Presiden Jokowi dan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengungkapkan syarat mutlak yang harus dipenuhi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa bila ingin diusung Nasdem sebagai Capres pada Pilpres 2024. Yakni, ketiganya harus melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi sekarang ini. “Jelas, kalau itu saya enggak malu-malu. Itu syarat mutlak, bukan hanya syarat. Kalau enggak, ngapain kita calonkan dia,” ujar Surya Paloh, Jumat (24/6).
Isu kedua, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari memprediksi akan terbentuk Koalisi Gondangdia yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat. PKS dan Demokrat mengamini prediksi tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan peluang terbentuknya koalisi Gondangdia cukup besar. Ia jelaskan, komunikasi antara ketiga partai sudah cukup intens. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku, partainya akan membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat.
Isu ketiga, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya segera memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Nantinya semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK. Menurut Luhut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat mulai Senin (27/6) depan.
Isu keempat, Presiden Jokowi mendorong semua negara untuk segera bertindak agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Ia mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama. Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Kedua, mendorong negara-negara memperkuat kemitraan global untuk mencapai tujuan pembangunan global berkelanjutan (SDGs) dengan fokus pada pendanaan pembangunan.
Isu kelima, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang penetapan undang-undang (UU) terkait hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami 40 hari untuk pekerja. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kondisi pengusaha yang akan menjalankan kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini. Sebab, menurut dia, psikologis pengusaha harus dijaga agar memiliki kesiapan dan kemampuan jika RUU cuti melahirkan 6 bulan ini disahkan.
1. Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan syarat mutlak yang harus dipenuhi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa bila ingin diusung Nasdem sebagai Capres 2024. Yakni, ketiganya harus melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukan Presiden Jokowi sekarang ini.
“Jelas. Kalau itu saya enggak malu-malu. Itu syarat mutlak, bukan hanya syarat. Kalau enggak, ngapain kita calonkan dia,” ujar Surya Paloh, Jumat (24/6). Surya menjelaskan, ketiga figure tersebut harus memiliki komitmen untuk meneruskan program pembangunan yang sudah berjalan selama ini. “Upaya perbaikan, kekurangan itu wajar. Tapi mainstream-nya jelas, dia harus menjalankan atau melanjutkan pembangunan,” tuturnya. Surya mengatakan, akan sangat disayangkan jika pembangunan yang dilakukan Jokowi tidak dilanjutkan.
Menurut Surya, Presiden Jokowi sudah memberikan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi untuk pembangunan itu “Maka bagi Nasdem, dia harus mengupayakan. Kalau dia calonkan capresnya dan insyaallah presidennya itu terpilih, dia harus mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Itu tidak boleh ada tawar menawar,” kata Surya.
Meski demikian, Surya mengaku belum menyampaikan syarat mutlak itu kepada Ganjar, Anies, maupun Andika. Pasalnya, dirinya belum bertemu dengan mereka sejak pengumuman tiga nama bakal capres di Rakernas Nasdem beberapa waktu lalu. “Belum ketemu. Tapi itu prasyarat mutlak. Sayang sekali kalau tidak. Semua energi yang sudah kita keluarkan untuk ini ya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi enggak boleh sia-sia itu,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak ingin hubungan partainya dengan PDI Perjuangan renggang gara-gara Nasdem mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden (capres). Ia menyayangkan bila hubungan kedua partai politik (parpol) itu mesti mengalami keretakan karena kesalahpahaman. “Saya berharap tidak (renggang). Sayang sebenarnya, artinya kenapa saya katakan sayang, karena modal perjuangan cukup panjang kenapa harus diakhiri salah pemahaman, salah pengertian,” tutur Surya, kemarin.
Surya menegaskan, Partai Nasdem tak ingin membajak Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Ia mengatakan, sejak awal pihaknya memahami Ganjar muncul sebagai kader partai berlambang banteng itu. “Mas Ganjar baik menurut Nasdem, memang dia datang sebagai kader PDI-P, sahabat Nasdem dalam koalisi pemerintah. Tapi niat baik kita, saya pikir, dalam niat baik itu ada spontanitas, ada keinginan kita untuk melihat, ini bagus sebenarnya (jadi capres),” katanya.
