Presiden Jokowi & Presiden Vladimir Putin (net)
Salah satu isu menarik hari ini adalah statemen Presiden Jokowi yang mengatakan, dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Vladimir Putin. Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara keduanya. “Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Presiden Putin di Istana Kremlin, Kamis (30/6). Jokowi menyampaikan lima poin yang jadi pokok pembahasan bersama Presiden Putin.
Isu kedua, momen tak terduga terjadi di Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6). Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Golkar,Muhidin Mohamad Said tiba-tiba “tumbang” saat akan serahkan hasil laporannya ke Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang. Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan Muhidin mengalami blackout alias tidak sadar saat terjatuh. “Pak Muhidin tadi blackout (tidak sadar) sebentar dan jatuh namun bisa berdiri kembali,” ujar Indra.
Isu ketiga, rapat paripurna DPR yang membahas ancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di gedung DPR pada Kamis (30/6) hanya dihadiri 37 orang anggota DPR secara fisik, sementara yang hadir secara virtual sebanyak 167 orang sehingga totalnya 204 orang. Padahal jumlah anggota DPR hasil Pemilu 2019 sebanyak 575 orang. “Menurut catatan Sekretariat Jenderal daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani hadir fisik 37, 167 virtual dengan jumlah 204,” kata Wakil Ketua DPR Sumi Dasco Ahmad saat membuka rapat tersebut.
Isu keempat, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, biaya politik di Indonesia untuk jadi wakil rakyat atau kepala daerah sangat tinggi. “Biaya politik kita itu mahal untuk menjadi anggota DPRD, DPR, bahkan kepala daerah, enggak ada yang gratis bapak ibu sekalian. Kami melakukan survei, ya kepala daerah tingkat dua itu paling enggak harus menyediakan dana itu Rp 20-30 miliar. Gubernur itu di atas Rp 100 miliar,” ujarnya dalam pembekalan antikorupsi bagi Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan 54 pengurus Hanura dalam program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Kamis (30/6).
Isu kelima, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikabarkan mundur dari jabatannya di tengah pengusutan kasus dugaan pelanggaran etik yang ditangani Dewas KPK. Kabar pengunduran diri Lili sudah beredar di internal KPK sejak Kamis (30/6) kemarin. Menurut Informasi, surat pengunduran Lili itu telah dikirimkan ke pimpinan KPK, Rabu (29/6). Namun Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak mengetahui perihal kabar ini. “Wah aku belum tahu,” ujar Firli saat ditanya awak media usai menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Kamis (30/6).
1. Presiden Jokowi mengatakan, dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Vladimir Putin. Jokowi menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara keduanya. “Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Presiden Putin usia keduanya bertemu di Istana Kremlin, Kamis (30/6).
Jokowi menyampaikan, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit bagi kedua negara, tetapi dia telah menyampaikan kepada keduanya bahwa penyelesaian persoalan secara damai penting dilakukan. Ia berharap pemimpin kedua negara mengedepankan ruang dialog. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Putin juga membahas persoalan pangan dan pupuk yang menjadi isu kemanusiaan pada saat ini. Pasalnya, semenjak perang berkecamuk, rantai pasokan kedua barang tersebut terhambat.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia tak memiliki kepentingan apa pun dalam konstelasi perang Ukraina-Rusia. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers bersama Presiden Vladimir Putin usai pertemuan keduanya di Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, Kamis (30/6).
“Saya sampaikan, Indonesia tidak memiliki kepentingan apa pun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan pupuk, energi dapat segera diperbaiki. Karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia,” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerja sama. “Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih Presiden Putin, terima kasih,” tegasnya.
Presiden Jokowi menjelaskan tentang terdampaknya pasokan pangan dari perang Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikannya dalam wawancara usai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ukraina, Rabu (29/6). Jokowi mengungkapkan, ada 22 juta ton gandum yang tidak bisa keluar dari Ukraina.
Ditambahkan, ada 55 juta ton hasil panen ke depan dari petani. ”Kalau ini enggak bisa keluar artinya yang bisa impor dari sini kan jadi pusing semuanya. Jumlah yang sangat gede sekali 77 juta ton. Bayangkan kalau tidak bisa keluar,” ucap presiden, Kamis (30/6).
Presiden juga menyampaikan, yang terpenting dalam kunjungannya ke Ukraina dan Rusia adalah mengupayakan titik temu di antara kepentingan kedua negara. Dengan begitu diharapkan perang bisa berakhir. Persoalan pangan yang sangat genting dinilai dapat menjadi titik temu tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan lima poin yang jadi pembahasan bersama Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskwa, Rusia, Kamis (30/6). Poin pertama adalah soal kemanusiaan. Poin kedua tentang penyelesaian damai atas konflik yang berujung perang antara Ukraina dan Rusia. Selain jalan damai, ruang dialog juga harus terus dikedepankan.
“Poin yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan. Merupakan kepentingan masyarakat dunia. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan akan memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan demi kemanusiaan,’’ ujarnya.
