Jenderal Dudung Abdurachman (net)
Salah satu isu menarik pagi ini masih seputar soal Jenderal Dudung Abdurachman. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Momen penganugerahan tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi milik Listyo, pada Selasa (13/9). Prosesi penyerahan itu dilakukan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Di sisi lain, Pangkostrad Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menyematkan brevet kehormatan Cakra kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Penyematan digelar usai menutup Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XIII Tahun 2022 di Pantai Palampang, Sukabumi, Jabar, Selasa (13/9).
Isu kedua, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Muara Sakti Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) pada Selasa (13/9). Pelaporan ini merupakan buntut dari pernyataan Effendi dalam raker Komisi I DPR dengan Kemenhan dan Panglima TNI pada 5 September 2022 lalu yang antara lain menyebut TNI sebagai gerombolan. Pada rapat tersebut, ia juga menyinggung soal dugaan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan.
Isu ketiga, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sejak lama lakukan analisis terkait judi online. Hasilnya, PPATK menemukan sesuatu yang luar biasa besar dari transaksi judi online. PPATK mendapatkan ratusan juta transaksi terkait judi online dari hasil analisis itu. “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun,” ujar Ivan dalam raker dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9). Ivan menyampaikan, pada tahun 2022 saja, PPATK sudah membekukan 312 rekening terkait judi online. Ia menyebut, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, di antaranya oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar.
Isu keempat, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Jokowi bisa saja menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Namun, ada syaratnya, yakni harus diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol, utamanya partai tempatnya bernaung. “Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa. Tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol,” ujar Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9). Pacul mengatakan, secara aturan, Jokowi diizinkan jika ingin maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Namun, tergantung apakah Jokowi ingin menggunakan peluang tersebut atau tidak. Menurutnya, itu adalah keputusan dari Jokowi sendiri. “Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahu lah maunya kayak apa,” ujarnya.
Isu kelima, pesan penting yang disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan kelompok relawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Ketum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo yang hadir dalam pertemuan itu, Presiden menekankan, jangan sampai setelah ganti presiden maka program pemerintah ikut berganti. “Kita bisa masuk dalam negara dengan pendapatan yang sudah dianggap semi-maju. Ini yang kita harus sama-sama mengawal, bukan soal orangnya, tapi programnya. Bahwa kita jangan sampai ganti pemimpin, ganti program, sehingga kita hanya bergerak di tempat,” ujarnya. Rambun mengatakan, Presiden Jokowi menjelaskan jika program pemerintah saat ini berlanjut hingga 2030, maka Indonesia bisa menjadi negara semi-maju. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Seknas Jokowi terus membantu jalannya pemerintahan. Berikut isu selengkapnya.
1. Salah satu isu menarik pagi ini adalah soal Jenderal Dudung Abdurachman. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Momen penganugerahan tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi milik Listyo, pada Selasa (13/9). Prosesi penyerahan itu dilakukan di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin. “Selamat atas penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada KSAD Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E. M.M,” ujar Listyo dalam unggahan di akun media sosialnya.
Sigit menyampaikan, penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama merupakan wujud penghargaan yang diberikan atas hubungan timbal balik dan kerja sama dalam upaya menjaga keamanan di Negara Republik Indonesia. Seperti diketahui, Bintang Bhayangkara merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk menghormati jasa mereka yang dinilai telah memajukan dan mengembangkan Polri.
Di sisi lain, Pangkostrad Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak menyematkan brevet kehormatan Cakra kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Penyematan digelar usai menutup Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XIII Tahun 2022 di Pantai Palampang, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (13/9). Dalam sambutannya, Maruli mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Sigit yang menjadi bagian dari keluarga besar Kostrad. “Penyematan brevet kehormatan Cakra ini merupakan bentuk penerimaan dan pengukuhan serta penghargaan Kostrad kepada Kapolri,“ ujar Maruli, Selasa sore. Maruli mengatakan, penyematan tersebut diharapkan menjadi kebanggaan Kapolri karena brevet Cakra merupakan kualifikasi yang diperoleh melalui latihan dan penggemblengan untuk mencapai suatu kemampuan khusus.
2. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Effendi Muara Sakti Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) pada Selasa (13/9). Pelaporan ini merupakan buntut dari pernyataan Effendi dalam raker Komisi I DPR dengan Kemenhan dan Panglima TNI pada 5 September 2022 lalu yang antara lain menyebut TNI sebagai gerombolan. Pada rapat tersebut, ia juga menyinggung soal dugaan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
“Saya menerima berkas Bapak (Ketua Umum DPP GMPPK). Tanggal surat pengaduan 13 September 2022. Identitas teradu Dr Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A-163 Dapil Jakarta III, Fraksi PDI Perjuangan,” kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9). Adapun pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon yang diduga melanggar kode etik anggota DPR saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi I DPR, tanggal 5 September 2022 lalu.
Sebelumnya diberitakan, dalam raker pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI dengan KASAD adalah rahasia umum. “Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ,” ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) meminta Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu. Adapun dalam Rapat Kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi I DPR RI tanggal 5 September 2022, Effendi sempat menyebut TNI seperti gerombolan. Pun menyinggung ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. “Nah, ini saya minta supaya Bapak Effendi Simbolon mohon maaf lah atas ucapannya kepada prajurit TNI terkhusus. Kasihan kalau prajurit di bawah itu, kasihan dibilang kayak gerombolan,” kata Ketua Umum DPP GMPPK, Bernard D. Namang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/9). Bernard mengaku sangat miris mendengar kalimat itu dari seorang dewan. Apalagi, menurutnya, saat ini kondisi Indonesia masih kurang kondusif dengan banyaknya demo menolak kenaikan harga BBM. “Ini salah satu kalimat yang tidak enak didengar yang membias, dan mengartikan lain adalah mengatakan TNI kayak gerombolan. Itu betul-betul sangat miris dan tidak enak didengar,” tutur dia.
Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Muhammad Saleh Mustafa menyayangkan pernyataan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Panglima perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan, tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat. “Terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas, bahwasannya prajurit Kodam XVII/Cenderawasih sejatinya punya satu komando, yaitu azas komando dalam operasi penggunaan kekuatan kita loyal pada Bapak Panglima TNI,” tegas Mustafa dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Senin (12/9) kemarin. Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan bahwa dalam hal pembinaan, prajurit loyal kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Ia menegaskan moril dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga. “Kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam XVII/Cenderawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan,” kata Mustafa.
3. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya sejak lama lakukan analisis terkait judi online. Hasilnya, PPATK menemukan sesuatu yang luar biasa besar dari transaksi judi online. PPATK mendapatkan ratusan juta transaksi terkait judi online dari hasil analisis itu. “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun,” ujar Ivan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9). Ivan menyampaikan, pada tahun 2022 saja, PPATK sudah membekukan 312 rekening terkait judi online. Adapun 312 rekening itu berisi Rp 836 miliar. Sementara itu, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,” tutur dia. Lebih jauh, Ivan menyebut, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, di antaranya oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar.
4. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan Jokowi bisa saja menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Namun, ada syaratnya, yakni harus diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol, utamanya partai tempatnya bernaung. “Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa. Tapi syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol,” ujar Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9). Pacul mengatakan, secara aturan, Jokowi diizinkan jika ingin maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Namun, tergantung apakah Jokowi ingin menggunakan peluang tersebut atau tidak. Menurutnya, itu adalah keputusan dari Jokowi sendiri. “Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahu lah maunya kayak apa,” ujarnya.
