Gedung Kejaksaan Agung RI (net)
Isu menarik hari ini, sosok pengusaha Surya Darmadi, pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian negara paling tinggi di Indonesia yakni sebesar Rp 78 triliun hingga kini tidak ketahuan rimbanya. Rekor korupsi yang cukup fantastis itu terungkap setelah Kejagung menetapkan Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma dan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (RTR) sebagai tersangka. Dalam perkara ini, keduanya tidak ditahan. “Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Pekanbaru,” kata Burhanuddin melalui keterangan video, kemarin.
Isu kedua, temuan beras bansos berkarung-karung yang dikubur di tanah lapang di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kini jadi sorotan publik. Temuan beras tersebut kini diambil alih Polda Metro Jaya. Kemensos menduga ada bahan lain seperti tepung dan telur yang dikubur di situ. Irjen Kemensos Dadang Iskandar mengatakan ada bau telur yang tercium di lokasi. Dia juga menyebut ada plastik tepung terigu yang ditemukan di lokasi. Mensos Tri Rismaharani memastikan bantuan beras bansos yang ditimbun di Depok bukan dari program masa kepemimpinannya. Dia menduga beras bantuan tersebut rusak karena hujan.
Isu ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama masyarakat. Jokowi ingin masyarakat betul-betul paham terhadap RKUHP ini. Ia menekankan ada 14 masalah yang menjadi sorotan dalam RKUHP.”Kami diminta oleh Presiden Jokowi] untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/8).
Isu keempat, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami keberadaan sejumlah akun dan situs perjudian online. Jika diketahui ada kaitannya dengan judi online maka akun yang ada langsung di-take down. “Apabila ditemukan itu berkaitan dengan judi judi online, maka tentu tidak ada ruangnya di Indonesia, dan itu harus di-take down,” ujar Johnny saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/8). “Mudah-mudahan dalam sehari dua hari ini itu juga selesai, kita tidak inginkan kita melakukan take down tanpa klarifikasi dan pendalaman nanti jadi masalah baru,” katanya.
Isu kelima, Sinyal koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilpres 2024 kian menguat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi memprediksi, jika ketiganya benar-benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan capres dan cawapres. Sedangkan KIB mulai bersikut-sikutan. Karena elit Golkar bilang, partainya sudah tetapkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres, sementara Waketum PPP, Arsul Sani menegaskan, KIB belum bicarakan sosok capres 2024 yang akan diusung. Berikut isu selengkapnya.
1. Sosok pengusaha Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman, diperkirakan mencapai Rp 78 triliun.
“Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp 78 triliun,” kata Jaksa Agung dalam keterangan videonya, Senin (1/8) kemarin. Jika itu terbukti di pengadilan, maka nilai korupsi yang dilakukan Surya Darmadi itu tercatat sebagai pemecah rekor korupsi atau yang terbesar di Indonesia.
Keberadaan pengusaha Surya Darmadi yang menjadi tersangka 2 kasus korupsi berbeda yang ditangani KPK dan Kejaksaan Agung sampai saat ini belum diketahui rimbanya. Pemilik PT Duta Palma Group atau Darmex Agro Group itu kembali menjadi sorotan setelah Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Provinsi Riau.
Selain itu, Surya Darmadi yang kerap disapa Apeng juga tersandung kasus suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kemenhut pada 2014 yang perkaranya ditangani KPK dan KPK sempat memeriksa Surya dalam perkara itu. Bahkan lembaga antirasuah itu juga pernah ajukan pencegahan kepada Imigrasi supaya Surya tidak bisa bepergian pada 5 November 2014.
Dalam perkara ini, Surya Darmadi dan M Thamsir Rachman tidak ditahan. “Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Pekanbaru,” kata Burhanuddin melalui keterangan video, kemarin.
Pengusaha Surya Darmadi, pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian negara paling tinggi di Indonesia sebesar Rp 78 triliun. Namun, hingga kini tidak ketuan rimbanya alias keberadaannya masih menjadi misteri.
Rekor korupsi yang cukup fantastis itu terungkap setelah Kejagung menetapkan Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma dan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (RTR) sebagai tersangka. Dalam perkara ini, kedua tersangka tidak ditahan. “Terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena tersangka RTR sedang menjalani pidana untuk perkara lain di Lapas Pekanbaru,” kata Burhanuddin melalui keterangan video, kemarin.