Poin keempat, mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, Presiden Putin telah memberikan jaminannya.
Kelima, mengenai kerja sama antara Rusia dan Indonesia. “Baik di bidang investasi, perdagangan maupun turisme yang akan kita tindaklanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail.
2. Pemerintah Indonesia mengundang kedatangan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam pertemuan Menteri Luar Negeri (Foreign Ministrial Meeting) negara-negara G20 yang akan digelar di Bali pada 7-8 Juli 2022. “Yes, menteri luar negeri Ukraina diundang dan tentunya kita akan menunggu apakah akan datang dalam bentuk virtual atau physical,” kata Staf Khusus Program-program Prioritas Kementerian Luar Negeri RI dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani, Kamis (30/6). Ukraina menjadi satu dari sekitar 10 negara di luar negara anggota G20 yang akan diundang dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri. Selain itu, Indonesia juga mengundang 10 organisasi internasional.
3. Momen tak terduga terjadi di Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6). Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Golkar,Muhidin Mohamad Said tiba-tiba “tumbang”. Kejadian itu terjadi usai Muhidin membacakan laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah 2023. Muhidin membacakan hasil laporan sekitar 20 menit lebih.
Saat akan menyerahkan hasil laporannya ke Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang, tiba-tiba dia sempoyongan dan ambruk. Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan Muhidin mengalami blackout alias tidak sadar saat terjatuh. “Pak Muhidin tadi blackout (tidak sadar) sebentar dan jatuh namun bisa berdiri kembali,” ujar Indra. Indra menjelaskan, berdasarkan informasi dari dokter yang menangani, Muhidin memiliki riwayat hipertensi. Saat ini, Muhidin tengah diobservasi lebih lanjut di Klinik Setjen DPR. “Dan untuk memastikan tentu harus dengan MCU (medical check up),” tuturnya.
4. Rapat paripurna DPR yang membahas ancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di gedung DPR pada Kamis (30/6) hanya dihadiri 37 orang anggota DPR secara fisik, sementara yang hadir secara virtual sebanyak 167 orang sehingga totalnya 204 orang. Padahal jumlah anggota DPR hasil Pemilu 2019 sebanyak 575 orang.
“Menurut catatan Sekretariat Jenderal daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani hadir fisik 37, 167 virtual dengan jumlah 204,” kata Wakil Ketua DPR Sumi Dasco Ahmad saat membuka rapat tersebut. Dasco mengatakan, rapat paripurna dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada di DPR, sehingga memenuhi kuorum. ‘’Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna,” ujarnya.
5. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, biaya politik di Indonesia untuk jadi wakil rakyat atau kepala daerah sangat tinggi. Hal itu disampaikan Alex dalam pembekalan antikorupsi bagi Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan 54 pengurus Hanura dalam program politik cerdas berintegritas (PCB) terpadu di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Kamis (30/6). Menurut Alex, untuk menjadi anggota DPR, DPRD, maupun gubernur butuh dana miliaran rupiah. “Biaya politik kita itu mahal untuk menjadi anggota DPRD, DPR, bahkan kepala daerah, enggak ada yang gratis bapak ibu sekalian. Kami melakukan survei, ya kepala daerah tingkat dua itu paling enggak harus menyediakan dana itu Rp 20-30 miliar. Gubernur itu di atas Rp 100 miliar,” ujarnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tak pernah bertanya ke PDIP soal keberadaan Harun Masiku, eks calon legislatif PDIP yang menjadi buron kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. “Enggak, kita tidak bertanya itu,” ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/6), menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan kedekatan KPK dengan PDIP sehingga tidak memproses hukum Harun Masuki hingga saat ini.
6. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikabarkan mundur dari jabatannya, Kabar ini beredar di tengah pengusutan kasus dugaan pelanggaran etik yang ditangani Dewan Pengawas (Dewas) KPK Soal kabar pengunduran diri Lili sudah beredar di internal KPK sejak Kamis (30/6) kemarin.
Menurut Informasi yang beredar itu, surat pengunduran Lili itu disebut telah dikirimkan ke pimpinan KPK, Rabu (29/6). Namun Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak mengetahui perihal kabar ini. “Wah aku belum tahu,” ujar Firli saat ditanya awak media usai menjalani Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Kamis (30/6).
7. Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut menyambut kedatangan Jokowi. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (1/7), Jokowi tiba di Abu Dhabi sekitar pukul 02.15 waktu setempat. Begitu turun dari pesawat, Jokowi dan Iriana Jokowi disambut oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohammed Al Mazroei.
Di Abu Dhabi, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan pebisnis dan investor UEA. Setelah itu, Jokowi dan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan diagendakan melaksanakan salat jumat berjamaah bersama sebelum keduanya melakukan pertemuan bilateral.
8. Komisi III DPR membuka peluang mengeluarkan ganja dari narkotika golongan I lewat revisi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan kategori ini dilakukan agar ganja bisa digunakan sebagai terapi atau pengobatan medis. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa memastikan pihaknya akan mempertimbangkan usulan tersebut selama revisi UU Narkotika bersama pemerintah.
