Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Tim khusus (timsus) bentukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memeriksa istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J pecan ini. “Infonya seperti itu (Putri akan diperiksa pekan ini) dari tim sidik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (22/8). Sementara itu Mabes Polri bakal memberikan pendampingan terhadap keempat anak dari pasangan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Pendampingan tersebut dilakukan setelah kedua orang tuanya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.
Isu kedua, rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/8) berlangsung hangat, karena diwarnai debat sengit terkait peran Kompolnas dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara, dengan alasan publik sudah tidak percaya dengan kepolisian dalam mengusut kasus kematian Brigadir J. Namun usulan itu ditolak politisi PDI, Gerinda, dan Golkar.
Isu ketiga, Wapres Ma’ruf Amin mendorong Polri lakukan ‘bersih-bersih’ di internalnya demi meningkatkan reputasi Polri di mata publik. Hal itu disampaikan Ma’ruf merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowi yang menyebut kepercayaan publik terhadap Polri turun usai mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J. “Saya kira harus ada langkah langkah yang lebih tegas di dalam rangka pembersihan ke dalam, penertiban ke dalam,” kata Ma’ruf, Senin (22/8). Ma’ruf yang tokoh NU itu menekankan, pembersihan di internal Polri tidak cukup, harus diikuti ketegasan Polri dalam penindakan kejahatan lain, misalnya judi online.
Isu keempat, pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi isu menarik. Surya menyebut, nama Puan Maharani masuk ke dalam radar calon presiden (capres) yang dilirik partainya. Surya mengungkapkan hal itu usai bertemu Puan dan jajaran elite PDI Perjuangan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8). “Sudah ketemu begini, masa enggak masuk dalam radar,” ujarnya. Saat ditanya wartawan soal peluang Ganjar Prabowo sebagai capres Nasdem, Surya menyatakan, soal diusung atau tidaknya Ganjar ke depan sebagai capres Nasdem akan dilihat dari perkembangan politik ke depan.
Isu kelima, Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan ada lagi oknum-oknum yang bermain-main dengan urusan sertifikat tanah. Peringatan itu dia wanti-wantikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto. “Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Apalagi yang namanya mafia tanah harus tidak ada lagi di Indonesia ini,” tegas Jokowi dalam sambutannya usai menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timu, Senin (22/8). Berikut isu selengkapnya.
1. Tim khusus (timsus) bentukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memeriksa istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J pecan ini. “Infonya seperti itu (Putri akan diperiksa pekan ini) dari tim sidik,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (22/8). Kendati demikian, Dedi belum memberikan jadwal yang pasti soal waktu pemeriksaan terhadap Putri. Dia menerangkan, jadwal yang pasti akan ditentukan tim penyidik Timsus. “Untuk waktunya menunggu info lanjut,” ujarnya. Sepertti diketahui, Putri Candrawathi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Jumat (19/8) lalu.
Mabes Polri bakal memberikan pendampingan terhadap keempat anak dari pasangan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pendampingan tersebut dilakukan usai pasangan tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
“Nanti dari SDM tentunya yang akan memberikan pendampingan,” ujarnya, Senin (22/8). Dedi menjelaskan bahwa pendampingan diberikan agar anak-anak dari Jenderal Bintang dua itu tidak menerima tekanan mental yang berlebihan. Diketahui, ada berbagai perundungan muncul di media sosial yang diarahkan kepada anak-anak Sambo dan Putri Chandrawathi. “Pendampingan dari SDM Psikologi,” pungkasnya.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengaku, pihaknya sempat diminta untuk menggunakan hasil asesmen versi psikolog istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Menurut dia, permintaan itu dilakukan setelah Putri mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK terkait dugaan kasus pelecehan. Belakangan, Bareskrim Polri menghentikan laporan dugaan pelecehan yang dilaporkan Putri karena tidak ditemukan bukti soal itu. “Ada permintaan bagaimana asesmen psikologinya memakai hasil yang dimiliki oleh psikolog dari Ibu P ini, tentu kami menolak,” kata Hasto di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Komnas HAM kantongi bukti foto jenazah Brigadir J di tempat kejadian perkara (TKP) rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Komnas HAM juga mendapatkan bukti komunikasi yang terjadi sebelum Brigadir J dibunuh. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam mengatakan, foto tersebut diambil pada 8 Juli 2022, tepat di hari peristiwa pembunuhan terjadi. “Kami mendapatkan foto yang terjadi tanggal 8 (Juli) di TKP pasca-peristiwa (pembunuhan), yang paling penting adalah posisi jenazah yang masih ada di tempatnya,” kata Anam dalam raker dengan Komisi III DPR, Senin (22/8). Sayangnya Anam tidak memberikan foto tersebut karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung dari pihak kepolisian. “Enggak bisa dibuka di sini mohon maaf, biar enggak mengganggu proses penyidikan kepolisian nanti,” papar Anam.
