Rocky Gerung (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah sindiran Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung yang menyebut presidential threshold (PT) atau ambang batas pencapresan 20% hanyalah peternakan oligarki. Menurutnya, ambang batas 20% membuat partai politik seolah kerja bagai demokrasi, namun terkungkung. “Semua orang bersiap untuk setiap partai yang mau maju menggugat. Bagi saya hanya dua hal itu, kalau Anda nggak berani itu artinya Anda belum paham demokrasi, satu. Yang kedua, 20% itu adalah peternakan politik oligarki itu, yes,” kata Rocky Gerung dalam diskusi Adu Perspektif bertajuk ‘Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi’.
Isu kedua, soal capres 2024, tampaknya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo nunggu wangsit dari Megawati. Ganjar menegaskan, dirinya tak terpengaruh dengan hasil survei sejumlah lembaga survei yang menyatakan elektabilitas dirinya tinggi. Sebagai kader PDIP, Ganjar menyatakan, dirinya akan tegak lurus dengan keputusan yang akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait siapa yang akan diusung sebagai calon presiden kelak. “Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega,” kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Isu ketiga, Presiden Jokowi tandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022. Peprpres yang ditetapkan pada 17 Juni 2022 itu menunjuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka jadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC). Politisi PKS Mardani Ali Sera mengkritik keputusan Jokowi tersebut. Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan Jokowi terkait etika. Dia menuturkan, apapun yang terjadi, Jokowi tetaplah ayah dari Gibran.
Isu keempat, Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan, pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang mengklaim Kepulauan Riau menjadi bagian dari Malaysia tidak mempunyai dasar hukum. “Wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku,” tegas Faizasyah, Rabu (22/6). Kemenlu menyatakan sikap mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhamad yang menganjurkan pemerintah Negeri Jiran mengambil wilayah Kepulauan Riau bisa berdampak terhadap persahabatan kedua negara.
Isu kelima, Mantan Mendag Muhammad Lutfi diperiksa di Kejagung selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Kejagung menyita sejumlah dokumen dari Lutfi. Namun Kejagung menyatakan hingga kini belum menemukan adanya indikasi penerimaan suap yang dilakukan mantan Dubes AS tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai presidential threshold (PT) atau ambang batas pencapresan 20% hanyalah peternakan oligarki. Kata dia, ambang batas 20 persen membuat partai politik seolah kerja bagai demokrasi, namun terkungkung. Pernyataan Rocky soal ambang batas 20% hanya peternakan oligarki merespons Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menilai partainya belum berencana menempuh jalur konstitusi menggugat presidential threshold.
“Semua orang bersiap untuk setiap partai yang mau maju menggugat. Bagi saya hanya dua hal itu, kalau Anda nggak berani itu artinya Anda belum paham demokrasi, satu. Yang kedua, 20% itu adalah peternakan politik oligarki itu, yes,” kata Rocky Gerung dalam acara Adu Perspektif dengan tajuk ‘Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi’, Kamis (23/6).
“Anda nanti akan jadi ternak oligarki saja, karena itu kandang oligarki 20% itu,” imbuhnya.
Rocky sempat berdebat dengan Jazilul. Rocky menyebut sarannya bisa jadi jalan untuk memahami demokrasi.
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menginisiasi gerakan Liga Boikot Pemilu atau LBP sebagai bentuk protes terhadap presidential threshold atau ambang batas pencapresan 20%. Rocky bakal memimpin langsung gerakan LBP. Rocky Gerung mulanya meminta partai-partai menggugat ambang batas 20% demi demokrasi. Pengajar ilmu filsafat ini menginginkan ambang batas 0 persen.
“Kalau paham demokrasi nol-kan threshold, minta itu. Kalau kalian masih berusaha koalisi demi merebut tiket, itu artinya kalian nggak paham demokrasi. Kalau kalian nggak paham, saya akan pimpin gerakan untuk boikot pemilu, namanya LBP, Liga Boikot Pemilu,” kata Rocky Gerung dalam acara Adu Perspektif dengan tajuk ‘Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi’, Kamis (23/6).
2. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya tak terpengaruh dengan hasil survei sejumlah lembaga survei yang menyatakan elektabilitasnya tinggi. Sebagai kader PDIP, Ganjar menyatakan, dirinya akan tegak lurus dengan keputusan yang akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait siapa yang akan diusung sebagai calon presiden kelak. “Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega,” kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Ganjar mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan apapun terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Di PDI-P enggak ada diskusinya itu, karena mandat kongres sudah diberikan,” ujarnya. Meski begitu, dirinya tidak mau mengomentari sikap partai politik lain. Ganjar menghormati keputusan yang diambil partai politik lain. “Di beberapa partai lain, saya menghormati ada prosesnya masing-masing. Kita hormati partai manapun. (Tapi) bagi PDI-P itu prerogratif,” tegasnya. Di sisi lain, Ganjar meyakini PDI-P tidak hanya mempertimbangkan hasil survei dalam penentuan capres maupun calon pemimpin lainnya. Kenapa begitu? Ganjar mencpntohkan, hasil survei terhadap dirinya pada 2013 soal bakal calon Gubernur Jawa Tengah justru rendah.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku, hingga kini dirinya belum menerima surat rekomendasi sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Ganjar pun menampik informasi yang menyatakan dirinya sudah memberikan respons atas surat rekomendasi itu. “Oh belum (belum menerima),” ujar Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
“Enggak-enggak. Belum. Enggak ada,” lanjutnya. Seperti diketahui, hasil keputusan Rakernas Partai Nasdem menetapkan Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat bakal capres yang akan diusung Partai Nasdem pada Pilpres 2024 bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, partainya segera melakukan komunikasi dengan tiga kandidat bakal capres tersebut.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pandai berkelakar. Saat ditanya soal perjalanan kariernya setelah jabatannya berakhir pada 2023 mendatang, Ganjar menjawab dengan santai. Ia mengaku ingin menjadi wartawan atau jadi youtuber setelah jabatannya sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah selesai. “Karier politik? Mau ngelamar jadi wartawan, nanti diajarin kamu dulu ya,” katanya sambil tertawa di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jaksel, Rabu (22/6).
Tidak hanya itu, Ganjar juga ingin jadi youtuber, karena potensinya cukup lumayan. “Seenggaknya jadi Youtuber kan bisa, lumayanlah,” ujarnya. Lebih jauh, Ganjar mengatakan, dirinya tak bisa lagi menjadi Gubernur Jateng karena sudah dua periode mempin wilayah itu. “Pensiun gubernur lah,” tegasnya masih dengan terkekeh-kekeh.
3. Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PDI-P. Ia menyebutkan, hal tersebut karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum memberi arahan soal pencapresan kepada jajarannya. “Oh enggak ada. Sampai hari ini kita belum mendapat arahan membahas capres maupun cawapres. Ibu ketum kemarin menyatakan itu karena kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum,” kata Bambang di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Bambang Pacul menyatakan, dengan demikian, belum ada pembahasan soal capres-cawapres di Rakernas Kedua Tahun 2021. Ia mengaku tak bisa menjawab soal kapan pastinya PDI-P akan membahas pencapresan. Dia mengatakan, itu hak prerogatif Megawati untuk menentukannya.
Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap unggul di berbagai survei. Relawan Ganjarist menilai hasil survei itu membuktikan bahwa Ganjar layak maju di Pilpres 2024. “Dalam berbagai survei memang Ganjar selalu mengungguli elektabilitas. Meskipun dari sisi popularitas, tidak sepopuler Prabowo atau Anies. Ini membuktikan, orang yang kenal Ganjar dan jatuh hati pada kepemimpinannya sangat banyak,” kata Ketum Ganjarist Eko Kuntadhi saat dihubungi, Rabu (22/6).
“Ganjarist memandang berbagai hasil survei itu sebagai indikator bahwa apa yang selama ini disuarakan Ganjarist ternyata cocok dengan apa yang dirasakan publik. Buktinya ya, elektabilitas Ganjar itu yang terus moncer,” lanjutnya.
Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas capres Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat sedangkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurun. Ketum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer menilai PDIP akan rugi jika tidak bersikap rasional dengan mengusung Ganjar.
