Mendagri Tito Karnavian (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Meendagri Tito Karnavian yang meningatkan, lonjakan inflasi memiliki efek domino yang bisa mengancam keutuhan negara. Tito mengatakan Presiden Jokowi juga sudah mewanti-wanti para pembantunya di jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. Menurut dia, negara yang ditimpa krisis multidimensi, akan berjalan mundur. Pemerintah tak ingin hal tersebut terjadi. Karena itu Tito mengancam akan mencopot Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya. “Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kita untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti. Kalau dia bukan dari Pj, tapi dari Pilkada, kita berikan warning supaya masyarakat paham bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih?” ujar Tito.
Isu kedua, harga Pertalite dan Solar kemungkinan akan naik mulai 1 September 2022. Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 31 Agustus 2022. “Ya tunggu saja besok (pengumuman kenaikan harga BBM subsidi),” ungkap Arifin, Selasa (30/8). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan kenaikan harga BBM bisa menambah jumlah orang miskin. Margo Yuwono mengingatkan semua pihak untuk menjaga harga BBM agar inflasi tak melonjak gila-gilaan. Pasalnya, BPS pernah mencatat inflasi Indonesia pernah menembus 17 persen saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005 lalu. “Pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya agar tidak memberikan impact ke inflasi,” ujar Margo dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang ditayangkan secara virtual Selasa (30/8).
Isu ketiga, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut pengusaha tidak siap jika harga BBM dinaikkan sekarang ini karena waktunya tidak tepat. “Yang jelas kalau ditanya kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang,” ujar Shinta, Selasa (30/8). Shinta memaparkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang terbilang baik dan kuat. Konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II tahun ini. Sedangkan ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan, masyarakat akan terbebani jika harga pertalite benar-benar dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter. Menurut dia, seharusnya penyesuaian harga BBM dilakukan perlahan sejak beberapa tahun sebelumnya. “Kalau pertalite Rp10 ribu per liter, berarti naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu,” ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat.
Isu keempat, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan kepada DPR agar masyarakat miskin diberi bantuan Rp1 juta per bulan. Menurut dia, bantuan tersebut lebih efektif ketimbang pemerintah menggelontorkan subsidi BBM dan kompensasi energi yang besarannya Rp 502 triliun. “Saya menyarankan subsidi itu subsidi tepat sasaran, subsidi itu subsidi orang. Kalau ada 35 juta orang miskin, subsidi 1 juta sebulan enggak apa-apa. Kalau Rp1 juta sebulan, satu tahun Rp360 triliun. Dia bisa beli bensin,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/8).
Isu kelima, Jumlah kerugian negara dan kerugian perekonomian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi meningkat dari Rp78 triliun menjadi Rp104,1 triliun. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, awalnya penyidik menyampaikan kerugian Rp78 triliun dari kasus Surya Darmadi. Namun setelah perhitungan hasil kerugian negara oleh BPKP, diketahui ada peningkatan kerugian akibat korupsi yang dilakukan Surya Darmadi. Febrie bilang, jumlah aset milik Surya Darmadi yang telah disita mencapai Rp11,7 triliun. “Tentunya untuk menilai semua aset yang disita akan menggandeng appraisal yang bersertifikat dan bertanggung jawab. Untuk sementara informasi awal yang penyidik dapat, tersita aset Rp 11,7 triliun nanti akan kami clear-kan kembali, dengan appraisal yang punya kompetensi,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (30/8).
Isu keenam, Presiden Jokowi meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8) pagi. Jokowi mengatakan, akademi ini didirikan atas permintaannya kepada PT Freeport Indonesia agar membangun sumber daya manusia di Papua serta merawat fasilitas olahraga yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun lalu. “Saya minta dibangun di Papua akademi sepak bola, dan hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy, karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, Papua Football Academy merupakan wadah bagi anak-anak Papua untuk menjadi legenda sepak bola asal tanah Papua. Berikut isu selengkapnya.
1. Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, lonjakan inflasi bisa memicu krisis sosial hingga keamanan. Menurut Tito kenaikan inflasi memiliki efek domino yang bisa mengancam keutuhan negara. Tito mengatakan Presiden Jokowi juga sudah mewanti-wanti para pembantunya di jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengantisipasi lonjakan inflasi. “Kita tahu Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan tentang perlunya kita melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menangani inflasi,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/8).
Tito mengatakan inflasi yang terjadi di dunia saat ini cukup tinggi. Bahkan, ada negara-negara yang sudah mencapai hiperinflasi, sehingga terjadi krisis ekonomi yang akhirnya menimbulkan efek domino. Menurut Tito jika terjadi krisis ekonomi itu akan menimbulkan efek domino ke sektor-sektor lain, yang akhirnya memicu krisis sosial dan krisis keamanan. “Akhirnya menimbulkan efek domino ke krisis sosial, pengangguran, harga yang mahal, penduduk yang makin miskin. Dan kemudian krisis keamanan dan bahkan kemudian krisis politik yang membuat jatuhnya pemerintah seperti dalam kasus Srilanka,” tegas Tito lagi.
Negara yang ditimpa krisis multidimensi, ujarnya, akan berjalan mundur. Tito menegaskan pemerintah tak ingin hal tersebut terjadi. “Kita tidak ingin efek domino-efek domino tersebut terjadi, karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, politik, akan membuat negara menjadi mundur bukan maju,” paparnya.
Mendagri Tito Karnavian mengancam akan mencopot Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi di daerahnya. “Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kita untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti. Kalau dia bukan dari Pj, tapi dari Pilkada, kita berikan warning supaya masyarakat paham bahwa apa pemimpin seperti ini mau dipilih?” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Selasa (30/8). Tito mengimbau kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani inflasi ini. Tito mengatakan pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan inflasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota setiap bulannya.
Nantinya, dapat diketahui mana daerah yang inflasinya tinggi ataupun yang inflasinya rendah.
2. Harga Pertalite dan Solar kemungkinan akan naik mulai 1 September 2022. Menteri ESDM Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi pada 31 Agustus 2022. “Ya tunggu saja besok (pengumuman kenaikan harga BBM subsidi),” ungkap Arifin, Selasa (30/8).
Menurutnya, pemerintah masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi saat ini. Selain kode dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, isyarat lain bahwa harga pertalite dan solar segera naik adalah rencana pemerintah memberikan subsidi bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada dua bansos tambahan yang disiapkan pemerintah. Pertama, BLT Rp600 ribu untuk 20,65 juta KPM. BLT itu akan diberikan masing-masing Rp150 ribu selama empat kali melalui Kementerian Sosial. Dengan total BLT ekstra yang diterima KPM sebesar Rp600 ribu. Kedua, BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah mengalokasikan pengalihan anggaran subsidi BBM Rp9,6 triliun untuk program bansos pekerja. “Bansos akan mengalir untuk 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan yang diberikan lewat Kementerian Ketenagakerjaan,” imbuh Ani.
3. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan kenaikan harga BBM bisa menambah jumlah orang miskin. Hal itu terlihat saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005. Ia mencatat, harga bensin naik32,6 persen dan solar menanjak 27,3 persen pada Maret 2005. Kemudian, harga bensin kembali naik 87,5 persen dan solar 104 persen pada Oktober 2005. Imbasnya, angka kemiskinan naik dari 15,97 persen pada 2005 ke 17,75 persen pada 2006. Jumlah orang miskin juga meningkat dari 35,1 juta jiwa menjadi 39,3 juta jiwa. “Begitu ada kenaikan BBM inflasi 17 persen (2005), angka kemiskinan naik,” ujar Margo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang ditayangkan secara virtual Selasa (30/8). Peningkatan jumlah orang miskin juga tercermin saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2013 dan 2014. Tercatat, harga bensin melesat 44,4 persen dan solar naik 22,2 persen pada Juni 2013.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan semua pihak untuk menjaga harga BBM agar inflasi tak melonjak gila-gilaan. Pasalnya, BPS pernah mencatat inflasi Indonesia pernah menembus 17 persen saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2005 lalu. “Pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya agar tidak memberikan impact ke inflasi,” ujar Margo dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang ditayangkan secara virtual Selasa (30/8). Peringatan Margo disampaikan di tengah wacana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan dalam waktu dekat karena kuota subsidi pertalite dan solar pada APBN terancam jebol. Tingginya inflasi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, inflasi menggerus daya beli sehingga konsumsi rumah tangga yang menopang separuh perekonomian domestik tertekan.
4. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut pengusaha tidak siap jika harga BBM dinaikkan sekarang ini karena waktunya tidak tepat. “Yang jelas kalau ditanya kita enggak siap sekarang. Yang jelas waktunya bukan sekarang,” ujar Shinta, Selasa (30/8). Shinta memaparkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang terbilang baik dan kuat. Konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren kenaikan pada kuartal II tahun ini.
Namun, imbuhnya, pemerintah harus berhati-hati mengingat krisis global mengintai dengan lonjakan inflasi dan harga komoditas. Meski tidak siap, pengusaha juga tidak bakal bisa berbuat banyak. Pengusaha hanya bisa menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) jika kenaikan harga BBM dilakukan tepat untuk menopang daya beli masyarakat. “Bantuan sosial ini sangat dibutuhkan dengan kondisi di mana kita harus meningkatkan daya beli,” katanya.
5. Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan, masyarakat akan terbebani jika harga pertalite benar-benar dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter. Menurut dia, seharusnya penyesuaian harga BBM dilakukan perlahan sejak beberapa tahun sebelumnya. “Kalau pertalite Rp10 ribu per liter, naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu,” ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat, kemarin. Faisal mengkritik, harga BBM tidak naik selama lima tahun terakhir itu sama seperti menumpuk masalah.
Menangapi soal BLT yang akan digelontorkan pemerintah, Faisal Basri menegaskan pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai (BLT) meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik. “Kalau saya melihat kondisi masyarakat makin berat. Jadi ada atau tidak adanya kenaikan (harga BBM), mereka harus dibantu,” kata Faisal. Ia menilai bansos yang digelontorkan pemerintah belum mencerminkan keberpihakan pada masyarakat. Pasalnya, besaran belanja bansos masih lebih rendah dibandingkan lainnya.
6. Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan kepada DPR agar masyarakat miskin diberi bantuan Rp1 juta per bulan. Menurut dia, bantuan tersebut lebih efektif ketimbang pemerintah menggelontorkan subsidi BBM dan kompensasi energi yang besarannya Rp502 triliun. “Saya menyarankan subsidi itu subsidi tepat sasaran, subsidi itu subsidi orang. Kalau ada 35 juta orang miskin, subsidi 1 juta sebulan enggak apa-apa. Kalau Rp1 juta sebulan, satu tahun Rp360 triliun. Dia bisa beli bensin,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/8).
Zulhas mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah hingga Rp502 triliun masih dinikmati oleh orang kaya. Ia khawatir jika harga BBM tidak naik sekarang, stabilitas APBN bakal terganggu di masa mendatang. “Jadi saya termasuk punya pandangan kalau BBM diteruskan, itu nanti 2023 terjadi puncaknya malah bisa enggak karuan, APBN bisa terganggu, lebih berbahaya lagi. Jadi memang kalau mau berubah, sekarang” ujar Zulhas.
Di sisi lain, Mendag Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah untuk membantu biaya transportasi pengangkutan telur. Ia menilai salah satu penyebab kenaikan harga telur adalah ongkos transportasi yang mahal. “Sebetulnya yang paling tinggi itu sekarang di ongkos. Jadi kalau peternak telur ada di Lampung ngirim ke DKI, ongkosnya mahal. Nah itu pemerintah daerah bisa menggunakan dana cadangan, dibantu ongkosnya. Pasti langsung turun,” ujar Zulkifli kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (30/8).
