Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (net)
Isu menarik pagi ini adalah sindiran Anies Baswedan soal pajak. Gubernur DKI Jakarta itu menyindir, tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan pemerintah merupakan bahasa sopan untuk mengusir warga tak mampu. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kebangsaan bersamaan dengan perayaan HUT RI ke-77 di Jakarta Melayu Festival (JMF), Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/8) malam. Anies juga menyampaikan refleksinya di HUT RI ke-77. Menurut dia, masih banyak janji kemerdekaan yang belum tuntas. “Oleh karena itu, ini jadi peringatan bahwa 77 tahun (kemerdekaan) ini ada sebagian dari janji kemerdekaan sudah dilunasi, tapi masih banyak yang belum,” kata Anies.
Isu kedua, dalam pidato pengantar keuangan di DPR, Selasa (16/8), Presiden Jokowi menyatakan, akan melanjutkan program reformasi perpajakan guna memperkuat pendanaan pembangunan pada 2023 mendatang. “Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan,” kata Presiden Jokowi. Presiden mengatakan, reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. “Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” kata Kepala Negara.
Isu ketiga, Suasana tampak meriah dan hangat ketika penyanyi cilik Farel Prayoga tampil melantunkan lagu “Ojo Dibandingke” di sela-sela Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Merdeka, Rabu (17/8). Jokowi terlihat tersenyum semringah sampai beranjak dari tempat duduknya ketika Farel mulai menyanyikan lagu campursari tersebut. “Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi…,” demikian sebagian lirik lagu yang dinyanyikan Farel. Jokowi lantas tampak tertawa lebar, begitu pula dengan hadirin lain, mereka bersorak dan bertepuk tangan. Semua terbius oleh irama lagu tersebut, tanpa disadari, mereka melek merem sambil menggoyangkan badannya untuk berjoget ria.
Isu keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memproses soal transaksi dari rekening Brigadir J sebanyak Rp 200 juta yang terjadi pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J tewas. “Kami sudah berproses,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (17/8). Ivan ogah membocorkan temuan sementara PPATK mengenai dugaan transaksi tersebut. Dia mengaku akan menyerahkan temuannya kepada Bareskrim Polri yang sedang mengusut kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Seperti diberitakan, informasi mengenai adanya transaksi dari rekening Brigadir J ini dimunculkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.
Isu kelima, Abu Bakar Ba’asyir mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (17/8). Ba’asyir hadir dengan mengenakan baju serba putih, sarung cokelat muda, berkaca mata dan menggenggam tongkat. Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki itu tampak serius dan khidmat mengikuti upacara yang dipimpin langsung Menko PMK Muhadjir Effendy itu. “Baru kali ini (upacara 17 Agustus) sejak (pondok) berdiri,” kata Ba’asyir seusai mengikuti upacara bendera merah putih peringatan 17 Agustus di halaman pondok, Rabu (17/8). Ba’asyir tampak duduk di barisan depan bersama deretan Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Achiruddin, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi dan tamu undangan. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir, tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan pemerintah merupakan bahasa sopan untuk mengusir warga tak mampu. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kebangsaan bersamaan dengan perayaan HUT RI ke-77 di Jakarta Melayu Festival (JMF), Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/8) malam. Anies menyoroti semakin tingginya harga tanah di Jakarta. Menurutnya, kondisi itu dilematis dengan bunyi poin kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selalu dibacakan saat upacara. “Pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB. Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu bayar pajak,” sindir Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan refleksinya di HUT RI ke-77. Menurut dia, masih banyak janji kemerdekaan yang belum tuntas. “Oleh karena itu, ini jadi peringatan bahwa 77 tahun (kemerdekaan) ini ada sebagian dari janji kemerdekaan sudah dilunasi, tapi masih banyak yang belum,” kata Anies. Ia menuturkan, merdeka bukan hanya mengusir kolonialisme. Menurut Anies, kemerdekaan berarti memberi kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat. “Berkali-kali kami sampaikan, kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme, kemerdekaan itu yang lebih penting adalah dia bisa memberi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut dia. Menurut dia, keadilan sosial masih menjadi tantangan saat ini. Dia mengibaratkan keadilan yakni kegiatan menyusun aturan hingga sampai pengimplementasian di masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga membebaskan pajak bumi bangunan (PBB) bagi keluarga veteran, pejuang, dan pahlawan yang berjasa di Indonesia dan tinggal di ibu kota. Fasilitas itu diberikan karena banyak sekali keluarga pejuang yang terusir dari rumah milik orang tuanya. Ia mencontohkan kasus yang menimpa keluarga pejuang yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kata Anies, dulu, Menteng masih kawasan biasa. Namun kini, kawasan itu sudah berubah menjadi kawasan elit. Perlahan perubahan itu membuat kelurga pejuang terusir dari rumahnya karena tidak mampu bayar pajak yang semakin mahal.