Presiden Jokowi di Rakernas PDIP (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah pernyataan Presiden Jokowi soal ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk akibat terdampak pandemi dan krisis ekonomi. Menurut Jokowi, perkiraan itu berdasarkan perhitungan organisasi bank dunia, dana moneter dunia (IMF), dan PBB. “Angka-angkanya saya diberi tahu, ngeri kita. Bank dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN PBB menyampaikan. Terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana,” ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6).
Isu kedua, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada Rakernas PDIP mengatakan, amendemen UUD 1945 perlu dilakukan satu kali lagi. Tujuannya memberikan kewenangan kepada MPR agar bisa membuat road map. Sejumlah arahan tegas lainnya juga diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya. Di antaranya, selain ancaman akan memecat kader yang bermanuver untuk 2024, Megawati juga meminta kader yang membicarakan koalisi segera keluar dari partai.
Isu ketiga, Direktorat Jampidsus Kejagung akan memeriksa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Supardi mengatakan, M Lutfi akan diperiksa pada Rabu (22/6) hari ini. “Betul (M Lutfi diperiksa besok),” kata Supardi saat dikonfirmasi, Selasa (21/6).
Isu keempat, Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menyebut Kepulauan Riau dan Singapura seharusnya menjadi milik Malaysia. Hal itu disampaikannya dalam Kongres Survival Melayu di Selangor pada Minggu (19/6). Mahathir lantas membanggakan kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai Kalimantan di Mahkamah Internasional. “Kita harus menuntut agar tidak hanya Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, diberikan kembali kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura serta Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu,” kata Mahathir.
Isu kelima, hasil keputusan Rakernas PKS menyebut partai ini akan menggugat Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang akan digugat adalah yang mengatur capres-cawapres hanya bisa diusung dengan syarat kepemilikan 20 persen kursi DPR atau sering disebut presidential threshold. “PKS akan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden 20 persen,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan hasil Rapimnas di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi mengatakan, ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk akibat terdampak pandemi dan krisis ekonomi. Perkiraan ini berdasarkan perhitungan organisasi bank dunia, dana moneter dunia (IMF), dan PBB. “Angka-angkanya saya diberi tahu, ngeri kita. Bank dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN PBB menyampaikan. Terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana,” ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6).
“Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42. Mungkin kalau 1,2,3 negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional. Tapi kalau sudah 42 nanti betul dan mencapai bisa 60 betul, kita ngerti apa yang harus kita lakukan,” tegasnya. Oleh karenanya, Jokowi meminta agar Indonesia senantiasa berjaga-jaga, hati-hati, dan waspada.
Jokowi menekankan, Indonesia saat ini tidak berada pada posisi normal. Dia mengingatkan, begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi kondisinya akan semakin mengerikan. “Saya kira kita tahu semuanya. Udah 1,2,3 negara mengalami itu. Tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak bisa beli pangan, tidak bisa impor pangan karena pangannya, energinya, impor semuanya. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi. Karena debt ratio-nya terlalu tinggi,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengaku ditelepon oleh lima orang presiden dan perdana menteri (PM) setelah menghentikan ekspor batu bara. Para pemimpin negara tersebut memohon agar Indonesia mengirimkan batu bara ke negara mereka secepatnya. “Jadi ini yang rakyat juga harus diberi tahu bahwa kondisi global yang sangat berat. Waktu bulan Januari kita stop batu bara itu, ada lima presiden, PM yang telepon ke saya,” ujar Jokowi.
“Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batubara ini segera, secepatnya. Kalau ndak, mati ini kita. Listrik kita mati, industri kita mati,” kata Jokowi menirukan permintaan lima pemimpin negara itu. Dari situ, Jokowi memahami di mana kekuatan Indonesia. Tak hanya itu, kata Jokowi, dua hingga tiga presiden dan PM kembali meneleponnya ketika ketika Indonesia menghentikan ekspor minyak goreng. Saat itu, Indonesia sedang berusaha memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
“Ada dua presiden dan PM yang telepon saya juga. ‘Pak ini kalau bapak dalam dua hari ini tidak kirim kami, akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan,” kata Jokowi. “Ada itu saya cek ada stok kira-kira 3 juta ton, kemudian permintaannya 200.000 ton, ya udah dikirim aja 120 ribu ton. Dikirim,” kata kepala negara.
Dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan, subsidi yang dialokasikan negara untuk menekan harga BBM sangat besar. Menurut dia, total subsidi yang diberikan negara itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota. “Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali,” ujar presiden.
Jokowi membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp 31.000, sedangkan di Thailand Rp 20.000. “Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 152 triliun,” tegasnya. Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.
“Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu Rp 466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi,” jelas Jokowi.
2. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, amendemen UUD 1945 perlu dilakukan satu kali lagi. Tujuannya memberikan kewenangan kepada MPR agar bisa membuat road map. “Rakernas itu kan saya introdusir, harusnya kita lakukan satu kali amendemen saja untuk menaikkan lagi MPR. Untuk opo? Untuk supaya majelis permusyawaratan ini termusyawarah, untuk membuat sebuah whatever, mau road map atau apa,” kata Megawati dalam pembukaan Rakernas II PDIP, Selasa (21/6).
Megawati lantas menceritakan ayahnya, Sukarno, yang telah membuat road map. “Kalo Bung Karno itu sudah, kita bedah lho. Saya suruh penugasan kepada sekjen, kamu bedah yang namanya pola pembangunan semesta berencana, apa itu jelek, apa baik, kita harus fair, kalau baik kita ambil, kalau tidak ndak usah. Ternyata itu dibuat oleh 600 ahli-ahli, kebayang atau tidak, apa bedanya dengan garis besar haluan negara,” ujarnya.
“Pola pembangunan semesta ya kayak saya duduk ini, ada mikrofon, ada bendera, ada masker, jadi semuanya dilihat. Lalu diterjemahkan bagaimana caranya mengangkat semua ini dalam sebuah proses yang sama, jadi nggak ceplak sono, ceplok situ,” lanjut Megawati.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta seluruh jajaran partainya tidak melakukan manuver politik untuk Pilpres 2024. Mega mengancam akan memecat kader yang melakukannya. “Kalian, siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!,” kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).
Mentan Presiden RI itu menyatakan memiliki hak prerogatif untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan amanat Kongres V. Untuk itu, ia meminta seluruh kader partai banteng moncong putih patuh sembari menunggu mandat pencalonan presiden dari Megawati. “Ingat lho! Lebih baik keluar deh, daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho,” tegas Megawati.
Putri Bung Karno itu kembali menekankan para kader PDI-P mematuhi aturan partai. Ditegaskan, kader yang hanya ingin tampil tidak dibutuhkan di PDI-P. “Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Lha kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, duh enggak deh,” tuturnya.
Sejumlah arahan tegas diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya menjelang 2024. Selain ancaman memecat kader yang bermanuver demi 2024, Megawati juga meminta kader yang masih membicarakan koalisi keluar dari partai. Menurut Megawati, tidak ada koalisi di Indonesia, yang benar adalah kerja sama. Bagi kader PDIP yang terus membicarakan koalisi, Mega meminta mereka keluar partai.
“Kan saya suka bingung Pak Presiden. Kok bilang koalisi-koalisi, tidak ada. Kalau kerja sama, yes. Kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan prime minister. Kenapa beda, kita nggak punya prime minister. Ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita, ini tata kenegaraan kita, tahu nggak! Kalau masih ada yang ngomong di PDIP urusan koalisi koalisi, out! Berarti ndak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” kata Megawati.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bercerita tentang dirinya yang dikonotasikan komunis. Megawati menyebut selalu dikonotasikan komunis ketika berbicara bahwa partai politik (parpol) dibentuk untuk mengorganisasi massa rakyat. “Organisasi parpol dibentuk oleh Pemerintah RI itu adalah untuk bisa mengorganisir massa rakyat. Kalau berbicara seperti itu, saya tuh sangat heran selalu dikonotasikan dengan komunis. Saya sampai bingung sendiri,” kata Megawati saat berpidato dalam Rakernas PDIP, di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6).
Megawati mengaku heran atas tuduhan komunis yang kerap dilekatkan kepadanya. Ketua Dewan Pengarah BRIN itu sampai tak habis pikir apa alasannya hingga dirinya dituduh komunis. “Zaman susah, saya selalu dibilang ‘Katanya ibu tuh komunis’. Aduh, saya tuh sampe mikir, namanya aja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi komunisnya itu di mana?” ujar Megawati.
3. Direktorat Jampidsus Kejagung akan memeriksa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Supardi mengatakan, M Lutfi akan diperiksa pada Rabu (22/6) hari ini. “Betul (M Lutfi diperiksa besok),” kata Supardi saat dikonfirmasi, Selasa (21/6).
Sayangnya, Supardi belum mau memberikan informasi lanjutan soal pemeriksaan M. Lutfi. Menurut dia, M Lutfi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Tersangka utama dalam kasus ini adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag.
Wisnu ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan tiga tersangka lain dari pihak petinggi swasta. Yakni, Stanley MA (SMA) yang merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Picare Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas.
4. Mantan Perdana Menteri (PM) MalaysiaMahathir Mohamad menyebut Kepulauan Riau dan Singapuraseharusnya menjadi milik Malaysia. Hal itu disampaikannya dalam Kongres Survival Melayu di Selangor pada Minggu (19/6).
