Zulkifli Hasa (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah pelantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menuai banyak kritik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Presiden Jokowi salah pilih. Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira kecewa jabatan Mendag dipegang ketua umum partai. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, Mendag yang baru tidak punya rekam jejak yang mumpuni di bidang perdagangan.
Isu kedua, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikam formula untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan minyak goreng curah dalam beberapa hari mendatang. “Ada beberapa cara dan formula yang bisa mengatasi itu. Kita tunggulah satu dua hari ini,” kata Zulhas. Jubir PAN Dimas Prakoso Akbar mengatakan, Zulhas merupakan kader terbaik PAN saat ini. Zulhas merupakan figur yang tepat untuk mengisi pos Kemendag di tengah gejolak akibat pandemi. Menurutnya, Zulhas cukup berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif.
Isu ketiga, Sofyan Djalil mengaku bersyukur saat mengetahui pengganti dirinya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah Marsekal (Pur) Hadi Tjahjanto. Sofyan mengatakan dirinya langsung mengacungkan dua jempol kepada Presiden Jokowi atas penunjukan mantan Panglima TNI. Sofyan menyebut banyak kesamaan antara dirinya dengan Hadi Tjahjanto, di antaranya soal umur dan kumis.
Isu keempat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap Ketum PAN Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto bekerja dengan benar usai dilantik jadi menteri oleh Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Jokowi, kental nuansa politis ketimbang alasan kinerja. “Kalau bicara kepentingan kinerja, harusnya banyak menteri yang di-reshuffle, bukan hanya 1-2 yang kita dapat bocorannya,” kata Adi, Rabu (15/6) siang.
Isu kelima, Presiden Jokowi mengundang tujuh ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/6). Jamuan makan siang itu dilakukan sebelum acara pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag dan eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, jamuan makan siang itu menyuguhkan makanan khas Nusantara maupun hidangan western. Berikut isu selengkapnya.
1. Pelantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menuai banyak kritik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Presiden Jokowi salah pilih lantaran menunjuk sosok Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Ketua YLKI Tulus Abadi meragukan kemampuan Zulhas dalam menyelesaikan masalah minyak goreng atau masalah perdagangan lainnya. “Apalagi salah satu petinggi parpol dari Mendag Zulhas adalah pemilik kebun sawit. Dari sisi kapasitas dan pengalaman justru bagusan mendag yang lama,” ujar Tulus, Rabu (15/6).
Ia menaruh harapan besar pada kinerja Zulhas dalam mengatasi persoalan harga-harga dan pemenuhan kebutuhan pokok di dalam negeri. “Mendag baru kurang bisa diharapkan untuk bisa mengatasi persoalan riil konsumen, terutama soal pasokan kebutuhan pokok dan melambungnya harga-harga. Dalam hal ini Jokowi justru salah pilih,” kata Tulus.
Ekonom handal yang juga Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengaku kecewa lantaran Menteri Perdagangan yang baru berasal dari ketua umum partai. “Ya tentunya ada sedikit kekecewaan kalau menteri perdagangan itu berasal dari Ketum parpol. Padahal menteri perdagangan adalah Menteri yang paling disorot kinerjanya,” kata Bhima, Rabu (15/6).
Menurutnya, yang menjadi PR atau tantangan perdagangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tapi juga meningkatkan ekspor dan juga bagaimana perdagangan bisa dikoordinasikan dengan kementerian sektoral lainnya. Jika memang digantinya Mendag ini merupakan pilihan dari Presiden. Maka tinggal menunggu bukti kerja 100 hari ke depan. Apakah persoalan yang paling sederhana, yaitu soal minyak goreng secara nasional bisa teratasi, harga migor bisa turun dibawah harga eceran tertinggi, dan apakah rantai distribusinya bisa dibenahi.
Hasil perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (15/6) dinilai tak cukup untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di sisa masa jabatan Jokowi. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi tidak cukup mampu memperbaiki performa kabinet ke depan. “Di dalam framework peningkatan performa kabinet ideal yang kita bayangkan, ini enggak terlalu masuk,” ujar Firman, kemarin.
Firman mencontohkan, Zulkifli Hasan yang dilantik jadi Menteri Perdagangan belum memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang perdagangan. Zulhas, begitu sapaan akrabnya, menurut Firman hanya memiliki nilai jual sebagai Ketua Umum PAN yang dianggap oleh Jokowi kian loyal dan kian dekat dengan ide-idenya terkait pengelolaan negara. “Nah, itu. Seharusnya kalau di dalam framework meningkatkan performa, harus dicari orang yang track record-nya jauh lebih baik dibandingkan Pak Lutfi (mendag sebelumnya) dan juga kemampuan kinerjanya juga lebih baik dari Pak Lutfi,” kata Firman.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto berharap Mendag Zulkifli Hasan mampu membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Ia mengingatkan, tugas dan tanggung jawab menteri baru terhadap masalah bangsa sangat besar. Terlebih pemerintah masih berutang janji untuk menurunkan harga minyak goreng. “Bahkan dua pekan lalu Presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/6).
