HOT ISU PAGI INI, GANJAR JADI CAPRES PDIP SELAIN PUAN DAN RISMA

oleh

Ganjar Pranowo (net)

 

Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga yang akhirnya membeberkan tiga nama kader PDIP yang dinilai memiliki kriteria untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres 2024 mendatang. Ketiga nama tersebut adalah Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Jujur saja dalam kapasitas yang ada ini, ada tiga kader kami yang masuk dalam kriteria ini. Ada mbak Puan, ada mas Ganjar, dan ada bu Risma,” kata Eriko dalam Newscast Special Road to 2024, Selasa (28/6) malam.

Isu kedua, ICW mendesak Ketua KPK Firli Bahuri mengundurkan diri karena tidak bisa menangkap politisi PDIP Harun Masuki yang menjadi buron selama 900 hari. “Atas segala problematika pencarian Masiku maka selayaknya Pimpinan KPK, terutama Firli Bahuri segera berhenti dengan cara mengundurkan diri,” tutur peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai menggelar aksi teatrikal bertepatan 900 hari belum tertangkapnya Harun Masiku di depan gedung KPK, Selasa (28/6).

Isu ketiga, Wamenkumham Edward OS Hiariej menegaskan pemerintah tidak akan menghapus pasal terkait penghinaan presiden dari draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pria yang akrab disapa Eddy itu kekeh pasal tersebut bakal dipertahankan, walau dia yakin pembahasan RKUHP pasti tidak memuaskan semua pihak. Ia menyatakan,tidak akan menemui mahasiswa yang demo di depan Gedung DPR soal RKUHP, pasalnya mereka sudah sudah diundang Kemenkumham untuk membahas draf RKUHP, namun tidak mau datang.

Isu keempat, Menlu Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi meminta negara kelompok G7 untuk hadir dalam KTT G20 di Bali akhir tahun nanti. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri KTT G7 di Jerman. Negara yang masuk sebagai anggota G7 yakni Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang dan Inggris. Ketujuh negara tersebut juga merupakan bagian dari anggota G20. “Bapak Presiden meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 di KTT G20,” kata Retno Marsudi yang disiarkan YouTube Setpres, kemarin.

Isu kelima, sebanyak 18 WNI meninggal dunia di Depot Tahanan Imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia, sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Demikian laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB). Terkait penyebab kematian, KBMB menyebut salah satunya diduga karena penganiayaan. Laporan itu juga menyebut, penemuan beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi dan penyiksaan yang dialami para deportan WNI. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah memandang serius laporan KBMB dan Kemenlu akan menindaklanjuti laporan itu. Berikut isu selengkapnya.

 

 

1.Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga membeberkan tiga nama kader partai yang dinilai memiliki kriteria untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres 2024 mendatang, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Jujur saja dalam kapasitas yang ada ini, ada tiga kader kami yang masuk dalam kriteria ini. Ada mbak Puan, ada mas Ganjar, dan ada bu Risma,” kata Eriko dalam Newscast Special Road to 2024, Selasa (28/6) malam.

Eriko menegaskan partainya memilih untuk tidak terburu-buru menyampaikan nama kader Capres yang akan diusung pada Pilpres mendatang. Kata dia PDIP masih menilai terlalu dini umumkan nama-nama tersebut, sehingga memilih untuk mengikuti prosedur ketetapan yang ada.

Menurut Eriko, PDIP akan berupaya mengusung kadernya sendiri. Hal itu untuk menjawab kritik masyarakat yang menilai banyak partai politik di Indonesia yang tidak bisa menyiapkan kadernya sendiri untuk menjadi pemimpin di daerah maupun nasional. “Artinya dalam hal ini sedikit banyak dengan segala kerendahan hati bahwa PDIP bisa menyiapkan kader untuk menjadi calon pemimpin-pemimpin nasional,” ujarnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengatakan partainya belum memutuskan sosok capres 2024 yang akan diusung partainya. Megawati menyatakan Pilpres masih dua tahun lagi, sehingga dirinya masih menyimpan nama yang akan diusung sebagai capres nanti.