“Saya setuju golongan ini diturunkan menjadi golongan II, tinggal nanti bagaimana pengendaliannya. Persoalan pengendalian kita perlu melibatkan kepolisian dan BNN,” kata Desmond dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III, Kamis (30/6).
9. Ombudsman beri waktu 30 hari kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk melakukan tindakan korektif. Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan tindakan korektif itu perlu dilakukan sebagai solusi atas dugaan maladministrasi terkait proses peralihan pegawai BRIN.
“Atas tindakan korektif yang kami minta baik kepada BRIN maupun Menteri PANRB, Ombudsman memberikan waktu sesuai dengan Perundang-undangan 30 hari untuk kemudian para pihak melaksanakan tindakan yang sudah disampaikan,” kata Robert di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/6).
10. Sejarawan JJ Rizal menyesalkan langkah Pemprov DKI yang tidak cermat dalam memilih nama jalan yang akan diganti dengan nama tokoh betawi. Sebab, dari 22 nama jalan yang diganti, ada nama jalan yang bersejarah seperti Warung Buncit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama jalan Warung Buncit di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan nama Hj. Tutty Alawiyah.
Padahal, kata JJ Rizal, penamaan nama Jalan Warung Buncit memiliki sejarah yang sarat akan keindahan dan toleransi antara masyarakat Betawi dan Tionghoa. Menurut dia, kata Buncit berasal dari seorang tokoh Tionghoa yang dulu pernah tinggal disana bernama Tan Boen Tjit. Dikisahkan, Tan Boen Tjit adalah sosok pemilik usaha warung yang pemurah terhadap warga pribumi Jakarta. Karena kemurahan hatinya, ia begitu dihargai hingga namanya pun diabadikan sebagai nama jalan.
“Jalan Warung Buncit Raya itu ada sejarah keindahan toleransi dan inklusivitas masyarakat Betawi. Mereka (warga Betawi) yang identik dengan Islam memberi nama daerah dengan jalannya nama seorang Tionghoa, Tan Boen Tjit,” kata JJ Rizal, Kamis (30/6).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan nasib dari usulan Jalan Ali Sadikin yang dilayangkan DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, usulan tersebut sudah dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta sejak 2021. “Di rapat paripurna istimewa HUT DKI Jakarta 2021, kami meminta jalan yang dari sebelahnya BI tuh terus sampai Kebon Sirih jadi Ali Sadikin, karena lurusan-nya dari Tugu Tani kan itu Usman Harun dan Angkatan Laut juga,” kata Prasetyo, Kamis (30/6).
11. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden (capres) cukup tinggi di kalangan anak muda. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani menilai, hal itu dipengaruhi oleh Presiden Jokowi yang menciptakan tren baru. “Karena dia (Jokowi) dari kepala daerah. Jadi dia menciptakan tren baru, jadi make sense ketika banyak politisi sebagai kepala daerah mencoba jalur (capres),” tutur Gani, Kamis (30/6).
Seperti diketahui, survei Litbang Kompas yang dirilis Rabu (22/6) menunjukan elektabilitas Ganjar menempati peringkat kedua pada generasi Z (17-25 tahun) dengan tingkat keterpilihan 23,1 persen. Tetapi elektabilitasnya berada di urutan pertama untuk generasi Y muda (26-35 tahun) dengan jumlah presentase yang sama.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi figur capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi di kalangan generasi Z. Hal itu nampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Rabu (22/6). Generasi Z merujuk pada masyarakat Indonesia yang berusia di bawah 26 tahun. Dalam survei ini Litbang Kompas melibatkan generasi Z berusia 17-25 tahun. “Karena responden muda kita mempertimbangkan latar belakang calon sosok (presiden) ketika mau memilih,” kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, Kamis (30/6). “Dan latar belakang yang paling dipertimbangkan adalah latar belakang (capres) dari militer yaitu TNI atau Polri,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB dan Partai Gerindra akan memasangkan duet Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024. Jazilul menyebutkan, pasangan Prabowo dan Muhaimin berpeluang menang jika berkontesasi di Pilpres 2024. “Kalau (Prabowo) bersama PKB dan Gus Muhaimin, insya Allah menang,” ujar Jazilul di Gedung Nusantara IV MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6). Jazilul mengeklaim, foto Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar sudah mulai ditempel di bagian belakang jendela angkot yang beroperasi di Jawa Barat.
12. Polri memastikan akan menyampaikan hasil sidang peninjauan kembali terhadap putusan kode etik AKBP Raden Brotoseno secara transparan. “Yang jelas apapun keputusan yang nanti diputuskan Komisi PK kami transparan untuk menyampaikan ke publik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (30/6). Dalam kaitan ini, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono telah ditunjuk menjadi pimpinan sidang PK tersebut. Tim memiliki waktu 14 hari untuk merumuskan proses persidangan. (HPS)