Kejagung RI menetapkan dua orang tersangka terkait dugaan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau oleh PT Duta Palma Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, salah satu yang ditetapkan adalah pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (SD). “SD selaku Pemilik PT. Duta Palma Group, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-44/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, kemarin.
2. Temuan beras bansos berkarung-karung yang dikubur di tanah lapang di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kini jadi sorotan publik. Temuan beras tersebut kini diambil alih Polda Metro Jaya. Kemensos menduga ada bahan lain seperti tepung dan telur yang dikubur di situ. Irjen Kemensos Dadang Iskandar mengatakan ada bau telur yang tercium di lokasi. Dia juga menyebut ada plastik tepung terigu yang ditemukan di lokasi.
“Jadi, penjelasan tadi dari tim yang ada di lapangan ya, sebagai pemilik apa, pengelola lahan tersebut. Jadi kondisinya sebenarnya nggak terungkap semua. Cuman baunya itu lo. Baunya bau telur, ada bekas plastik-plastik tepung juga, tepung terigu, ya. Itu yang diketahui,” kata Dadang, Selasa (2/8).
Dadang mengatakan barang yang dikubur di lokasi itu bukan milik Kemensos. Menurutnya, Kemensos tak pernah memberikan bantuan dalam bentuk tepung dan telur. “Nah, kalau Kemensos itu nggak pernah bantuan itu dalam bentuk telur, terigu pun tidak ada. Gitu aja. Membedakannya gitu aja sebenarnya,” tutur Dadang.
Pemilik lahan Rudi Samin di Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok tidak tahu kalau lahan miliknya digunakan untuk mengubur beras tersebut. Ia lalu menjelaskan kronologi penemuan beras bansos yang dikubur tersebut. Rudi menyebut temuan itu berkat informasi dari salah satu pegawai JNE Depok. Disebutkan, beras bansos ditemukan sudah terkubur pada Jumat (29/7) sekitar pukul 14.00 WIB.
Samin menyebut beras bansos yang dikubur itu ditemukan setelah pencarian selama tiga hari menggunakan alat berat. “Bahwa awalnya, asal muasal sembako (beras bansos) ini ditemukan setelah saya mendapat informasi dari karyawan JNE sendiri, masih aktif, itu awalnya, itu sekitar kurang lebih 3 minggu lalu, ‘Pak di tanah Bapak ada ditimbun sembako sekitar satu kontainer’. Terus saya bilang ‘masa iya?’,” kata Rudi, Selasa (2/8).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menjelaskan, beras yang dikubur dalam keadaan rusak dan sudah tidak layak dikonsumsi. Beras tersebut disebutnya rusak dalam perjalanan menuju keluarga penerima manfaat (KPM). “Yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Andie.
Polri menyampaikan beras bansos dikubur sejak November 2021. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak JNE. “Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut pada tanggal 5 November 2021,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers.
Ramadhan menyebut proses penimbunan itu juga telah dicatat JNE sebagai berita acara. Berdasarkan catatan, total bansos beras yang dikubur sebanyak 3.675 kilogram yang terbagi menjadi 289 karung.
Mensos Tri Rismaharani memastikan bantuan beras bansos yang ditimbun di Depok bukan dari program masa kepemimpinannya. Dia menduga beras bantuan tersebut rusak karena hujan.
“Tadi saya juga mendengar dari Pak Menko, karena memang kasus itu terjadi sebelum saya. Jadi saya harus me-review pekerjaan tahun yang saya belum tahu,” kata Risma dalam konferensi pers di gedung Kemensos, Jalan Salemba, Jakarta Pusat.
3. Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan, sembako bantuan presiden (banpres) dari Bulog tidak ada yang rusak. Hal itu ditegaskannya terkait temuan beras banpres di Depok yang terpaksa ditimbun karena rusak. “Oh enggak (ada yang rusak dari Bulog). Itu dulu ada tim pengawasan, verifikasinya, itu kan juga dari Menteri PMK-nya turun, Mensos-nya turun, mengecek. Jadi enggak hanya Bulog,” ujar Buwas, Selasa (2/8). Buwas menjelaskan, barang yang akan disalurkan dari gudang Bulog sudah clear. Setelah itu, pihak transporter mengambil sembako bansos presiden dari gudang Bulog. Sebagai informasi, dua pihak yang ditunjuk Bulog sebagai pihak transporter adalah PT DNR dan PT Pos Indonesia.