 

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, meskipun hubungannya dengan PDIP menjadi renggang, Partai Nasdem akan mendulang keuntungan elektoral karena memasukkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di bursa Pilpres 2024. Ini karena Ganjar tengah populer di masyarakat dan elektabilitasnya  terus meningkat. “Pencalonan Ganjar sebagai bakal capres melalui Rakernas Nasdem membawa implikasi di internal Nasdem memberi dampak bagi peningkatan elektoral partai,” katanya, Selasa (28/6).

 

2. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mendesak Ketua KPK Firli Bahuri mengundurkan diri karena tidak bisa menangkap politisi PDIP Harun Masuki yang menjadi buron selama 900 hari. “Atas segala problematika pencarian Masiku maka selayaknya Pimpinan KPK, terutama Firli Bahuri segera berhenti dengan cara mengundurkan diri,” tutur Kurnia usai menggelar aksi teatrikal bertepatan dengan 900 hari belum tertangkapnya Harun Masiku di depan gedung KPK, Jakarta. Selasa (28/6).

Kurnia meyakini KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tidak pernah mencari buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku. “Kami sangat yakin Harun Masiku sebenarnya tidak pernah dicari oleh KPK,” ujar Kurnia. Ia menuturkan, upaya pencarian Harun Masiku selama ini sebatas omongan tanpa ada tindakan serius. Menurut dia, pencarian Harun yang selama ini disampaikan Pimpinan, Plt Juru Bicara dan Deputi Penindakan KPK hanya bersifat retorik dan mencari-cari kebenaran saja.

Kurnia mengatakan, upaya KPK menangkap Harun tidak seperti ketika menangkap mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazaruddin yang Cuma memakan waktu 77 hari. “Ini sudah 900 hari kenapa Harun Masiku tidak bisa diringkus oleh KPK? Kami haqqul yaqin sampai akhir masa jabatan Firli Bahuri, Harun Masiku tidak akan pernah tertangkap oleh KPK,” ujarnya.

 

ICW membentangkan spanduk pencarian orang hilang di jalan layang Patung Tugu Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (28/6). Spanduk itu berisi foto serta identitas mantan calon legislatif (caleg) PDIP sekaligus buron kasus korupsi, Harun Masiku, yang ‘hilang’ selama lebih dari 900 hari.

“Kami membentangkan spanduk dengan ukuran besar untuk mengingatkan masyarakat ada buronan korupsi yang sudah 900 hari tapi tidak mampu diringkus oleh lembaga utama pemberantas korupsi yaitu KPK,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/6).

ICW meminta PDIP membuktikan ancaman pemecatan terhadap kadernya yang terlibat kasus korupsi. Hal itu disampaikan peneliti ICW Egi Primayogha menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan memecat kader PDIP yang terlibat korupsi. “Publik saat ini menunggu PDI-P membuktikan secara konkret. Berikan publik data berapa banyak anggota PDI-P yang sudah dipecat setelah tersangkut kasus korupsi,” ujarnya, Selasa (28/6).

Egi lalu mempertanyakan status keanggotaan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini jadi terpidana korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Juliari telah divonis bersalah dan dipidana 12 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. “Paling terdekat bisa umumkan status keanggotaan Juliari Batubara di PDI-P setelah mendapat vonis,” pintanya.

 

3. Wamenkumham Edward OS Hiariej menegaskan pemerintah tidak akan menghapus pasal terkait penghinaan presiden dari draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pria yang akrab disapa Eddy itu kekeh pasal tersebut bakal dipertahankan, walau dia yakin pembahasan RKUHP pasti tidak memuaskan semua pihak.

“Tidak akan kita hapus. Tidak akan. Intinya kita begini ya, pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Jadi kalau enggak setuju (dengan pembahasan RKUHP), kan pintu MK terbuka lebar,” ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Eddy menepis pemerintah antikritik dengan mempertahankan pasal penghinaan presiden. Menurutnya, orang-orang yang menilai pemerintah antikritik, tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan.

 

Wamenkumham Eddy OS Hiariej menegaskan pihaknya tidak akan menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR, Senayan. Eddy menjelaskan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di seluruh Indonesia sudah diundang oleh Kemenkumham untuk membahas draf RKUHP, namun tidak datang.