Zulhas menambahkan harga bahan-bahan pokok yang terkait dengan inflasi bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah melalui dinas perdagangan. Sementara pemerintah pusat akan mensubsidi harga pakan. “Kan bupati punya dinas perdagangan, gubernur juga. Ini yang harus dioptimalkan. Kalau masih tinggi, bantu transportasinya mesti cepat. Kita juga bantu beli pakannya, jagung Rp1.500 kan disubsidi oleh pemerintah,” ujar Zulhas.
7. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengusulkan agar pemerintah menutup pelbagai kebocoran anggaran negara ketimbang mencabut subsidi sehingga menaikkan harga BBM. Menurut dia, masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa mencabut atau mengurangi subsidi BBM, yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada. Anwar mempertanyakan pemerintah kenapa lebih sibuk mengurusi masalah pencabutan atau pengurangan subsidi BBM agar APBN tidak jebol. Baginya, mencabut subsidi BBM akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia lantas mengutip pendapat begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo yang pernah menyatakan tingkat kebocoran anggaran negara mencapai 30 persen, semen anaknya, Prabowo Subianto mensinyalir sekitar 25 persen anggaran bocor.
8. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendesak pemerintah segera menghapus subsidi atau kompensasi yang diberikan untuk BBM jenis Pertamax. Desakan tersebut disampaikan setelah melihat data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa mayoritas yang menikmati Pertamax adalah orang mampu. Padahal, sasaran pemerintah adalah masyarakat menengah yang rentan. “Yang besar itu sebenarnya kompensasinya, bukan subsidinya. Kompensasi itu dinikmati oleh Ketua Banggar, Dirjen Pajak, semua kita menikmati kompensasi,” kata Said Abdullah di ruang rapat Banggar, Selasa (30/8).
9. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kenaikan harga pertalite dan solar subsidi minimal Rp500 per liter akan berdampak langsung terhadap inflasi. “Dampak kenaikan harga BBM kepada inflasi setiap kenaikan harga Rp500 per liter,” ungkap Luhut dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8). Luhut meminta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota, pangdam, danrem, dandim, hingga kepolisian ikut lakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi. “Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM saya minta gubernur, walikota, bupati, walikota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” ungkap Luhut.
Menurut dia, pemerintah tak ada pilihan karena harga minyak mentah dunia tembus ke level US$100 per barel. Hal itu membuat selisih harga pertalite dan solar bersubsidi dengan harga keekonomian semakin jauh. “Meski (harga minyak dunia) mulai turun, tapi masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dengan harga penjualan pertalite dan solar. Ini memang tidak ada pilihan kita, di seluruh dunia begitu,” jelas Luhut.
Luhut Binsar Panjaitan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6 persen di tengah lonjakan inflasi pada kuartal III 2022. “Kami masih percaya diri pada kuartal III ini (pertumbuhan ekonomi) di 6 persen,” ujarnya. Menurut Luhut, ekonomi RI masih akan tumbuh kencang lantaran mobilitas warga yang bepergian ke luar rumah terus meningkat sejak awal 2022. Selain itu, konsumsi juga naik beberapa bulan terakhir. “Kemudian investasi menunjukkan kinerja yang tinggi, memang Indonesia masih sangat diminati untuk investasi,” jelas Luhut.
10. Gile, jumlah kerugian negaradan kerugian perekonomian negara dalam kasus Surya Darmadimeningkat dari Rp78 triliun menjadi Rp104,1 triliun. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, awalnya penyidik menyampaikan kerugian Rp78 triliun dari kasus Surya Darmadi. Namun setelah perhitungan hasil kerugian negara oleh BPKP diketahui ada peningkatan kerugian akibat korupsi yang dilakukan Surya Darmadi. “Kerugian negara Rp4,9 triliun untuk keuangan, untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp99,2 triliun sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan,” kata Febrie dalam konferensi pers perkembangan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Press Room Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (30/8).
Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah kerugian negara tersebut ditemukan setelah dilakukan pengembangan perkara dan perhitungan sejumlah indikator oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama para ahli. Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari yang turut hadir dalam konferensi pers memaparkan indikator yang digunakan oleh auditor BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
Beberapa di antaranya adalah adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, serta adanya upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan. “Tentu saja seluruh proses dan fakta yang ditemukan oleh penyidik secara langsung dan secara tidak langsung berdampak bagi keuangan negara maupun perekonomian negara,” ucap Arumsari.
Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengumumkan jumlah aset termutakhir milik Surya Darmadi yang telah disita, totalnya mencapai Rp11,7 triliun. Bos PT Duta Palma Group itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kegiatan usaha kelapa sawit di Kabupaten Indragiri, Riau. “Tentunya untuk menilai semua aset yang disita akan menggandeng appraisal yang bersertifikat dan bertanggung jawab. Untuk sementara informasi awal yang penyidik dapat, tersita aset Rp 11,7 triliun nanti akan kami clear-kan kembali, dengan appraisal yang punya kompetensi,” kata Febrie di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (30/8).
Dalam paparannya, Febrie menyebut kalau penyidik menyita aset milik Surya berupa 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Khusus di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, ada aset berupa enam gedung dengan nilai yang cukup tinggi. “Ada enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Ada enam gedung yang cukup bernilai tinggi yang berlokasi di sekitar wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” ujarnya.
Kejaksaan Agung menyita barang bukti korupsi tersangka kasus korupsi lahan sawit, Surya Darmadi. Barang bukti uang yang disita terbagi atas tiga mata uang berupa rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura. Nilai nominal rupiah yang disita Rp 5.123.189.064.978 (triliun). Terdiri dari dolar AS sebesar USD 11.400.813,57 (juta), sedangkan dolar Singapura sebesar SGD 645,04. Ketika dirupiahkan, total dolar Amerika yang disita sekitar Rp 169.563.721.708 (miliar). Sedangkan dolar Singapura sekitar Rp 6.878.157 (juta). Berdasarkan hitungan tersebut, Kejagung menyita total sekitar Rp 5.123.365.417.450. Uang yang dipamerkan ini adalah sampel dari hasil penyitaan. Menurut pantauan, ketiga mata uang itu ditumpuk usai diturunkan dari dua buah mobil oleh beberapa orang. Pihak keamanan menjaga ketat tumpukan uang tersebut ketika diturunkan.
Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang menyebut, nilai kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp 104,1 triliun yang disampaikan Kejaksaan Agung tidak masuk akal. Dia pun sempat mengkonfirmasi terkait perhitungan tersebut kepada kliennya. “Tanggapan kami, perhitungan dimaksud kami confirm ke klien sangat tidak masuk akal,” kata Juniver kepada wartawan, Selasa (30/8).
Masih menukil pernyataan Surya Darmadi, Juniver menyebut aset yang dipermasalahkan yakni lahan seluas 37.095 hektare jika ditotal hanya berkisar di angka Rp5 triliun. Lantaran itu, Surya Darmadi mengaku heran soal jumlah kerugian negara yang angkanya meningkat dari Rp78 triliun menjadi Rp104,1 triliun. “Aset yang dipermasalahkan, yaitu lahan dimaksud maksimal hanya Rp5 T, bagaimana bisa dinyatakan kerugian Rp78 T? Apalagi sekarang jadi Rp104 T,” tegas Juniver.
11. Tim khusus (Timsus) Polri telah merampungkan rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang berjalan selama 7,5 jam dengan 78 adegan. Rekonstruksi menggambarkan kejadian di tiga lokasi yakni di rumah pribadi mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Jalan Saguling III, tempat kejadian perkara pengganti peristiwa Magelang, dan rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Hari ini kita sudah laksanakan rekonstruksi selama kurang lebih 7,5 jam,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (30/8).