Polda Metro Jaya membentuk tim khusus (timsus) untuk menyelidiki temuan sembako bantuan presiden yang terkubur di Lapangan KSU, Sukmajaya, Depok. Timsus yang terdiri dari penyidik Polres Metro Depok dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu akan mendalami lagi hasil penyelidikan awal terkait penimbunan bantuan sosial (bansos) tersebut. Salah satunya soal dugaan tindak pidana korupsi dalam bantuan sembako untuk masyarakat Kota Depok dari Pemerintah Pusat, yang dikubur di kedalaman 3 meter itu. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, timsus sudah memanggil dan memeriksa perwakilan Kememsos RI dan JNE Express.
Perusahaan jasa pengiriman logistik JNE mengakui mengubur sembako bantuan Presiden di sebuah lahan kosong di Jalan Tugu Jaya Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi beralasan, sembako bantuan presiden itu dikubur karena rusak. Ia memastikan prosedur penguburan sembako yang rusak itu tak melanggar prosedur karena sesuai dengan perjanjian antara JNE dengan pihak pemerintah. “Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Eri, kemarin.
Kemensos membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dikuburnya beras bansos di Depok, Jawa Barat. Tim khusus tersebut akan dipimpin langsung Kepala Inspektur Kemensos Dadang Iskandar. “Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektor kemudian dengan beberapa anggota serta dari dirjen yang menangani bantuan,” ujar Mensos Tri Rismaharini saat konferensi pers di Kemensos, Selasa (2/8). Risma menjelaskan, tim tersebut langsung ditugaskan mengusut tuntas peristiwa yang menggegerkan publik itu.
4. Presiden Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama masyarakat. Jokowi ingin masyarakat betul-betul paham terhadap RKUHP ini. Ia menekankan ada 14 masalah yang menjadi sorotan dalam RKUHP.”Kami diminta oleh Presiden Jokowi] untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru minta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/8).
Mahfud menyampaikan pihaknya akan menempuh dua jalan untuk mewujudkan keinginan Jokowi. Jalan pertama adalah terus membahas sejumlah permasalahan RKUHP di parlemen. Kedua, pada saat yang sama, pemerintah akan membuka diskusi bersama masyarakat. Kemenkominko ditugaskan untuk menyelenggarakan acara diskusi, sedangkan Kemenkumham akan mengurus materi diskusi. “Seluruh yang akan kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ketatapemerintahan kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,” ujar Mahfud.
5. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami keberadaan sejumlah akun dan situs perjudian online. Jika diketahui ada kaitannya dengan judi online maka akun yang ada langsung di-take down. “Apabila ditemukan itu berkaitan dengan judi judi online, maka tentu tidak ada ruangnya di Indonesia, dan itu harus di-take down,” ujar Johnny saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (2/8). “Mudah-mudahan dalam sehari dua hari ini itu juga selesai, kita tidak inginkan kita melakukan take down tanpa klarifikasi dan pendalaman nanti jadi masalah baru,” katanya.
6. Sinyal koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilpres 2024 kian menguat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi memprediksi, jika ketiganya benar-benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Sepertinya (mengusung) Anies-AHY (sebagai capres-cawapres),” kata Ari, kemarin.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan menjadi salah satu dari tiga nama calon presiden yang diusulkan Partai Nasdem. Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara, Demokrat juga jagokan ketua umumnya sendiri, AHY untuk maju di panggung pilpres. Menurut Ari, kemungkinan ini yang lantas memikat PKS untuk bergabung. Apalagi, daya tawar partai pimpinan Akhmad Syaikhu itu terbilang rendah. “Agenda politik Nasdem yang menjagokan Anies dan Demokrat yang mengusung AHY pasti akan diaminkan PKS karena partai ini tidak dalam posisi tawar yang tinggi,” ujarnya. Ari menilai, koalisi antara Demokrat, Nasdem, dan PKS terbilang masuk akal.
7. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan, partainya sudah putuskan untuk mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, keputusan yang merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar itu sudah bersifat final. “Airlangga Hartarto, kita sudah putuskan Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto, sesuai keputusan rapat pimpinan di forum nasional. Itu sudah final,” kata pemilik sapaan akrab Bamsoet itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (2/8).
