Anies Baswedan & Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik pagi ini adalah soal usulan Nasdem untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan, usulan duet antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 cukup sulit direalisasikan. Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro meminta parpol mencari figur capres yang bisa menjawab persoalan masyarakat, tidak hanya mencari capres hanya untuk kepentingan politik praktis semata.
Isu kedua, Presiden Jokowi mengajak negara-negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan, di Elmau, Jerman, Senin (27/6). Menurut Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar. Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif.
Isu ketiga, Kejagung menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero). “Sejak Senin 27 juni 2022, hasil ekspose kami menetapkan 2 tersangka baru yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Kedua SS (Soetikno Soedarjo) selaku Direktur Mugi Rekso Abadi,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (27/6).
Isu keempat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, TNI AD perlu merevisi doktrin Kartika Eka Paksi. Salah satu pertimbangan doktrin tersebut perlu diperbaiki adalah adanya pergeseran paradigma ancaman. “TNI AD perlu melakukan revisi doktrin Kartika Eka Paksi yang didasari dengan pertimbangan adanya pergeseran paradigma global, regional maupun nasional,” kata Dudung dalam siaran pers Dispenad.
Isu kelima, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng jangan sampai menyulitkan rakyat. Ia mengatakan, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung sembako umumnya kalangan yang sehari-harinya tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi. YLKI minta pemerintah memikirkan opsi lain terkait mekanisme pembelian minyak goreng curah oleh masyarakat. Sebab tak semua masyarakat memiliki gadget yang mumpuni untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi tiap kali melakukan pembelian. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan, usulan duet antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 cukup sulit direalisasikan. Menurutnya, kedua tokoh ini tidak punya tingkat keterusungan yang mumpuni bagi parpol. “Membayangkan duet antara Ganjar dengan Anies ini cukup sulit. Karena keduanya tidak punya tingkat keterusungan yang mumpuni,” ujar Dedy, Senin (27/6).
Dia menilai, usulan memasangkan kedua tokoh tersebut merupakan bagian dari gimik politik. Tujuannya tak lain untuk menguji stabilitas pemilih. “Apakah mendapatkan respons cukup bagus atau tidak. Tetapi saya kira dari sisi politik, Anies dan Ganjar atau Ganjar dan Anies ini sebenarnya adalah tokoh yang rentan tidak terusung (untuk pilpres 2024),” ungkapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat menilai, yang dapat mempersatukan bangsa adalah ideologi. Hal itu, disampaikan Djarot menanggapi adanya usulan duet pemersatu bangsa antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.
“Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan orang per orang lho, yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6). “Ideologi Pancasila itu lah yang mempersatukan bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita,” ucapnya.
Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) Ganjarist, Eko Kuntadhi menilai, usulan menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres-cawapres 2024 bukan merupakan solusi bagi polarisasi politik. Eko menyinggung soal politik identitas yang menurutnya tak sesuai dengan ide menduetkan kedua tokoh tersebut.
Adapun usulan duet yang disebut pemersatu bangsa ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. “Kasihan Pak Ganjar, usulan Surya Paloh ini seperti meminta dia ikut mencuci tangan Pak Anies dari kotornya politik identitas,” ujar Eko ketika dikonfirmasi, Senin (27/6). “Menurut saya, usulan itu bukan jalan keluar dari polarisasi politik,” tegasnya. Eko menuturkan, apabila Nasdem ingin Indonesia terhindar dari politik indentitas dan ingin menjauhi politisasi agama pada Pilpres 2024, maka pelakunya yang harus disingkirkan.
Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimo mengatakan, pihaknya menolak adanya wacana duet pemersatu bangsa antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Ariyo menyebutkan, Anies tidak cocok jadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. “Pak Anies jelas bukan calon wapres yang tepat buat Pak Ganjar,” ujar Ariyo, Senin (27/6).
Ariyo mengingatkan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie beberapa waktu lalu. Kata dia, Grace pernah menyatakan bahwa PSI tidak akan mendukung Anies Baswedan. “PSI telah menyatakan tidak akan mendukung Pak Anies dalam kontestasi Pilpres 2024,” tutur Ariyo.
Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat Herzaky Mehendra Putra menilai keterbelahan di masyarakat tak bisa diredam hanya dengan mencalonkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan, ada tiga solusi mengatasi keterbelahan tersebut. Pertama, elite politik mesti memberikan contoh pada masyarakat dalam menghargai perbedaan.