Dalam raker tersebut Choirul Anam juga mengungkap isi ancaman pembunuhan yang diterima Brigadir J sehari sebelum kematiannya. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam mengatakan, kalimat ancaman pembunuhan yang diterima Brigadir J didapat dari komunikasi Brigadir J dengan kekasihnya Vera. Pada Kamis (7/7), Brigadir J sempat menelepon Vera dan menceritakan ancaman pembunuhan tersebut. “Jadi Yoshua dilarang naik ke atas menemui ibu P karena membuat ibu P sakit, kalau naik ke atas akan dibunuh,” kata Anam.
2. Rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (22/8) berlangsung hangat, karena diwarnai debat sengit terkait peran Kompolnas dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara, karena publik sudah tidak percaya dengan kepolisian dalam mengusut kasus kematian Brigadir J.
Benny menyarankan, penanganan kasus kematian Brigadir J bisa diambil alih oleh Kemenko Polhukam.
“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” kata Benny. Menurtnya telah muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Polri dalam mengusut kasus tersebut. Ketidakpercayaan itu muncul karena Polri awalnya sempat berubah-ubah keterangannya saat mengumumkan kepada publik bahwa Brigadir J.
3. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan menolak usulan Benny K Harman.
“Kapolri sudah on the track kok menurut saya,” tegas Trimedya. Ia mengamini Polri terkesan lambat dalam mengusut kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Namun kini sudah berjalan dan terasa hasilnya. “Ada terkesan lambat, iya, tapi itu juga ada banyak faktor yang membuat dia terkesan lambat, tapi golnya kan sudah kita rasakan,” kata Trimedya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa juga menolak usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengatakan, penggantian Kapolri belum tentu membuat keadaan semakin baik. “Pembenahan kan tidak bicara person. Kita lihatlah, apakah dengan diganti Kapolri semakin baik, kan belum tentu juga,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senin (22/8).
Ia mengaku melihat ada kemauan kuat Sigit dalam memperbaiki diri lewat pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang menyeret Irjen Ferdy Sambo. Desmond tak yakin proses penanganan hukum yang dilakukan Polri akan menjadi lebih baik andai Kapolri dinonaktifkan. Desmond menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan Demokrat. Dia pun mempertanyakan balik Benny yang mengusulkan penonaktifan Kapolri.”Kalau saya sih tidak terlalu setuju kalau diganti atau bahasa lain selama menuju ke arah perbaikan, kenapa Pak Sigit diganti? Jangan-jangan yang mengusulkan Pak Sigit diganti agar ini tidak terbuka, malah bisa begitu kan,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa memastikan usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan usulan pribadi Benny K Harman. Dia mengatakan Jenderal Sigit selama ini sangat terbuka dengan penyelesaian kasus pembunuhan yang diotaki Irjen Ferdy Sambo. “Saya tidak setuju usulan Benny Kabur Harman terkait penonaktifan Kapolri. Justru menurut saya Kapolri sangat terbuka dalam rangka penyelesaian kasus ini. Saya kira usulan Beny K Harman itu adalah usulan pribadinya bukan atas nama Komisi III DPR. Karena kami di Komisi III DPR tidak pernah membahas khusus terkait penonaktifan Kapolri,” kata Supriansa, Senin (22/8). Supriansa memandang Jenderal Sigit justru sangat responsif menyelesaikan kasus tersebut. Itu terbukti, menurut dia, dari gerak cepat Jenderal Sigit membentuk tim khusus, bahkan menetapkan 4 tersangka beserta Irjen Ferdy Sambo.
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menolak menjawab atau memberikan tanggapan terkait usulan penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mahfud juga menolak memberikan penjelasan lebih detail terkait pernyataan sebelumnya yang mengungkapkan ada jenderal polisi bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen) yang akan mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus kematian Brigadir J.
4. Wapres Ma’ruf Amin mendorong Polri lakukan ‘bersih-bersih’ di internalnya demi meningkatkan reputasi Polri di mata publik. Hal ini disampaikan Ma’ruf merespons pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowi yang menyebut kepercayaan publik terhadap Polri turun usai mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J. “Saya kira harus ada langkah langkah yang lebih tegas di dalam rangka pembersihan ke dalam, penertiban ke dalam,” kata Ma’ruf di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (22/8). Ma’ruf menekankan, pembersihan di internal Polri tidak cukup, harus diikuti ketegasan Polri dalam penindakan kejahatan lain, misalnya judi online.