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan sistem integrasi hunian bernama ‘Jakhabitat’. Lewat Jakhabitat, warga dapat melihat berbagai program hunian milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Harapannya Jakhabitat menjadi integrasi untuk solusi perumahan dan pemukiman, lalu aksesnya melalui sebuah aplikasi yang bernama Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman),” kata Anies di Taman Martha Tiahahu, Jalan Panglima Polim, Jaksel, Selasa (16/8). Berbagai program hunian milik DKI Jakarta misalnya, rumah DP Rp0, rumah susun hak sewa (rusunawa), dan rumah susun hak milik (rusunami). Menurut Anies, selama hampir lima tahun memimpin Jakarta, program-program yang dimiliki Pemprov DKI harus berada dalam satu payung integrasi, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
2. Presiden Jokowi mengatakan, akan melanjutkan program reformasi perpajakan untuk memperkuat pendanaan pembangunan pada 2023 mendatang. “Untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, kita akan meneruskan reformasi perpajakan,” kata Presiden Jokowi saat membacakan pidato tentang RAPBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (16/8). Presiden mengatakan, reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. “Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi,” kata Kepala Negara.
Jokowi mengatakan, untuk menjalankan agenda pembangunan, pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun. Menurut Presiden, jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun. “Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan PNBP. Caranya melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola dan pengawasan. Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga akan melakukan optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.
Jokowi mengatakan, total belanja negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos pembiayaan. Baca juga: Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun “Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut, belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta transfer ke daerah Rp 811,7 triliun,” ujar Jokowi. Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 mendatang diperkirakan mencapai Rp 598,2 triliun, atau sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
3. Suasana tampak meriah dan hangat ketika penyanyi cilik Farel Prayoga tampil melantunkan lagu “Ojo Dibandingke” di sela-sela Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Merdeka, Rabu (17/8). Jokowi terlihat tersenyum semringah sampai beranjak dari tempat duduknya ketika Farel mulai menyanyikan lagu campursari tersebut. “Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi…,” demikian sebagian lirik lagu yang dinyanyikan Farel. Jokowi lantas tampak tertawa lebar, begitu pula dengan hadirin lain, mereka bersorak dan bertepuk tangan. Semua terbius oleh irama lagu tersebut, tanpa disadari, mereka melek merem sambil menggoyangkan badannya untuk berjoget ria.
Di bagian awal lagu yang masih bertempo rendah, para pejabat yang menghadiri upacara masih terlihat duduk diam di kursinya masing-masing. Namun, ketika tempo mulai cepat dengan tepukan gendang, para menteri dan pejabat yang hadir mulai berjoget. Mereka mulai asyik menikmati alunan music campursari tersebut. Ibu Negara Iriana Jokowi misalnya tampak menggoyangkan badannya, sedangkan para Kepala Staf TNI yang hadir mengenakan pakaian dinas lengkap juga asyik berjoget. Prabowo Subianto beranjak dari tempat duduknya juga mesam-mesem sambil berjoget. Suasana peringatan detik-detik prokalamasi tampak damai.
Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Buton, Sulawesi Tenggara saat menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8). “Ini baju dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ini baju dolomani dari Buton,” ujar Jokowi kepada wartawan. Baju Dolomani dari Buton yang dipakai Jokowi berbentuk jubah panjang warna merah dengan ornamen putih di sepanjang pinggiran jubah. Presiden juga mengenakan celana merah dengan ornamen putih senada. Di dalam jubah merah panjang, Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih gading berhias payet yang tampak harmonis dengan ornamen jubah. Tidak ketinggalan tutup kepala bundar dengan ornamen putih dan sarung berwarna hitam dan putih.