Mulyanto menegaskan, Zulkifli harus bisa membantu Presiden Jokowi memenuhi janjinya menurunkan harga migor. “Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujung-ujungnya malah mau menghapuskan migor curah,” tuturnya. Terkait hal tersebut, Mulyanto mengaitkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang melempar wacana penghapusan minyak goreng curah. Anggota Komisi VII DPR ini memperingatkan pemerintah, agar tidak mengangkat isu yang dinilai kontroversial itu.
2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikam formula untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan minyak goreng curah dalam beberapa hari mendatang. “Ada beberapa cara dan formula yang bisa mengatasi itu. Kita tunggulah satu dua hari ini,” kata Zulkifli Hasan, Kamis (16/6). Zulkifli Hasan mengatakan, sebulan lalu, dirinya berdiskusi dengan para pelaku usaha minyak sawit dan menyampaikan bahwa prioritas Presiden Jokowi adalah harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter dengan pasokan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sebulan lalu saya diskusi dengan teman-teman pelaku usaha minyak sawit. Ada skala prioritas. Prioritas Presiden itu Rp 14.000 minyak curah, sampai di tempat barangnya ada. Nah itu yang tidak tuntas,” tukas Zulkifli Hasan.
Ketum PANyang akrab disapa Zulhas ini menyatakan yakin bisa segera menyelesaikan persoalan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng yang setengah tahun terakhir tak kunjung teratasi. “Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang penting,” kata Zulhas.
Jubir PAN Dimas Prakoso Akbar menerangkan, masuknya Zulhas dalam kabinet sejalan dengan komitmen PAN berkoalisi mendukung pemerintahan Presiden Jokosi hingga 2024. ‘’Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepada Ketua Umum PAN untuk memimpin Kementerian Perdagangan,” katanya, Kamis (16/6).
Menurut Dimas, Zulhas merupakan kader terbaik PAN saat ini. Dia menilai Zulhas merupakan figur yang tepat untuk mengisi pos Kementerian Perdagangan di tengah gejolak akibat pandemi. Menurutnya, Zulhas cukup berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif.
“Amanah baru Ketua Umum PAN sebagai Mendag tentunya sesuai dengan kapabilitas dan pengalaman yang dimiliki beliau. Apalagi latar belakang Zulhas adalah pengusaha yang sukses membangun bisnis dari nol,” jelasnya. Selain itu, karakter kuat Zulhas sebagai pengusaha diyakininya mampu ditularkan ke kementerian perdagangan. Dia optimis Zulhas mampu menstabilkan perekonomian di masa transisi ini.
3. Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) di Istana Negara, Rabu (15/6) siang. Hadi menggantikan Sofyan Djalil sementara Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi.
Jokowi mengungkapkan alasannya memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Ia menilai, sebagai mantan Panglima TNI, Hadi orang yang sangat detail ketika bekerja di lapangan. “Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori, kita juga tahu, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).
Jokowi mengaku telah meminta Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sengketa lahan dan persoalan sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan alasannya memilih Zulkifli Hasan sebagai Mendag. Menurut dia, Zulhas punya rekam jejak yang baik untuk dapat terjun ke lapangan. “Kita melihat semuanya rekam jejak pengalaman. Kemudian, terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan,” ujar Jokowi. “Saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Mendag. Karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan,” ujar Jokowi.
4. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkap tiga hal prioritas yang akan dikerjakannya. “Prioritas, seperti saya sampaikan yang pertama adalah sertifikat, yang kedua adalah permasalahan tumpang tindih, yang ketiga adalah IKN,” kata Hadi Tjahjanto kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/6).
Mantan Panglima TNI ini mengatakan Kementerian ATR/BPN akan terus berusaha mencapai target penyelesaian sertifikat tanah dalam sisa waktu 2,5 tahun. Target penyelesaian sertifikat tanah yang harus dicapai ialah 126 juta sertifikat. “Jadi yang akan kita terus laksanakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah masalah sertifikat tanah, yang sudah dilaksanakan Pak Sofyan Djalil yang saat ini sudah mencapai 80 juta dan targetnya kan sampai 126 juta, itu akan kita terus selesaikan,” ujarnya.
