Prabowo Subianto (net)
Salah satu isu hangat pagi ini adalah soal tidak munculnya nama Prabowo Subianto dalam nominasi Capres 2024 yang diusulkan DPW-DPW Partai Nasdem pada Rakernas di Gedung JCC Senayan, Jakarta, padahal dia memiliki elektabilitas tinggi dalam banyak lembaga survei. Pada Rakernas tersebut, para utusan resmi DPW Partai Nasdem se-Indonesia mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Jenderal Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai Capres 2024.
Isu kedua, Ganjar masuk masuk nominasi Capres 2024 nomor dua Partai Nasdem yang diusulkan utusan resmi DPW Nasdem se-Indonesia dalam Rakernas di Gedung JCC, Senayan Jakarta. Namun begitu, Ganjar tidak ‘GR’ atau lupa diri atas realitas politik tersebut, ia tetap bersahaja. Karenanya, banyak yang menilai dia sebagai sosok politisi yang cerdas dalam menyikapi persoalan. Ganjar tidak mau terpancing, dia menyatakan, dirinya tetap sebagai kader PDI Perjuangan.
Isu ketiga, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, di partai berlambang banteng, tidak boleh ada seseorang yang “bersinar” sendirian, karena semua bergotong royong. Ketika satu orang maju maka yang lain pun ikut maju bersama-sama. “Jadi, di PDI Perjuangan, tidak ada istilahnya bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita, dan inti dari Pancasila adalah gotong royong,” kata Puan.
Isu keempat, Mendagri Tito Karnavian menganggap, penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bisa menjadi momentum untuk membuktikan sistem mana yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi. “Ini juga menjadi pertarungan dan tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk (kemendagri) ini,” kata Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6).
Isu keempat, Isu kelima, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Dewan HAM PBB tidak menyoroti persoalan HAM di Papua. Menurut Mahfud, Dewan HAM PBB tidak memandang ada pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Ia hadir dalam sidang tersebut dan bertemu dengan Komisi Tinggi HAM. “Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Tak ada satupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem yang mengusulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024 pada Rakernas Partai Nasdem yang berlangsung di gedung JCC, Senayan, Jakarta. Padahal, elektabilitas Prabowo di sejumlah lembaga survei selalu masuk tiga besar, bahkan tertinggi.
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan mengapa nama Prabowo tidak muncul sama sekali. “Iya tentu proses rekomendasi ini kita dengar langsung tadi, mungkin teman-teman di DPW memiliki catatan yang tidak menginginkan asosiasi figur yang terlalu dominan ke partai politik tertentu,” ujar Willy di gedung JCC (Jakarta Convention Center), Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Willy menilai hal tersebut wajar. Apalagi, dalam daftar capres yang diusung 34 DPW Nasdem, tidak ada nama ketua umum dari partai politik lain. Selain itu, Willy menyinggung kunjungan Prabowo ke Nasdem Tower beberapa waktu lalu. Dia menegaskan silaturahmi itu terjadi hanya untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain. “Nasdem sadar betul kami tidak memiliki kecukupan tiket, sehingga membutuhkan dukungan partai lain atau bersama-sama dengan partai lain dalam proses pengusungan,” tuturnya.
Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem menjadi calon presiden (capres) 2024. Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi nama kedua yang paling banyak diusulkan. Sebanyak 29 DPW Nasdem mengusulkan Ganjar Pranowo menjadi capres.
“Perlu dicatat bahwa dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh SC (Steering Comittee) tidak dilakukan atas dasar voting, namun mengacu pada tata tertib yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dan karenanya, jumlah atau angka usulan tidak menentukan ranking usulan,” ujar Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6).
Selanjutnya masih banyak nama tokoh lain yang muncul dalam Rakernas Nasdem, di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
2. Nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masuk masuk nominasi Capres 2024 nomor dua Partai Nasdem yang diusulkan utusan resmi DPW Nasdem se-Indonesia pada Rakernas di Gedung JCC, Senayan Jakarta. Namun begitu, Ganjar tidak ‘GR’ atau lupa diri atas realitas politik tersebut, ia tetap bersahaja. Karenanya, banyak yang menilai dia sebagai sosok politisi yang cerdas dalam menyikapi persoalan. Ganjar tidak mau terpancing, dia menyatakan, dirinya tetap sebagai kader PDI Perjuangan.
“Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan,” tegasnya di Sekolah Partai, markas PDIP, Jakarta, Kamis (16/6). Politisi PDI-P itu tidak menggubris soal kemungkinan dirinya direbut partai politik lainnya terkait capres. Ganjar kembali menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDI-P. “Opo (apa) lamaran, lamaran. Memang mau nikah? Wong (orang) saya partainya PDI Perjuangan. Ini di markas PDI Perjuangan, gimana to,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ganjar enggan menanggapi soal elektabilitasnya sebagai bakal capres yang kerap menempati posisi teratas di beberapa lembaga survey belakangan ini. Dengan gaya yang khas, Ganjar berujar, ‘’Halah, survei opo?”
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegak lurus pada partainya yaitu PDI-P. “Pak Ganjar menegaskan bahwa saya adalah PDI Perjuangan, tegak lurus pada disiplin partai,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6). Hasto melanjutkan, dengan pernyataan itu, maka PDI-P melihat Ganjar patuh pada mekanisme pencapresan di internal.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, dirinya belum pernah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Kita lihat nanti, saya sendiri belum pernah ketemu dan bicara serius,” ujarnya menanggapi banyaknya DPW Nasdem mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 dalam Rakernas Partai Nasdem di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).
Surya meminta semua pihak menunggu hasil akhir penentuan figur capres yang diusulkan dalam Rakernas Partai Nasdem. Seperti diketahui, nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi nama favorit yang diusulkan sejumlah DPW Partai Nasdem dalam rakernas, sedangkan nama Prabowo Subianto tidak muncul. “Cukup positif dari aspirasi yang ada dari pada peserta rakernas ini. Tapi pada waktunya, besok malam, akan diumumkan siapa saja (kandidat capres yang diusulkan), kita lihat nanti,” tutur Surya.
3. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, mesin partai 3. PDI-P harus bergerak secara bersama-sama alias bergotong royong untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Puan menyatakan, di partai berlambang banteng, tidak boleh ada seseorang yang “bersinar” sendirian, karena semua gotong royong.
Berarti, ujarnya, ketika satu orang maju maka yang lain pun ikut maju bersama-sama. “Jadi, di PDI Perjuangan, tidak ada istilahnya bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita, dan inti dari Pancasila adalah gotong royong,” kata Puan di Kantor DPC PDI-P Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.
“Dalam gotong royong tidak ada yang namanya kerja sendiri, dalam gotong royong tidak ada yang namanya maju sendiri. Dalam gotong royong itu yang namanya maju ya sama-sama, satu dua maju maka yang lainnya ikut dimajukan,” tandasnya. Ketua DPR wanita itu mencontohkan, jika sudah ada penetapan nomor urut calon anggota legislatif (caleg) kelak, maka setiap caleg tidak boleh bergerak sendiri-sendiri dan melupakan partai.
Puan menegaskan, caleg PDI-P tidak boleh mengkhianati teman-teman separtainya. “Kita semua kalau mau membawa PDI Perjuangan menang hattrick maka harus gotong royong, gotong royong, dan gotong royong,” ujar Puan berapi-api.
4. Mendagri Tito Karnavian menganggap, penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bisa menjadi momentum untuk membuktikan sistem mana yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi. “Ini juga menjadi pertarungan dan tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk (kemendagri) ini,” kata Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6).
Tito menyebut, para penjabat kepala daerah semestinya tidak korupsi karena mereka menjabat tanpa biaya politik, tidak seperti pencalonan kepala daerah dari partai politik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat. “Kalau ternyata, mohon maaf, ada yang sampai korupsi, konsekuensinya kepada sistem. Rekan-rekan menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan, penugasan, itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Ini lah tes bagi kita semua, tes kepada sistem,” lanjutnya.
