HOT ISU PAGI INI, PRESIDEN PKS KIRIM SURAT TERBUKA MINTA KENAIKAN HARGA BBM DIPERTIMBANGKAN LAGI

oleh
oleh

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (net)

 

Salah satu isu menarik pagi ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu kirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menilai, masyarakat saat ini masih berupaya untuk bangkit dari situasi pandemi Covid-19 yang sangat memukul aspek perekonomian mereka. Ia menilai, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat ini kurang tepat. Pemerintah, terkesan tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, negara mengeluarkan subsidi Rp 502 rupiah untuk menjaga supaya harga BBM dan elpiji 3 kilogram tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Angka tersebut dapat membengkak Rp 198 triliun bila harga BBM tidak dinaikkan. “Kalau harga BBM tidak dinaikkan, tentu negara akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk subsidi, yang nilainya mencapai Rp 198 triliun. Ini sebuah tantangan besar yang kini sedang kita hadapi,” tegas Moeldoko saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (2/9).

Isu kedua, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap eks Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam, Kompol Chuck Putranto, tersangka kasus obstruction of justice dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang KKEP terhadap Chuck Putranto dipimpin Jenderal Bintang Dua dan berlangsung selama kurang lebih 15 jam pada Kamis (1/9). “Sanksi yang kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (2/9).Dedi mengatakan Kompol Baiquni ditetapkan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Hasil putusan etik juga menyampaikan bahwa Kompol Baiquni diberi sanksi penempatan khusus selama 23 hari. Atas pemecatan itu, Kompol Baiquni keberatan dan mengajukan banding. “Yang bersangkutan mengajukan banding. Itu hak yang bersangkutan,” kata Dedi Prasetyo.

Isu ketiga, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik khawatir bila para saksi dan tersangka yang masih di bawah kendali Sambo (dalam hal ini Kuat Ma’ruf, Susi, Bripka Ricky Rizal, dan isteri Irjen Ferdy Sambo, red) tiba-tiba mencabut kesaksian di berita acara pemeriksaan (BAP) saat persidangan berlangsung. “Nah yang saya khawatirkan selama ini kalau misalnya mereka ini kemudian bersama-sama menarik pengakuannya. BAP-nya dibatalkan sama mereka, dibantah. Kacau itu kan,” Taufan, Jumat (2/9). Ia mengungkapkan kekhawatirannya para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bisa saja bebas. Pasalnya, sejauh ini, polisi mendapatkan banyak sekali keterangan ataupun pengakuan yang berbeda-beda. “Yang berbahaya adalah, ini kan semua banyak sekali berdasarkan kesaksian-kesaksian, pengakuan-pengakuan. Kasus pembunuhan ya. Bukan kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual pegangannya UU TPKS. Kesaksian (bisa) jadi alat bukti (di UU TPKS),” ujar Taufan lagi.

Isu keempat, Pertemuan 4 mata antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menarik perhatian publik. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan itu sebagai sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo.  “Apakah ini merupakan tanda dukungan politik Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang mulai condong ke Prabowo Subianto? Bisa saja itu ditafsirkan demikian,” kata Bawono dalam keterangannya, Jumat (2/9). Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani meyakini, petani akan lebih sejahtera jika Prabowo memenangkan Pilpres 2024 mendatang. “Kalau kemudian kita semua bertekad agar 2024 menjadi era petani, petani makmur, petani kuat, negara kuat maka Pak Prabowo presiden 2024,” kata Muzani saat silaturahmi dengan petani Jember di City Forest, Jawa Timur pada Jumat (2/9).

Isu kelima, Kader Gerindra merangkap Menparekraf Sandiaga Uno santai saja saat menjawab sindiran dan cibiran elit Gerindra (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, red) terkait rencananya maju Pilpres 2024. “Terima kasih sahabat saya dari Gerindra. Sangat tentunya ingin berkomunikasi lebih dinamis, yang lebih, tentunya membangun suatu pengertian bersama bahwa kontestasi demokrasi ini harus dilakukan dengan penuh persahabatan,” kata Sandiaga di Surabaya, Jumat (2/9). Sandiaga mengatakan sebuah kontestasi politik harusnya disikapi dengan rasa persahabatan. Ia lalu menjelaskan hubungannya dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto baik-baik saja hingga sekarang. “Hubungan kami sangat dekat, sangat erat, komunikasinya juga sangat lancar. Politik ini dinamis, jadi kita sikapi semua dengan persahabatan dan menjunjung tinggi etika,” katanya. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Permintaan itu disampaikan Syaikhu melalui surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Ia menilai, masyarakat saat ini masih berupaya untuk bangkit dari situasi pandemi Covid-19 yang turut memukul aspek perekonomian mereka. “Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang,” kata Syaikhu dalam keterangannya,kemarin.  Ia berpandangan, rencana pemerintah  menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat ini kurang tepat. Pemerintah, kata dia, terkesan tidak menunjukkan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. “Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” tambah Syaikhu.