5. Sementara itu, dalam sambutannya pada acara Sertijab, Sofyan Djalil mengaku bersyukur saat mengetahui pengganti dirinya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah Hadi Tjahjanto. Sofyan mengatakan dirinya langsung mengacungkan dua jempol kepada Presiden Jokowi atas penunjukan Hadi Tjahjanto. Sofyan Djalil menyebut banyak kesamaan antara dirinya dengan Hadi Tjahjanto yakni soal umur dan kumis.
“Kesamaan pertama umur kami sama-sama 40 lebih, yang satu lebihnya banyak yang satu lebihnya sedikit. Yang kedua sama-sama berkumis tapi saya selalu kalau rapat waktu Pak Hadi masih panglima saya selalu bisik saya cuman cemburu dengan kumis Pak Hadi lebih lebat dibanding kumis saya,” ujarnya.
6. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (15/6), penuh dengan muatan politik. Agung menyayangkan penunjukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Mendag dan tak dirombaknya menteri bidang perekonomian lain. “Sayangnya muatan politik tampak mendominasi ketika Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan menteri-menteri bidang perekonomian yang luput dari pergantian,” ujar Agung dalam keterangannya, Kamis (16/6).
Agung menjelaskan, sejatinya reshuffle kabinet menjadi sebuah agenda publik. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, mengemuka beragam permasalahan ekonomi, terutama soal stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kemudian, yang paling heboh adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng disertai harga yang membumbung tinggi hingga saat ini. “Drama reshuffle menjadi antiklimaks karena nalar politik di atas kepentingan publik yang sudah semestinya menjadi prioritas. Apalagi tingkat kepuasan terhadap pemerintah bergerak fluktuatif di kisaran 58-68 persen berdasarkan temuan survei berbagai lembaga kredibel,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap Ketum PAN Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto bekerja dengan benar usai dilantik jadi menteri oleh Presiden Jokowi. “Ya, harus kerja lebih baik lah. Harapan rakyat begitu banyak, begitu tinggi,” ujar Paloh kepada wartawan di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Paloh enggan mengomentari apakah keduanya benar-benar layak sebagai menteri, Menurut dia, Presiden Jokowilah yang bisa menilai layak atau tidaknya seseorang menjadi pembantunya. Karena apapun layak tidak layak, tidak terlepas dari subjektivitas di samping objektifitas itu sendiri,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai,reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu (15/6) kental nuansa politis ketimbang alasan kinerja. “Kalau bicara kepentingan kinerja, harusnya banyak menteri yang di-reshuffle, bukan hanya 1-2 yang kita dapat bocorannya,” kata Adi, Rabu (15/6) siang.
“Kan banyak menteri yang melakukan kerja-kerja politik untuk tahun 2024 dan dia sedikit abai terhadap posisinya sebagai pembantu presiden. Itu kan layak di-reshuffle,” ujarnya. Adi memberi contoh, tidak ada satu pun partai politik yang kehilangan kursi dalam reshuffle kali ini. Para ketua umum partai politik juga hadir dalam pelantikan menteri-menteri baru di Istana Negara.
Partai Demokrat meminta seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak memanfaatkan sisa masa pemerintahan saat ini untuk kampanye Pemilu 2024. Demokrat meminta para menteri tidak genit berkampanye dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik, tetapi fokus bekerja membantu Presiden Jokowi.
“Janganlah, mohon maaf, bergenit ria berkampanye apalgi menggunakan fasilitas Negara, tapi fokus lah bekerja membantu Bapak Presiden lakukan tugas tanggung jawab sebagai menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Rabu (15/6).
7. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak ingin terbuai dengan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei untuk menentukan figur calon presiden (capres) yang bakal diusungnya pada Pilpres 2024. Hal itu menjadi alasan digelarnya Rakernas Partai Nasdem. “Inilah komitmen Partai Nasdem untuk memberikan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan (presiden),” katanya saat membuka Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/6) malam.
“Ini menunjukan Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya,” sambungnya. Surya menjelaskan, Partai Nasdem tidak bisa mencalonkan sendiri capresnya pada Pilpres 2024. Sehingga, langkah yang diperlukan adalah mendengarkan berbagai pihak untuk menentukan kandidat capres yang bakal diusungnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimistis Rakernas Nasdem dapat menjaring kandidat capres terbaik untuk ikut Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Surya saat membuka Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (15/6). “Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon terbaik dari yang baik-baik,” ujar Surya di depan 12.000 kadernya yang hadir dalam acara tersebut.