“PDIP harus jadi partai yang rasional dong, kalau misalnya Mas Ganjar tidak punya pengaruh elektoral, ya nggak mungkin lah, tapi pasti yang jelas ketika PDIP tidak mengusung Ganjar itu akan mempengaruhi secara elektoral, artinya PDIP akan ya kehilangan dan akan rugi secara politik dan elektoral,” kata Immanuel, Rabu (22/6).
4. Presiden Jokowi tandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022. Peprpres yang ditetapkan pada 17 Juni 2022 itu menunjuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka jadi Ketua Pelaksana ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC).
Pasal 3 menjelaskan tentang panitia nasional INASPOC dibentuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022. Panitia nasional INASPOC berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Panitia nasional INASPOC terdiri dari atas pengarah dan penyelenggara. Menko PMK Muhadjir Effendy ditunjuk menjadi ketua pengarah.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik keputusan Jokowi menunjuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Pelaksana INASPOC. “Aneh. Mestinya level Pusat yang menggeluti bidang olahraga,” kata Mardani saat dihubungi, Rabu (22/6). Anggota Komisi II DPR ini juga mengingatkan Jokowi terkait etika. Dia mengingatkan, apapun yang terjadi, Jokowi tetap lah ayah dari Gibran.
Mardani mengaku justru kasihan dengan Gibran lantaran terkesan dikarbit oleh Jokowi untuk mengurus event nasional. Padahal, kata dia, selevel Wali Kota bisa diberikan event tingkat provinsi terlebih dulu. “Kasihan Gibrannya jadi sangat terlihat dikarbit, dipercepat prosesnya. Semua perlu proses. Kalau Wali Kota mau dipromosikan bisa diberi event tingkat provinsi,” ucapnya.
5. Jubir Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan, pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang mengklaim Kepulauan Riau menjadi bagian dari Malaysia tidak mempunyai dasar hukum. “Wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku,” tegas Faizasyah dalam keterangan persnya, Rabu (22/6).
Kemenlu menyatakan sikap mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhamad yang menganjurkan pemerintah Negeri Jiran mengambil wilayah Kepulauan Riau bisa berdampak terhadap persahabatan kedua negara. Menurut Kemenlu, pernyataan Mahathir yang merupakan seorang negarawan senior kurang tepat di tengah situasi dunia yang menghadapi berbagai persoalan. “Di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, seorang politisi senior seharusnya tidak menyampaikan statement yang tidak berdasar (baseless) yang dapat menggerus persahabatan,” kata kata Faizasyah.
Teuku Faizasyah menegaskan, wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pernyataan itu menanggapi pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim Kepulauan Riau bagian dari wilayah Malaysia. “Perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapan pun akan menjadi wilayah NKRI,” kata Faizasyah sembari menambahkan, pemerintah Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan dari pernyataan Mahathir.
6. Presiden Jokowi menyatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bakal terus berlanjut meski masa pemerintahannya akan berakhir pada 2024. Ia mengatakan, pembangunan IKN dijamin oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. “Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan apa tidak, lho, sudah ada undang-undangnya, didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi?” kata Jokowi saat membuka Kongres XXXII PMKRI di Samarinda, Rabu (22/6).
Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota merupakan sebuah gagasan lama yang belum pernah dieksekusi sebelumnya. Ia menuturkan, ide ini sudah muncul sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno yang mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Rencana ini juga muncul di masa pemerintahan berikutnya. Namun, wali kota Solo itu mengatakan, rencana memindahkan ibu kota kini sudah dapat dieksekusi karena dijamin oleh Undang-Undang IKN. “Jadi kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada,” ujar Jokowi.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan, pembangunan IKN dilaksanakan hingga 2045. Dengan adanya landasan hukum itu, Puan menyebutkan, siapa pun presidennya nanti, pembangunan IKN terus berlanjut. “UU IKN sudah disahkan di DPR, artinya sudah ada panduan hukum (Presiden yang akan datang) harus meneruskan atau melanjutkan IKN ke depan,” ujar Puan, Rabu (22/6).
Selain itu Puan menjelaskan, UU IKN juga mengatur pembangunan ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara multiyears Pasalnya, pembangunan IKN diprediksi memakan waktu hingga 23 tahun. Ia menyebut masalah anggaran pembangunan IKN Nusantara sudah dipersiapkan dengan matang. “DPR sudah berkoordinasi melalui Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan untuk nantinya itu bisa merealisasikannya. Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, insya Allah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu Presiden yang akan dilantik,” sambung Puan.
