Zulfan Lindan (net)
Isu menarik pagi ini adalah keyakinan Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan sapu bersih Sumatera. Kata dia, Anies kalah di Jateng tetapi menang di Jabar. Bila Anies berpasangan dengan Ketum Demokrat, AHY yang berpotensi menguasai suara di Jatim, maka duet Anies-AHY bakal memenangi Pilpres 2024. Namun, pengamat politik sekaligus CEO Cyrus Network Hasan Nasbi berpendapat, Anies Baswedan tidak akan maju sebagai calon presiden pada di Pilpres 2024. Berdasarkan hitung-hitungannya, Anies tidak memiliki peluang untuk maju sebagai capres. Di sisi lain, Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju Capres pada Pilpres mendatang.
Isu kedua, anggota Komnas HAM Choirul Anam meminta dukungan dari masyarakat untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Anam mengimbau masyarakat yang memiliki informasi ataupun bukti mengenai kasus ini agar tak ragu menyampaikan kepada Komnas HAM. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan belum mendampingi istri Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, usai kasus penembakan Brigadir J. Putri Candrawathi sudah melayangkan permohonan perlindungan kepada LPSK, tapi pihaknya masih menelaah permohonan tersebut.
Isu ketiga, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya telah menerima laporan dugaan gratifikasi terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. ”Setelah kami cek, benar telah diterima oleh bagian pengaduan. Kami segera verifikasi dan telaah lebih dahulu oleh tim pengaduan masyarakat KPK,” kata Ali, Sabtu (16/7). Seperti diberitakan, dugaan gratifikasi Suharso dilaporkan oleh Ketua Indonesia Youth Community Network (IYCN) Fadli Rumakefing pada Kamis (14/7) lalu.
Isu keempat, Presiden Jokowi menerima delegasi International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). Delegasi terdiri dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Kata dia, di depan para petinggi IMF, Jokowi menyampaikan perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi baik.
Isu kelima, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerukan perlunya langkah-langkah antisipasi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan. Seruan itu berkaca dari kasus gagalnya pemerintah Sri Lanka dan dunia dalam mengatasi krisis pangan dan resesi yang dipicu masalah inflasi. Seruan itu disampaikan Megawati dalam pidatonya saat membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2022 di Univeritas Palangka Raya, Kalteng, Minggu (17/7). Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan yakin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi memenangkan suara di Pulau Sumatera jika diusung sebagai Capres 2024. “Hasil penelusuran dengan insting komite dan diskusi di daerah-daerah itu, Anies itu bisa sapu bersih Sumatera,” kata Zulfan dalam diskusi Total Politik, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (17/7).
Mantan politisi PDIP ini memprediksi, Anies akan mengalami kekalahan di Jawa Tengah, tetapi akan menang di Jawa Barat. Kata Zulfan, Nasdem juga menyoroti fenomena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan dengan Anies. Menurutnya keduanya punya kecocokan dan berpotensi menang karena AHY berpotensi memenangkan suara di Jawa Timur. “Nah saya kira kalau terjadi duet antara Anies dan AHY ini selesai,” ujarnya.
Zulfan menegaskan, Nasdem akan memilih satu di antara tiga nama hasil Rakernas Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia bercerita, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Prabowo Subianto sudah tidak cocok lagi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, karena usianya sudah menginjak lebih dari 70 tahun.
Hal itu, kata Zulfan, disampaikan Surya ketika menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Nasdem Tower beberapa waktu lalu. “Sudahlah Pak Prabowo kita ini sudah tua-tua, kasih yang muda-muda lah kan gitu, itu sudah ditangkap (kader-kader Nasdem),” kata Zulfan menambahkan.
Namun dalam diskusi Total Politik tersebut, pengamat politik sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Cyrus Network Hasan Nasbi berpendapat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju sebagai calon presiden pada di Pilpres 2024. Berdasarkan hitung-hitungannya, Anies tidak memiliki peluang untuk maju sebagai capres. “Kita melakukan pendekatan matematika sederhana saja. Dari pendekatan sederhana saja, dari semua sisi, Anies Baswedan enggak bakal maju menjadi capres,” kata Hasan Nasbi.
Menurut Hasan, Anies lebih berpeluang menjadi cawapres di 2024. Ia menilai kesempatan itu bisa datang dari salah satu poros koalisi. “Tapi untuk menjadi cawapres, menurut saya, sangat terbuka untuk ditawarkan ke salah satu poros koalisi,” ucapnya.