Menurut Surya, calon pemimpin bangsa yang baik tak harus berasal dari internal partainya sendiri. Baginya, kepentingan bangsa berada di atas kepentingan partai politik (parpol). “Memang dalam pandangan, pikiran Nasdem, kalau kita memilih calon pemimpin bangsa dia bebas terikat dari batasan, katakanlah (calon itu) miliknya partai, itu pemahaman kita,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet lagi. Dia menyayangkan pemerintah jika terlalu sering melakukan reshuffle. “Ya sayanglah kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya,” ujar Paloh, Jumat (24/6).
Paloh menilai, tingkat kewibawaan pemerintahan jadi terganggu jika reshuffle terlalu sering dilakukan. “Itu automatically. Jadi saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebihnya. Saya pikir lebih banyak lebihnya,” tuturnya.
2. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari memprediksi koalisi Gondangdia yang terdiri dari PKS, Nasdem, dan Demokrat bakal terbentuk. PKS dan Demokrat mengamini kemungkinan koalisi itu. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan peluang terbentuknya koalisi Gondangdia cukup besar. Dia mengatakan komunikasi antara ketiga partai sudah cukup intens.
“Besar peluangnya karena komunikasi sudah cukup intens dilakukan,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (24/6). Namun, Mardani mengatakan semua hal masih bisa terjadi jelang Pemilu serentak 2024. Mardani tak membantah prediksi Indo Barometer itu. “Prediksi Indo Barometer dekat dengan banyak kajian,” jelas Mardani.
Partai Demokrat (PD) juga mengamini kemungkinan terbentuknya koalisi Gondangdia. Apalagi, Demokrat dan NasDem makin harmonis. “Mungkin saja. Kata Pak SP (Surya Paloh), kami makin dekat. Tentu komunikasi dan silaturahmi akan terus dilakukan semakin intens,” ujar Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memprediksi ada tiga poros koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk pada Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung. “Saya pikir tiga calon. Mungkin tiga poros lah, gitu,” ujarnya, Jumat (24/6). Surya menjelaskan, partai politik tidak bisa bergerak sendiri di kontestasi Pemilu 2024. Ia bilang, partainya akan membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. “Kemungkinan ke arah situ (Nasdem koalisi dengan PKS-Demokrat) bisa saja. Tapi jelas apapun poros yang dimiliki Nasdem, amat menyadari membangun bangsa ini tidak bisa hanya milik satu kelompok dan sendiri,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya akan mengajak PDI-P berkoalisi untuk Pemilu 2024. “Kenapa tidak? Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak?” ujarnya berulang-ulang saat ditanya soal kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDIP, Jumat (24/6). Hanya saja, kata dia, Nasdem belum bergerak untuk menjajaki koalisi dengan PDI-P. Menurut dia, pertanyaan serupa sebaiknya ditanyakan juga ke PDI-P. Diirinya ingin mengetahui juga, apakah PDI-P juga bersedia berkoalisi dengan Nasdem atau tidak. “Apakah ada kemungkinan berkoalisi dengan Nasdem? Bertepuk kan enggak bisa sebelah tangan,” ujar Surya.
3. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai Partai Nasdem dapat menjadi mitra politik berbagai parpol yang belum menentukan kerja sama guna menghadapi Pilpres 2024. “Walau tergolong partai papan tengah, Nasdem begitu cerdik dengan memunculkan magnitude yang memiliki daya pikat,” tutur Ari Junaedi, Jumat (24/6).
Daya pikat itu, lanjutnya, terletak pada tiga figur calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem. Yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ari berpandangan, Nasdem dapat menjadi kendaraan untuk parpol yang berada di luar pemerintahan.
“Nasdem bisa menjadi sekoci penyelamat dari Demokrat dan PKS yang masih jomblo, mengingat positioning capres masing-masing partai misalnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) masih di luar 5 besar kandidat capres terunggul,” paparnya. Di sisi lain, Ari menuturkan, Partai Nasdem yang tidak mencalonkan ketua umumnya sebagai capres memiliki ruang negosiasi yang cukup besar untuk berkoalisi.
4. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya segera memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Nantinya semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK. Menurut Luhut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat.
“Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET),” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (24/6).