Presiden Jokowi berharap, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi magnet bagi talenta-talenta digital. Presiden mengatakan, ibu kota baru itu harus bisa menarik para ahli digital bukan hanya mereka yang berasal dari Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. “Ibu Kota Nusantara ini kita harapkan akan menjadi talent magnet, bukan hanya dari lingkup Indonesia, kita harapkan betul-betul jadi magnet untuk talent-talent digital dan lain-lain,” kata Jokowi, Rabu (22/6).
Jokowi menegaskan, memindahkan ibu kota bukan hanya memindahkan gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Kepala Negara, IKN adalah pintu gerbang masa depan Indonesia. Jokowi mengatakan, memindahkan ibu kota juga berarti mengubah pola pikir dan birokrasi serta menciptakan cara kerja baru dalam berogranisasi dan berbirokrasi. “Iini adalah milik anak-anak muda, di sinilah akan kita mulai future economy, green economy, future technology, future knowledge, semuanya memang ingin kita lakukan di sini,” katanya sembari berharap, ibu kota baru kelak memiliki rumah sakit dan universitas bertaraf internasional.
.
7. Presiden Jokowi mengingatkan, Indonesia belum sembuh dari pandemi Covid-19 dan penularan Covid-19 masih terjadi. “Kita belum sembuh dari (pandemi) Covid-19, Covid-19 masih ada sekarang ini. Dua minggu lalu kita masih berada di angka 200-300 kasus harian. Dalam lima hari belakangan ini sudah naik lagi ke 1.200,” ujar Jokowi di Kongres PMKRI 2022 yang ditayangkan secara daring lewat YouTube PMKRI TV, Rabu (22/6).
Presiden melanjutkan, saat pemulihan pandemi belum tuntas dan kondisi ekonomi belum kembali pulih secara penuh, terjadi perang Ukraina-Rusia. Peristiwa itu menjadikan kondisi global semakin tidak pasti. Dampak langsungnya yakni harga pangan di semua negara naik. “Harga energi di semua negara naik. Inflasi di semua negara naik. Semuanya,” tutur Jokowi. Kepala negara meminta semua pihak untuk berhati-hati karena kondisi kenaikan harga tidak mudah bagi pemerintah.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tak menutup kemungkinan pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan Wiku menanggapi rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait tes PCR kembali diberlakukan bagi pelaku perjalanan. “Tidak menutup kemungkinan akan ada pengetatan screening atau langkah mitigasi lainnya jika kasus terus meningkat,” kata Wiku saat dihubungi, Rabu (22/6).
Wiku mengatakan, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan kasus Covid-19 dan menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dalam penanganan Covid-19.
8. Presiden Jokowi diagendakan akan berkunjung keKiev, Ukraina, dan Moskwa, Rusia. Hal itu diungkapkan Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya pada Rabu (22/6). “Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina; dan Moskwa, Rusia. Kunjungan ke dua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi ini masih sangat-sangat konflik. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada,” kata Menlu Retno Marsudi.
Retno menyatakan, kunjungan ini merupakan bentuk upaya kontribusi Jokowi. Pasalnya, perang antara kedua negara telah berimplikasi terhadap banyak negara, terutama negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, semisal menimbulkan krisis pangan. Jokowi, kata Retno, akan terus mendorong upaya perdamaian.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung Presiden Jokowi apabila ingin melakukan upaya diplomasi lebih lanjut terkait perang Ukraina-Rusia. Menurut Hasto, upaya itu sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas-aktif. “Jadi kalau presiden akan melakukan kunjungan bolak-balik dari Ukraina ke Rusia atau dari Rusia ke Ukraina ya PDI-P memberikan dukungan. Karena itulah politik luar negeri kita,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Sebelumnya, Kantor Berita Rusia, TASS memberitakan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Presiden Jokowi di Moskwa pada 30 Juni. Informasi soal pertemuan Putin -Jokowi yang dipublikasikan TASS itu didapat dari sumber Kremlin atau Pemerintah Rusia. TASS pada hari itu, Senin (14/6) menerbitkan artikel berjudul “Putin to meet with Indonesian president in Moscow June 30, Kremlin source says” di situs web mereka.
