Ketua DPR Puan Maharani Kembali Tegaskan Dukung IKN

oleh

JAKARTA,REPORTER.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Ia pun berharap semua masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara sebagai agenda strategis nasional yang telah diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 yang masih satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

“Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara,” kata Puan.

Pimpinan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 ini pun menyatakan, keberhasilan pembangunan IKN selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.

Menurut Puan, hal tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan. Selain itu juga, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

“Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional,” jelasnya.

“Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan,” imbuh Puan.

Puan menekankan pentingnya politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan.

Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, kata Puan, maka Politik Pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

“Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional,” ujarnya.

Puan menilai, sasaran pembangunan seharusnya tidak hanya sekadar pembangunan fisik tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa. Menurutnya, politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional.

“Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan?” kata Puan.

Mantan Menko PMK itu menjelaskan, pasca Amandeman UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan bertahap, dirumuskan dalam Undang Undang, yaitu Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Meski begitu, lanjut Puan, keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh dirasakan belum optimal.

“Bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah,” ungkapnya.

“Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan Pembangunan Nasional hanya dari proyek ke proyek,” tambah Puan.

Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, serta seluruh pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.

Dikatakan, dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, pembangunan ke depan perlu diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia. Kemudian, lanjut Puan, pada pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata.

“Masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam kita menyusun dan membangun negara Indonesia. Hal tersebut membutuhkan kerja bersama kita untuk terus menyempurnakannya. Ketidaksempurnaan dalam kita membangun negara, bukan menjadi alasan untuk memusuhi negara, mencaci maki negara,” ungkapnya.

“Janganlah kita selalu mengutuk kegelapan tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang, yang dapat memberikan cahaya, sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dan keleluasaan dalam bekerja dan membangun bangsa,” tegas Puan.

Puan lantas menyinggung pernyataan Sang Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno yang menyebut Kemerdekaan Nasional adalah Jembatan Emas. Jembatan Emas itu disebut jembatan menuju Indonesia adil makmur, dan sejahtera.

“Bangsa dan negara kita, memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah zamrud khatulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa,” ujarnya.

Untuk itu, Puan mengajak seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama, bekerja bersama, bergotong royong, dalam mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mensejahterahkan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, dan membangun kebudayaan nasional.

“Semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-sejatinya,” tutur Puan.

Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, Sidang Bersama DPR-DPD dan Sidang Tahunan MPR 2022 juga turut dihadiri sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden. Kemudian hadir pula pimpinan lembaga negara, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Sidang Tahunan MPR pun turut mengundang para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat dan Ketua Umum Partai Politik. Sidang kali ini merupakan sidang pertama yang dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI sejak Pandemi Covid-19 melanda.