Sementara Ibu Negara Iriana Jokowi juga mengenakan pakaian adat dari Buton Sulawesi Tenggara saat mendampingi Presiden Istana Merdeka, Jakarta. Baju yang dikenakan Ibu Negara adalah baju atasan dan bawahan berwarna biru cerah dengan ornamen emas yang menghiasi permukaan baju. Ibu Negara juga mengenakan syal biru emas dan juga sapu tangan dengan warna senada. Iriana memakai mahkota emas di kepala dengan ukuran cukup besar.
Presiden Jokowi mengajak semua pihak bersatu mendukung berbagai agenda besar dalam mencapai cita-cita Indonesia maju. “Mari bersatu padu mendukung agenda besar pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” tulis Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya, Rabu (17/8). “Dirgahayu Republik Indonesia!,” tegasnya. Seperti diketahui, kemarin,Presiden Jokowi memimpin upacara peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Dalam upacara kali ini, masyarakat umum dibolehkan mengikuti upacara di Istana Merdeka meskipun kuotanya dibatasi.
4. Ekonom senior yang juga mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,4 persen di kuartal II 2022. Ia menyindir, dua negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah seperti Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dua negara yang dimaksud adalah Vietnam dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuwartal II/2022 sebesar 7,7 persen sedangkan Filipina 7,4 persen.
“Indonesia tumbuhnya lumayan sekitar 5 persen tapi jangan lupa Vietnam tumbuh 7,7 persen, Filipina yang biasanya di bawah kita tumbuh 7,4 persen. Padahal 2 negara ini tidak ada komoditas, energi, dan sumber daya alam,” Ujar Rizal, kemarin.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memproses soal transaksi dari rekening Brigadir J sebanyak Rp 200 juta yang terjadi pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir J tewas. “Kami sudah berproses,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rabu (17/8). Ivan ogah membocorkan temuan sementara PPATK mengenai dugaan transaksi tersebut. Dia mengaku akan menyerahkan temuannya kepada Bareskrim Polri yang sedang mengusut kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Seperti diberitakan, informasi mengenai adanya transaksi dari rekening Brigadir J ini dimunculkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak.
Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mendesak agar pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J tidak menjadi panggung bagi kelompok-kelompok internal Polri. “Jangan sampai momentum pengungkapan kasus kematian Brigadir J terjebak dalam ruang politisasi dan kontestasi politik internal Polri,” ujar Ketua Badan Pengurus PBHI Julius Ibrani, kemarin. Berkaca dari riwayat Polri, kata dia, kerap kali adanya tragedi seperti ini justru menjadi ajang kontestasi politik internal Polri.
6. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan makna kemerdekaan itu apabila Indonesia bebas dari korupsi. “Tidak berlebihan jika saya katakan, merdeka itu sejatinya ketika bangsa dan negara kita benar-benar bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi,” kata Firli, Rabu (17/8). Firli mengatakan, mengisi kemerdekaan ternyata lebih sulit ketimbang berjuang merebut kemerdekaan. Penyebabnya adalah, musuh negara yang dihadapi saat ini adalah manusia-manusia yang memiliki “mental terjajah” oleh perilaku koruptif. “Mental terjajah oleh perilaku koruptif adalah menjadi biang keladi terhambatnya kemajuan bangsa dan negara,” ujar Firli.
KPK kembali menangkap mantan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna. Padahal Ajay yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan penangkapan tersebut. “Informasi yang kami peroleh benar ditangkap kembali oleh Tim Penyidik KPK tadi pagi. Setelah yang bersangkutan keluar dari Lapas Sukamiskin,” kata Ali, kemarin, kendati dia tidak mengungkapkan kasus apalagi yang menjerat Ajay. Yang jelas, kata dia, Ajay masih jalani pemeriksaan di Gedung KPK. “Masih dilakukan pemeriksaan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Besok kami sampaikan perkembangannya,” katanya.