Mahathir menyebut, Singapura dulu adalah bagian dari Kerajaan Johor, sehingga negara bagian Johor mestinya mengeklaim Singapura untuk kembali jadi wilayah Malaysia.
“Namun, tidak ada permintaan apapun dari Singapura. Sebaliknya, kami menunjukkan apresiasi kepada kepemimpinan negara baru bernama Singapura ini,” terang pria berusia 91 tahun itu via Straits Times.
Mahathir lantas membanggakan kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai Kalimantan di Mahkamah Internasional. Ia menilai, kemenangan atas klaim dua pulau itu dari Indonesia lebih berharga ketimbang mengalah dan menyerahkan wilayah Pedra Branca yang disebutnya ‘seukuran meja’ pada Singapura.
“Kita harus menuntut agar tidak hanya Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, diberikan kembali kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura serta Kepulauan Riau, karena mereka adalah Tanah Melayu,” imbuh Mahathir, disambut tepuk tangan dari hadirin.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah bijak merespons pernyataan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, mengingat dia tokoh internasional dan juga dekat dengan Indonesia. “Kita tanggapi dengan tenang dan bijak. Pak Mahathir adalah figur Internasional yang juga sahabat Indonesia,” kata Dave, kemarin.
Dave menyebut Mahathir bukan lagi sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia. Sehingga pernyataannya bukanlah sikap resmi dari Pemerintah Malaysia. “Kita harus menyikapinya dengan mengamati selanjutnya bagaimana,” katanya. Kata Dave, saat ini Mahathir sudah berumur 96 tahun. Ia meminta publik memaklumi kata-kata Mahathir. “Mahathir sudah cukup berumur, jadi mungkin statement beliau agak bernostalgia akan masa lalu,” katanya.
5. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada survei tertutup 25 nama, 10 nama, 5 nama dan 3 nama calon presiden (capres). Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan, pada survei tertutup 25 nama, Ganjar mendapat elektabilitas 25,2 persen sedangkan Prabowo 24,9 persen. “Pada 10 nama, Prabowo 25,2 persen dan Ganjar 26,6 persen. Pada lima nama, Prabowo 28,1 persen, dan Ganjar 30,2 persen,” sebut Bambang, Rabu (22/6).
Berlanjut pada survei tertutup tiga nama, Ganjar mendapat keterpilihan 33,6 persen sedangkan Prabowo memiliki elektabilitas 32,8 persen. Sementara itu, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada survei tertutup 25, 10, 5 dan 3 capres berada di peringkat ketiga. Bambang pun menjelaskan, hasil survei yang sama mengungkapkan hubungan pemilih dengan figur yang dipilih lebih dominan ketimbang hubungan dengan partai politik (parpol) pengusungnya.
Preferensi pemilih muda soal sosok calon presiden mulai terlihat pada survei Litbang Kompas periode Juni 2022. Pemilih muda yang pada pemilu 2024 menguasai separuh lebih komposisi pemilih masih menjagokan sosok-sosok yang selama ini tampil di ruang publik seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam survei ini, terlihat kenaikan elektabilitas Ganjar di kalangan pemilih muda. Kenaikan elektabilitas Ganjar ini dikarenakan mendapat dukungan dari para pemilih muda yang sebelumnya adalah pemilih Prabowo dan Anies.
Litbang Kompas mengelompokkan pemilih muda dalam kalangan generasi Z yang berusia di bawah 26 tahun dan generasi Y-muda yang berusia 26-33 tahun. Dari kalangan generasi Z, Prabowo dipilih 28,9 persen responden. Ganjar berada di peringkat kedua dengan 23,1 persen. Sementara Anies di peringkat ketiga berselisih jauh dengan suara 9,9 persen.
6. Hasil keputusan Rakernas PKS menyebut partai ini akan menggugat Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang akan digugat adalah yang mengatur capres-cawapres hanya bisa diusung dengan syarat kepemilikan 20 persen kursi DPR atau sering disebut presidential threshold.
“PKS akan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden 20 persen,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan hasil Rapimnas di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/6).
PKS menyatakan semua tokoh nasional yang namanya sedang mencuat ke publik masuk radar capres PKS, tidak terkecuali nama Ketua Umum Partai Gerindra/Menhan Prabowo Subianto.
“Semua calon yang ada masuk di PKS, jadi jangan khawatir anak bangsa si A, si B, si C, masuk semua. Apalagi Prabowo yang kita [tahu] sudah punya jam terbang, tinggal jalan saja,” kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi di sela-sela Rapimnas PKS, Hotel Sahid Jakarta, Selasa (21/6).