Di dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa agenda Presiden RI ke Rusia adalah kunjungan yang sangat penting, berdasarkan penuturan sumber Kremlin. “Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya sekarang,” kata sumber itu. “Presiden Joko Widodo dari Indonesia akan mengunjungi Moskwa pada 30 Juni,” tambah sumber Kremlin.
9. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menyoroti tren harga pangan yang terus melambung beberapa pekan belakangan. “Menghadapi Idul Adha kami mencatat beberapa komoditas cukup tinggi di Jabodetabek dan beberapa daerah lain,” kata Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan, Rabu (22/6).
“Per kilogram, cabai rawit tembus di harga Rp 110.000, cabai merah keriting mencapai Rp 90.000 cabai merah besar Rp 85.000, bawang merah tembus Rp 60.000, ayam di kisaran Rp 40.000, kemudian telur tertinggi Rp 29.000 dan beberapa komoditas lain,” jelasnya.
Reynaldi menyebut, pemerintah perlu memperhatikan keadaan di mana harga komoditas di berbagai negara juga tengah melambung. Banyak negara juga menahan ekspor komoditas strategis, termasuk ke Indonesia.
10. Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, partainya membuka ruang kerjasama dengan parpol lain terkait Pemilu 2024. “Soal kerja sama politik, PDIP anggaplah posisi suaranya 20 persen, untuk menang kira-kira suaranya di atas 50 persen, tentu logika elementer itu menyatakan kemungkinan akan terjadi kerja sama,” ujar Bambang di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (22/6). “Apakah itu ibu (Ketua Umum PDI-P) akan kerja sama? Saya juga tidak tahu, tetapi logikanya kita akan kerja sama,” lanjut pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini.
Meski begitu, dia enggan berspekulasi dengan partai mana PDI-P akan bekerja sama. Menurutnya, semua berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Kata dia, Megawati yang nantinya akan menjalin komunikasi dengan pimpinan parpol lain. “Ibu Ketua Umum berdialog dengan para pimpinan partai itu hampir pasti banyak. Apakah secara guyonan, apakah secara serius? Nantilah. Dan antar pimpinan partai kira-kira ada komunikasi? 100 persen pasti ada,” ujar Bambang Wuryanto.
Kemendagri telah menyerahkan dana partai politik dari pemerintah kepada PDI Perjuangan (PDI-P) sebesar Rp 27 miliar pada Selasa (21/6). Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey mengatakan, dana parpol tersebut telah dipakai sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Kemendagri. “Bantuan (dana) parpol dari Kemendagri sudah diambil sekian persen buat pendidikan dan pembiayaan administrasi, jadi tidak bisa keluar dari yang ditetapkan oleh Kemendagri,” kata Olly, kemarin.
Olly menegaskan, meski telah menerima dana bantuan parpol, partai tak boleh menggunakan untuk kepentingan kampanye. Namun, dana itu boleh dipergunakan untuk kepentingan pendidikan politik. “Jadi tidak boleh pakai kampanye bantuan parpolnya, tidak boleh beli baju kaos. Jadi buat pendidikan politik bagi masyarakat dan kader-kader,” jelasnya.
11. Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Mendag Muhammad Lutfi selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini terpantau tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.10 WIB.
Setibanya di lokasi, Lutfi tidak banyak bicara dan langsung masuk ke Gedung Bundar. Lutfi baru keluar dari lobi Gedung Bundar sekitar pukul 21.11 WIB. Usai diperiksa, mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat itu mengaku telah menjawab semua pertanyaan penyidik. “Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari dan melaksanakan semua yang ditanyakan saya jawab dengan sebenar-benarnya,” kata Lutfi di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (22/6).
Lutfi enggan menjelaskan isi pemeriksaan dan pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia meminta awak media menanyakan isi materi pemeriksaan kepada penyidik. “Saya berterima kasih juga kepada teman-teman media yang menunggu sejak jam 9 pagi. Tetapi saya tidak akan jawab karena semua materinya silahkan tanyakan kepada penyidik,” tuturnya.