Secara khusus, Wapres mendukung sikap Sigit yang memerintahkan jajaran Polri untuk memberantas judi online karena telah menimbulkan banyak korban. “Ini mesti diberantas tuntas, saya mendukung langkah Polri supaya cepat diberantas,” kata Ma’ruf. Ma’ruf Amin yakin, bila Polri melakukan pembersihan di internal serta menindak tegas kejahatan, reputasi Korps Bhayangkara di mata publik akan kembali meningkat. “Dengan langkah-langkah seperti itu saya kira nanti reputasi Polri akan kembali lagi,” ujar Ma’ruf Amin.
Di sisi lain, Wapres Ma’ruf Amin meminta, praktik judi online harus diberantas sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajarannya. “Ini mesti diberantas tuntas, saya dukung langkah Polri supaya cepat diberantas,” kata Ma’ruf di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (22/8) sore. Menurut Ma’ruf, langkah Polri memberantas judi online sudah seharusnya dilakukan karena telah merambah ke mana-mana dan menimbulkan banyak korban. “Ternyata banyak bandar judi di berbagai negara tetapi ekornya ada di sini,” ujar Ma’ruf.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan 25 kasus judi online kepada aparat penegak hukum sejak 2019 hingga sekarang, nilainya ratusan triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, aktivitas judi online kian merebak di masyarakat dan pelakunya makin piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. “Mereka kerap melakukan pergantian situs judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah,” ujar Ivan, melalui keterangan tertulis, Senin (22/8).
5. Polri belum memeriksa Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran dalam kasus tewasnya Brigadir J. Polri masih menunggu hasil pemeriksaan investigasi yang dilakukan Tim Khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hal itu saat ditanya soal pemeriksaan terhadap Fadil Imran. “Menunggu hasil investigasi lanjutan dari timsus ya,” ujar Dedi, Senin (22/8).
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran lakukan mutasi atau rotasi jabatan terhadap 62 anggota, mulai dari perwira menengah, perwira pertama, serta bintara. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya, nomor ST/370/VII/KEP.2022 yang diteken Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya, Kombes Langgeng Purnomo atas nama Kapolda, 12 Agustus 2022 lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut mutasi atau rotasi jabatan tersebut bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir anggota. “Mutasi dalam penyegaran biasa dan pembinaan karier bagi personel di Polda Metro Jaya,” kata Zulpan saat dikonfirmasi, Senin (22/8).
6. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku, ingin memancing anggota DPR agar bersuara terkait kasus kematian Brigadir J. Menurut dia, suara DPR dibutuhkan untuk memberikan dukungan agar kebenaran atas perkara tersebut bisa dibongkar. “Karena hukum itu produk politik, ndak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong, suara masyarakat, dan lain sebagainya,” jelas Mahfud dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (22/8). “Pro justicia kita dorong dari gerakan-gerakan politik tapi jangan masuk ke justicia-nya,” imbuhnya. Menurut Mahfud, desakan dari DPR diperlukan lantaran suara DPR merupakan representasi suara publik. Kondisi ini, cukup penting dalam mengungkap suatu perkara.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Ferdy Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM saat berita kematian Brigadir J dirilis kepolisian. Pemanggilan itu agar skenario tembak-menembak di rumah dinasnya bisa berjalan mulus. “Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab itu (sesuai skenario Ferdy Sambo),” kata Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR, Senin (22/8). Mahfud pun kemudian menanyakan langsung isu tersebut kepada petinggi Kompolnas dan Komnas HAM. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku pernah dipanggil oleh Ferdy Sambo dan mendapat cerita tentang pelecehan seksual yang diduga dialami istrinya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi keberadaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri. Ia tidak puas dengan pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang menyebut tidak ada yang janggal atas kematian Brigadir J. Saat itu, Benny mengaku mempercayai skenario yang menyebut kematian Brigadir J karena tembak menembak dengan Bharada E. Belakangan diketahui skenario itu tidak benar dan muncul pengakuan dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, bahwa dirinyalah yang memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J.
“Apa karena Benny Mamoto polisi sehingga jadi kaya gitu? Karena kan baru hari ini Kompolnas copy paste, sebelumnya kita tidak paham copy paste karena tidak pernah terbongkar seperti kasus Benny Mamoto ini,” ujar Desmond dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kom polnas, Komnas HAM, dan LPSK di gedung DPR, Senin (22/8). “Saya paham ya bahwa Kompolnas tidak punya alat atau perangkat yang bisa melakukan penyidikan, (tapi) yang disayangkan cuma copy paste atas mulut seseorang, ini kan enggak benar,” kata Desmond.
Anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan meminta Kompolnas introspeksi atau pembenahan terhadap internal institusinya. Pembenahan internal Kompolnas harus dilakukan. Terlebih setelah munculnya kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. “Sebelum lakukan ‘bersih-bersih’ institusi lain, Kompolnas harus ‘bersih-bersih’ (internal) dulu,” ujar Trimedya dalam keterangan tertulis, Senin (22/8). Pasalnya, kata Trimedya, telah terjadi dispute atau perselisihan informasi di publik bahwa ada kontribusi Kompolnas soal kasus Ferdy Sambo.
7/ Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo meminta dukungan dari Komisi III DPR terkait rencana untuk membangun rumah tahanan (rutan) atau lapas khusus justice collaborator (JC). Hasto jelaskan, rencana pembangunan rutan khusus JC itu sudah disampaikan kepada Menkumham Yasonna H Laoly. “Sebenarnya kami minta dukungan dari Bapak dan Ibu di Komisi III. Kami ini sebenarnya sudah mempunyai rencana untuk bisa diizinkan membangun rumah tahanan bagi justice collaborator,” ujar Hasto saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (22/8). Hasto mengeklaim rencana pembangunan rutan khusus JC sudah disetujui Yasonna. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari Menkumham.
8. Pertemuan Puan Maharani dengan Surya Paloh menjadi isu menarik. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, nama Puan Maharani masuk ke dalam radar calon presiden (capres) yang dilirik partainya. Surya mengungkapkan hal itu usai bertemu Puan dan jajaran elite PDI Perjuangan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8). “Sudah ketemu begini, masa enggak masuk dalam radar,” kata Surya. Saat ditanya wartawan soal peluang Ganjar Prabowo sebagai capres Nasdem, Surya menyatakan, soal diusung atau tidaknya Ganjar ke depan sebagai capres Nasdem akan dilihat dari perkembangan politik ke depan.
Surya lalu menyinggung kunjungan Puan ke Nasdem Tower. Ia mengatakan, suasana pertemuan antara dirinya dengan Puan Maharani beserta jajaran elite PDI-P berlangsung hangat dan terbuka. Ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, mulai dari isu kekinian hingga politik kebangsaan ke depan. “Dan ini amat sangat kami syukuri dengan penuh rasa kegembiraan hati, suasana pertemuan yang penuh keterbukaan. Tidak ada yang ditutup-tutupi satu sama lain, bahkan bisa saling memberikan pandangan,” kata Surya. Ia dan Puan sepakat untuk menggelar pertemuan selanjutnya. “Kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Jadi, kita lihat perkembangan ke depan,” ucap Surya diiringi tawa elite Nasdem dan PDI-P yang turut hadir mendampinginya.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajaran elite Nasdem yang telah menerima kunjungan rombongan PDI-P ke Nasdem Tower. Puan mengatakan, ia dan rombongan diterima dengan hangat oleh Surya, layaknya pertemuan sesama keluarga. “Ini bukan cuma pertemuan antarparpol, PDI-P dengan Nasdem, tapi seorang senior, seorang ortu (orang tua), seorang om yang kemudian menjamu keponakannya,” kata Puan di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8). Puan mengaku disuguhi makanan yang enak dan minuman yang segar selama pertemuan. Ia berharap pertemuan dengan Surya tidak berhenti hari ini saja. “Ini pertemuan yang pertama, namun kami bersepakat bukan pertemuan yang terakhir,” ujarnya.
9. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, partaiya masih terbuka soal pasangan capres – cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ali mengungkapkan hal itu usai Puan Maharani dan sejumlah elite PDIP lainnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/8). “Bisa saja nanti ada Mbak Puan (dicalonkan). Kita juga belum tahu kebijakan PDI-P karena arahan ketua umumnya,” ucap Ali kepada awak media. ‘’Bisa juga jadi hal lain, bisa jadi nanti Anies dengan Puan, Puan dengan Anies,” katanya menambahkan.
