Presiden Jokowi & Presiden Volodymyr Zelensky (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina. Jokowi bicara empat mata alias tete-a-tete dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Ukraina. Jokowi juga menyampaikan undangan KTT G20 kepada Zelensky. Jokowi mengunjungi Irpin, salah satu kota di Ukraina yang hancur lebur akibat perang. Jokowi berharap jangan ada lagi kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Jokowi dan Ibu Negara menyerahkan bantuan obat-obatan untuk warga Ukraina yang kondisinya saat memprihatinkan.
Isu kedua, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengaku merinding melihat kondisi di beberapa wilayah Kyiv yang hancur akibat perang. Dia berharap perang antara Ukraina dan Rusia segera berakhir. “Semoga peperangan ini segera berakhir karena sangat merinding saya melihatnya,” ujar Iriana. Ia menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kota Kyiv.
Isu ketiga, Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengungkapkan, ada 59 anak WNI usia 5 tahun yang tinggal di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. KBMB juga melaporkan, sebagian besar buruh migran asal Indonesia yang berada di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia terpaksa tidur di kamar mandi selama ditahan di negara itu. Wakil KetuaDPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu guna memantau pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri.
Isu keempat, Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, hingga saat ini penggunaan ganja untuk pengobatan dilarang di Indonesia. Ia mengatakan, jika berkaca dari Amerika Serikat, penggunaan ganja untuk medis dibatasi dan diatur secara ketat. Menurut dia, ganja medis bisa menjadi pilihan, tapi bukan yang terbaik.
Isu kelima, Kemenag tidak bisa menambah jatah keberangkatan haji 2022 meski mendapat tambahan kuota 10.000 dari pemerintah Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief beralasan, pihaknya sudah tak memiliki cukup waktu untuk memproses penambahan keberangkatan haji tersebut. Terlebih, batas pengurusan visa jemaah haji reguler adalah 29 Juni 2022. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi tiba di Istana Maryinsky, Kyiv untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky pada Rabu (29/6). Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, kedatangan Jokowi disambut Presiden Zelensky di pintu masuk istana sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Kedua pemimpin negara tersebut masuk ke Istana untuk melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan tete-a-tete atau empat mata. Turut mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengungkapkan, dirinya membawa misi untuk menghentikan peperangan dalam rencana pertemuannya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. “Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka peluang dialog dalam rangka perdamaian,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (26/6).
Presiden Joko Widodo menyampaikan undangan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berpartisipasi alias hadir dalam KTT G20 di Bali pada November mendatang. Hal itu disampaikannya saat menemui Presiden Zelensky di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina. Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Ukraina.
“Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama yang lebih baik,” kata Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu (29/6). Dalam pertemuan itu, Zelensky menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi ke Ukraina.
Presiden Jokowi telah usai lakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina, pada Rabu (29/6). Dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia pada Ukraina. “Saya sampaikan ke Presiden Zelenskyy bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina,” ujar Presiden Jokowi.
Kepala negara menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian dalam konflik ini dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur.
Mengawali agendanya di Ukraina, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau kompleks Apartemen Lipky di Kota Irpin, Ukraina, Rabu (29/6). Presiden dan Iriana didampingi Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saat melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. “Saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali banyak rumah-rumah yang rusak kemudian juga infrastruktur yang rusak,” ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. “Kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang,” lanjutnya.
Presiden Jokowi membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina dalam kunjungannya ke Ibu Kota Kyiv. Berdasarkan foto yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (29/6), tampak bantuan kemanusiaan itu dikemas dalam kotak putih bertuliskan “Indonesia Humanitarian Aid to the people of Ukraine”. Belum diketahui apa isi dari bantuan kemanusiaan yang diberikan Presiden Jokowi tersebut. Bantuan itu akan diserahkan Jokwi kepada Presiden Zelensky saat pertemuan keduanya nanti.
2. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. “Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina,” ujar Zelensky saat menyampaikan pernyataan pers bersama di Istana Maryinsky, Kyiv, Ukraina pada Rabu (29/6). “Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca-perang,” tambah Zelensky.