 

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyinggung besarnya subsidi energi yang digelontorkan pemerintah saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (2/9). Moeldoko mengatakan, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tetap terjangkau masyarakat dengan mengeluarkan subsidi. “Kalian (mahasiswa) harus memahami bahwa negara mengeluarkan subsidi Rp 502 rupiah untuk menjaga supaya harga BBM dan elpiji yang 3 kilogram itu tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Jumlah ini sungguh sangat besar,” kata Moeldoko. Moeldoko menyebutkan, angka tersebut dapat membengkak Rp 198 triliun lebih besar bila harga BBM tidak dinaikkan. “Kalau harga BBM tidak dinaikkan, tentu negara akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk subsidi, yang nilainya mencapai Rp 198 triliun. Ini sebuah tantangan besar yang kini sedang kita hadapi,” tegas Moeldoko.

2. Presiden Jokowi mengecek langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9). Jokowi berharap, BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat. “Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini di Saumlaki. Dan kita harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik,” kata Jokowi. Seperti diketahui, pemerintah tengah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta penerima mafaat se-Indonesia dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

 

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap rencana menaikkan harga pertalite dan solar sebagai opsi terakhir yang dipilih Presiden Jokowi dan pemerintah. “Itu adalah opsi paling terakhir jika tidak ada jalan lagi,” kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (2/9). Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa kebijakan itu hendaknya telah dikomunikasikan Jokowi dengan DPR. Begitu juga, komunikasi perlu dilakukan Jokowi dengan partai politik pendukungnya, sebelum menaikkan harga BBM. “Sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan,” tutur dia.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hasto tidak menentang rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, PDIP memang pro terhadap rakyat kecil, namun pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan. ”BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan,” kata Hasto lewat siaran pers, Jumat (2/9). “Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah,” tambahnya.

 

3. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap eks Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam, Kompol Chuck Putranto, tersangka kasus obstruction of justice dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang KKEP terhadap Chuck Putranto dipimpin Jenderal Bintang Dua dan berlangsung selama kurang lebih 15 jam pada Kamis (1/9). “Sanksi yang kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (2/9).

Dedi mengatakan Kompol Baiquni ditetapkan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Hasil putusan etik juga menyampaikan bahwa Kompol Baiquni diberi sanksi penempatan khusus selama 23 hari. Proses sidangnya, menurut Dedi, digelar pada Jumat (2/9) sejak pukul 09.30 WIB pagi hingga malam hari. Selama pemeriksaan ada 4 saksi dihadirkan. Atas pemecatan itu, Kompol Baiquni keberatan dan mengajukan banding. “Yang bersangkutan mengajukan banding. Itu hak yang bersangkutan,” kata Dedi Prasetyo.

 

Mabes Polri masih merampungkan berkas perkara tujuh tersangka obstruction of justice terkait penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rencananya berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pekan depan. “Mudah-mudahan Minggu depan berkas perkara tujuh tersangka obstruction of justice bisa segera dilimpahkan ke JPU,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (2/9).

 

4. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik khawatir bila para saksi dan tersangka yang masih di bawah kendali Sambo (dalam hal ini Kuat Ma’ruf, Susi, Bripka Ricky Rizal, dan isteri Irjen Ferdy Sambo, red) tiba-tiba mencabut kesaksian di berita acara pemeriksaan (BAP) saat persidangan berlangsung. “Nah yang saya khawatirkan selama ini kalau misalnya mereka ini kemudian bersama-sama menarik pengakuannya. BAP-nya dibatalkan sama mereka, dibantah. Kacau itu kan,” Taufan, Jumat (2/9).