Tito Karnavian meminta para penjabat (pj) kepala daerah untuk mengubah pola pikir atau mindset jajarannya, khususnya aparatur sipil negara (ASN) tak berorientasi kepada uang atau money oriented. Hal ini disampaikan Tito saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6)
Pasalnya, menurut Tito, banyak ASN yang masih berorientasi mencari uang untuk kekayaan pribadi. “Tantangan lain rekan-rekan harus mampu mengubah juga mindset di kalangan ASN, staf jajaran rekan-rekan dan juga budaya kerja, mindset-nya, mohon maaf ya, ASN banyak sekali ditemukan, yang bisa diduitin, diduitin, yang bisa dipersulit, dipersulit,” kata Tito. Menurutnya, itu kerap terjadi dalam proses penyusunan anggaran program kerja.
Mendagri Tito Karnavian meminta para penjabat (Pj) kepala daerah yang telah dilantik agar serius dalam mengurus pendidikan dan kesehatan di wilayah masing-masing. Menurutnya, 2 hal itu sangat penting sebagai investasi sumber daya manusia di era bonus demografi kelak. Maka dari itu anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen minimal. Alokasi dana minimal tersebut merupakan amanat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, menurut Tito, fakta di lapangan berbicara lain.
“Yang saya temukan di lapangan, betul (anggaran pendidikan) dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tapi ujung-ujungnya beli peralatan-peralatan yang ujungnya hanya untuk di-mark up, tidak terpakai. Barangnya ada di dalam gudang, belum kompatibel atau belum cocok dipake di daerah itu tapi dibeli, tujuannya hanya untuk itu tadi, buat proyek saja dan ujung-ujungnya di-mark up, duitnya diambil,” tambah Tito.
5. Ketua KPK Firli Bahuri meminta para penjabat kepala daerah menjamin kemudahan investasi di wilayahnya. Menurut Firli, jaminan kemudahan investasi menjadi penting karena hal tersebut merupakan perintah presiden. “Kalau investasi bapak ibu buka, maka para investor akan masuk ke wilayah. Dengan adanya investasi, maka akan terbuka lapangan pekerjaan, dan itu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Firli dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Dijelaskan, dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, kekuatan belanja masyarakat, penekanan laju angka pengangguran, hingga dapat menekan laju kemiskinan. Firli kemudian menegaskan, dalam proses pembukaan investasi, jangan sampai ada tindak pidana korupsi, termasuk suap. Ia menyampaikan kepada para pengusaha, jika ada gubernur kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, maka harus dilaporkan agar ditangkap.
6. Menko Polhukam Mahfud MD meminta setiap penjabat (PJ) kepala daerah yang baru dilantik untuk mematuhi dan menanamkan ideologi Pancasila saat menjalankan tugasnya nanti. Pasalnya, karena belakangan muncul kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia. “Khilafah sebagai sistem pemerintahan, itu sekarang sudah mulai muncul belakangan ini, meskipun kecil,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Mahfud berpandangan, belakangan ini mulai terjadi adanya penurunan kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Hal itu harus ditangani agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Mahfud MD meminta para penjabat (Pj) kepala daerah mewaspadai konflik politik identitas jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Menurut dia, menjelang pemilu serentak tahun 2024, situasi dan konflik politik identitas akan meningkat.
“Perlu diwaspadai berkembangnya politik identitas yang membangun polarisasi yang mengarah kepada SARA dalam pemilu serentak 2024,” ujarnya. Mahfud mengajak penjabat kepala daerah melakukan antisipasi. “Ini bisa memberikan dampak ke masyarakat menjadi terkotak-kotak. Bahkan dapat terbelah kalau ini tidak diantisipasi dari sekarang sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI,” tuturnya.
7. Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah kader PDIP meneken surat pernyataan tidak akan melakukan korupsi selama menjabat. Surat pernyataan itu ditandatangani para kepala daerah PDIP saat mengikuti rapat koordinasi di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). Salah satu bunyi surat pernyataan itu menyatakan komitmen bahwa mereka tak terlibat dan mencegah korupsi.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya. Kata dia, mereka yang berkomitmen itu antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menyebut surat komitmen dibuat sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta para kepala/wakil kepala daerah kader PDI-P menjadi pemimpin, bukan sekadar pejabat. Hal itu ditegaskan Megawati saat memberi pengarahan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6). “Jadilah pemimpin bukan pejabat. Karena pejabat pensiun, pemimpin tidak. Semoga memiliki kepintaran dan pengetahuan yang dalam,” kata Megawati.
