JAKARTA,REPORTET.ID – Pemerintah pusat memastikan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada Agustus 2022. Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan delegasi dari Korea Selatan Lee Yoon-Sang di Jakarta.
“Kami akan memulai pembangunan infrastruktur dasar IKN pada Agustus 2022 mendatang,” kata Menteri Basuki pada, Rabu (22/6/2022).
Dikatakan Menteri Basuki, pihak Kementerian akan mengirimkan 39 young engineer ke Korea Selatan untuk menjalani pelatihan terkait smart city, dan juga belajar mengenai Structural Health Monitoring System (SHMS) untuk jembatan nasional di Indonesia, serta penyusunan Master Plan dan Pilot System Intelligent Transport Systems (ITS) untuk Area Metropolitan Jakarta.
“Pada bulan Juli kami akan mengirim 25 young engineer PUPR ke Korea Selatan untuk menjalani pelatihan terkait smart city. Selain itu ada 14 young engineer yang juga akan ke Korea Selatan untuk belajar mengenai SHMS jembatan. Ini merupakan bentuk kerja sama yang lebih konkrit selain diskusi-diskusi yang kita lakukan pada seminar atau konferensi,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, langkah memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Golkar ini berharap perpindahan IKN ini sehingga Indonesia tidak dikenal negara-negara luar hanya wilayah Jakarta dan Bali, tapi juga wilayah yang lainnya seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
“Jadi, program pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah ini harus didukung semua pihak,” kata Ahmad Doli Kurnia, Rabu (22/6/2022).
Doli yang juga menjabat Kordinator Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) itu mengatakan, KAHMI sangat mendukung kebijakan pemerataan pembangunan ini.
Tapi pemindahan IKN membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya penyelesaian pembangunan akan berlangsung secara bertahap, baik di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga ke wilayah timur Indonesia lainnya.
“Jadi, perpindahan Ibu Kota ini tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan harus dilakukan secara perlahan dan bertahap,” jelas Doli.