Dalam rakernas ini, kata dia, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem akan mengusulkan nama untuk capres. Surya mengatakan, usulan kandidat capres dari para kader di berbagai wilayah itu akan ditampung dan dikerucutkan menjadi tiga nama. “Tentu saya harus merenung dan berkontemplasi, saya harus berbicara dengan bahasa dan hati nurani yang paling dalam, harus menggunakan tingkat objektivitas dan rasionalitas yang saya miliki,” katanya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan ketidakinginannya ideologi Indonesia sampai berubah haluan. Paloh mengungkapkan, cita-cita Partai Nasdem hanyalah melihat Indonesia Raya, bukan yang lain. “Nasdem tak ingin ada ideologi baru seperti negara khilafah misalnya. Atau negara fasistis atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu,” ujar Surya Paloh.
Surya mengatakan, dua kali momen pemilu yang telah lewat belakangan ini cukup menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dia menegaskan, pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Surya menyebut, masa-masa sekarang ini adalah masa penyembuhan bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya, masa pemulihan bagi seluruh rakyat Indonesia dilakukan bukan hanya karena dampak berkepanjangan dari proses persaingan politik. “Tapi juga karena dampak atas pandemi Covid-19 yang tidak hanya menyerang aspek kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Dampaknya sangat terasa, sangat jelas, dan sangat nyata,” tutur Surya.
8.Pengamat politik Mochtar Pabotinggi sependapat dengan pernyataan bahwa saat ini pemilu lebih identik menjadi pesta para elite politik dibandingkan rakyat. “Kesannya itu, saya kira banyak benarnya juga. Karena banyak (elite) yang bergerak pada retorika. Padahal faktanya lain,” kata Mochtar dalam sebuah diskusi bertajuk Pemilu 2024 uUntuk Siapa, Rabu (15/6) malam.
Ia lalu menjelaskan alasannya. Pertama, sejauh ini, banyak partai politik yang hanya mementingkan beretorika. Padahal sejatinya, dibutuhkan integrasi lintas partai politik untuk membangun bangsa. “Faktanya, perlunya introspeksi radikal lintas partai, di dalam partai itu,” ujarnya. Alasan kedua yaitu, saat ini perlu ditingkatkan kualitas lembaga-lembaga demokrasi. Salah satu lembaga demokrasi itu adalah partai politik.
9. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua MPR. Salah satunya adalah Sekjen PAN Eddy Soeparno. “Mungkin salah satu (Eddy), mungkin, tetapi semua terserah ketum (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan),” kata Ketua DPP PAN Pangeran Khairul Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Pangeran yang Wakil Ketua Komisi III DPR itu menuturkan, meski demikian, Eddy tidak menjadi satu-satunya nama yang akan menggantikan Zulkifli. Menurut dia, ada sejumlah kader lain yang juga disiapkan Zulkifli. “Ada beberapa calon. Enggak tahu aku, itu urusan Ketum. Ada banyak kader PAN yang baik,” kata dia.
10. Presiden Jokowi mengundang tujuh ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/6). Jamuan makan siang itu dilakukan sebelum acara pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag dan eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, jamuan makan siang itu menyuguhkan makanan khas Nusantara maupun hidangan western. “Menu appetizer, main course dan dessert,” ujar Heru yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
11. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Alax terbukti lakukan korupsi dalam pembangunan Masjid Sriwijaya serta pembelian gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE). Vonis itu lebih rendah delapan tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut Alex selama 20 tahun penjara.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yose Rizal menyebut, Alex terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. “Menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun,” kata Yose Rizal saat membacakan vonis.
12. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi menyatakan penyidik Kejagung masih membuka peluang untuk memeriksa eks Mendag Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi mafia minyak goreng. Menurut Supardi, keterangan Lutfi masih dibutuhkan untuk membongkar tersangka lain yang terlibat dalam perkara korupsi mafia minyak goreng.
“Ya nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa, jika penyidik masih butuh keterangannya ya nanti kita panggil dan periksa,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (15/6). Supardi menjelaskan dalam waktu dekat penyidik Kejagung bakal melimpahkan berkas perkara atau tahap satu terhadap lima orang tersangka kasus korupsi mafia minyak goreng.
Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa para direktur dan komisaris perusahaan tersangka kasus dugaan korupsi impor baja di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Para terperiksa itu, berinisial RL, R, ETL, DL, dan H, juga AA.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana menuturkan, pemeriksaan enam para swasta itu, untuk proses pembuktian terkait enam tersangka korporasi yang sudah ditetapkan dalam kasus tersebut.
“RL, R, ETL, DL, H, dan AA diperiksa terkait keterlibatan perusahaan masing-masing yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi impor baja, besi, dan turunannya di Kementerian Perdagangan,” kata Ketut, Rabu (15/6).
13. Partai Gerindra akan mendeklarasikan Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai capres 2024 tahun ini juga. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan. Ia menyebut deklarasi akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. “Kita sedang merencanakan dalam bulan-bulan mendatang insyaallah deklarasi Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra akan segera kita gelar dan kita kumandangkan, tahun ini,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). (HPS)