Kedua, elite partai politik (parpol) harus terbiasa berkompetisi. Bukan berupaya untuk menghalangi calon lain muncul dalam kontestasi Pilpres 2024.Solusi ketiga adalah menghentikan penyebaran politik kebencian, framing dan labeling yang bernada negatif pada kubu lawan dalam kontestasi Pemilu. Ia berharap, proses kompetisi berlangsung dengan mengedepankan pertarungan ide dan gagasan.
2. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah menyampaikan usulan untuk menduetkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Ali, usulan itu disampaikan guna mempersatukan masyarakat yang sebelumnya sempat terbelah pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.
“Pak Surya Paloh udah beberapa kali menyampaikan itu. Bahwa pilpres dua kali membuat perpecahan polarisasi begitu dalam dan nyata. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita tidak bisa tutup mata dengan akses daripada pemilu yang terjadi dua kali terakhir ini,” kata Ahmad Ali, Senin (27/6). “Nah tentunya kalo kemudian pemilunya akan terus seperti itu (polarisasi). Nah nanti lama kelamaan justru akan terjadi hal yang mengkhawatirkan persatuan bangsa,” imbuhnya.
Surya Paloh, kata Ahmad Ali, melihat bahwa ada kelompok yang perlu disatukan pemikirannya. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok pemilih kanan atau nasionalis yang jika tidak diorganisir dengan baik, berpotensi menimbulkan perpecahan. “Perpecahan akibat pemilu kemarin seperti kata Pak Surya tidak hanya terjadi di level elite, tetapi juga di tingkat keluarga. Kalau tidak diperbaiki, akan menjadi masalah besar,” ucapnya. Oleh karena itu, kata dia, Surya Paloh menilai perlu ada pemikiran besar untuk mempersatukan dua kelompok yang sempat terbelah guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui, partainya belum menawarkan tiga nama yang masuk bursa capres dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem ke partai lain. Kata dia, ketiga nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa akan ditawarkan ke partai-partai lain usai ketiganya memberikan respons. “Kita tentunya belum menawarkan karena kita akan menanyakan kepada ketiganya (Anies-Ganjar-Andika),” kata Ali, Senin (27/6).
Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu melanjutkan, Nasdem lebih memilih untuk menunggu respons ketiga calon tersebut terkait hasil Rakernas, sebelum menawarkan ke partai politik lain. Baca juga: Magnet Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P Pasalnya, Nasdem akan kebingungan jika salah satu di antara mereka justru menolak hasil Rakernas.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku partainya belum bisa memastikan apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan tiket maju dalam Pilpres 2024. Hal itu ditegaskannya meskipun Anies masuk dalam bursa calon presiden (capres) dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem beberapa waktu lalu. “Ya enggak tahu (dapat tiket Pilpres). Kan, kami perjuangkan dirinya untuk maju jadi capres,” kata Ali, Senin (27/6).
Mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR itu mengatakan, nama Anies memang menjadi salah satu dari 3 capres yang ditawarkan partainya. Namun, menurut Ali, ketiganya memiliki bobot potensi diusung yang sama. Seperti diketahui, dalam Rakernas Nasdem awal Juni 2022 lalu, selain nama Anies, ada Ganjar Pranowo dan Jenderal Andika Perkasa yang akan diusulkan sebagai capres 2024. “Nah, ketiganya akan kami tawarkan ke parpol lain. Nanti dilihat siapa yang bisa diterima parpol untuk diusung bersama,” ucapnya.
3. Partai Nasdem dan PDI Perjuangan akan pecah kongsi alias tak akan lagi bekerja sama pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan hubungan kedua partai politik (parpol) itu nampak tak lagi harmonis. “Jika melihat tendensi relasi antara Nasdem dan PDI-P akhir-akhir ini saya memprediksi mereka ‘pecah pengantin’. Jika di dua periode bisa bersama di koalisi Jokowi, tetapi di periode berikutnya saling berseberangan,” papar Ari, Senin (27/6).
Ia menyebut, kerenggangan itu dipicu pengusungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden (capres) Partai Nasdem. Air berpandangan, pengusungan Ganjar adalah upaya Partai Nasdem memperlemah PDI Perjuangan. “Bisa jadi pencantuman Ganjar hanya memperunyam kondisi internal PDI-P karena bisa diduga Nasdem pada akhirnya hanya memfinalkan nama Anies Baswedan sebagai capres resmi dari Nasdem,” jelas dia.