7. Abu Bakar Ba’asyir mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (17/8). Ba’asyir hadir dengan mengenakan baju serba putih, sarung cokelat muda, berkaca mata dan menggenggam tongkat. Pendiri Ponpes Al Mukmin Ngruki itu tampak serius dan khidmat mengikuti upacara yang dipimpin langsung Menko PMK Muhadjir Effendy itu. “Baru kali ini (upacara 17 Agustus) sejak (pondok) berdiri,” kata Ba’asyir seusai mengikuti upacara bendera merah putih peringatan 17 Agustus di halaman pondok, Rabu (17/8). Ba’asyir tampak duduk di barisan depan bersama deretan Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Achiruddin, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi dan tamu undangan.
Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Abu Bakar Ba’asyir (ABB) sebelumnya mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pernyataan itu disampaikan ABB dalam sebuah video berdurasi sekitar 40 detik yang beredar di media sosial (medsos) Facebook. Video itu diunggah oleh pemilik akun Facebook @KataKita dua hari lalu. Hingga Kamis (4/8), video itu telah disukai lebih dari 5.000 pengguna Facebook dan mendapat lebih dari 1.100 komentar. Dengan menggunakan mikrofon, ABB menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara karena berdasarkan Tauhid. “Indonesia berdasarkan Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya Tauhid. Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucap ABB dalam video tersebut.
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menghadiri ikrar setia Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan 40 narapidana terorisme (napiter) di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Rabu (17/8). Ikrar setia itu diucapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Langkah ini menjadi bukti bahwa napi teroris serius meninggalkan segala bentuk aktivitas terorisme.
Boy menyebut ikrar setia puluhan napiter ini merupakan hadiah bagi Indonesia yang berulang tahun ke-77 hari ini. “Bertepatan dengan hari kemerdekaan 77 tahun Indonesia ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jangan ragu-ragu menjalankan dan mengamalkan itu” ujar Boy dalam keterangannya, Rabu (17/8).
8. Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero), ia menunjuk Sri Paduka Mangkunegara X atau Kanjeng Gusti Bhre Mangkunegara menjadi komisaris. Keputusan ini merujuk pada SK Menteri BUMN Nomor :SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan SK Nomor : SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia. Erick juga mengangkat Johan Bakti Porsea Sirait, sebagai Komisaris Independen, sementara Crist Kuntadi dan Freddy Harris diberhentikan dari komisaris.
9. Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menemukan ladang ganja seluas 25 hektar di Aceh. Ladang ganja itu berada di Desa Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Ladang tersebut terdeteksi usai polisi mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh-Lampung-Jakarta beberapa waktu lalu. Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemusnahan terhadap ladang ganja yang ditemukan itu.
10. Penyidik Jampidsus Kejagung tengah membidik aset tersangka dugaan korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi yang berrada di luar negeri. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan, belum ada aset Surya Darmadi di luar negeri yang disita sejauh ini. “Kita sudah koordinasi dengan Biro Hukum. Kemungkinan nanti ada (penyitaan) aset-aset yang di luar, koordinasi dengan negara lain oleh Biro Hukum,” ujar Supardi, kemarin. Menurutnya, penyitaan aset perlu dilakukan mengingat kerugian negara dalam perkara ini terbilang besar, yakni Rp 78 triliun.
11. Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi terjerat dua kasus korupsi yang ditangani Kejagung dan KPK. Kasus pertama, Surya Darmadi terseret dugaan suap alih fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan pada tahun 2019. Perkara yang ditangani KPK itu turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu Annas Maamun ke penjara. Pada awal Agustus 2022, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Akibat perbuatan konglomerat pemilik PT Duta Palma Group ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 78 triliun. Kasus ini diperkirakan menjadi kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar sepanjang sejarah RI. Selain itu, Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
12. Kemenkumham memberikan remisi kepada 168.196 warga binaan Pemasyarakatan (WBP) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Republik Indonesia. Dari seluruh narapidana yang menerima remisi itu, sebanyak 2.725 orang di antaranya langsung bebas. “Saya atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan selamat kepada WBP yang menerima remisi. Tunjukkan sikap dan perilaku baik secara konsisten, taat, serta patuh menjalani ketentuan yang ada dalam program pembinaan,” kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly saat menyerahkan remisi di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/8). ‘’Bagi WBP yang langsung bebas, saya berharap jadilah insan dan pribadi yang benar-benar menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Tidak ada kata terlambat,” ujar Yasonna. (HPS)