Aboe memastikan nama-nama tokoh potensial yang akan diusung sebagai capres akan dibawa ke forum Majelis Syuro PKS. Ia mengatakan Rapimnas PKS yang rampung digelar hari ini hanya mempersiapkan kriteria bakal capres. “Memang bukan wewenang kami, kecuali anggota Majelis Syuro nanti. Kami yang menyiapkan dapurnya, kami menyiapkan bumbunya,” tuturnya.
7. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh karena dirinya ditetapkan menjadi salah satu bakal calon presiden Partai Nasdem. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai NasDem Aceh Taufiqulhadi setelah sarapan pagi dengan Anies di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6).
“Dia (Anies) tadi kembali mengulangi terima kasih kepada Ketum, kepada NasDem, karena telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk hadir di dalam pertarungan (pemilihan) presiden yang akan datang. Telah terbuka pintu melalui partai NasDem,” ungkap Taufiqulhadi.
Seperti diketahui, rekomendasi hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai NasDem mengusulkan nama Anies sebagai salah satu bakal calon presiden. Selain itu, ada juga nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
8. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat merasa prihatin terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta saat ini. Menurut dia, kemiskinan di Ibu Kota tidak sebanding dengan angka APBD DKI Jakarta yang sangat besar. “Prihatin ya, karena APBD DKI Jakarta ini kan besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya katanya menyubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP 0 rupiah juga enggak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar banget,” ujar Djarot di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (21/6).
Djarot yang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti program OK OCE yang pernah digaungkan Pemerintah Provinsi DKI. Program tersebut sedianya digunakan untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik. “Hal seperti ini yang membikin kita miris. Jika kita mempertanyakan duit sebegitu besarnya untuk apa ya?” ujarnya. Ia lantas menyinggung penyelenggaraan Formula E yang menghabiskan anggaran besar. Menurut dia, dana yang ada dapat digunakan untuk membangun rumah susun untuk masyarakat miskin akan lebih efektif mengurangi kemiskinan.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lebih baik daripada yang sekarang ini. Hasto menyebutkan kini Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang serupa dengan 15 tahun sebelumnya. “Akhirnya, rakyat melihat bahwa Pak Ahok dan Pak Djarot ini lebih baik dari yang sekarang,” kata Hasto di sela-sela acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6).
Menurut data Badan Pusat Statisti, angka kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2006 berjumlah 4,57 persen, sementara pada 2021 sebesar 4,72 persen. Hasto menyatakan, kinerja Ahok dan Djarot berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dia pun mengajak semua berpikir soal apa kekurangan yang pernah dilakukan kepemimpinan Ahok-Djarot di Jakarta.
9. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sudah akur dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya menghadiri pembukaan Rakernas PDIP kedua di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6) siang dan bersalaman. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, semangat persatuan dan cita-cita besar selalu menjadi perekat partainya selama ini.
“PDI Perjuangan ini kan tunduk pada kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan terbesar, sehingga kita selalu bergandengan tangan dalam dinamika kehidupan selalu ada. Tetapi semangat persatuan tunduk pada cita cita yang lebih besar itu selalu menyatukan kita,” tegas Hasto.
10. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan proses yang akan dilakukan polisi untuk dapat merevisi hasil sidang etik AKBP Raden Brotoseno melalui proses Peninjauan Kembali (PK). Dedi mengatakan, setelah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara resmi diundangkan, maka Polri akan membentuk tim peneliti.
“Langkah yang harus dilakukan segera adalah pembuatan tim untuk melakukan verifikasi atas putusan sidang kode etik tahun 2020 lalu,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6). Ia menyebutkan, tim itu diisi oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Kadiv Propam Polri, dan Kadivkum Polri. Nantinya Polri juga akan melibatkan sejumlah pakar untuk menelaah putusan kode etik Brotoseno tersebut.
11. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengukuhkan 108 konten creator menjadi duta pariwisata guna mempromosikan destinasi wisata, kebudayaan dan produk ekonomi kreatif unggulan di Jabar. Emil mengatakan, ke-108 orang yang didominasi kaum muda ini akan mempromosikan destinasi wisata unggulan Jabar melalui konten kreatif di beberapa platform media sosial pribadinya.
“Saya titip tidak hanya mempromosikan, tapi edukasi agar pariwisata ini wisatawannya bertanggung jawab lewat pesan dari konten ambassador,” katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (21/6) seraya menuturkan, ratusan duta pariwisata Jabar tersebut merupakan bagian dari program Smiling West Java Ambassador (SWJ). ‘’SWJ Ambassador merupakan program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar yang memberdayakan masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif subsektor video dan fotografi,’’ ujarnya.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6) kemarin. Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai tak transparan serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.
Dalam tuntutannya, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.
‘’Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019,” kata Melki. (HPS)