Dedi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rekonstruksi secara transparan, sebagaimana telah dijanjikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Pihaknya melibatkan Komnas HAM, LPSK, serta Kompolnas untuk mengawasi proses rekonstruksi tersebut. “Sesuai komitmen Kapolri, timsus diminta secara transparan mungkin dalam rekonstruksi,” ujarnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyatakan salah satu adegan yang terjadi dalam rekonstruksi ini adalah peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Terlihat Bharada E yang diperankan oleh orang lain menembak Brigadir J di hadapan Sambo. Kemudian Sambo terlihat menembak ke arah tembok tangga yang menuju ke lantai dua rumah dinasnya. Sambo juga tampak menembak ke arah tembok di lantai satu rumah tersebut.
Posisi Sambo dalam rekonstruksi itu berhadapan dengan Brigadir J dengan jarak sekitar dua meter. Dalam posisi berhadapan, Bharada E maju dari sisi kiri Sambo, sambil menodongkan pistol ke arah Brigadir. Pada adegan ini, Brigadir J mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya Bharada E maju mendekati Brigadir J sambil terus menodongkan pistol. Brigadir J mundur hingga dekat dengan tangga. Kedua tangan Brigadir J masih terangkat, namun Bharada E terus maju dan menembakkan peluru ke arah Brigadir J. Brigadir J tersungkur dengan posisi tertelungkup di samping tangga. Setelah itu, Ferdy Sambo mendekati tubuh Brigadir J. Tak lama setelah itu Sambo bangkit lalu menembakkan pistolnya dari jarak dekat ke arah tembok di tangga. Hal ini diduga untuk memanipulasi TKP penembakan agar seolah terjadi peristiwa insiden saling tembak sebagaimana cerita saat awal kasus diungkap.
12. Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah istri eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J pergi ke luar negeri selama 20 hari. Pencegahan itu dilakukan berdasarkan permintaan Bareskrim Polri. “Terhadap saudari PC [Putri Candrawathi] telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak 23 Agustus hingga 11 September 2022 berdasarkan permintaan dari Badan Reserse Kriminal Polri,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram, Selasa (30/8).
13. Presiden Jokowi meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8) pagi. Jokowi mengatakan, akademi ini didirikan atas permintaannya kepada PT Freeport Indonesia agar membangun sumber daya manusia di Papua serta merawat fasilitas olahraga yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun lalu. “Dan saya minta dibangun di Papua akademi sepak bola, dan hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy, karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, Papua Football Academy merupakan wadah bagi anak-anak Papua untuk menjadi legenda sepak bola asal tanah Papua. Jokowi pun menyebutkan sejumlah nama pemain dan mantan pemain sepak bola asal Papua yang menjadi langganan tim nasional seperti Rully Nere, Yohanes Auri, Aples Tecuari, Alexander Pulalo, Boaz Solossa, Ellie Aiboy, Ramai Rumakiek, dan Ricky Kambuaya.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan mengawali agenda kerjanya di Provinsi Papua pada Rabu (31/8) hari ini dengan meluncurkan Papua Football Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura. Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, setelah meluncurkan PFA, Jokowi akan menuju Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Bantuan sosial juga akan diserahkan oleh Kepala Negara di Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.
Setelah itu, presiden dijadwalkan untuk meninjau Rumah Sehat Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Selepas itu, Presiden akan menuju GOR Toware (HMS), Kabupaten Jayapura, untuk menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha mikro kecil (UMK) perseorangan. Pada siang harinya, Presiden akan menuju Bandara Internasional Sentani untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika. Kepala Negara akan menuju Sport Hall di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika untuk bersilaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bermalam di Kabupaten Mimika untuk melanjutkan agenda kerja esok hari.
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya untuk kembali menjadi peserta Pilpres di 2024 mendatang. Dia siap jika partai politik mengusungnya. Sandiaga menyampaikan itu usai menghadiri silaturahmi bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yogyakarta, Selasa (30/8) malam . Dia bicara mulai kesiapannya menjadi peserta Pilpres 2024 hingga soal tantangan Indonesia ke depan. (HPS)
