Bharada Richard Eliezer alias Bharada E (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara yang mengungkap adanya perintah pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. “Betul [ada perintah],” kata Deolipa saat ditanya tentang informasi adanya perintah penembakan, Minggu (7/8). Di samping itu Deolipa mengatakan saat ini tim kuasa hukum Bharada E sudah mengantongi siapa dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Namun ia enggan mengungkapkan siapa namanya. “Sudah mengantongi (nama). Betul [belum bisa diungkapkan ke publik] karena masuk wilayah penyelidikan,” tuturnya.
Isu kedua, Kondisi mental Bharada E sudah lega. Ia mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk meminta perlindungan kepada LPSK terkait kasus tewasnya Brigadir J. LPSK menyambut baik kesediaan Bharada E menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus tewasnya Brigadir J. Pihak LPSK akan menemui Bharada E di tahanannya guna melakukan pemeriksaan terkait kesediaannya sebagai justice collaborator. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di tempat Bharada E ditahan karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka.
Isu ketiga, Ajudan dan sopir istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi (PC) sudah ditangkap dan ditahan per hari ini, Minggu (7/8). Sementara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati menangis usai mendatangi Mako Brimob untuk menjenguk Sambo yang tengah ditempatkan di sana selama 30 hari ke depan. Putri Sambo membawakan pakaian untuk suaminya ke Mako Brimob, namun belum bisa bertemu dengan suaminya. Ia mengaku telah mengikhlaskan dan memaafkan semua kejadian yang menimpa keluarganya, termasuk soal dugaan pelecehan di rumah dinas Ferdy Sambo. “Saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami,” kata Putri di Mako Brimob, Minggu (7/8).
Isu keempat, Kepala KSP Moeldoko mengatakan, selama ini pemerintah telah bekerja keras agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga-harga komoditas sebagai imbas dari ketidakpastian kondisi ekonomi global. Salah satunya memberikan subsidi untuk harga BBM dan gas, yang nilainya mencapai Rp 502 triliun. Dia mengatakan, Indonesia menjadi bagian global yang sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak normal. Moeldoko mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi ujian berat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Isu kelima, pengamat politik M Qodari mengatakan, pilihan Presiden Jokowi mendukung Menhan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024 adalah yang paling logis. “Secara rasional sangat masuk akal Pak Jokowi dekat dan dukung Prabowo karena balik lagi di antara capres yang paling mungkin itu dia,” kata Qodari. Sementara itu ratusan sopir truk yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk DKI Jakarta Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 berkumpul di Inspeksi Banjir Kanal Timur (BKT), Pulo Gebang, Jakarta Timur. Mereka mendukung Ganjar nyapres dengan menggambar wajah gubernur Jateng itu di belakang truk. Berikut isu selengkapnya.
1.Anggota kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara mengungkapkan adanya perintah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. “Betul [ada perintah],” kata Deolipa saat ditanya tentang informasi adanya perintah penembakan, Minggu (7/8) siang. Di samping itu Deolipa mengatakan saat ini tim kuasa hukum Bharada E sudah mengantongi siapa dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Namun ia enggan mengungkapkan siapa namanya. “Sudah mengantongi (nama). Betul [belum bisa diungkapkan ke publik] karena masuk wilayah penyelidikan,” tuturnya.
Anggota kuasa hukum Bharada E, Muhammad Boerhanuddin, membenarkan kliennya sudah mengungkap sejumlah nama yang terlibat dalam kematian Brigadir J. Ia menyebut kliennya telah menyampaikan nama-nama pihak yang terlibat dalam proses berita acara pemeriksaan (BAP). “Semalam kan sudah di-BAP. Semua udah disebutin, udah dijelasin semua di situ,” ujar Boerhanuddin saat dikonfirmasi, Minggu (7/8) siang.
