Politisi PDIP, Puan Maharani (net)
Isu menarik pagi ini adalah sinyal kuat Puan Maharani akan jadi Capres PDIP. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan dirinya keliling Indonesia untuk lakukan kosolidasi terhadap kader PDIP di akar rumput. Secara politik, penugasan Megawati ini merupakan sinyal kuat bahwa Puan akan jadi Capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Akhir bulan lalu, politisi PDIP Effendi Simbolon menegaskan, calon presiden dari partainya hanya satu nama, yakni Puan Maharani. Menurutnya, pengumuman Puan sebagai capres PDIP hanya tinggal tunggu waktu saja.
Isu kedua, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah tudingan telah membajak Ganjar Pranowo dari PDIP. Surya menegaskan, partainya hanya merekomendasikan Ganjar sebagai salah satu bakal calon presiden 2024. NasDem tidak berniat mengambil alih Ganjar dari PDIP. “Kapan saya ambil yang namanya Ganjar? Kapan saya pekerjakan Ganjar? NasDem baru tahapan mengapresiasi seorang yang bernama Ganjar, anak muda Indonesia yang dianggap punya pembobotan baik,” kata Surya, Senin (4/7).
Isu ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan adanya dugaan penyelewengan dana organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. “Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang,” kata Ivan, Senin (4/7). PPATK, kata Ivan, sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.
Isu keempat, Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, hari ini, Selasa (5/7). Lili bakal menjalani sidang etik terkait dugaan menerima akomodasi dan tiket menonton MotoGP 2022 di Mandalika beberapa waktu lalu. Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengaku tidak tahu soal dugaan suap yang akan dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Statemen Tumpak ini merespon isu soal Lili Pintauli berusaha menyuap Dewas agar dugaan pelanggaran etik terkait akomodasi dan tiket menonton MotoGP tidak dilanjutkan ke sidang etik.
Isu kelima, Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan Cak Imin dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. “Menurut Sekretariat MKD memang hari ini ada surat pengaduan dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) yang mengadukan Bapak Muhaimin Iskandar atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap persoalan rekomendasi Panja Vaksin DPR RI Komisi IX ke Kementerian Kesehatan RI,” ujar Habiburokhman. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan dirinya keliling Indonesia untuk lakukan kosolidasi terhadap kader PDIP di akar rumput. Secara politik, penugasan Megawati ini merupakan sinyal kuat bahwa Puan akan jadi Capres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.
“Selama ini saya muter-muter, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini mulai masuk Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, dan lain sebagainya. Ada yang nanya mbak Puan mau ngapain siH muter-muter terus?” katanya saat mengunjungi DPC PDIP Cirebon Jawa Barat pada Senin (4/7).
Puan mengaku kadang-kadang merasa lelah karena setiap pekan harus berkeliling Indonesia. Namun, semangatnya timbul kembali saat dirinya bertemu kader banteng dan masyarakat luas di daerah. ‘’Jadi, saya ditugaskan Ibu Ketua Umum [Megawati] untuk muter-muter, untuk ketemu sama keluarga besar PDI Perjuangan,” sambung Puan.
Akhir bulan lalu, politisi PDIP Effendi Simbolon menegaskan, calon presiden dari partainya hanya satu nama, yakni Puan Maharani. Menurutnya, pengumuman Puan sebagai capres PDIP hanya tinggal tunggu waktu oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Enggak lah. Satu. Iya [Puan],” kata Effendi Simbolon, Kamis (30/6).
Penegasan ini disampaikan Effendi Simbolon merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga yang menyebut tiga nama potensial yang bakal diusung partai banteng, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Tri Rismaharini.
Seperti diketahui, hingga saat ini tak ada nama lain yang akan diusung PDIP sebagai capres. Namun, Effendi mengatakan, pengumuman capres sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Sampai nanti diputuskan Ibu Megawati. Enggak ada lagi nama lain. Bahwa nanti dicalonkan dengan siapa, itu kapan waktunya, itu Ibu. Cuma pasca rakernas cuma Puan,” katanya.
Anggota Fraksi PDIP DPR Masinton Pasaribu bilang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepada Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan Prananda Prabowo untuk lakukan komunikasi dengan para elit parpol guna membahas kerja sama politik dengan PDIP menjelang Pilpres 2024.