Ahmad Ali menuturkan, kunjungan Puan Maharani ke Nasdem Tower, Jakpus membuka peluang terbentuknya poros baru untuk Pemilu 2024. Dikatakan, saat ini sudah ada dua poros untuk Pemilu 2024, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PPP, dan PAN serta koalisi Partai Gerindra dengan PKB. “Sisi mana yang kemudian menutup kesempatan itu? Sisi mana yang kemudian menutup peluang Nasdem dan PDI-P berkoalisi, sedangkan hari ini kami sedang melakukan koalisi bersama-sama (di pemerintahan),” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR ini. Men urut Ahmad Ali, peluang Nasden dan PDIP lakukan koalisi bukan tanpa alasan. Sebab, dua partai ini memiliki sejumlah keakraban sejak pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, 2014 hingga sekarang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan tidak menutup kemungkinan Partai Nasdem akan berkoalisi dengan PDIP. Hal itu disampaikannya usai Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/8). Menurut dia, ketertarikan Nasdem terhadap PDI Perjuangan cukup potensial. Hal itu tidak terlepas dari tidak adannya kader Nasdem untuk diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. “Bukan tidak mungkin, Nasdem tertarik dan jatuh hati ke Puan untuk Pilpres 2024,” kata Dedi, kemarin. Ia mengatakan, Nasdem justru akan diuntungkan apabila mengusung Puan sebagai capres, meskipun Nasdem telah mengantongi tiga bakal nama capres hasil Rapimnas beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, kunjungan Puan Maharani ke Nasdem Tower, Senin (22/8), menandakan PDI-P tidak akan sendirian menghadapi Pemilu Presiden 2024. Partai berlambang banteng moncong putih itu diprediksi berkoalisi dengan partai lain dalam menghadapi Pemilu 2024. “Kunjungan Puan yang dilakukan hari ini ke Nasdem Tower memberi siapapun bahwa dalam Pilpres 2024 nanti, kemungkinan PDIP tak ingin sendiri maju ke arena kontestasi,” kata Agung, kemarin.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani tampak mesra dengan Ketum NasDem Surya Paloh saat berkunjung ke markas NasDem. Puan bahkan sempat berpelukan dengan Surya Paloh. Namun apa sih sebetulnya maksud kunjungan itu? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada 3 hal yang bisa dinilai dari kunjungan Puan Maharani ke Surya Paloh. Salah satunya, kata dia, upaya PDIP menghilangkan spekulasi bermusuhan dengan NasDem.
“Saya kira pertemuan ini ingin mengamputasi spekulasi liar bahwa PDIP dan NasDem sedang berkonflik, berjarak, dan saling berkonfrontasi. Karena memang belakangan ini sering terjadi aksi saling sindir bahkan saling serang antar kedua elite partai. Pertemuan Puan dan Paloh menegaskan bahwa yang terjadi baru-baru ini hanyalah dinamika politik biasa antarteman koalisi,” kata Adi saat dihubungi, Senin (22/8).
10. Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan ada lagi oknum-oknum yang bermain-main dengan urusan sertifikat tanah. Peringatan itu dia wanti-wantikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto. “Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Apalagi yang namanya mafia tanah harus tidak ada lagi di Indonesia ini,” tegas Jokowi dalam sambutannya usai menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timu, Senin (22/8).
Sebagai mantan Panglima TNI, kata Jokowi, Menteri Hadi Tjahjanto tidak ragu bersikap tegas kepada para mafia tanah. Jokowi prihatin dengan tindakan mafia tanah yang meruwetkan masyarakat mengurus sertifikat tanah. “Pak Menteri adalah mantan panglima kalau ada mafia, jangan main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat,” tegasnya.
Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran pemerintahannya, terutama Kementerian ATR/Kepala BPN untuk memberantas praktik mafia tanah. Jokowi mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah kepada masyarakat. Sebab, hingga saat ini masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat, khususnya di Jawa Timur. “Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” ujar Jokowi.
11. KPK mengatakan bakal menghubungi Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal jadwal pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit di Riau yang merugikan negara hingga Rp78 triliun, Surya Darmadi. “Kembali kalau namanya orang sakit. Memang kemarin jadwalnya (Pemeriksaan oleh KPK) harinya Jumat. Dianggap sakit. Ya nanti akan kami berkirim surat lagi kepada Kejaksaan Agung kapan bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah ada jawabannya, kami maunya segera,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Senin (22/8).
12. Bendum PDIP yang juga Gubernur Sulut Olly Dondokambey disebut-sebut sebagai calon terkuat Menteri PAN-RB menggantikan posisi almarhum Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kemarin Olly mendampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani memulai safari politik dengan mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ikut dalam rombongan Puan sebelumnya menyebut Megawati Soekarnoputri sudah bertemu Jokowi. Dalam pertemuan itu, Megawati disebut menyerahkan nama calon MenPAN-RB pengganti Tjahjo. “Ya nama-nama kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah mengadakan dialog yang cukup panjang, nama-nama sudah disampaikan dan dalam dialog itu kan juga dibahas hal-hal yang lain,” kata Hasto Kristiyanto. (HPS)