2. Kondisi kesehatan mental Bharada E sudah lega. Ia mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk meminta perlindungan kepada LPSK terkait kasus tewasnya Brigadir J. “Kami bersepakat, kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice collaborator dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada LPSK,” kata kuasa hukum Bharada E, Deolipa Yumara di gedung Bareskrim Polri, kemarin.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik kesediaan Bharada E atau Richar Eliezer Pudihang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus tewasnya Brigadir J. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, Bharada E disangka melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP ke -1 juncto Pasal 56 KUHP. “Dia kan dikenakan Pasal 55 sama 56, ini kan otomatis tidak dia saja pelakunya, jadi pasti ada pelaku yang lain,” kata Susi, Minggu (7/8).
Pihak LPSK akan menemui Bharada E atau Richard Eliezer di tahanannya guna melakukan pemeriksaan terkait kesediaannya sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus tewasnya Brigadir J. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di tempat Bharada E ditahan karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. “Kan Bharada E sudah bukan orang bebas ya, jadi ya mungkin kita akan kita lakukan di sana,” kata Susi, Minggu (7/8). Susi mengatakan, dalam pemeriksaan, itu pihaknya akan memastikan iktikad baik Bharada E menjadi justice collaborator.
Pemeriksaan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas dugaan pelanggaran etik tidak akan meniadakan pengusutan dugaan pelanggaran pidana. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan pelanggaran etik Ferdy dalam kasus penembakan Brigadir J. Mahfud menuturkan, penegakan hukum terkait pelanggaran etik dan hukum bisa sama-sama berjalan. “Menurut hukum pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan,” kata Mahfud dalam akun Instagramnya, @mohmahfudmd, Minggu (7/8).
Mahfud mengatakan, pelanggaran etik dan pidana dapat diproses secara bersama-sama. Ia mencontohkan kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar. Saat Akil ditahan karena kasus korupsi, proses pelanggaran etiknya pun tetap dilakukan. Selanjutnya, Akil diberhentikan sebagai hakim MK melalui sanksi etik untuk mempermudah pemeriksaan pidana.
Mahfud menuturkan, beberapa lama setelah penerapan sanksi etik, Akil dijatuhi hukuman pidana. Menurut Mahfud, pemeriksaan pidana lebih rumit dan lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. “Jadi publik tak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu,” kata Mahfud.
3. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob Polri pada Sabtu (6/8/). Sambo diduga melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. “Beberapa bukti dari Irsus (Inspektorat Khusus) menetapkan, Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidak profesionalan dalam olah TKP,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (6/8) malam. “Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Brimob Polri,” tuturnya. Kata dia, status Sambo masih dalam pemeriksaan, belum tersangka.
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ditempatkan di Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, selama 30 hari ke depan. Inspektorat Khusus Polri menduga Ferdy Sambo telah melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional dalam olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Ferdy. “Tiga puluh hari (di Mako Brimob) info dari Irsus (Inspektorat Khusus),” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Minggu (7/8).
4. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andi Rian menyatakan ajudan dan sopir istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi (PC) sudah ditangkap dan ditahan per hari ini, Minggu (7/8). Pernyataan Andi ini sekaligus meluruskan pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan timsus menangkap ajudan dan Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo. “Tidak benar itu [ART Ferdy ditangkap], yang benar Bharada RE dan Brigadir RR. Sopir dan ajudan Ibu PC,” kata Andi, Minggu (7/8).
Istri Irjen Ferdy Sambo menangis usai mendatangi Mako Brimob untuk menjenguk Sambo yang tengah ditempatkan di sana selama 30 hari ke depan. Putri Candrawathi datang bersama anak dan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Sambil menangis, Putri mengatakan ia mempercayai dan tulus mencintai sang suami.
“Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya,” ujarnya di depan Mako Brimob, Minggu (7/8).
Putri Chandrawathi alias Putri Sambo membawakan pakaian untuk suaminya ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, namun belum bisa bertemu dengan suaminya.