“Komunikasi politik PDIP kepada parpol lainnya untuk penjajakan kerja sama, komunikasi, itu Bu Megawati menugaskan Mbak Puan Maharani, Mas Prananda dan Mas Hasto sebagai Sekjen PDIP,” kata anggota Fraksi PDIP DPR, Masinton kepada wartawan di gedung DPR, Senin (4/7).
Masinton mengatakan, komunikasi PDIP dengan partai lain telah berjalan dengan baik, meskipun tidak semua komunikasi tersebut bisa diumumkan atau dipublikasikan ke media. Dijelaskan, komunikasi itu untuk penjajakan awal kerja sama membahas kesamaan visi, latar belakang, dan gerak di lapangan nantinya.
2. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah tudingan telah membajak Ganjar Pranowo dari PDIP. Surya menegaskan, partainya hanya merekomendasikan Ganjar sebagai salah satu bakal calon presiden 2024. NasDem tidak berniat mengambil alih Ganjar dari PDIP.
“Kapan saya ambil yang namanya Ganjar? Kapan saya pekerjakan Ganjar? NasDem baru tahapan mengapresiasi seorang yang bernama Ganjar, anak muda Indonesia yang dianggap punya pembobotan baik,” kata Surya, Senin (4/7).
Surya menyebut, NasDem merekomendasikan Ganjar sebagai bakal calon presiden dengan niat baik membangun bangsa. Nasdem memasukkan Ganjar dalam daftar bakal capres karena kualitas kepemimpinannya selama ini. Surya merasa istilah “membajak” tidak tepat digunakan dalam hal ini. Menurutnya, NasDem hanya ingin mengapresiasi kiprah politik Ganjar selama ini. “Kalau NasDem mengajak, ‘Ganjar mari sini masuk ke partai ini,’ ah beda lagi itu,” ujarnya.
Surya Paloh berharap partainya tak memiliki hubungan buruk dengan PDIP meskipun hingga saat ini Nasdem belum berkomunikasi dengan PDIP. “Yang terjadi ya belum komunikasi intens itu. Itu yang terjadi. Tapi, saya berharap ini tidak membawa ke arah suasana miskomunikasi,” katanya.
Surya mengaku, hubungan Nasdem dengan PDIP masih berjalan normatif. Menurutnya, komunikasi dengan PDIP hanya masalah waktu. Ia juga mengaku tak memiliki masalah apapun dengan Megawati ataupun PDIP. Paloh menegaskan dirinya siap untuk memenuhi undangan dari PDIP atau Megawati. “Saya siap diundang setiap saat oleh Mbak Mega, insyaallah, kalau saya dalam keadaan sehat, pasti saya penuhi itu. Nggak ada masalah,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat suara soal wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres mendatang. Surya mengatakan, belum ada pembicaraan soal duet Anies Baswedan dengan AHY dalam pertemuannya dengan AHY pada Kamis (23/6) lalu.”Ndak ada. Subjek itu nggak terbahaskan. Artinya belum sampai pada tahapan itu. Saya harus katakan apa adanya,” ujarnya.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan adanya dugaan penyelewengan dana organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, penyelewengan dana itu diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang. “Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang,” kata Ivan, Senin (4/7).
PPATK, kata dia, sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut ke aparat penegak hukum, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror. Ivan mengatakan, pihaknya telah memproses dugaan tersebut sejak lama. “Kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzisoal meyakini PPATK tidak gegabah dalam melaporkan hasil temuannya soal adanya indikasi penyalahgunaan dana ACTuntuk aktivitas terlarang. “Saya kira PPTAK tidak akan gegabah dalam menginformasikan dugaan adanya aliran dana ACT yang diduga digunakan untuk kegiatan teroris. PPAT menyerahkan data-data faktual kepada penegak hukum, khusus Densus 88, untuk membuktikan dugaan penyimpangan dana tersebut,” ucap Ace kepada wartawan, Senin (4/7).
Dia meminta agar pihak berwajib mengusut tuntas aliran dana ACT setelah ada indikasi penyelewengan dana untuk kegiatan terlarang. Jika terbukti, harus ditindak tegas. “Harus diusut tuntas agar dana dari masyarakat yang tujuannya untuk membantu kemanusiaan, jangan digunakan untuk tindakan terorisme. Jika benar dugaan itu bisa dibuktikan, maka ACT harus ditindak. Apalagi dana-dana tersebut berasal dari masyarakat. Maka, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan kemanusiaan,” kata Ace.