Kejagung menyita sejumlah dokumen dari mantan Mendag Muhammad Lutfi. “Ada dokumen yang disita dari dia (Lutfi) juga. Ada dokumen-dokumen disita juga. Saya tidak bilang mafia, tapi ada dokumen yang disita,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6).
Kendati demikian, Supardi masih belum merincikan dokukmen yang dimaksud. Pemeriksaan terhadap Lutfi dilakukan selama sekitar 12 jam, mulai pukul 09.10 WIB hingga 21.10 WIB. Supardi mengatakan, Lutfi diberikan sekitar 15 pertanyaan yang berkaitan dengan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Kejaksaan Agung menyatakan hingga kini masih belum menemukan adanya indikasi penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan M Lutfi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022. Lutfi hari ini diperiksa oleh penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung sebagai saksi selama 12 jam, terhitung sejak pukul 09.10 hingga 21.10 WIB. “Jadi sampai saat ini, kami belum bisa menemukan fakta itu (Lutfi menerima suap dari pengusaha sawit),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu. Selama pemeriksaan, Supardi mengatakan, Lutfi bersikap kooperatif dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para penyidik. Kendati demikian, Supardi enggan menjabarkan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang didalami kepada Lutfi.
Mantan Mendag Muhammad Lutfi mengaku telah memberikan jawaban secara benar selama proses pemeriksaan di Kejagung. “Tadi saya datang tepat waktu, tepat hari dan melaksanakan semua yang ditanyakan saya jawab dengan sebenar-benarnya,” kata Lutfi kepada awak media di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6).
Mantan Dubes Jepang itu menyebutkan, kehadirannya dalam pemeriksaan hari ini merupakan tugasnya sebagai warga negara Indonesia untuk taat dan patuh memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejagung. Meski begitu, Lutfi enggan membeberkan materi pemeriksaan yang diajukan kepadanya. “Saya tidak akan jawab karena semua materinya silahkan tanyakan kepada penyidik,” tegasnya.
12. Sejumlah elite PKB bertemu dengan elite Partai Gerindra di Jakarta, Rabu (22/6) sore. Pertemuan ini dilakukan setelah ketua umum kedua parpol yakni Muhaimimin Iskandar dan Prabowo Subianto, bertemu akhir pekan lalu. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengatakan, pertemuan itu digelar untuk mematangkan kerja sama politik di antara kedua partai. “Kami Partai gerindra dan PKB silaturahmi, ngopi bareng dan berdiskusi mematangkan agenda kerja sama dan langkah langkah politik ke depan, tentu yang namanya koalisi perlu pemikiran pemikiran besar untuk membangun dan memajukan NKRI,” kata Lukmanul kepada wartawan.
Lukmanul mengklaim, salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan itu adalah membahas respons publik atas wacana menduetkan Prabowo dengan Cak Imin. “Soal pilpres, diskusi kita cukup panjang, salah satunya kita tadi bercerita, pascapertemuan Prabowo-Gus Muhaimin kemarin malam Minggu, rupanya animo kader, simpatisan, dan masyarakat cukup bagus, banyak yang suka dengan duet ini,” ujar Lukmanul. Ia menyebutkan, pertemuan sore tadi turut membahas rencana deklarasi kedua partai, salah satu yang diwacanakan adalah deklarasi di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
13. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut proses komunikasi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjalan lancar. Ia menyampaikan banyak kesamaan antara PKS dan Partai Nasdem untuk menghadapi Pemilu 2024. “Insya Allah menjadikan kami di PKS dan Nasdem Insya Allah akan banyak titik temu menuju agenda-agenda besar yang tentu perlu dipersiapkan,” tutur Syaikhu dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakpus, Rabu (22/6). Ia yakin pertemuan ini bakal menjadi jalan untuk proses komunikasi politik selanjutnya. “Tentu ini menjadi satu hal, bukan hari ini saja kami bersilaturahmi. Tapi Insya Allah akan kita tindaklanjuti dalam tataran di tingkat elite partai politik dalam kaitan lebih teknis,” ujarnya sambil menambahkan, belum ada pembicaraan terkait pencalonan presiden antara PKS dan Nasdem.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan Partai Demokrat, Kamis (23/6) hari ini. Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. “Saya dengar ada kabar, konfirmasi barangkali, kawan-kawan dari Partai Demokrat ya mungkin esok hari akan berkunjung,” tutur Surya dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (22/6).