Partai Nasdem dinilai melupakan tata krama politik saat mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Rakernas di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan hal itu menjadi pemicu kerenggangan hubungan kedua partai politik (parpol) terdebut.
“Ada satu fatsun politik yang dilupakan Nasdem yaitu tidak memasuki kavling politik milik partai lain yakni mencapreskan Ganjar,” tutur Ari, Senin (27/6). “Ada etika politik yang dilupakan Nasdem, tata krama politik untuk meminta izin terhadap pemilik kader,” jelasnya. Ari berpandangan, PDIP tidak menyambut baik pengusungan Ganjar tersebut. Pasalnya, ada dugaan Partai Nasdem tidak benar-benar serius bakal memilih Ganjar sebagai kandidat capres utama.
Partai politik diharapkan dapat mencari figur calon presiden yang bisa menjawab persoalan masyarakat, tidak hanya mencari kandidat capres hanya untuk kepentingan politik praktis semata. Sehingga ada jaminan bagi masyarakat saat Pemilu 2024 usai, nasibnya akan lebih baik. Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Senin (27/6).
Agung menyebut, para elite parpol harus memiliki pandangan untuk membentuk koalisi pemersatu. Koalisi itu dibentuk untuk mencari figur-figur capres yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. “Publik menanti tawaran visi, misi, program dan inovasi kebijakan untuk merespon situasi kedaruratan yang saat ini sedang terjadi. Mulai soal pandemi, resesi hingga perang antara Ukraina-Rusia yang mulai memberikan ekses di Indonesia,” ujarnya.
Agung tak ingin, proses pencarian kandidat capres hanya menjadi rahasia elite parpol. Untuk mendapatkan kandidat capres terbaik, ia meminta masyarakat dilibatkan dalam upaya mencari figur calon pemimpin bangsa tersebut. Misalnya, parpol hingga KPU membentuk satu ruang terbuka untuk menyampaikan pada publik apa alasan mengusung kandidat tertentu sebagai bakal capres dan cawapres.
4. Presiden Jokowi mengajak negara-negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan, di Elmau, Jerman, Senin (27/6). “Terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium,” ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, kemarin.
Menurut Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut, sangat besar. Namun, Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. “Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar Dollar AS untuk transisi energi delapan tahun ke depan. Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru,” jelas kepala negara
Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6). Kedua pemimpin membahas upaya penguatan kerja sama di bidang pangan. “Mengenai kerja sama terkait perdagangan bahan pangan antara dua negara, saya akan minta Menteri Perdagangan Indonesia untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan India,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, kemarin.
Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Modi sepakat, perang di Ukraina harus segera dihentikan. “Saya senang Indonesia dan India memiliki posisi yang kurang lebih sama antara lain mendesak penyelesaian secara damai,” ujar Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat India terhadap Presidensi G20 Indonesia. Indonesia juga akan mendukung penuh Presidensi G20 India tahun depan.
Presiden Jokowi juga lakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di sela-sela KTT G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6). Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi membahas tentang penguatan kerja sama ekonomi dan Presidensi G20 Indonesia. “Sebagai ekonomi terbesar di Eropa dan Asia Tenggara, peluang kerja sama ekonomi Indonesia dan Jerman sangat besar. Di sektor energi baru dan terbarukan, dan di sektor industri teknologi tinggi,” Jokowi seperti dikutip dari rilis Sekretariat Presiden, kemarin.
Momen kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tertangkap kamera saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Schloss Elmau, Jerman, Senin (27/6) siang waktu setempat. Keduanya terpantau sempat mengobrol, bercanda hingga Biden memberikan rangkulan. Dalam siaran video YouTube Sekretariat Presiden, Senin malam, Jokowi tiba di lokasi KTT G7 dan disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz. Olaf tampak menyalami Jokowi. Keduanya pun berbincang singkat diselingi tawa kecil.
Kanselir Olaf kemudian mengajak Jokowi berfoto bersama sebelum memintanya masuk ke ruangan konferensi sesi working lunch. Selain Jokowi, para pemimpin dari negara mitra G7 yaitu Presiden Argentina Alberto Fernandez, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga disambut secara bergiliran oleh Kanselir Olaf. Kemudian para pemimpin negara G7 dan pemimpin negara mitra G7 keluar ruangan untuk melakukan sesi foto bersama.
5. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero). “Sejak Senin 27 juni 2022, hasil ekspose kami menetapkan 2 tersangka baru yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Kedua SS (Soetikno Soedarjo) selaku Direktur Mugi Rekso Abadi,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (27/6).
Burhanuddin mengatakan, kedua tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kendati demikian, Kejagung tidak melakukan penahanan. Pasalnya, kedua tersangka tengah menjalani hukuman pidana dalam kasus yang ditangani KPK. “Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK,” ujar dia.
Kejagung menyatakan, kasus yang diusut dalam dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berbeda dari kasus yang sebelumnya diselidiki KPK. Adapun Emirsyah Satar selaku mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung.
Sementara itu, Emirsyah dan Soetikno sebelumnya terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia yang ditangani KPK. “Apakah ini ne bis in idem atau tidak. Itu ada obyek yang berbeda, ada konstruksi perbuatan yang berbeda,” kata Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Kejagung, Jakarta, Senin (27/6).
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana membeberkan keterlibatan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar (ES) dan Dirut PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo (SS), dalam perkara korupsi pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia. Dia mengatakan, Emirsyah membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada tersangka Soetikno. “Dan hal ini bertentangan dengan Pedoman Pengadaan Armada (PPA) milik PT Garuda Indonesia,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (27/6).
Ketut menambahkan, Emirsyah juga bekerja sama dengan Dewan Direksi HS dan Capt AW untuk memerintahkan tim pemilihan untuk membuat analisis dengan menambahkan sub kriteria dengan menggunakan pendekatan Nett Present Value (NPV) agar pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 dimenangkan atau dipilih.
Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK siap bersinergi dengan Kejagung terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Emirsyah Satar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.
“Penyidikan oleh Kejaksaan RI dalam sangkaan yang berbeda pada perkara di PT Garuda Indonesia ini merupakan wujud penguatan bersama penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia,” ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/6). “Dalam proses penyidikan ini pun, KPK berkomitmen akan memberikan dukungannya sebagaimana semangat sinergi dalam pemberantasan korupsi antar-aparat penegak hukum,” ucapnya.
5. Kejagung tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam tahun 2016 sampai Tahun 2022. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Senin (27/6) kemarin. “Tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin (27/6).
Burhanuddin mengatakan, pada 2018, Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam. Terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560. Namun, menurutnya, proses itu dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Hal ini kemudian mengakibatkan garam industri melimpah.
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Hadi Tjahjanto sedang menyusun solusi atas permasalahan 300 sertifikat tanah warga Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat, hasil redistribusi pemerintah yang disita Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi menjamin, niat baik di awal yang melandasi Program Reforma Agraria tidak akan merugikan masyarakat.
“Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo,” kata eks Panglima TNI itu dalam keterangan tertulis, Senin (27/6). Di samping itu, Hadi juga akan mendalami permasalahan 300 sertifikat hasil redistribusi yang disita Satgas BLBI.
Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal 300 sertifikat redistribusi tanah warga Jasinga, Bogor, Jawa Barat, yang diduga disita Satgas BLBI. Mahfud menjelaskan, obyek tanah yang terletak di Jasinga berbeda dengan aset PT Bank Asia Pasific (Aspac) yang disita Satgas BLBI di Kawasan Bogor Raya Golf, Sukaraja, Bogor, pekan lalu.
Tanah seluas 89,1 hektare ini berdiri atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Real Estatindo. “Obyek yang diberitakan itu terkait dengan aset Bank Namura Internusa atas nama James S Januardy,” kata Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Senin (27/6).
8. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, TNI AD perlu merevisi doktrin Kartika Eka Paksi. Salah satu pertimbangan doktrin tersebut perlu diperbaiki adalah adanya pergeseran paradigma ancaman.
Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan sambutan dalam Seminar TNI AD V di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6). “TNI AD perlu melakukan revisi doktrin Kartika Eka Paksi yang didasari dengan pertimbangan adanya pergeseran paradigma global, regional maupun nasional,” kata Dudung dalam siaran pers Dispenad.
Kartika Eka Paksi merupakan doktrin pada strata strategis yang menjadi pedoman bagi doktrin pada strata operasional dan taktis di lingkungan TNI AD. Doktrin ini merujuk kepada doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma yang bertujuan mengoptimalkan peran tugas dan fungsi TNI AD sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Menurut Dudung, pergeseran paradigma global, regional, maupun nasional turut pula berdampak pada paradigma ancaman dan keamanan akibat dari kemajuan pengetahuan dan teknologi teraktual. Dudung menegaskan, doktrin Kartika Eka Paksi bersifat dinamis, fleksibel dan perlu terus dievaluasi penerapannya.
9. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar ketentuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng jangan sampai menyulitkan rakyat. Ia mengatakan, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung sembako umumnya kalangan yang sehari-harinya tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi. “Perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (27/6).
Politikus PDI-P itu memahami bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi dimaksudkan agar Pemerintah dapat mengecek distribusi minyak goreng secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan. Untuk itu, Puan meminta Pemerintah aturan tersebut secara masif, tidak hanya mengandalkan teknologi informasi saja. “Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami transisi sistem pembelian minyak goreng,” ujar Puan.
YLKI minta pemerintah memikirkan opsi lain terkait mekanisme pembelian minyak goreng curah oleh masyarakat. Sebab tak semua masyarakat memiliki gadget yang mumpuni untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi tiap kali melakukan pembelian. “Kebijakan ini tentunya tidak semerta-merta langsung diimplementasikan, pasalnya tidak semua konsumen mempunyai gadget yang mumpuni,” sebut Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo, Senin (27/6).
Kata Rio, hal lain yang mesti dipikirkan pemerintah adalah belum meratanya akses internet masyarakat Indonesia. Situasi itu dinilainya turut menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah. “Keandalan internet juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat pelosok yang kesulitan mendapat koneksi internet,” ungkapnya.
10. Menhan Prabowo Subianto menegaskan, kesiapan prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI adalah hal penting untuk dilaksanakan di tengah dinamika geopolitik dunia saat ini. Hal ini disampaikannya saat berbicara pada Seminar TNI AD VI Tahun 2022 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6). “Tugas tentara adalah siap untuk perang dan kita tidak bisa buang waktu. Kita mengejar,” tegas Prabowo dalam keterangan tertulis Biro Humas Setjen Kemenhan.
Prabowo mengimbau prajurit TNI AD agar senantiasa menyiapkan diri dengan turut pula mempelajari situasi terkini di dalam negeri dan dunia. Prabowo juga mengingatkan tugas seorang jenderal adalah mengkalkulasi dan bekerja keras tidak hanya di lapangan, tetapi juga bijak menyiapkan pengambilan keputusan di bidang-bidang lain.
Prabowo menekankan pentingnya pertahanan teritorial. Menurut Prabowo, kesiapan pertahanan teritorial menjadi tulang punggung pertahanan negara di tengah upaya mengejar teknologi tinggi. “Kita mengejar teknologi tinggi, tapi tulang punggung pertahanan kita, ya teritorial. Kita harus percaya pada pertahanan teritorial,” ujar Prabowo.
11. Badan Eksekusitif Mahasiswa (BEM) UI berencana menggelar unjuk rasa di Gedung DPR/MPR, hari ini,Selasa (28/6). BEM UI bakal bergabung dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Aliansi Mahasiswa Indonesia. Unjuk rasa ini adalah aksi lanjutan dari aksi simbolik pekan lalu di Patung Kuda, Jakarta Pusat, yakni menuntut transparansi draf revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga sekarang masih ditutup pemerintah dan DPR.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar RKUHP dibahas secara transparan, pasal-pasal problematiknya dihapus, dan melayangkan peringatan bahwa mereka siap turun ke jalan dengan massa yang lebih besar bila 2 tuntutan itu tak diindahkan. “Walau berbagai cara, termasuk audiensi dan aksi simbolik, telah dilakukan, pemerintah tidak sama sekali merespons ketiga tuntutan tersebut,” ungkap Ketua BEM UI, Bayu Satria dalam keterangan resmi, Senin (27/6).