2. Di sisi lain, Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres mendatang. Deklarasi dukungan tersebut dibacakan Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat penutupan Rakernas Tidar keenam di Kota Medan, Sabtu (16/7) malam.
“Meminta dengan kerendahan hati kami, mendorong atas nama kepentingan bangsa agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Dewan Penasehat PP Tidar bersedia maju dalam Pilpres 2024,” kata Saras. Pembacaan deklarasi ini diikuti teriak ‘Prabowo Subianto Presiden’ dari seluruh peserta Rakernas Tidar yang hadir.
Jubir PKS Muhannad Kholid mengaku partainya tengah menjalin komunikasi yang intensif dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem untuk membangun koalisi Pemilu 2024. Kata dia, partainya lakukan pertemuan dengan Demokrat dan Nasdem. Ia mengibaratkan pertemuan-pertemuan itu seperti tahapan-tahapan mencari jodoh dalam ajaran agama Islam. “Sebelum lamaran, sebelum khitbah, kita taaruf dulu. Kita taaruf dulu sama Bang Andi, sama Demokrat. Kita taaruf dulu dengan Bang Surya Paloh. Itu kan cari jodoh,” katanya dalam diskusi Total Politik, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (17/7).
3. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta dukungan dari masyarakat untuk mengusut kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Anam mengimbau masyarakat yang memiliki informasi ataupun bukti mengenai kasus ini agar tak ragu menyampaikan kepada Komnas HAM. “Sekali lagi, Komnas HAM bekerja dan bergerak secara imparsial. Bekerja dan bergerak secara obyektif. Oleh karenanya kami mau masuk dan mendalami tahapan-tahapan ini berdasarkan fakta,” ujar Anam, Minggu (17/7).
Komnas HAM mulai mengumpulkan sejumlah keterangan dari pihak keluarga Brigadir J, korban peristiwa baku tembak antaranggota polisi di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo. Komnas HAM menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Keluarga Brigadir J telah memberikan video dan foto kepada tim Komnas HAM. “Kami diberikan banyak keterangan, banyak foto, dan video oleh pihak keluarga,” kata Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, Minggu (17/7).
Video yang menjelaskan ketidakwajaran luka yang ada di jenazah Brigadir J viral di media sosial. Menanggapi itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih bekerja. “Biar tim selesai bekerja dulu,” ujar Dedi, Minggu (17/7).
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan belum mendampingi istri Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, usai kasus penembakan Brigadir J. Putri Candrawathi sudah melayangkan permohonan perlindungan kepada LPSK, tapi pihaknya masih menelaah permohonan tersebut. “LPSK belum mendampingi istri Ferdy Sambo,” ujar Plh Ketua LPSK Susilaningtias, Minggu (17/7). Terpisah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihaknya belum mendampingi Putri karena belum mendapat keterangan dari korban secara langsung. “Dari Ibu P (Putri) belum diperoleh keterangan karena masih terguncang,” ujarnya.
4. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, PC mendapat pendampingan dari kepolisian. Berapa hari lalu, PC melayangkan permohonan perlindungan kepada LPSK terkait kasus penembakan terhadap Brigadir J di rumah dinas suaminya. “Ada pendampingan dari Biro Psikologi SDM (Polri),” ujar Dedi, Minggu (17/7). Dedi menjelaskan, pendamping tersebut bertugas mendampingi PC. Dia (isteri Ferdy Sambo, red) bisa berkonsultasi dengan pendamping yang diberikan Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memaparkan langkah terkini kepolisian dalam mengusut kasus kematian Brigadir J. Dedi menyebutkan, Polri terus memperkuat proses pembuktian ilmiah untuk mengusut penembakan yang diduga dilakukan Bharada E kepada Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan demi menghindari spekulasi-spekulasi yang kebenarannya belum bisa dipertanggung jawabkan.
Dijelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah membentuk tim khusus, gabungan internal dan eksternal. Tim khusus ini mengedepankan pendekatan scientific crime investigation (SCI). “Untuk menghindari spekulasi yang dianalogikan tanpa didukung oleh pembuktian ilmiah dan bukan orang yang expert di bidangnya justru akan memperkeruh keadaan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (17/7).