Usai melakukan lawatannya di Ukraina, Rabu (29/6), Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan kembali menuju Polandia dengan menggunakan Kereta Luar Biasa (KLB) dari Stasiun Central Kyiv tepat pukul 19.00 waktu setempat.
Presiden dan rombongan menuju Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia dan dijadwalkan tiba esok hari waktu setempat. Dari Stasiun Przemysl Glowny, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Internasional Rzeszow-Jasionka, Polandia untuk melanjutkan lawatannya ke Moskwa, Rusia.
3. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengungkapkan kesannya selama mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi Kyiv, Ukraina. Iriana mengaku merinding melihat kondisi di beberapa wilayah Kyiv yang hancur akibat perang. Dia berharap perang antara Ukraina dan Rusia segera berakhir. “Semoga peperangan ini segera berakhir karena sangat merinding saya melihatnya,” ujar Iriana sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (29/6).
Pada kesempatan itu, Iriana dan Jokowi secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kota Kyiv. Hal tersebut dilakukannya usai meninjau kompleks Apartemen Lipky yang terdampak perang di Kota Irpin.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan sebuah perjalanan penting dan bersejarah bagi pemerintah Indonesia. “Kunjungan ini adalah perjalanan penting dan bersejarah buat pemerintah Indonesia. Kita berdoa semoga perjalanan presiden selamat dan suskes menjalankan misi perdamaian,” kata Ma’ruf dalam keterangan video, Rabu (29/6).
Ma’ruf menuturkan, lawatan Jokowi ini menandakan prinsip Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah. “Sekali lagi, semoga lawatan Presiden membawa hasil untuk terciptanya perdamaian antara kedua negara, Ukraina dan Rusia,” ujar Ma’ruf Amin.
4. Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) kembali mengungkapkan, ada 59 anak Warga Negara Indonesia (WNI) usia 5 tahun yang tinggal di Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia. Anggota KBMB Abu Mufakhir mengatakan anak-anak tersebut merupakan mereka yang dilahirkan oleh WNI wanita di dalam tahanan.
“Ada 59 anak berusia 5 tahun di dalam pusat tahanan sementara. (Karena) sebagian (WNI) melahirkan di dalam,” kata Abu dalam acara CNN Indonesia Newsroom, Rabu (29/6). Meski begitu, Abu tidak menjelaskan kondisi para anak yang kini berada di pusat tahanan. Ia juga tak mengetahui adakah anak yang turut meninggal di dalam daftar 149 WNI yang tewas di Sabah.
Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) melaporkan sebagian besar buruh migran asal Indonesia yang berada di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia terpaksa tidur di kamar mandi selama ditahan di negara itu. Anggota KBMB Abu Mufakhir mengatakan, hal itu dilakukan lantaran ruang atau blok yang mereka tempati dimasuki tahanan baru sehingga membuat ruang menjadi sesak.
“Ketika penuh, mereka tuh bahkan sebagian tidur di kamar mandi dan hanya bisa tidur dua jam sehari,” kata Abu, Rabu (29/6). Abu mengungkapkan para WNI yang ditahan tinggal dalam satu ruangan berukuran 8×12 meter. Di ruangan itu, mereka tinggal berdesakan bersama ratusan tahanan lainnya. Satu ruangan diisi oleh 150 hingga 250 orang. “Mereka ditahan di dalam sebuah blok yang luasnya kira-kira 8×12 meter dan di dalamnya itu bisa 150-250 orang,” ujar Abu.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono membantah laporan yang menyebutkan 149 buruh migran asal RI tewas di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia, sebagaimana laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB).
“Itu yang di Sabah, kalau data yang kita punya dan hasil verifikasi dengan imigrasi dari empat depot selama 2020 sampai 2022 yang meninggal itu 27,” ujar Hermono, Selasa (28/6) lalu.
Menurut Hermono, jumlah 149 itu merupakan angka keseluruhan buruh migran yang tak hanya dari Indonesia. “Di tahanan itu kan bukan cuma orang Indonesia, lebih banyak orang Filipina. Jadi kan harus ada verifikasi data,” ucap dia.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan pemerintah membentuk satuan tugas terpadu untuk memantau pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri. Saran ini merespons laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) yang menyebutkan 149 buruh migran meninggal di tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022.