“Enggak, enggak. Kan kita undang mereka enggak datang. Ngapain nemuin? Kan Kemenkumham mengundang koalisi masyarakat sipil, pimred, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka enggak mau datang,” ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). Eddy menjelaskan, tidak satupun BEM hadir dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (23/6) lalu. Padahal, perwakilan dari aliansi masyarakat sipil hingga pemimpin redaksi (pimred) memenuhi undangan Kemenkumham. “Tapi teman-teman BEM enggak mau datang,” ucapnya.

 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyoroti pembahasan draf RKUHP tidak transparan lantaran publik belum mendapatkan draf RKUHP terbaru. AJI mencatat setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers dalam draf RKUHP 2019. “Pasal-pasal itu membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena terlihat dengan mudah untuk dipidanakan,” kata Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim, kemarin.

Pasal-pasal tersebut antara lain; Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden: Pasal 218 dan Pasal 220; Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Penghinaan terhadap Pemerintah: Pasal 240 dan Pasal 241; Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara: Pasal 353 dan Pasal 354.

 

4. Menlu Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi meminta negara kelompok G7 untuk hadir dalam KTT G20 di Bali akhir tahun nanti. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri KTT G7 di Jerman. Negara yang masuk sebagai anggota G7 yakni Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang dan Inggris. Ketujuh negara tersebut juga merupakan bagian dari anggota G20.

“Bapak Presiden meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 di KTT G20,” kata Retno seperti dilihat dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (29/6).
Dalam forum tersebut, Retno menuturkan Jokowi memfokuskan pada isu pangan. Jokowi kata Retno mewanti-wanti terjadinya ancaman kelaparan di negara berkembang akibat kemiskinan ekstrem.

Presiden Jokowi membahas dampak perang Ukraina saat melakukan sembilan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 di Jerman, Senin (27/6). Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam keterangan pers dari Muenchen, Jerman, Senin malam yang disiarkan YouTube Setpres, Selasa (28/6). “Selain menghadiri dua sesi dalam KTT G7 and Partner Countries, Bapak Presiden juga melakukan sekitar sembilan pertemuan bilateral. Yaitu dengan PM India, Presiden Perancis, PM Kanada, kanselir Jerman, PM Inggris, PM Jepang, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa dan manajemen karakter IMF,” ujar Retno.

“Selain membahas isu penguatan kerja sama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia juga dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,” lanjutnya. Retno mengungkapkan, dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menekankan, waktu yang dimiliki dunia tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk. Jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling akan merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk di negara berkembang.

 

Usai menghadiri G-7, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta delegasi bertolak dari Munich, Jerman, ke Polandia pada Selasa (28/6). Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi dan rombongan terbatas melanjutkan perjalanan menuju Kyiv ibu kota Ukraina menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan Pemerintah Ukraina, Jokowi naik dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, Selasa (28/6), sekitar pukul 21.15 waktu setempat. Jokowi dan Iriana kompak mengenakan jaket biru dengan setelan celana hitam. Jokowi dan rombongan diperkirakan tiba di Kyiev, ibu kota Ukraina keesokan harinya, Rabu (29/6) waktu setempat. Sejumlah petugas tampak mengawal keberangkatan Jokowi dan Iriana ke Ukraina.

 

5. Sebanyak 18 WNI meninggal dunia di Depot Tahanan Imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia, sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Hal ini dilaporkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB). Adapun penyebab kematian, KBMB mengungkap, salah satunya diduga karena penganiayaan. Laporan itu juga menyebut, KBMB menemukan ada beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi dan penyiksaan yang dialami deportan WNI di tahanan Imigrasi Tawau.

Konsulat RI di Tawau mengatakan akan memeriksa kembali penyebab kasus kematian seorang WNI, yang sebelumnya dilaporkan karena serangan jantung. Sementara, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebut, kematian yang terjadi di depot tahanan imigrasi kebanyakan disebabkan Covid-19 dan penyakit serius lainnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani akan bertolak ke Malaysia untuk melihat kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia setelah sebelumnya ada laporan mengenai 18 WNI meninggal di rumah detensi setempat. “Langkah progresif kepala badan kami Pak Benny Rhamdani akan ke sana (Malaysia) dalam waktu dekat,” kata Direktur Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Yana Anusasana Dharma Erlangga ketika ditemui media usai acara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta, Selasa (28/6).