“Hari ini (kami) datang ke Mako Brimob untuk membawa pakaian kepada Pak Ferdy Sambo dan membesuk beliau, tapi hari ini belum sempat ketemu,” ujar pengacara keluarga Ferdy Sambo Arman Hanis, Minggu (7/8). Ia mengatakan rombongan kuasa hukum beserta keluarga itu belum diberikan izin membesuk Sambo. Ia berharap besok atau hari berikutnya dapat bertemu langsung dengan terduga pelanggar kode etik kepolisian itu.
Putri Sambo mengaku telah mengikhlaskan dan memaafkan semua kejadian yang menimpa keluarganya, termasuk soal dugaan pelecehan di rumah dinas Ferdy Sambo. “Saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami,” kata Putri di Mako Brimob, Minggu (7/8).
5. Kasus teror pembakaran rumah dan kendaraan warga Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, menemui titik terang. Sembilan orang tersangka berhasil diringkus polisi. Kepala Polres Jember AKBP Hery Purnomo mengatakan, sembilan orang tersangka itu merupakan bagian dari 15 orang yang diamankan tim gabungan ke Mapolres Jember. “Dari 15 orang yang dibawa ke Mapolres Jember setelah dilakukan pemeriksaan, sembilan orang dinyatakan cukup bukti untuk ditetapkan tersangka dan selanjutnya akan dilakukan penahanan. Sedangkan 6 orang lainnya statusnya masih saksi,” kata Hery, Minggu (7/8).
Kepolisian masih memburu puluhan pelaku teror pembakaran rumah dan kendaraan warga Desa Mulyorejo, Jember, setelah menangkap sembilan tersangka lainnya. Kepala Polres Jember, AKBP Hery Purnomo, mengatakan pihaknya bersama tim gabungan Jatanras Polda Jatim dan Polres Banyuwangi bertekad akan menangkap seluruh tersangka perusakan yang ditaksir berjumlah puluhan. “Penanganan perkara pembakaran dan perusakan serta pencurian dengan kekerasan akan terus dilakukan pengembangan sampai seluruh pelaku yang terlibat dapat ditangkap dan diproses secara tuntas demikian juga termasuk kepada para pelaku penganiayaan yang saat ini belum tertangkap,” kata Hery, Minggu (7/8).
6. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, selama ini pemerintah telah bekerja keras agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga-harga komoditas sebagai imbas dari ketidakpastian kondisi ekonomi global. Salah satunya memberikan subsidi untuk harga BBM dan gas, yang nilainya mencapai Rp 502 triliun. “Jadi, bapak/ibu yang naik sepeda motor, itu negara menyubsidi 3,7 juta rupiah dalam satu tahun. Bagi yang naik mobil, negara menyubsidi 19,2 juta rupiah setahun. Untuk itu, saya mohon kita berhemat dalam menggunakan BBM,” ujar Moeldoko, Minggu (7/8).
Dia menuturkan, Indonesia yang menjadi bagian global, sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak normal. Oleh karenanya, Moeldoko mengajak semua pihak bersama-sama menghadapi ujian berat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Ujian berat tersebut, berupa ancaman krisis pangan, energi, dan ketidakpastian global yang bisa memicu terjadinya krisis ekonomi.
7. Pengamat politik M Qodari menyebut, Presiden Jokowi memiliki gestur yang nyaman dengan Mehan Prabowo Subianto. Hal itu tercermin saat momen Prabowo mewakili Jokowi menutup turnamen Piala Presiden 2022, Sabtu (6/8). “Kalau itu benar, ini sinyal paling terang Pak Jokowi ‘ada hati’, Pak Jokowi ‘main hati’ dengan Prabowo,” kata Qodari dalam diskusi yang digelar Total Politik bertajuk “Gelar Musra, Jokowi Pilih Siapa?” di Jakarta Selatan, Minggu (7/8).