Bareskrim Polri menyatakan pihaknya tengah mendalami soal ramainya perbincangan soal dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim sudah mulai melakukan penyelidikan. “Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).
Kendati demikian, Dedi belum merincikan lebih lanjut soal proses penyelidikan yang dimaksudkannya itu. Hari ini, ramai tagar #AksiCepatTilep hingga #JanganPercayaACT di sosial media Twitter. Tagar ini muncul tak lama setelah majalah ternama mengeluarkan laporan utama berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantah adanya pemaksaan agar Ahyudin mundur dari jabatannya sebagai presiden lembaga tersebut. Presiden ACT Ibnu Khajar mengklaim Ahyudin mengundurkan diri setelah mendengarkan masukan dari banyak pihak soal sejumlah kebijakannya yang dianggap mengkhawatirkan. “Semuanya atas kesadaran, kami lihat ada kebijakan yang mulai kekhawatiran bagi lembaga,” kata Ibnu di Kantor ACT, Senin (4/7).
Ibnu mengungkapkan gaya kepemimpinan Ahyudin juga membuat banyak pihak khawatir. Pasalnya, cenderung otoriter. “Gaya kepemimpinan beliau yang one men show yang cenderung otoriter sehingga organisasi tidak nyaman,” ujarnya. Ibnu tidak menjelaskan apakah mundurnya Ahyudin dari lembaga kemanusiaan itu berkaitan dengan adanya dugaan penyelewengan dana. Namun, Ibnu mengakui bahwa gaji pimpinan di ACT sempat mencapai Rp250 juta.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui mengambil lebih dari 12,5 persen untuk operasional lembaga dari jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. ACT mengklaim hanya mengambil sekitar 13,5 persen dari donasi tersebut. Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan penggunaan donasi itu tak masalah karea ACT adalah lembaga filantropi bukan zakat dan mendapat izin dari Kemensos.
Dalam aturan syariat Islam, untuk lembaga zakat, pemotongan donasi keagamaan tidak boleh lebih dari 12,5 persen. Sementara merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil donasi. “ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen, kenapa lebih? ACT bukan lembaga zakat,” kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).
Tokoh agama Islam Anwar Abbas menilai dugaan penyelewengan dana sumbangan masyarakat yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai tindakan memalukan. “Kalau benar ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka himpun dari masyarakat, maka hal ini jelas-jelas memalukan,” kata Anwar, Senin (4/7).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku terkejut membaca besaran gaji dan fasilitas berlebihan yang diduga dinikmati oleh para petinggi ACT. Ia mengaku sangat kecewa dengan sikap dan perilaku materialistis dan hedonistis tersebut.
Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia. Permintaan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT Ibnu Khajar merespon ramainya pemberitaan soal dugaan penilapan uang oleh petinggi ACT. “Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini,” ucap Ibnu dalam konferensi pers di Menara 165 TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (4/7).
Ibnu Khajar menjelaskan, jauh sebelum ramai diberitakan, ACT sudah melakukan perbaikan manajemen yaitu sejak Januari 2022. Ia juga menyebutkan, ACT sudah melakukan restrukturisasi dan mengganti Ketua Pembina ACT agar bisa dilakukan perombakan. “Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu.
4. Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, hari ini, Selasa (5/7). Lili bakal menjalani sidang etik terkait dugaan menerima akomodasi dan tiket menonton MotoGP 2022 di Mandalika beberapa waktu lalu. Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan, pihaknya tak akan menyinggung kabar adanya dugaan suap yang dilakukan Lili Pintauli kepada Dewas. Sebab, tak ada laporan atau bukti yang disampaikan ke Dewas.
“Kan sidang itu kasus (terkait) balap motor Mandalika. Dugaan suap belum ada bukti-bukti atau pengaduan. Tanpa itu kita tidak bisa periksa,” ujar Harjono, Senin (4/7). Ia mengatakan, Dewas baru mendengar dugaan adanya rencana suap oleh Lili Pintauli melalui media sosial (medsos). Oleh karena itu, kabar suap tersebut tidak akan ditanyakan oleh Dewas kepada Wakil Ketua KPK itu.
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengaku tidak mengetahui dugaan adanya rencana suap yang akan dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Tumpak menyampaikan hal itu merespon kabar soal Lili Pintauli berusaha menyuap Dewas agar dugaan pelanggaran etik terkait akomodasi dan tiket menonton MotoGP tidak dilanjutkan ke sidang etik. “Info dari mana itu? Kami tidak tahu,” kata Tumpak, Senin (4/7). “Tolong, kalau jelas informasinya, laporkan, biar kita usut,” tegasnya.