Ketua DPD Partai Golkar JatimMuhammad Sarmuji mengusulkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengusung duet Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
KIB merupakan koalisi parpol yang beranggotakan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Untuk capres memang kami akan mengusung Pak Airlangga. Untuk cawapresnya, dari DPD Golkar Jatim kami mengusulkan nama Khofifah,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (2/8).
Waketum PPP Arsul Sani mengatakan, KIB belum bicarakan soal sosok capres 2024. KIB belum membicarakan siapa capres yang akan diusung. KIB, kata Arsul, masih dalam tahap identifikasi bakal capres. Akan ada simulasi paslon capres 2024. “PPP menghormati keputusan permusyawaratan internal Partai Golkar yang mengajukan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres. Tentu pada saat yang disepakati nanti ketiga parpol KIB akan melakukan simulasi-simulasi paslon dengan mempertimbangkan sejumlah hal termasuk tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas dari sosok-sosok yang dibahas sebagai calon potensial baik untuk posisi capres maupun cawapres,” kata Arsul Sani, Selasa (2/8).
7. Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Namun keputusan final terkait hal itu biasanya akan diputuskan di detik-detik terakhir. “Nah, oleh karena itu, Indonesia, detik-detik akhir baru putus capresnya kan. Sekarang ada Cak Imin, ada AHY, ya semua boleh,” katanya.
Zulhas lantas menyentil Menko Polhukam Mahfud MD soal urusan pencalonan presiden biasa dibahas pada detik-detik terakhir. “Kita tidak bicara capres, Pak, capres itu kita tahu, Pak Prof Mahfud punya pengalaman, capres itu sejam terakhir, ‘iya kan Prof ya?’ Sejam terakhir itu baru putus itu siapanya,” ujarnya. Mahfud yang duduk di sampingnya hanya mantuk-mantuk. Seperti diketahui, Mahfud sempat didorong menjadi pendamping Jokowi saat Pilpres 2019. Bahkan dirinya dikabarkan telah diberi jaket untuk deklarasi. Namun, keputusan untuk mencalonkan Mahfud berbuah di detik-detik terakhir menjelang deklarasi dan digantikan Ma’ruf Amin.
8. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan kedekatan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semakin erat dalam beberapa waktu terakhir menguatkan kemungkinan terbentuknya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tinggal menunggu hitungan hari. Agung menyebutkan, jika berdasarkan pernyataan elite kedua belah pihak, maka KIR akan dideklarasikan resmi sebelum perayaan kemerdekaan 17 Agustus, atau setelah Rapimnas Gerindra pada 13 Agustus. Adapun agenda utama dalam rapimnas itu untuk menanyakan kesediaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden (capres). “Tentu realitas politik ini semakin membuat dinamika koalisi yang cair, semakin mengerucut setelah sebelumnya Golkar, PAN, dan PPP resmi menggagas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),” ujar Agung, Selasa (2/8).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung Pilpres 2024 jika diikuti empat pasang capres-cawapres dengan harapan, banyaknya paslon di Pilpres bisa mencegah polarisasi di masyarakat. “Minimal 3 calon sehingga tidak menjadikan pengentalan, kristalisasi semakin tajam. Saya setuju. Kita juga akan mendorong konstelasi pemilu tahun 2024 minimal tiga calon. Syukur-syukur empat calon. Itu lebih asik lagi,” ujar Cak Imin pada acara pekuncuran Kanal Pemilu Terpercaya CNN Indonesia, kemarin malam.
Cak Imin menyebut dirinya tak mau jadi oposisi, karena tidak mudah jadi oposisi. “Terus terang, saya enggak akan memilih jadi oposisi, agak gawat hari-hari ini,” katanya. Mulanya, Cak Imin menyebut fenomena polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat bukan dampak (Pilpres) 2019. a menilai fenomena itu adalah eskpresi dari para oposisi yang tak memiliki tempat di dalam pemerintahan. “Awalnya saya memandang (polarisasi) itu residu, tapi hari ini saya renung-renungkan ternyata bukan residu pemilu. Itu oposisi yang tidak punya tempat, hanya itu,” ujarnya.
9. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, mengungkapkan sejumlah fakta saat proses otopsi ulang terkait adanya berbagai luka di jenazah anak kliennya. Kamaruddin menyampaikan, temuan terkait hasil otopsi ulang itu berdasarkan dari catatan dua dokter pewakilan keluarga yang ikut hadir di ruangan otopsi. “Sesuai yang dilihat dan yang dialami. Jadi di ruangan itu kan ada percakapan. Nah, percakapan mereka dicatat ini. Kalau memperhatikan kan ada detail semua ini. Lubangnya ada lukanya,” kata Kamaruddin dalam tayangan Aiman Kompas TV, Senin (1/8) malam. Menurut dia, luka yang dicatat oleh tim dokter perwakilan keluarga itu sangat terperinci, termasuk ada luka dari kepala, dada, tangan, dan kaki.
Komisioner Komnas HAM Beka Uulung Hapsara membenarkan adanya keterkaitan skuad lama ajudan Ferdy Sambo dalam peristiwa kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Beka mengatakan, Komnas HAM sudah mengantongi pengakuan adanya keterkaitan skuad ajudan tersebut dalam kasus kematian Brigadir J. “Soal skuad (lama) memang kami dengar,” ujar Beka dalam acara Aiman di Kompas TV, Senin (1/8/) malam. Akan tetapi, Beka mengatakan, perlu menggali keterangan lebih lanjut terkait adanya informasi ancaman pembunuhan Brigadir J yang datang dari skuad lama. “Tapi soal ancaman kami harus memastikan lagi,” tutur Beka.
Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak mengubah BAP saat kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kini, dia menyebut adanya luka tembak dari belakang kepala hingga tembus ke hidung Brigadir J.
Kamaruddin mengatakan hal itu diketahui berdasarkan penemuan atau catatan medis pihaknya saat proses autopsi ulang Brigadir J. Pihak keluarga Brigadir J diketahui mengutus satu bidan dan dokter kerabat saat proses autopsi ulang Brigadir J. “Jadi intinya tadi adalah merubah berita acara menjadi berita acara pemeriksaan pelapor atau saksi atau menjadi pro justisia, kemudian kita ada keterangan tambahan di luar dari pada yang sudah ditanyakan kepada pemeriksaan dahulu yaitu bahwa kita ada menemukan pertama itu soal hasil daripada autopsi ulang atau visum et repertum ulang yang sudah dijelaskan tadi,” kata Kamaruddin di gedung Bareskrim Polri, Selasa (2/8).
10. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha meminta pemerintah menunda rencana penghapusan data kendaraan bermotor dengan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah mati selama dua tahun dan lebih. “Sebaiknya pemerintah menunda dan bersabar dalam konteks pembayaran pajak kendaraan ini, karena tentunya penerapan aturan ini akan berdampak luas,” ujar Syaifullah, Selasa (2/8).
Adapun implementasi rencana penghapusan data kendaraan itu secara otomatis akan mengubah status awal kendaraan dari legal menjadi “bodong” (tidak terdaftar). Dengan begitu, rencana tersebut akan berdampak pada 40 juta kendaraan bermotor di Indonesia yang terancam disita Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari penertiban. “Seperti yang saat ini ditakutkan masyarakat, yaitu penyitaan kendaraan karena dianggap bodong,” kata dia.
11. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah berkomitmen kuat untuk mengawal Pemilu 2024 dengan baik. Ia menyebut segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung jalannya pemilu seperti instrumen hukum, kelembagaan, hingga jadwal penyelenggaraan telah dibahas oleh DPR bersama dengan KPU dan Bawaslu.
“Karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk ini. Supaya juga tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat, itu tidak juga karena sudah dibicarakan oleh KPU dan stakeholders karena yang diperlukan itu akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi dihitung dulu,” ucap Mahfud, kemarin.
Mahfud MD menjamin pemerintah akan cairkan seluruh kebutuhan anggaran Pemilu 2024. Ia menepis anggapan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersendat karena pemerintah lambat mencairkan anggarannya. “Supaya juga jangan ada salah paham misalnya ada berita hari-hari ini bahwa pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cairnya, itu tidak juga karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders dana yang diperlukan akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah, tapi dihitung dulu,” kata Mahfud lagi.
Mahfud MD titip pesan kepada KPU agar menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan penuh profesionalitas. “Kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh-sungguh bekerja menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh profesionalitas karena apapun yang anda lakukan itu pasti ada yang menggugat,” kata Mahfud.
Mahfud mengakui selalu ada kecurangan di dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah ketika pemilu pertama pada era reformasi. (HPS)