Menurut dia, mendukung Prabowo dalam kontestasi Pemilu 2024 adalah hal yang paling logis bagi Jokowi. “Secara rasional sangat masuk akal Pak Jokowi dekat dan dukung Prabowo karena balik lagi di antara capres yang paling mungkin itu dia,” ujar Qodari. Selain itu, Prabowo memiliki sejumlah keunggulan dibanding dua nama lain yang elektabilitasnya kerap menduduki tiga besar calon presiden 2024 di sejumlah lembaga survei.
Pengamat politik M Qodari mengatakan, pilihan Presiden Jokowi mendukung Menhan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden 2024 adalah yang paling logis. “Secara rasional sangat masuk akal Pak Jokowi dekat dan dukung Prabowo karena balik lagi di antara capres yang paling mungkin itu dia,” kata Qodari. Ia menyebut, Prabowo memenuhi kriteria kuat sebagai capres karena elektabilitasnya teratas, selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Qodari juga menyebut faktor lainnya, yaitu basis kursi partai politik. Dalam hal ini, Prabowo merupakan Ketua Umum dari Partai Gerindra yang sangat memungkinkannya maju sebagai capres. “Nah, kalau kriterianya ada dua, elektabilitas dan partai politik, semuanya benar. Calon presiden yang paling pasti pada hari ini yang bisa maju namanya adalah Prabowo Subianto,” kata Qodari.
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk DKI Jakarta Dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 berkumpul di Inspeksi Banjir Kanal Timur (BKT), Pulo Gebang, Jakarta Timur. Mereka mendukung Ganjar nyapres dengan menggambar wajah gubernur Jateng itu di belakang truk.
8. Mantan Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengungkapkan alasannya meninggalkan Partai Golkar dan bergabung ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). TGB mengatakan, ia meninggalkan Golkar karena Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan ruang lebih luas baginya untuk berekspresi dan menyampaikan gagasan-gagasan politik. “Pertama, saya sudah cukup lama tidak aktif di Golkar,” kata TGB usai dilantik menjadi ketua harian nasional DPP Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (6/8). “Semua partai politik sama, tetapi ruang-ruang untuk kita bisa berekspresi, bisa menyampaikan gagasan-gagasn politik kita itu kan juga perlu ruang yang cukup dan saya melihat bahwa Pak Hary memberikan ruang itu,” ujar dia.
9. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian/lembaga. “Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden,” kata Luhut dalam Silatnas PPAD, kemarin.
Menurut Luhut, jika itu terwujud, tidak ada lagi perwira-perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan-jabatan tak perlu sehingga kerja TNI AD semakin efisien. Para perwira tinggi AD, kata pensiunan jenderal itu, nantinya tidak perlu berebut jabatan karena mereka bisa berkarir di luar institusi militer. “Sebenarnya TNI itu nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira-perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD, bisa saja tidak KSAD tapi dia di kementerian,” ujarnya.
Luhut menambahkan, ketentuan yang ia usulkan itu sudah berlaku bagi perwira aktif Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian/lembaga. “Jadi saya berharap TNI dalam hal ini dengan Kemhan nanti kalau bisa supaya masukkan satu pasal ini kepada perubahan UU TNI,” kata dia.
10. Kejagung merespons pernyataan Kemlu Singapura yang menyatakan buronan Surya Darmadi tidak ada di wilayahnya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan mempelajari pernyataan pemerintah Singapura terkait pemilik PT Duta Palma Group yang telah menjadi tersangka kasus penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. “Nanti kami pelajari,” ujar Ketut saat dikonfirmasi, Sabtu (6/8).
Sebelumnya Kemlu Singapura menyampaikan informasi bahwa Surya Darmadi tidak ada di negaranya berdasarkan catatan imigrasi yang dimilikinya. Kendati demikian, Kemlu Singapura menegaskan akan mendukung Indonesia dengan informasi yang dibutuhkan jika ada permintaan resmi. “Singapura akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia dalam lingkup hukum kami serta kewajiban internasional,” imbuhnya. Dugaan Surya Darmadi berada di Singapura sebelumnya sempat diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Santoso. (HPS)