 

Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah menyatakan, Kemenlu memandang serius laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang menyebut sejumlah warga negara Indonesia (WNI) meninggal di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. Faizasyah mengatakan, Kemenlu melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Konsulat RI di Tawau akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan otoritas terkait setempat. “Kementerian Luar Negeri memandang serius laporan tersebut dan akan berkoordinasi serta menindaklanjuti dengan otoritas terkait di Sabah melalui KJRI Kota Kinabalu dan Konsulat RI di Tawau,” kata Faizasyah, Selasa (28/6).

Faizasyah menuturkan, Kemenlu telah meminta data detail kepada KBMB mengenai WNI yang dinyatakan meninggal di tahanan Imigrasi serta para deportan yang disebut mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Data tersebut dibutuhkan untuk melakukan penelusuran, verifikasi, serta meminta klarifikasi dari otoritas di Malaysia.

 

6. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait manfaat ganja untuk kepentingan medis. Menurutnya, hal tersebut juga turut dibahas dalam revisi Undang-undang Narkotika. “Kenapa di Belanda, kenapa di Thailand itu dibebaskan, ini lagi kita kaji. Apakah dengan potensi secara ekonomi dan kesehatan itu? Nah, catatan-catatan inilah yang akan kami bicarakan pada saat pembahasan Undang-undang Narkotika,” kata Desmond di gedung DPR, Selasa (28/6).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, Komisi III bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (30/6) untuk mendengarkan aspirasi menyangkut legalisasi ganja. Namun, sebelum itu, Komisi III disebut akan meminta masukan dari para pakar kesehatan guna menentukan nilai manfaat ganja untuk kepentingan medis.

 

Wapres merangkap Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin meminta MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Ma’ruf mengatakan, fatwa yang disusun MUI tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi DPR yang akan mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis.

“Saya minta nanti MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti berlebihan dan juga menimbulkan kemudaratan,” kata Ma’ruf di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (28/6). Ma’ruf menuturkan, MUI sudah mengeluarkan aturan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan suatu hal yang dilarang bagi umat Islam. Tetapi, ia mengakui MUI perlu mengeluarkan fatwa baru seiring munculnya wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis.

7. Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menyatakan, pernikahan beda agama bertentangan dengan fatwa yang dibuat oleh MUI. Ma’ruf mengatakan, MUI akan menyiapkan langkah hukum merespons putusan Pengadilan Negara Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama.

“Dari sisi fatwa MUI, tidak sejalan ya. Nanti ada langkah hukum di Komisi Hukum MUI, akan dibahas di MUI seperti apa nanti karena memang fatwanya tidak boleh,” kata Ma’ruf di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (28/6).

Ma’ruf mengatakan, fatwa MUI yang melarang pernikahan beda agama sudah ada sejak ia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. “Fatwanya sudah ada dari dulu waktu saya jadi ketua Komisi Fatwa ya sudah ada fatwa itu,” ujar Wapres.

 

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan pasangan berinisial RA dan EDS. Sebelumnya, pencatatan pernikahan keduanya ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Humas PN Surabaya Suparno mengatakan, pasangan ini menikah pada Maret 2022 sesuai agama masing-masing. Namun, pencatatan pernikahannya kedua ditolak Disdukcapil Surabaya.

Kemudian, mereka mengajukan permohonan ke PN Surabaya hingga akhirnya dikabulkan. “Permohonan masuk ke PN Surabaya pada 8 April 2022 dan ditetapkan pada 26 April 2022 lalu,” kata Suparno. Dengan adanya penetapan dari pengadilan dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Suparno meminta Disdukcapil untuk mencatat pernikahan tersebut agar dapat diterbitkan akta perkawinan. “Karena saat ini sudah ada penetapan dari pengadilan, Dinas Dukcapil wajib mencatatkan perkawinan pasangan tersebut pada akta pernikahan,” ujarnya.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya digugat karena mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dua warga Surabaya, yakni RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen. Pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya yang dikutip Senin (27/6), PN Surabaya digugat atas tuduhan perbuatan melawan hukum.