Taufan menyebut, para saksi dan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bisa jadi masih berada di bawah kendali Irjen Ferdy Sambo. Para tersangka seperti Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal, hingga Putri Candrawathi berpotensi mengubah keterangan di sidang karena tekanan. Begitu pun juga saksi bernama Susi. Taufan mengingatkan, pengaruh Sambo menjadi sinyal bahaya. “Kuat, Susi, Ricky, Yogi, Romer, segala macam, kan masih di bawah kendali Sambo semua,” ujar Taufan. Ia mengatakan, tersangka yang dipastikan tidak lagi dalam kendali Sambo cuma Bharada Richard Eliezer atau Bharada E yang kini di bawah kendali penyidik Bareskrim Polri dan LPSK.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meyakini Irjen Ferdy Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, akan mendapatkan hukuman berat apabila ada bukti yang kuat. Sambo telah mengakui dirinya merancang skenario kematian Brigadir J. Bahkan, Sambo juga diduga ikut menembak Brigadir J. “Saya berkeyakinan Sambo akan dihukum berat oleh hakim. Entah hukuman mati atau penjara,” ujar Taufan, Jumat (2/9). Taufan menyampaikan, sekalipun pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi, oleh Brigadir J terbukti, itu tetap tidak bisa dijadikan alasan Sambo untuk membunuh Yosua.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan kekhawatirannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di mana bisa saja para tersangka bebas. Pasalnya, sejauh ini, polisi mendapatkan banyak sekali keterangan ataupun pengakuan yang berbeda-beda. “Yang berbahaya adalah, ini kan semua banyak sekali berdasarkan kesaksian-kesaksian, pengakuan-pengakuan. Kasus pembunuhan ya. Bukan kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual pegangannya UU TPKS. Kesaksian (bisa) jadi alat bukti (di UU TPKS),” ujar Taufan, Jumat (2/9).

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, ada petunjuk bahwa terdapat tiga orang yang mengeksekusi Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Namun, Taufan enggan membocorkan sosok orang ke-3 tersebut. “Sebetulnya masih ada clue, kemungkinan lain bahwa 3 (orang yang menembak Brigadir J),” ujar Taufan, Jumat (2/9). Taufan mengatakan, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, dua pelaku yang menembak Brigadir J adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan Irjen Ferdy Sambo. Polri pun telah merilis secara resmi video animasi gambaran pembunuhan Brigadir J, di mana Sambo ikut menembak. “Penyidik meyakini, kami juga meyakini, bahwa dia (Sambo) ikut menembak sesuai dengan keterangan Bharada E sama hasil uji balistik,” tuturnya.

 

5. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Eka Prasetya heran terhadap Komnas HAM yang “menghidupkan” kembali isu pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Padahal, Bareskrim Polri telah menyatakan tidak ada peristiwa pelecehan seksual oleh Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kini, Komnas HAM menduga kuat Brigadir J melecehkan Putri di Magelang. “Barang itu kan sudah mati. Pelecehan seksual itu sudah mati. Bahkan, Polri sendiri bilangnya peristiwa pelecehan seksual itu tidak ada,” ujar Eka, Jumat (2/9). Eka mengatakan, sebagai institusi terhormat dan menjunjung tinggi HAM, Komnas HAM seharusnya memikirkan perasaan keluarga korban. “Kok getol banget ngebelain si PC yang tukang bohong?” ucap Eka.

6. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan total 97 anggota Polri telah diperiksa Inspektorat Khusus (Itsus) terkait dugaan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. “Sudah selesai 97, sudah selesai. Itsus sesudah selasai, sekarang fokusnya adalah pelaksanaan sidang kode etik profesi,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/9). Dari jumlah 97 personel itu diketahui sebanyak 35 personel terbukti melanggar etik. Sebanyak tujuh di antaranya terbukti memiliki unsur pidana dan telah ditetapkan tersangka.

 

7. Seorang anggota TNI Yonif MR 411/6/2 Kostrad, Pratu RW, dikeroyok lima preman di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dia dikeroyok saat memboncengkan istrinya yang sedang hamil enam bulan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna membenarkan kejadian tersebut. Pratu RW mengalami sejumlah luka di bagian wajah.
“Kejadian ini sedang ditangani oleh Denpom IV/3 Salatiga yang berkoordinasi dengan pihak Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut,” kata Tatang dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9).
Tatang menjelaskan kronologi kejadian kasus tersebut. Saat itu, korban tengah membonceng istrinya, D yang hamil 6 bulan. Mereka akan menuju Pasar Blauran. Di tengah jalan, RW dan istrinya dipepet kendaraan pikap yang dikendarai Argo Wahyu Pamungkas, dan empat orang rekannya. Argo diketahui merupakan preman. Korban sempat dibentak saat dipepet, namun tak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan. Sesampai di Pasar Blauran, kelima pelaku menghentikan korban dan langsung mengeroyok.