Hal senada disampaikan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate. Ia menuturkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan komunikasi lanjutan ke arah pembentukan koalisi. “Ini kan dalam rangka membuka komunikasi lebih spesifik dan terbuka. Nasdem mengusulkan bakal calon presiden saat Rakernas lalu dan pertemuan untuk sampai terbentuknyaa koalisi politik,” paparnya. Di sisi lain, Johnny menyampaikan kontestasi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) bukan merupakan adu cepat pembentukan koalisi.
14. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan masyarakat tak perlu khawatir terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disebut telah selesai dibahas dan akan disahkan di rapat paripurna DPR. Menurut dia, jika pada akhirnya RKUHP menjadi Undang-Undang dan dalam implementasinya tidak sesuai harapan, maka bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau ternyata ada yang ugal-ugalan, tapi kalau masuk akal, kita bisa di JR (judicial review) kan adinda. Masih ada pintu untuk menyelesaikan,” katanya, Rabu (22/6). Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengeklaim, pihaknya memastikan seluruh aspirasi masyarakat tertampung. Aspirasi itu pun disebut telah tertuang dalam draf RKUHP terbaru. “Saya pastikan apa yang diributkan masyarakat hari ini sebenarnya sudah tertampung,” ujarnya. .
Kemenkumham menjawab desakan mahasiswa yang ingin Presiden Jokowi dan DPR membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Wamenkumham Eddy OS Hiariej menjelaskan, saat ini pemerintah belum bisa membuka draf terbaru RKUHP ke publik. “Kan tadi sudah dijelaskan, kita belum bisa buka karena memang belum selesai,” ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
Eddy menjelaskan prosedur bagaimana draf terbaru RKUHP bisa dibuka. Dia mengatakan, pemerintah harus menyerahkan draf tersebut ke DPR terlebih dahulu sebelum dibuka. “Itu sama dengan RUU TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) minta dibuka, ‘belum, nanti sampai ke DPR. DPR terima secara resmi, baru kita buka’. Begitu memang prosedurnya,” tuturnya.
15. Menhan Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN saling bahu-membahu menjaga kepentingan Asia Tenggara di tengah persaiangan kekuatan besar. Hal itu disampaikan Prabowo dalam ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) ke-16 di Phnom Penh, Kamboja, Rabu (22/6). “Kita tidak boleh membiarkan kekuatan luar memecah belah ASEAN dan menyeret kita ke dalam persaingan mereka,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa ADMM telah menjadi forum multilateral yang mendorong kerja sama pertahanan dalam membangun rasa saling percaya. Untuk itu, pada pertemuan ini, Prabowo mengajak menteri pertahanan negara-negara ASEAN untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja bahu-membahu dalam menjaga kepentingan ASEAN.
16. Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Isran saat menyapa para hadirin pada acara pembukaan Kongres XXXII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu (22/6) yang dihadiri Presiden Jokowi. “Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, Ibu Ketua DPR RI, calon presiden Republik Indonesia,” kata Isran, dikutip dari tayangan akun YouTube PMKRI TV, kemarin. Pernyataan itu lantas disambut riuh tepuk tangan oleh para hadirin, termasuk Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Puan yang duduk di samping Jokowi juga ikut bertepuk tangan sambil menoleh ke arah Jokowi.
17. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi waktu 14 hari kepada tim peneliti terkait sidang komisi kode etik Polri (KKEP) peninjauan kembali (PK) terhadap AKBP Raden Brotoseno, untuk menyelesaikan tugasnya. Pembentukan tim ini berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/1426/VI/RES/1.24/2022 tertanggal 22 Juni 2022. Sprin tersebut dikeluarkan Listyo untuk melakukan penelitian terhadap putusan KKEP kepada mantan terpidana kasus korupsi itu.