Gugatan itu didaftarkan 23 Juni 2022, dengan nomor perkara 658/Pdt.G/2022/PN Sby oleh empat orang yakni M Ali Muchtar, Tabah Ali Susanto, Ahmah Khoirul Gufron, dan Shodiku. Tergugat tunggal dalam gugatan tersebut adalah PN Surabaya. Sementara itu, pihak yang ikut sebagai  tergugat adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan  catatan Sipil Kota Surabaya, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, serta Pondok Pesantren Al Anwar Sarang dan Pondok Pesantren Alquran.

Petitum yang dimohonkan penggugat adalah meminta PN Surabaya dan pihak turut tergugat lainnya untuk membatalkan putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait pernikahan beda agama tersebut.

 

8. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan masyarakat ojo kesusu melepas masker. Ia minta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, salah satiunya memakai masker. “Kalau masyarakat masih cuek protokol kesehatan dan cuek vaksin booster (dosis penguat), maka kemungkinan kasus akan terus melonjak. Ojo kesusu (jangan tergesa-gesa) lepas masker,” kata Moeldoko, Selasa (28/6). Menurut Moeldoko, persentase kasus positif (positivity rate) di DKI yang mencapai 13,7 persen pada 27 Juni kemarin menunjukkan bahwa pandemi belum usai.

9. Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin mengakui adanyai disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan hukuman pidana akibat pasal yang multitafsir di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya tentang tindak pidana peredaran gelap dan penyalahguna narkoba.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara diseminasi penelitian bertajuk Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. “Tidak jarang, penerapan kedua pasal ini berbeda-beda, sering tertukar satu dengan yang lain. Kesimpangsiuran tafsir pada kedua pasal ini menggambarkan fenomena inkonsistensi penerapan hukum yang mencederai kepastian hukum,” kata Syarifuddin, Selasa (28/6).

 

10. Sunny Tanuwidjaja dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kemunduran Sunny diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Ia mengatakan Sunny keluar dari PSI sejak tahun lalu.
“Bro Sunny Tanuwidjaja telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu karena berbeda jalan politik,” kata Isyana saat dikonfirmasi, Selasa malam (28/6).

Salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sunny Tanuwidjaja mundur dari PSI karena mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Sunny meninggalkan jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Kabar hengkangnya Sunny dari PSI disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Kata dia, mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu sudah mundur dari PSI sejak tahun lalu.

“Sunny sejak setahun lalu sudah mundur sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. “Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri,” ujar Grace,   Selasa (28/6). Posisi yang ditinggalkan Sunny itu kini diisi oleh Raja Juli Antoni.

 

11. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah Australia berkomitmen untuk membantu Indonesia menangani wabah penyakit kuku dan mulut (PMK). Hal itu disampaikan Muzani usai menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6). “Hubungan sejarah Indonesia dan Australia sangat erat. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Australia sudah berkomitmen untuk bisa membantu Indonesia dalam penanganan wabah PMK,” kata Muzani sembari menyebutkan, kemungkinan bulan depan Menteri Pertanian Australia akan datang ke Indonesis untuk membicarakan persoalan teknis.

 

12. Menkominfo Johnny Gerard Plate menyampaikan prestasi membanggakan Indonesia di bidang digital. “Indonesia berhasil menempati peringkat tiga sebagai negara dengan platform edukasi digital terbesar di dunia dalam Global Skills Report 2022 berdasarkan survei Coursera,” jelas Johnny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/6). Sekjen Partai Nasdem ini melanjutkan, Indonesia menempati peringkat ketiga dari 102 negara pengguna Coursera. Adapun peringkat pertama diduduki Swiss dan Denmark menyusul di bawahnya.

 

13. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto terpilih untuk menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan itu diambil dalam rapat harian PAN setelah Presiden Jokowi melantik Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan. Yandri akan dilantik pada Kamis (30/6). Yandri yang Ketua Komisi VIII DPR itu memiliki kekayaan sebesar Rp 15,4 miliar atau Rp 15.461.875.154 pada laporan periodik 2018. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id