“Saya pikir perlu dibentuk satu satgas yang berkordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6). Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, persoalan para pekerja migran Indonesia yang ditahan di luar negeri bukanlah masalah mudah.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia semestinya sudah mengetahui kasus kematian pekerja migran Indonesia yang dilaporkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) sejak lama. Sukamta menilai, ada yang aneh karena jumlah kematian warga negara Indonesia (WNI) yang dicatat oleh Konsulat Jenderal RI tak sebanding dengan yang dilaporkan oleh KBMB. “Saya kira ini ada yang aneh, temuan KBMB disebut berdasar data dari Kedubes Malaysia di Jakarta ada ratusan tahanan WNI yang meninggal di tahanan selama tahun 2021-2022,” kata Sukamta, Rabu (29/6). “Sementara menurut KJRI hanya ada 27 tahanan WNI yang meninggal dalam kurun waktu yang sama. Perbedaan datanya sangat mencolok,” imbuh Sukamta.
Migrant Care mendesak pemerintah menindaklanjuti secara serius laporan soal ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di tahanan Imigrasi Sabah, Malaysia yang meninggal dunia. Temuan kasus tersebut pertama kali diungkapkan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) beberapa waktu lalu.
“Saya menilai, hasil temuan dari KBMB harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Indonesia soal dugaan bahwa ada yang meninggal karena penyiksaan di depo Imigrasi Malaysia,” kata Ketua Pusat Studi Imigrasi Migrant Care Anis Hidayah, Rabu (29/6). Sejalan dengan temuan KBMB, Migrant Care pernah melakukan riset dan menerima laporan dari para deportan. Riset dan laporan tersebut menyebutkan, selama ini banyak kasus penyiksaan yang terjadi di dalam depo Imigrasi Malaysia.
5. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat dua pegawai negeri sipil (PNS) di Polri menjadi golongan 4 atau setara Brigadir Jenderal (Brigjen). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kenaikan golongan ini merupakan kali pertama dalam sejarah Polri. “Ini pertama kali dalam sejarah Polri, pada hari ini Bapak Kapolri juga korps rapor kenaikan pangkat PNS Polri, yaitu golongan 4 atau setingkat bintang satu,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/6).
Dedi menjelaskan, dua PNS itu adalah dokter spesialis THT Jozyta Rachman dan dokter spesialis kesehatan jiwa Witri Narhadiningsih. “Untuk namanya nih dokter perempuan semua ya, yaitu dokter Jozyta Rachman spesialis THT, kemudian dokter Witri Narhadiningsih, spesialis kesehatan jiwa,” ujar dia.
6. Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR untuk membuat 3 provinsi baru di Papua. Yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sebagai kabupaten pemekaran di Papua. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan disahkan menjadi undang-undang (UU) hari ini, Kamis (30/6). “Ya, insya Allah. Kemarin kan kita sudah ambil pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II. Besok keputusan itu diagendakan dalam rapat paripurna,” ujar Doli saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6).
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, hingga saat ini penggunaan ganja untuk pengobatan dilarang di Indonesia. Ia mengatakan, jika berkaca dari Amerika Serikat, penggunaan ganja untuk medis dibatasi dan diatur secara ketat. “Jadi sebetulnya sudah ada obat untuk masing-masing penyakit, seperti epilepsi dan lainnya itu. Namun, ganja medis bisa menjadi pilihan, tapi bukan yang terbaik,” kata Zubairi, Rabu (29/6).
Zubairi mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) baru mengeluarkan izin penggunaan ganja untuk pasien epilepsi dengan kejang. Namun, kata dia, kasus tersebut jarang terjadi.
Polri mengatakan pihaknya belum melakukan persiapan apapun terkait adanya wacana legalisasi ganja untuk keperluan medis. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan Polri sebagai aparat penegak hukum tentunya wajib menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
“Belum ada persiapan apapun terkait wacana ganja dilegalkan untuk kepentingan medis,” kata Krisno kepada wartawan, Rabu (29/6/). Menurutnya, Polri sebagai penyidik tindak pidana narkotika berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di situ disebutkan bahwa ganja sebagai salah satu bentuk narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis harus disikapi dengan hati-hati, harus berdasarkan kajian yang komprehensif, bukan sekadar latah mengikuti tren yang berlaku di negara lain.