8. Pertemuan 4 mata antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menarik perhatian publik. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan itu sebagai sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo. “Apakah ini merupakan tanda dukungan politik Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang mulai condong ke Prabowo Subianto? Bisa saja itu ditafsirkan demikian,” kata Bawono dalam keterangannya, Jumat (2/9).

Seperti diketahui, Prabowo dan Budi Arie Setiadi melakukan pertemuan empat mata di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (1/9) kemarin. Budi mengungkapkan, pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai hiruk-pikuk politik, melainkan membahas masalah kebangsaan. “Pertemuan itu tidak bicara masalah politik, tapi masalah kebangsaan,” kata Budi Arie ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (2/9). Selain itu, Budi Arie Setiadi menuturkan, topik lain dalam pertemuan tersebut yakni membahas isu-isu stategis nasional seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Prabowo Subianto selalu peduli dengan kesejahteraan petani. Ia meyakinkan, petani akan lebih sejahtera jika Prabowo memenangkan Pilpres 2024 mendatang. “Kalau kemudian kita semua bertekad agar 2024 menjadi era petani, petani makmur, petani kuat, negara kuat maka Pak Prabowo presiden 2024,” kata Muzani saat silaturahmi dengan petani Jember di City Forest, Jawa Timur pada Jumat (2/9). Muzani menekankan, Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukanan Tani Indonesia (HKTI), sehingga tahu betul kondisi petani. Selama ini Prabowo membela dan membantu petani, pelaku UMKM serta nelayan.

 

9. Kader Gerindra merangkap Menparekraf Sandiaga Uno santai saja saat menjawab sindiran dan cibiran elit Gerindra (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, red) terkait rencananya maju Pilpres 2024. “Terima kasih sahabat saya dari Gerindra. Sangat tentunya ingin berkomunikasi lebih dinamis, yang lebih, tentunya membangun suatu pengertian bersama bahwa kontestasi demokrasi ini harus dilakukan dengan penuh persahabatan,” kata Sandiaga di Surabaya, Jumat (2/9).
Sandiaga mengatakan sebuah kontestasi politik harusnya disikapi dengan rasa persahabatan. Ia mengutip pesan Presiden Jokowi untuk tidak terburu-buru. “Saya juga melaporkan kepada teman-teman Gerindra bahwa kita bangun suatu pemahaman seperti yang disampaikan bapak presiden, bahwa kita tidak terburu-buru,” ujarnya. Sandiaga kemudian menjelaskan hubungannya dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang hingga sekarang baik-baik saja. “Hubungan kami sangat dekat, sangat erat komunikasinya juga sangat lancar. Politik ini dinamis, jadi kita sikapi semua dengan persahabatan dan menjunjung tinggi etika,” katanya.

 

Menparekraf Sandiaga Uno bertemu Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan Gamal Albinsaid di Sidoarjo, Jatim, Jumat (2/9). Dalam kesempatan itu, Sandiaga mengatakan sudah punya hubungan dekat dengan PKS sejak lama. “Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PKS, saya merasakan bahwa PKS ini partai memperjuangkan aspirasi rakyat yang betul-betul membutuhkan suatu solusi cepat dan tanggap,” kata Sandiaga di sela mengisi acara talkshow kewirausahaan, di Sidoarjo.

 

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang menyatakan siap maju menjadi calon presiden 2024 menunjukkan sikap tidak ingat jasa partai tempatnya bernaung. “Padahal Sandiaga Uno saat ini dapat menduduki kursi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini juga atas dukungan Partai Gerindra,” kata Bawono Kumoro, Jumat (2/9). Padahal, kata Bawono, sebagai seorang menteri sekaligus kader Partai Gerindra mestinya Sandiaga taat terhadap keputusan partai yang secara bulat akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. “Jika Sandiaga Uno mencalonkan diri dalam pemilihan presiden berarti ia tidak setia dan taat terhadap keputusan partai tempat dia bernaung selama ini,” ujar Bawono.

 

10. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyarankan agar partai politik dikategorikan sebagai korporasi sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban bila terlibat korupsi. Hal ini Zaenur sampaikan guna menanggapi usulan sejumlah pimpinan KPK agar partai politik masuk dalam definisi penyelenggara negara. “Yang lebih penting  yang pertama adalah memasukkan partai politik sebagai korporasi, clear menurut saya, partai politik itu korporasi,” kata Zaenur, kemarin.

Menurut Zaenur, definisi partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) sudah memenuhi definisi korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan demikian, ketika melakukan tindak pidana korupsi, parpol bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana korporasi. “Jadi bisa dibekukan sementara, bahkan bisa dibubarkan karena melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Zaenur. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id