Dengan cara tersebut, masyarakat dijamin bisa memperoleh minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Luhut menjelaskan, pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK per harinya.
Luhut menuturkan, perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. “Setelah masa sosialisasi selesai, seluruh penjualan dan pembelian MGCR akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara itu, masyarakat yang belum punya PeduliLindungi masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK,” tambahnya.
Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas menjanjikan masyarakat umum bisa membeli minyak goreng seharga Rp 14.000/liter kemasan sederhana di pasaran, termasuk ritel modern. Ia berujar, pekan depan akan mengundang pengusaha produsen minyak goreng terkait rencana kebijakan minyak curah diubah menjadi minyak kemasan sederhana. “Nanti masyarakat, ibu-ibu kalau belanja ke supermarket, ada minyak goreng yang harganya Rp 14.000, dengan merek Minyak Kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya, Jumat (24/6).
Harga minyak goreng kemasan sederhana ini jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan yang banyak beredar saat ini yang dibanderol rata-rata seharga Rp 24.000/liter. Zulhas bilang, meski dengan kemasan plastik sederhana, pemerintah menjamin kualitasnya sudah sangat baik sebagaimana merek minyak goreng kemasan lainnya.
5. Presiden Jokowi mendorong semua negara untuk segera bertindak agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Jokowi mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama. “Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges,” ujar Jokowi saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/6).
Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia, kata Jokowi, akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. “Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog,” jelasnya.
Kedua, Jokowi mendorong negara-negara memperkuat kemitraan global untuk mencapai tujuan pembangunan global berkelanjutan (SDGs) dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Presiden menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari 2,5 triliun Dollar AS per tahun sebelum pandemi menjadi 4,2 triliun Dollar AS per tahun pasca-pandemi harus segera ditutup.
Ketiga, Jokowi menekankan pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang.
6. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, saat ini risiko stagnansi pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan inflasi semakin tinggi. “Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan risiko-risiko stagnasi dan inflasi di global dan terjadi di berbagai negara,” ujar Perry, dalam konferensi pers, kemarin. Faktor pertama ialah perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak berkesudahan serta berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh negara atau organisasi internasional.
Hal ini telah menimbulkan disrupsi rantai pasok berbagai komoditas, yang pada akhirnya menimbulkan lonjakan harga. “Ini juga yang kemudian menimbulkan dari sisi pasokan menimbulkan risiko perlambatan ekonomi global, dari sisi kenaikan harga menimbulkan risiko dan terjadinya inflasi di berbagai negara,” tutur Perry.
Faktor kedua, pengetatan moneter di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat. Tercatat berbagai bank sentral negara maju, termasuk The Federal Reserve (The Fed), tengah agresif menormalisasi kebijakan moneternya, dengan menaikan tingkat suku bunga acuan. Langkah menaikan suku bunga acuan ditempuh berbagai negara yang tidak memiliki ruang fiskal besar untuk memberikan subsidi kepada masyarakat.
Harapannya, suku bunga acuan yang meningkat dapat menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat. “Kenaikan suku bunga tentu saja menurunkan permintaan dan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.
7. DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta pemerintah dan DPR mengkaji ulang penetapan undang-undang (UU) terkait hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami 40 hari untuk pekerja. Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan kondisi pengusaha yang akan menjalankan kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini.
Sebab, menurut dia, psikologis pengusaha harus dijaga agar memiliki kesiapan dan kemampuan jika RUU cuti melahirkan 6 bulan ini disahkan. “Pelaku usaha berharap agar pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif sebelum menetapkan UU tersebut karena menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha,” ujar Sarman dalam keterangan tertulis, kemarin.
8. Perseteruan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid kambuh lagi. Keduanya saling serang soal kepemilikan PKB, elektabilitas menjelang Pilpres 2024, hingga ketegangan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU). Kegaduhan ini bermula dari pernyataan Yenny yang menyebut dirinya tidak lagi menjadi bagian dari PKB yang kini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Yenny mengatakan, dirinya bagian dari PKB Gus Dur. “Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin,” kata Yenny usai menghadiri acara di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (22/6).