Megawati berharap apa yang disampaikannya tidak hanya didengar, melainkan juga dipikirkan oleh para kepala daerah. Dia berpesan agar para kepala daerah PDI-P memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya satu bidang. Harus paham soal geopolitik. “Apa itu geopolitik? Berarti harus belajar. Jangan hanya mau jadi magnetnya eksekutif saja,” ucap Megawati.
8. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Dewan HAM PBB tidak menyoroti persoalan HAM di Papua. Menurut Mahfud, Dewan HAM PBB tidak memandang ada pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (13/6) lalu.
Mahfud mengaku hadir dalam sidang tersebut dan bertemu dengan Komisi Tinggi HAM. “Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6). Ia mengklaim, penanganan persoalan HAM di Infonesia tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu. “Hal ini berarti kita sudah mengalami kemajuan dengan mengomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM,” sebutnya.
Mahfud MD juga mengatakan, Kejagung mendapatkan apresiasi dari Dewan HAM PBB. Pujian itu disampaikan komisioner tinggi Dewan HAM PBB. “Eksplisit disampaikan Kejaksaan Agung telah lebih serius dalam memproses penanganan pelanggaran HAM berat dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan,” tutur Mahfud.
9. Menkeu Sri Mulyani Indrawati irit bicara soal tawaran dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar dia mau jadi calon wakil presidennya Muhaimin. Sri Mulyani hanya mengatakan ingin fokus mengurus keuangan negara yang menjadi bidang tugasnya selama ini. “Saya mengurus keuangan negara saja ya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6). Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu ogah berkomentar lebih lanjut soal kesediaannya menjadi cawapresnya Cak Imin. “Itu enggak usah dijawab,” kata dia. Sri Mulyani juga tidak menjawab sepatah katapun saat ditanya apakah dirinya tertarik untuk tampil dalam Pimpres 2024 mendatang.
10. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut Menteri BUMN Erick Thohir sebagai the rising star. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) Partai Nasdem, 16 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem mengusulkan Erick Thohir sebagai calon presiden (capres). “Yang pasti satu hal yang saya ingin sampaikan, ada satu nama yang rising star, Erick Thohir. Kok bisa dapat 16 suara?” ujar Irma di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6). Irma mengatakan, di era digital ini, rakyat membutuhkan pemuda-pemuda hebat seperti Erick Thohir. Menurutnya, Erick Thohir berpotensi menduduki jabatan sebagai kepala negara di Indonesia.
11. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/6) hari ini. Mahathir didaulat menjadi pembicara kehormatan pada hari terakhir Rakernas Nasdem itu. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Paloh atas jemputan sebagai narasumber kuliah umum pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem,” ujar Mahathir dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6).
Menurut rencana, rombongan Mahathir terlebih dulu akan bertandang ke Nasdem Tower sebelum menyampaikan pidato di JCC, tempat berlangsungnya Rakernas Partai Nasdem. “Saya akan menghadiri kegiatan ini bersama rombongan di Jakarta,” tuturnya. Sementara itu, Mahathir juga menyampaikan ucapan selamat atas perhelatan Rakernas Partai Nasdem.
12. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan laporan dugaan penyimpangan dana program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pondok Pesantren kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, laporan yang diserahkan kepada Itjen Kemenag berupa dugaan penyelewengan anggaran BOP Pesantren di sejumlah provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. “Pada hari ini ICW resmi melaporkan dugaan penyelewengan anggaran bantuan operasional Kemenag di sejumlah provinsi, yang mana kami mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang turun langsung ke lapangan,” ujar Kurnia yang ditemui di kantor Itjen Kemenag di Jakarta, Kamis (16). (HPS)