“Kita harus berhati-hati menyikapi wacana ini, bukan latah. Artinya sebelum ganja medis dilegalkan, terlebih dahulu dilakukan kajian komperhensif yang melibatkan segala unsur terkait, khususnya para medis, psikolog,” katanya, Rabu (29/6). Rahmad mengatakan, perlu ada pertimbangan dari dunia medis, terkait ada tidaknya obat yang dapat menggantikan ganja untuk mengobati penyakit tertentu.
Kemenkumham tengah melakukan kajian terkait legalitas ganja untuk keperluan medis. Kemenkumham menggandeng Kemenkes untuk mempelajari lebih jauh kepentingan ganja untuk pengobatan. “Kajian sudah dilakukan. Sampai sejauh mana dan siapa saja yang terlibat, Kemenkes mungkin yang lebih paham,” ujar Kabag Humas Kemenkumham, Tubagus Erif Faturahman, Rabu (29/6).
Adapun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam golongan I yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi dan tidak bermanfaat untuk terapi kesehatan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan memberikan akses penelitian ganja untuk kebutuhan medis. Hal tersebut merupakan penelitian tahap pertama untuk melihat manfaat yang diberikan ganja. “Itu ganja kita lihat manfaatnya seperti apa lewat riset, datanya, faktanya nanti seperti apa, nanti dari situ kita ada basisnya,” kata Budi di Gedung Kemenkes, Rabu (29/6).
Budi mengatakan, setelah dilakukan riset dan diketahui bahwa ganja dapat diberikan untuk layanan medis tertentu, Kemenkes akan mendampingi proses produksi. “Habis itu (riset) dilakukan proses produksinya tapi itu tahap kedua. Ini baru tahap pertama dulu,” ujarnya.
8. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman berharap AKBP Raden Brotoseno diberhentikan sebagai polisi dalam sidang etik peninjauan kembali. Hal itu disampaikannya menanggapi pembentukan Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) oleh Polri.
“Saya berharap Brotoseno diberhentikan dalam sidang PK. Polisi yang telah dijatuhi pidana hukum tetap apalagi terkait pidana korupsi tidak layak bekerja lagi sebagai anggota Polri,” paparnya, Rabu (29/6).
Zaenur mengapresiasi langkap Polri membentuk Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK). “Ini satu keputusan tepat, karena putusan kode etik Brotoseno itu ternyata melukai rasa keadilan masyarakat. Karena eks terpidana korupsi masih dipertahankan sebagai anggota Polri,” tuturnya.
Polri telah resmi membentuk Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) AKBP Raden Brotoseno. Sidang KKEP PK terhadap Brotoseno akan dipimpin langsung oleh Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. “Bapak Kapolri menunjuk sebagai pimpinan sidang KKEP PK terhadap saudara AKBP BS adalah Bapak Wakapolri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/6).
9. KPU ingin Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi tahun ini. Hal ini sehubungan dengan sejumlah wilayah baru yang berdampak pada teknis kepemiluan. Misalnya, keberadaan IKN di Kalimantan Timur, status Jakarta sebagai eks ibu kota, serta akan munculnya 3 provinsi baru di Papua. “Idealnya UU Pemilu selesai direvisi akhir tahun,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/6).
Hasyim menjelaskan, pihaknya didesak tenggat waktu dari jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. “Februari (2023) sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan (dapil). Sehingga, dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengaku belum bisa memutuskan perlu tidaknya revisi Undang-Undang Pemilu terkait keberadaan Ibu Kota Negara (IKN). Saan mengatakan Komisi II perlu melihat perkembangan pembangunan IKN terlebih dulu, sehingga belum tahu apakah akan ada Pemilu 2024 di ibu kota baru tersebut.
“Kan sekarang terkait infrastruktur kan masih baru mau dibangun. Apakah misalnya ikut di 2024 atau nanti misalnya ikut di 2029,” kata Saan, Rabu (29/6). Politisi Partai Nasdem itu mengatakan hal tersebut merespon pernyataan Ketua KPU soal perlunya revisi UU Pemilu untuk mengakomodasi Pemilu di IKN.
Anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 diprediksi bakal berubah lagi karena adanya pemekaran Papua dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Saat ini, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 telah disepakati dengan nominal hampir Rp 77 triliun, hasil dari berkali-kali rapat serta rasionalisasi anggaran antara KPU, pemerintah, dan DPR. “Sangat mungkin anggaran Pemilu 2024 berubah, karena perencanaannya kan berasal dari situasi yang belum ada perubahan,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Rabu (29/6).
10. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu (10/7). Keputusan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan didahului serangkaian sidang isbat. Dalam sidang isbat ini pemerintah menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada Jumat (1/7).
“Berarti Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada 10 zulhijah, berkenaan dengan tanggal 10 Zulhijah bertepatan juga pada tanggal 10 Juli 2022,” kata Ketua MUI Abdullah Jaidi dalam konferensi pers secara virtual. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhif Sa’adi menjelaskan ada dua metode dalam menentukan waktu awal Zulhijah 1443 Hijriah.
Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengatakan perbedaan waktu Lebaran Idul Adha versi pemerintah dan Muhammadiyah merupakan hal biasa. Dalam penetapannya, pemerintah memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022. Sedangkan, Muhammadiyah menetapkan 9 Juli 2022.
“Tentunya hal seperti ini sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita adanya perbedaan,” kata Jaidi terkait pengumuman hasil sidang isbat awal Zulhijah 1443 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (29/6).
Jaidi menyadari bahwa di tengah masyarakat ada kenyataan mengenai perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha. Meski demikian, Jaidi berharap soal perbedaan waktu tersebut tidak membuat masyarakat terpecah-belah.
11. Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan, Kemendagri belum akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penggantian nama jalan di Jakarta yang menuai protes dari masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah warga DKI Jakarta menolak penggantian nama jalan karena membuat mereka repot mengurus data kependudukan. “Kalau itu belum ada,” ujar Wetipo saat ditemui di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6).
Namun, Wetipo menjelaskan, Kemendagri akan membahas polemik ini secara internal. Ia menyebut Mendagri Tito Karnavian sendiri belum menentukan sikap apakah akan memanggil Anies atau tidak. “Cuma nanti coba kita secara internal kami minta arahan ke Pak Menteri Dalam Negeri untuk kira-kira Kemendagri sikapnya seperti apa,” tuturnya.
12. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir mengenai perubahan dokumen warga sebagai imbas perubahan nama jalan di sejumlah titik di Jakarta Pusat. Ia mengatakan, layanan publik di DKI Jakarta saat ini sudah berbasis digital, sehingga secara otomatis layanan publik akan terintegrasi satu dengan yang lainnya.
“Saat ini Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi single identity number yang akan dimanfaatkan untuk layanan publik lainnya, otomatis layanan publik satu dengan lainnya terintegrasi, misalnya layanan publik NPWP serta wajib pajak, ketika NIK ini diintegrasikan, maka secara sistem akan terkoneksi dengan data kependudukannya,” ujar Dhany di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).
13, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini, kasus Covid-19 di DKI Jakarta didominasi oleh penularan varian Omicron. Budi memprediksi, dalam waktu dekat kasus Covid-19 di DKI Jakarta akan mencapai puncak. “Jakarta sekarang 85 persen genome sequencing kita Omicron. Jadi Jakarta banyak yang kena itu Omicron semua. Kalau menurut saya Jakarta itu sebentar lagi sampai puncak,” kata Budi di Gedung Kemenkes, Rabu (29/6).
Ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia Hermawan Saputra menyambut baik rencana uji klinis fase ketiga vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Menurut Hermawan, uji klinis itu menjadi langkah besar menuju kemandirian penelitian dan produksi vaksin, serta ketahanan kesehatan di Indonesia.
“Termasuk dalam ketahanan kesehatan itu adalah kemandirian alkes (alat kesehatan) dan obat, termasuk di dalamnya adalah vaksin,” kata Hermawan, Rabu (29/6). “Saya melihat dengan adanya rencana untuk fase ketiga ya atau clinical trial vaksin Merah Putih ini suatu terobosan yang ditunggu-tunggu,” ujarnya lagi.