Tak hanya itu, Yenny juga menyinggung minimnya elektabilitas Muhaimin. Dia bilang, politisi yang elektabilitasnya rendah hendaknya tak memaksakan diri untuk maju pada Pemilu Presiden 2024. “Kita mengimbau politisi yang surveinya enggak terlalu ngangkat enggak usah terlalu ngotot (maju pada pilpres),” ujarnya. Terakhir, Yenny juga menyinggung ketegangan hubungan Muhaimin dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Dia bilang, seharusnya pimpinan PKB tak boleh berseberangan dengan warga Nahdliyin.
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berang dan meradang mendengar pernyataan Yenny itu, Ia lakukan serangan balik dan menyebut Yenny bukan bagian dari PKB. “Yenny itu bukan PKB,” kata Muhaimin melalui akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Rabu (23/6). Tak hanya itu, Imin bahkan menyinggung partai yang pernah dibentuk Yenny yang kemudian tak lolos menjadi peserta pemilu. Imin juga bilang, Yenny beberapa kali menyerang PKB meskipun tak berdampak apa-apa.
9. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Mendag, Muhammad Lutfi sudah cukup. Adapun Lutfi telah diperiksa selama 12 jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021 – 2022. “Sementara (pemeriksaan Lutfi) sudah cukup,” ujar Febrie saat dikonfirmasi, Jumat (24/6).
Menurut Jampidsus, pihak Kejagung belum akan memeriksa Lutfi untuk kedua kalinya dalam waktu dekat. Ia mengatakan, berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Lutfi masih dianalisis oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus. “Masih dianalisa sama Dirdik sih BAP-nya, nanti dieksposelah,” ujar Febrie lagi.
10. Mendag Zulkifli Hasan dinilai cacat logika karena menganggap mahalnya harga cabai saat ini sebagai bonus bagi para petani. “Kami sangat menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Entah itu diniatkan guyonan atau tidak, namun hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang menteri,” ujar Wakil Sekjen Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Ahmad Choirul Furqon, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/6). “Jangan hibur pedagang atau petani dengan logical fallacy,” kata dia.
Mendag Zulkifli Hasan sebelumnya menganggap harga cabai yang mahal sebagai bonus bagi para petani. Hal itu ia ucapkan di Istana Negara, Senin (20/6). “Nah, jadi kalau cabai keriting, cabai merah itu musiman, ya memang. Ya, sekali-sekali petani dapat bonus lah,” kata Zulkifli saat itu. Menurut Furqon, pernyataan Zulkifli sama saja menyederhanakan masalah. Padahal, masalah di lapangan jauh lebih kompleks dan harus diintervensi secara serius. Menurut dia, harga cabai dari para petani relatif normal dan tidak terjadi kenaikan signifikan.
11. Hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sin Po menyatakan PDIP, Gerindra, Golkar dan Demokrat memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara PAN dan PPP memiliki elektabilitas terendah. Elektabilitas PDIP sebesar 21,8 persen, Gerindra 12,3 persen, Golkar 10,6 persen dan Demokrat 9,2 persen. Kemudian PKB 8,2 persen, PKS 6,3 persen, NasDem 4,1 persen.
Sementara itu, elektabilitas PPP dan PAN di bawah 4 persen atau ambang batas parliamentary threshold. Elektabilitas PPP dalam hasil survei Litbang Sin Po hanya 2,9 persen, sementara PAN 2,1 persen. “Sedangkan yang tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia atau belum memutuskan sebesar 20,3 persen,” kata Kepala Peneliti Litbang Sin Po Syahrial Mayus, kemarin.
12. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membuka peluang menjadikan suntikan vaksin virus corona (Covid-19) dosis lanjutan atau booster kembali menjadi syarat perjalanan sebagaimana yang pernah diterapkan pada musim mudik Idulfitri April-Mei lalu.
“Bisa saja kita mengusulkan persyaratan perjalanan itu harus pakai booster,” kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam konferensi pers, Jumat (26/6).
Meskipun demikian, Syahril mengingatkan usulan tersebut harus disepakati seluruh pihak, dan akan diputuskan pemerintah pusat. Opsi usulan itu juga Syahril sampaikan guna merespons pertanyaan publik soal strategi meningkatkan jumlah capaian booster di Indonesia yang saat ini mengalami stagnasi. (HPS)