“Tim peneliti dimaksud bekerja dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat perintah Kapolri diterbitkan,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu (22/6). Menurut Ferdy, berdasarkan Pasal 84 Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri, Kapolri bisa membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap putusan sidang KKEP Nomor: PUT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 terhadap pelanggar AKBP Brotoseno.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seperti diketahui telah membentuk tim peneliti terkait peninjauan kembali hasil putusan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Raden Brotoseno. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan, tim peneliti tersebut diketuai Inspektur Wilayah V Itwasum Polri, Brigjen Hotman Simatupang.
Ferdy mengatakan, jumlah anggota tim peneliti tersebut sebanyak 12 personel. Mereka terdiri dari personel di Inspektorat Umum Polri, SDM Polri, Divisi Propam Polri, serta Divisi Hukum Polri. Ia menjelaskan, tim peneliti dibentuk melalui Surat Perintah Kapolri Nomor sprin/1426/VI/RES/1.24/2022 tertanggal 22 Juni 2022
18. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebutkan, Indonesia mendapat tambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 orang untuk musim haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 tahun ini. Yandri mengatakan, informasi itu ia peroleh dari pihak Kementerian Agama pada Selasa (21/6) malam. “Jadi kita dapat kabar dari kementerian agama tadi malam, ada penambahan 10.000 kuota haji dari Kerajaan Saudi untuk Indonesia,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/6).
Yandri menuturkan, Komisi VIII DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Agama pada Kamis (23/6) besok untuk membahas adanya tambahan kuota tersebut. Baca juga: Dubes RI Sebut Warga Saudi Juga Kecewa soal Pembatasan Kuota Haji Sebab, Kementerian Agama tidak dapat melakukan banyak hal bila belum mendapat persetujuan dari DPR.
19. Pengamat Politik Charta Politika Ardha Ranadireksa menilai PDIP butuh usaha besar jika mau memajukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon gubernur baik di DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah. Menurut Ardha, Gibran belum memiliki hasil kinerja yang cukup untuk diusung sebagai calon gubernur. Ia pun membandingkan situasi Gibran saat ini dengan Presiden Jokowi saat maju di Pilgub DKI 2012.
“Gibran saya pikir terbilang masih belum memiliki ekspos dan kinerja yang cukup sebanding dengan Jokowi pada saat itu. Artinya, jika pun PDIP mencalonkan Gibran sebagai Gubernur Jateng atau DKI, tentu akan dibutuhkan effort yang lebih besar dalam menaikkan elektabilitasnya,” kata Ardha, Rabu (22/6).
20. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berharap pejabat Pemprov DKI Jakarta menggunakan kekuasaannya untuk mengoreksi segala hal yang bertentangan dengan cinta dan warga Jakarta. Harapan itu ia sampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 DKI Jakarta yang jatuh pada Rabu (22/6). “Saya berharap para pejabat di Pemprov DKI mau menggunakan kekuasaannya mengoreksi segala sesuatu yang bertentangan dengan cinta Jakarta dan warga Jakarta,” kata Ahok, kemarin.
Ahok mencontohkan penggunaan kekuasaan yang dimaksud untuk menentang hal yang dinilai bertentangan dengan cinta dan keinginan warga Jakarta. Di antaranya dengan membuat Jakarta bebas dari kemacetan, tidak ada lagi kelaparan dan bisa memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. “Jakarta harus bebas banjir dan macet. Warganya penuh otaknya, perutnya dan dompetnya, warga yang bisa memenuhi sandang pangan dan papannya,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-495 untuk DKI Jakarta. Menurut dia, Jakarta di usia sekarang ini, mendapat kado yang kurang mengenakkan, yakni polusi udara. “Masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesikan. Masalah itu harus segera dievaluasi penyebabnya dan diatasi,” kata Djarot, Rabu (22/6).
Djarot menyampaikan sejumlah harapan kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya terkait implementasi janji-janji kampanye saat Pilkada 2017 lalu. “Di dalam ulang tahun itu kan kita harus introspeksi. Kita harus mengevaluasi, apa yang sudah dilakukan oleh kita, oleh Pemprov DKI Jakarta, apa yang sudah dinikmati oleh rakyat, apakah janji-janji program program pemerintah DKI, janji janji waktu kampanye itu terwujud,” kata Djarot di sela-sela Rakernas PDIP, kemarin. (HPS)