14. Kemenag tidak bisa menambah jatah keberangkatan haji 2022 meski mendapat tambahan kuota 10.000 dari pemerintah Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief beralasan, pihaknya sudah tak memiliki cukup waktu untuk memproses penambahan keberangkatan haji tersebut. Terlebih, batas pengurusan visa jemaah haji reguler adalah 29 Juni 2022.
“Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan,” kata Hilman, Rabu (29/6). Ia mengungkapkan, pihak Arab Saudi memberikan tambahan 10.000 kuota untuk jemaah haji Indonesia.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan Aceh menjadi satu-satunya embarkasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan haji tahun depan. Menurut Dasco, ada beberapa alasan yang menjadikan usul ini penting untuk dipertimbangkan, yakni terkait jarak tempuh yang lebih singkat dan adanya nilai sejarah. “Jarak tempuh hanya 6 jam (dari Aceh ke Arab Saudi), kemudian secara historis, kita semua kan tahu, Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekkah,” kata Dasco dalam keterangannya Rabu (29/6).
Dasco berharap, usulannya itu dapat menekan biaya haji agar lebih efektif dan efisien. Secara pembiayaan, embarkasi di Aceh tidak terlalu memberatkan jemaah karena jarak tempuh ke Arab Saudi lebih dekat. “Namun, tetap dengan pelayanan yang berkualitas dan optimal,” kata Dasco. Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta agar instansi terkait, yaitu Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama untuk mengkaji usul tersebut secara lebih mendalam dan komperhensif.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan usulan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang ingin menjadikan Aceh sebagai pusat embarkasi pemberangkatan jemaah haji Indonesia perlu pengkajian mendalam. Menurut Yandri, dari segi teknis, menjadikan Aceh sebagai pusat embarkasi justru lebih rumit.
“Menurut saya, jemaah haji tidak terlalu repot. Misal dari Jakarta cukup naik bus masuk asrama haji Pondok Gede langsung terbang. Kalau ke Aceh kan nanti transit lagi, dari Jakarta tiga jam ke Aceh nginap lagi,” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6). Menurutnya, dari segi biaya tidak terlalu berbeda jauh jika embarkasi dilakukan selain dari Aceh.
15. Jubir PKS Pipin Sopian meminta PT Pertamina mencabut kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi wajib menggunakan aplikasi MyPertamina. Menurut Pipin, negara mestinya memudahkan masyarakat dengan berkembangnya teknologi, bukan malah merepotkan dan berpotensi menimbulkan masalah baru. “Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Saya minta kebijakan ini dicabut,” kata Pipin dalam siaran pers, Rabu (29/6).
Pipin berpendapat, aturan ini tidak adil karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam, kuota data yang memadai, dan kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah. Selain itu, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi telepon genggam terbaru.
16. Letjen Rudianto resmi menempati pos baru sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad). Saat mengemban jabatan inilah ia mendapatkan promosi dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Kabais TNI. Terhitung sejak Rabu (29/6), Rudianto resmi menduduki jabatan Kabais TNI setelah menjalani serah terima jabatan (sertijab) bersama lima perwira tinggi (Pati) TNI lainnya.
17. Waketum PAN Yandri Susanto membeberkan pihaknya mendapat banyak masukan soal bakal calon presiden dari luar internal. Yandri menyebut ada nama Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Ada Ganjar, Anies, Puan Maharani,” ujar Yandri saat dimintai konfirmasi, Rabu (29/6). Selain itu ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lain-lain. “Dari luar banyak. Sekarang PAN sedang pemilu raya menjaring kandidat capres cawapres melalui rakerda di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia,” ujar Yandri.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak memungkiri, Rakernas Gerindra akan digelar dalam waktu dekat atau paling lambat Agustus 2024. Kata dia, Rakernas merupakan momentum Ketua Umum Prabowo Subianto untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Dasco mengatakan, dalam rakernas itu Gerindra akan meminta jawaban mengenai kesiapan Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden.
“Ya kira-kira begitu, kita akan meminta jawaban dari Pak Prabowo untuk meminta kesiapan maju dari Gerindra,” kata Dasco di gedung DPR/MPR, Rabu (29/6). Ia mengatakan, agenda rakernas adalah menentukan nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2024. (HPS)
