDIP tidak akan mengalami perubahan jika pun terjadi perombakan atau reshuffle cabinet, malah bisa bertambah. “Jumlah menterinya tetap seperti yang ada. Tapi bisa saja bertambah, saya tidak tahu apakah nanti Pak Utut (Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto), apakah Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto),” kata Arif di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6).
Kendati demikian, Arif menyatakan bahwa soal reshuffle menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi. Karenanya, terkait kepastian reshuffle lebih baik ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Arif menambahkan, hingga kini PDIP belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Istana.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yakin menteri dari PKB tak menjadi bagian dari perombakan kabinet. Seperti diketahui, ada tiga menteri dari PKB yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berasal. “Insya Allah aman-aman saja,” ujarnya di Gedung KPU, Selasa (14/6).
Wahid mengeklaim selama ini menteri-menteri dari PKB memiliki kinerja yang baik. “Sampai sekarang menteri PKB bekerja dengan baik dan belum ada catatan-catatan,” imbuhnya.
5. Sekitar 1.000 buruh dari Kota Tangerang akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/6) hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam demo tersebut. Di antaranya, pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas.
Kedua, buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merugikan buruh. Sebagai misal contohnya, outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah adalah merugikan buruh. “Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil,” kata Said Iqbal.
6. LSI Denny JA mengungkapkan, bila PDIP memutuskan Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 maka hal itu akan membuka peluang bagi Partai Gerindra untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pileg mendatang. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan, Puan masih belum cukup meyakinkan untuk bisa maju sebagai calon presiden dari PDI-P, meski dirinya merupakan trah Soekarno.
Pasalnya, berdasarkan survei LSI Denny JA, elektabilitas Puan hanya 2 persen. “Jika Mbak Puan hanya sebagai cawapres dan capresnya dari partai lain, misalnya Pak Prabowo, PDI-P memberi peluang emas bagi Gerindra untuk mengalahkan PDI-P di Pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Ardian dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/6).
Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan, Menhan Prabowo Subianto masih menduduki posisi pertama dalam daftar elektabilitas Capres 2024 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 24 Mei-Juni Juni 2022 tersebut, angka elektabilitas Prabowo mencapai 28,9 persen. “Berdasarkan 10 nama capres yang diuji, Prabowo masih terunggul di 28,9 persen,” ujar peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/6). Ia merinci, posisi setelah Prabowo adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 23,5 persen dan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan elektabilitas 14,6 persen.
7. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan mengumumkan 6 capres dan cawapres pada Rakernas PAN yang akan digelar 26 Agustus 2022. Ia bilang, Rakernas dengan tema “PAN Memilih” mulai menginventarisir nama capres dan cawapres yang diusulkan DPD PAN tingkat kabupaten/kota ke DPW PAN tingkat provinsi. “Setiap DPD yaitu pengurusan di kabupaten/kota mengusulkan 10 nama kepada DPW yaitu kepengurusan yang ada di tingkat wilayah atau provinsi, usulan setiap DPD maksimal berakhir pada minggu pertama (Juli) 2022,” kata Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/6).
8. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tak hanya berpikir soal elektoral yang tinggi dalam memilih tokoh yang akan diusung sebagai bakal capres maupun cawapres 2024. Ditegaskan, soal capres-cawapres merupakan wilayah kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoralnya tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan,” kata Hasto saat acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6).
9. Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini menyerang ratusan ribu hewan ternak di Indonesia dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan untuk membanting harga sapi. Ia mencontohkan, ada sapi seharga Rp 30 juta, namun karena pernyataan dari para spekulan, sapi tersebut hanya laku dijual dengan harga Rp 10 juta bahkan Rp 7 juta. “Sekarang banyak sekali spekulan yang quote and quote selalu menakut-nakuti rakyat. Akhirnya ada sapi yang harganya Rp 30 juta, karena rakyat takut menjualnya Rp 10 juta, Rp 7 juta. Tetapi ini kita tangani itu semua,” ujar Syahrul.
10. Mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Wawan Ridwan divonis 9 tahun hukuman penjara. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak. “Menyatakan Wawan Ridwan terbukti secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan satu, pertama dan kedua penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Fahzal Hendri, Selasa (14/6).
Majelis hakim menyatakan mantan Kepala Kantor Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan itu terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Majelis hakim memutuskan, menjatuhkan pidana penjara 9 tahun,” ucapnya. Selain pidana penjara, Wawan juga dipidana denda senilai Rp 200.000.000 subsider 3 kurungan. Majelis hakim mewajibkan terpidana membayar pidana pengganti sebesar Rp 2,373 miliar. “Harus dibayarkan 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau jika harta dan benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara satu tahun,” imbuhnya.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Alfred Simanjuntak. Langkah banding dilakukan karena jaksa tak sepakat terkait pemberian masa kurungan untuk menggantikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Alfred senilai Rp 8,237 miliar. “Kami menyatakan banding yang mulia,” kata JPU KPK, Wawan Yunarwanto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/6). “Langsung banding?” tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri. “Iya yang mulia,” jawab Wawan.
11. Presiden Jokowi tidak menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/6). Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, Jokowi telah mengonfirmasi ketidakhadirannya. “Kami mengundang Presiden, dan sudah ada konfirmasi Presiden tidak bisa hadir pada acara malam hari ini,” ujar Hasyim di Kantor KPU, kemarin.
Hasyim menjelaskan, KPU juga mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke peluncuran tahapan Pemilu 2024. Juga Ketua DPR Puan Maharani, pimpinan DPD, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. “Pak Mendagri juga diundang untuk hadir memberikan sambutan mewakili pemerintah,” imbuhnya.
12. Kemenag menyatakan, 30 sekolah di Indonesia yang diduga terafiliasi kelompok Khilafatul Muslimin, tidak terdaftar dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono. “Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” ucap Waryono, Selasa (14/6).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan. Jika ada indikasi Khilafatul Muslimin juga mengelola satuan pendidikan, dipastikan bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan izin operasionalnya, baik di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, maupun Pusat.
Polri akan mengecek sejumlah sekolah yang diduga terafiliasi dengan kelompok Khilafatul Muslimin (KM). Polda Metro Jaya (PMJ) sebelumnya menyebut ada 30 sekolah di Indonesia yang terafiliasi oleh kelompok ini. “Kita sudah dengar itu ada 30 sekolah, nanti kita tanyakan atau bisa dicek beberapa sekolah yang di bawah KM yang dikatakan sebagai sarana untuk menyebar doktrin-doktrin kekhilafahan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/6). Ia menjelaskan, saat ini Polda Metro Jaya masih mendalami kasus tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan, AS yang disebut sebagai menteri pendidikan itu merupakan penanggung jawab penyebaran ideologi khilafah. “Dia berperan di bagian kewenangan doktrin-doktrin, kaitannya dengan khilafah, dia sebagai menteri pendidikan,” ujar Zulpan di Jakarta, kemarin. Dalam kesehariannya AS diduga mendoktrin orang lain bahwa khilafah dapat menggantikan Pancasila sebagai ideologi di Tanah Air. Selain itu, lanjut Zulpan, AS juga diduga sebagai penanggung jawab sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin. “Yang bersangkutan ini berperan dalam ormas Khilafatul Muslimin, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi,” ungkap Zulpan.
Jubir Khilafatul Muslimin, Djhonny Pahamsah alias Abu Salma menepis anggapan bahwa Ahmad Sobirin adalah Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Menurut dia, Ahmad berperan sebagai wizarah atau kepala. Di Khilafatul Muslimin, dia memimpin bidang pendidikan.
Djhonny tak sependapat dengan polisi yang menyamakan wizarah dengan menteri. “Wizarah itu artinya kepala yang mengomandoi dari pusat sampai ke bawah,” katanya, Selasa (14/6). “Jadi, jangan sampai beranggapan ini sama seperti Mendikbud. Bukan. Itu keliru,” ujar pria 41 tahun yang juga berperan sebagai amir Khilafatul Muslimin Bekasi Raya ini. (HPS)