12. MK buka suara soal gugatan terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Hingga saat ini, perkara yang didaftarkan sejak 2020 itu belum diputus oleh hakim konstitusi. “Sidang perkara ini cukup panjang karena dihadirkan banyak ahli dari pihak yang beperkara,” kata jubir MK, Fajar Laksono, Senin (27/6). “Saat ini posisinya sedang dalam pembahasan internal oleh hakim konstitusi,” imbuhnya. Perkara ini sebetulnya telah terdaftar ke MK pada November 2020. Sidang perdana beragendakan pemeriksaan pendahuluan dihelat pada 16 Desember 2020.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani akan mengkaji terkait aspirasi masyarakat tertentu untuk legalisasi penggunaan ganja sebagai pengobatan. Ia menyatakan pengkajian harus dilakukan secara hati-hati. “Kami tentu akan mengkajinya secara hati-hati dan mendengarkan pendapat para ahli kesehatan, baik dokter maupun farmakolog,” kata Arsul kepada wartawan, Senin (27/6).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui, Komisi III menerima aspirasi dari kalangan masyarakat tertentu untuk melegalisasi ganja demi pengobatan. Selain itu, masyarakat menyampaikan aspirasi agar ganja diterima sebagai bagian dari perawatan atas penyakit tertentu. “Dan tentu tidak bisa terburu-buru untuk menerima atau menolak begitu saja terkait kemungkinan legalisasi ganja untuk pengobatan,” ujar Arsul.
13. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperingatkan seluruh kader untuk tidak terlibat korupsi. Hal itu disampaikan Megawati melalui video yang ditampilkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat pembekalan antikorupsi bagi parpol dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Betapa malunya kalian itu (jika korupsi), seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian enggak kasian? Enggak kasian ya sama turunan?,” kata Megawati dalam video yang ditampilkan Hasto di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6). “Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak partai kita,” ujar Mega.
14. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah berbicara mengenai nasib pemain tim nasional Israel yang lolos ke Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2023 mendatang. Hal ini mengingat Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Faizasyah mengaku tidak bisa mengonfirmasi perihal bisa tidaknya para pemain timnas Israel untuk masuk ke Indonesia. Pasalnya, proses masuk ke Indonesia merupakan wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
“Untuk proses masuk ke Indonesia melalui proses keimigrasian (prosedur baku),” ujar Faizasyah, Senin (27/6). Faizasyah lalu memberi contoh ketika Indonesia menjadi tuan rumah suatu event internasional. “Kalau melihat preseden untuk event internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan Indonesia sebatas sebagai tuan rumah (contohnya pertemuan Inter-Parliamentery Union yang baru lalu), kesertaannya dimungkinkan,” paparnya.
15. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe Holywings karena dinilai terbukti melanggar ketentuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Benny Agus Chandra mengatakan seluruh outlet Holywings di Jakarta menyebar di 12 tempat.
“Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Benny dalam keterangan resmi, Senin (27/6).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik tindakan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan yang menangkap dan menetapkan enam pekerja Holywings sebagai tersangka. LBH Jakarta berpendapat proses hukum terhadap para pekerja Holywings bermasalah. “Proses hukum tersebut merupakan tindakan reaktif karena tekanan massa, prematur, dan menambah panjang daftar korban penerapan eksesif pasal karet. Mulai dari pasal ‘ujaran kebencian’, penodaan agama, dan kabar bohong,” kata Pengacara LBH Muhammad Fadhil Alfathan dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (27/6).
16. Pemprov DKI Jakarta membantah gaji Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Ibu Kota lebih besar dari menteri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan semua gaji pegawai negeri sipil (PNS), termasuk Satpol PP, sudah diatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Enggak bener dong. Gaji PNS itu di seluruh Indonesia itu sudah diatur oleh Kementerian Keuangan,” kata Riza saat ditemui awak media di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/6). Riza menegaskan besaran gaji anggota Satpol PP yang berstatus PNS disesuaikan dengan golongan, jenjang, dan jabatan mereka yang telah ditetapkan.
Seperti diketahui, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang TPP, Kepala satuan dengan kelas jabatan 15d sebesar Rp57,87 juta, Wakil kepala satuan dengan kelas jabatan 14d sebesar Rp50,67 juta, Sekretaris dengan golongan 12c sebesar Rp40,77 juta, dan Kepala bidang dengan golongan 12d sebesar Rp39,96 juta.
17. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut rata-rata pendanaan perguruan tinggi di Indonesia masih jauh dari negara-negara lain. Ia memaparkan rata-rata pengeluaran pendanaan perguruan tinggi di Indonesia hanya US$2.000 per tahun. Angka itu menunjukkan posisi Indonesia berada di bawah India dan Malaysia yang masing-masing mencapai US$3.000 dan US$7.000 per tahun.
“Bayangkan India dengan populasi yang jauh lebih besar dari kita dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga lebih besar dari kita satu setengahnya per lulusan. Dan negara lain tentunya lebih jauh di atas kita,” kata Nadiem dalam Merdeka Belajar episode 21, Senin (27/6). (HPS)