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris juga mengaku tidak mengetahui adanya rencana suap tersebut. Syamsuddin meminta pihak yang mengetahui informasi tersebut segera melaporkannya ke Dewas untuk diusut lebih lanjut. “Saya juga enggak tahu. Jika ada informasi akurat tentang isu suap tolong dikirim ke Dewas, agar kami bisa mengusutnya,” kata mantan peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.
Plt Jubir KPK Ali Fikri yakin Dewas KPK bakal memproses dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili PIntauli Siregara secara profesional. “KPK menyakini, setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian Dewas. Hasilnya pun akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Ali, Senin (4/7). Pada prinsipnya, kata Ali, KPK menghormati seluruh proses di Dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
5. Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan Cak Imin dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik. “Menurut Sekretariat MKD memang hari ini ada surat pengaduan dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) yang mengadukan Bapak Muhaimin Iskandar atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap persoalan rekomendasi Panja Vaksin DPR RI Komisi IX ke Kementerian Kesehatan RI,” ujar Habiburokhman, Senin (4/7). Habiburokhman menjelaskan, pihaknya akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat formil aduan ini dalam waktu 14 hari ke depan. Jika syarat formil terpenuhi, barulah MKD DPR bisa rapat membahas substansi aduan. “Tapi kalau syarat formil tak terpenuhi ya kita enggak bisa tindak lanjuti,” ucapnya.
6. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait pengganti Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Djarot memastikan, partainya punya stok kader yang pantas masuk cabinet menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo. “Nah jadi kita banyak stok ada Pak Ganjar (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, red), ada Pak Olly (Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,red). Ada Pak Sekjen Hasto Kristiyanto, ada Mas Ahmad Basarah yang Wakil Ketua MPR, dan sebagainya,’’ ujarnya.
Masinton yang anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, Presiden Jokowi tentu akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pengganti Tjahjo Kumolo sebagai MenPAN-RB, karena Tjahjo merupakan kader PDIP. Masinton menyebut, partai memiliki banyak kader untuk mengisi posisi Menpan-RB meskipun soal pengganti Tjahjo belum dibicarakan di internal PDIP.
7. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyatakan, mayoritas fraksi di Komisi II DPR telah sepakat agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur Pemilu di tiga provinsi baru di Papua dan IKN. Menurutnya,,
penerbitan Perppu lebih cepat ketimbang merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kata dia, Perppu tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga provinsi Papua dan IKN. “Kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II jika merevisi UU nomor 7 tahun 2017 tentu memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada kluster-kluster lain,” kata Guspardi, Senin (4/7). Penerbitan Perppu juga pernah dilakukan saat Pilkada 2020 diundur dari semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.
Pemerintah menjamin pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua tidak akan mempengaruhi jadwal Pemilu 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menegaskan, pemungutan suara Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari 2024. ‘’Saya jamin 100 persen tidak ada perubahan. Karena kan yang membuat perubahan itu kalau negara dalam kondisi darurat, DOB kan tidak darurat. Tidak ada perubahan, tetap,” kata John Wempi, Senin (4/7).
Menurut John Wempi, perubahan yang terjadi akibat pembentukan tiga DOB di Papua hanya batas-batas wilayah di tiga provinsi baru yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Yang lain tidak ada perubahan lain yang signifikan.
8. Menhan Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi dianggap berhasil oleh negara-negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi. Prabowo mengungkapkan itu dalam Rapat Kerja Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiisi) di Universitas Brawijaya (UB),Mala ng, Jatim, Minggu (3/7).
“Pemerintahan Jokowi dinilai oleh banyak negara di dunia. Kita dinilai termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar,” kata Prabowo, Senin (4/7).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan salah satu wujud menjaga ketahanan nasional di tengah krisis. Di hadapan para dosen, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan nasional bagi kalangan akademisi. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan kedudukan Indonesia di politik internasional. Prabowo menyebut Indonesia akan jadi negara yang unggul, jika ketahanan nasional yang berdasar pada sumber daya yang unggul.