Tim Khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo batal menggelar rapat analisa dan evaluasi (anev) yang dijadwalkan Sabtu (16/7) lalu. Rapat anev ini digelar sebagai tindak lanjut kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Ferdy Sambo. “Ya (batal), tim masih terus bekerja,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Berdasarkan undangan rapat, sedianya rapat anev bakal dihadiri Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto selaku ketua tim khusus.
5. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya telah menerima laporan dugaan gratifikasi terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. ”Setelah kami cek, benar telah diterima oleh bagian pengaduan. Kami segera verifikasi dan telaah lebih dahulu oleh tim pengaduan masyarakat KPK,” kata Ali, Sabtu (16/7). Seperti diberitakan, dugaan gratifikasi Suharso dilaporkan oleh Ketua Indonesia Youth Community Network (IYCN) Fadli Rumakefing pada Kamis (14/7) lalu.
6. Partai Demokrat berharap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bersikap ksatria dengan mengikuti proses hukum usai dijadikan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan di daerahnya. Ricky yang merupakan kader Partai Demkrat diduga kabur ke Papua Nugini dan belum diketahui keberadaannya hingga kini. “Kita harapkan beliau bisa mengikuti proses hukum dan biasanya kader-kader Demokrat siap mengikuti proses hukum,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (17/7).
Penyidik KPK gagal menjemput paksa tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Plt Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan, penjemputan paksa dilakukan lantaran tersangka telah dijadwalkan pemanggilan kedua di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/7) tetapi tidak hadir. “Yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK tanpa dasar argumentasi hukum yang sah dan tim penyidik menilai hal ini bentuk tindakan tidak kooperatif,” ujar Ali, Sabtu (16/7).
Ali enggan membeberkan identitas lengkap tersangka yang sedianya dijemput paksa itu, tetapi ia mengatakan, pihak yang menjadi tersangka adalah kepala daerah di wilayah Provinsi Papua. “KPK selanjutnya berupaya melakukan jemput paksa kepada tersangka dimaksud di wilayah Papua, namun tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan,” ujarnya.
7. Presiden Jokowi menerima delegasi International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). Delegasi terdiri dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan isi pembicaraan dalam pertemuan itu.
Dijelaskan, di depan para petinggi IMF, Jokowi menyampaikan perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi baik. “Di mana inflasi sekitar 4,2 persen, pertumbuhan 5,01 persen. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain kita punya debt to GDP ratio sekitar 42 persen, beberapa negara itu mencapai 100 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, kemarin. “Kemudian defisit masih sekitar 4 persen dan current account 0,5 persen dan balance of trade kita 26 bulan positif terus, dan Indonesia punya foreign reserve sebesar 135 miliar dollar AS,” sambungnya.
8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerukan langkah antisipasi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan. Seruan itu disampaikannya berkaca dari kasus gagalnya Sri Lanka dan dunia mengatasi krisis pangan dan resesi yang dipicu oleh masalah inflasi. “Kita sama-sama berharap Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan yang menghantui dunia, yang harus segera kita antisipasi dari saat ini, agar hal itu tidak terjadi,” kata Megawati dalam pidatonya saat membuka KKN Kebangsaan 2022 di Univeritas Palangka Raya, Kalteng, Minggu (17/7). Megawati mengutip pernyataan Presiden Jokowi bahwa kurang lebih mulai tahun ini, akan ada negara yang dinyatakan gagal karena perekonomiannya jatuh. Menurut Megawati, semua sudah melihat kegagalan itu dialami Sri Lanka. “Kalau ekonomi itu failed atau hancur, tentunya pikiran yang paling utama adalah dari mana akan mendapatkan bahan makanan,” jelasnya. “Pangan, itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Dan sekiranya akan terjadi, walau tentu kita berharap hal itu tidak terjadi,” pinta Megawati.
9. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluhkan kenaikan biaya penyewaan fasilitas masyair atau layanan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) untuk keperluan ibadah haji yang tidak sesuai harapan. Ia merasa harga yang ditetapkan saat ini yaitu total Rp 1,4 triliun tidak berpengaruh pada peningkatan fasilitas dan pelayanan yang diterimanya.
“Saya mengeluh nih. Ini yang mengeluh saya, bukan jemaah. Kalau jemaah semua puas. Saya sampaikan itu ke Pak Menteri Haji (dan umrah Arab Saudi),” kata Yaqut, Minggu (17/7). “Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan untuk Masyair dan lain sebagainya itu saya merasa belum (puas),” ujarnya. (HPS)