9. Kemenag menerangkan, PT Al Fatih tidak memiliki izin dan tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya 46 jemaah haji furoda atau non kuota asal Indonesia yang dideportasi dari Tanah Suci. Deportasi ini terjadi lantaran jemaah haji yang diberangkatkan oleh PT Al Fatih tidak menggunakan visa resmi. “Al Fatih belum memiliki izin,” ucap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Nur Arifin, Senin (4/7).
Nur Arifin mengatakan, pihaknya tengah mendalami kasus tersebut. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berencana menindaklanjuti dengan mendatangi PT Al Fatih. Di sisi lain, dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika memilih travel haji. Ia meminta calon jemaah memastikan biro perjalanan haji sudah terdaftar di Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
10. Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sulit diusung partai politik untuk maju sebagai calon presiden (capres). Gun Gun menyebut, tingkat elektabilitas Susi di survei rendah. “Saya kira sangat berat partai memasukan nama Susi Pudjiastuti di nama prioritas. Pertama, aspek probabilitas perolehan suara Bu Susi. Dengan tingkat elektabilitas yang rendah, sulit parpol berkeinginan mengusungnya,” ujar Gun Gun, Senin (4/7).
Kemudian, Gun Gun menjelaskan Susi tidak memiliki akar basis massa tradisional, misalnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan kaum Nahdiyin-nya. Ia menekankan sosok dari luar parpol haruslah memiliki daya tarik yang kuat. “Aspek figur yang memiliki magnet elektoral kuat akan menjadi bahan pertimbangan parpol dalam meminang sosok dari luar parpol,” tuturnya.
11. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah menghindari pertentangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait situasi pandemi Covid-19 dan sejumlah peraturannya, supaya tidak memicu kesalahpahaman. Menurut dia, dalam situasi krisis masa pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga, pemerintah berkewajiban menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat. “Walaupun saat ini memang ya tahun kedua, tahun ketiga jauh lebih baik komunikasi risikonya dibanding tahun pertama, tapi harus dijaga terus,” ujar Dicky saat dihubungi, Senin (4/7).
Dicky menyampaikan hal itu menanggapi perbedaan pernyataan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menkes Budi Gunadi Sadikin soal aturan pelonggaran masker di luar ruangan. Seperti diketahui, pada Jumat (1/7) lalu Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah menarik aturan pelonggaran masker di luar ruangan. Sedangkan pada Senin (4/7), Menkes Budi justru menyampaikan tidak ada perubahan terkait aturan pelonggaran masker di luar ruangan.
Kata Dicky, segala macam informasi yang disampaikan pemerintah dalam masa pandemi akan sangat berpengaruh terhadap hal lain. Dia mencontohkan jika pemerintah menyampaikan informasi yang mendadak berubah, maka hal itu bisa berimbas kepada keberhasilan program lain dan tingkat kepercayaan masyarakat. “Karena sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya positif, yang terbangun bukan kewaspadaan,” ujar Dicky.
12. Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas memerintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag untuk menaikkan domestic market obligation (DMO) minyak sawit (CPO). Menurut Zulhas, menaikkan DMO ini bertujuan mengatasi harga tandan buah segar (TBS) yang murah. “Sekarang problem yang kita hadapi itu petani sawit kita TBS itu murah, memang kita meminta agar pelaku industri, pabrik pabrik minyak kelapa sawit itu membeli dengan sekurang-kurangnya Rp 1.600 per kilogram, tapi itu imbauan,” ujar Zulhas, Senin (4/7). “Karena itu hari ini saya akan perintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag untuk menaikkan DMO agar batas pasokan untuk minyak sawit dinaikkan dari 20 persen menjadi 50 persen.
Zulhas mengatakan, harga minyak goreng curah di Indonesia kini sudah berada di kisaran Rp 14.000 per liter. “Harga minyak goreng curah, alhamdulillah sudah hampir merata di Tanah Air Rp 14.000 (per liter) sudah, bahkan di Jawa di bawah Rp 14.000 ya,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7). Menurutnya, hal itu patut disyukuri karena angka Rp 14.000 per liter merupakan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Zulhas menyatakan, pemerintah juga akan tetap menyalurkan minyak goreng murah ke masyarakat belasan ribu tempat di Indonesia. Di sisi lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta masa sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi diperpanjang hingga tiga bulan. Luhut menyebut, masih banyak pengecer yang belum mengunduh QR code PeduliLindungi sehingga masa sosilisasinya perlu diperpanjang. (HPS)