5. Inilah pesan penting yang disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan kelompok relawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Ketum Seknas Jokowi, Rambun Tjajo yang hadir dalam pertemuan itu, Presiden menekankan, jangan sampai setelah ganti presiden maka program pemerintah ikut berganti. “Kita bisa masuk dalam negara dengan pendapatan yang sudah dianggap semi-maju. Ini yang kita harus sama-sama mengawal, bukan soal orangnya, tapi programnya. Bahwa kita jangan sampai ganti pemimpin, ganti program, sehingga kita hanya bergerak di tempat,” ujarnya. Rambun mengatakan, Presiden Jokowi menjelaskan jika program pemerintah saat ini berlanjut hingga 2030, maka Indonesia bisa menjadi negara semi-maju. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar Seknas Jokowi terus membantu jalannya pemerintahan.
6. Pengamat pertahanan Anton Aliabbas berpandangan, peluang KSAL Laksamana Yudo Margono menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, besar. Sebab, peraturan perundang-undangan mengatur tentang rotasi kepemimpinan di tubuh militer. Sementara, sejak pemerintahan Presiden Jokowi, TNI AL belum pernah mengisi kursi panglima. “KSAL memang berpeluang cukup besar untuk menjadi Panglima TNI mendatang,” kata Anton, Selasa (13/9). Anton menjelaskan, rotasi kepemimpinan di TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 13 Ayat (4) UU tersebut berbunyi, posisi panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
7. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, majelis hakim yang memutuskan sebuah perkara dapat memberi pidana tambahan berupa tidak adanya remisi ataupun pembebasan bersyarat (PB) kepada seseorang yang akan dihukum. Hal itu dapat dilakukan hakim terhadap kasus kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. Dijelaskan, pidana tambahan itu telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Kalau hakim menganggap tiga kejahatan luar biasa ini perlu diberikan tambahan pidana kan menurut Pasal 10 bisa pidana tambahan,” kata Gayus, kemarin.
Dari pandangan Gayus ini, banyak yang berharap, para hakim yang mengadili kasus-kasus kejahatan yang luar biasa, hendaknya melaksanakan saran dan nasehat Gayus Luumbun. Yakni, menjatuhkan pidana tambahan berupa tidak adanya remisi atau pembebasan bersyarat sehingga menimbulkan efek jera. Secara tidak langsung putusan hakim tersebut akan menjadi upaya pencegahan korupsi, terorisme, dan narkotika serta mengedepankan rasa keadilan masyarakat.
8. Aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/9) berlangsung damai hingga pukul 19.50 WIB. Sebenarnya mereka akan demo di depan Istana tetapi urung karena areal kea rah Istana disekat kepolisian menggunakan barikade berlapis sehingga para pendemo tak bisa menerobos sampai depan Istana Presiden. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menolak revisi RKUHP yang dinilai masih bermasalah. Mereka demo hingga pukul 19.50 WIB setelah itu membubarkan diri.
Mereka mengancam akan lakukan demo lagi dengan massa yang lebih besar bahkan lakukan aksi di berbagai daerah karena tuntutannya belum terpenuhi. “Kami tidak akan berhenti pada aksi di malam ini, tapi kami terus akan konsolidasi perlawanan di berbagai macam kota dan daerah,” tutur jubir Gebrak Nining Elitos dalam konferensi pers, Selasa (13/9). “Pernyataan kepada rezim hari ini, hati-hati dengan rakyat. Kalau rakyat sudah marah jangan pernah salahkan rakyat, tapi salahkan penguasa yang tak pernah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat,” ujarnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Tangerang menggelar aksi teatrikal dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9). Seorang mahasiswi yang memakai topeng wajah Ketua DPR Puan Maharani memegang tiga poster yang bertuliskan Rounde 1 RUU KPK, Rounde 2 RUU Omnibus Law, Rounde 3 Subsidi BBM Naik. Para pendemo lalu memutar lagu Selamat Ulang Tahun dari grup band Jamrud melalui pengeras suara. Para mahasiswa juga meletakkan kue ulang tahun di barikade kawat berduri yang dipasang aparat di Jalan Medan Merdeka Barat. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik dari mahasiswa terkait kejutan ulang tahun dari anggota DPR untuk Puan Maharani saat rapat paripurna, Selasa (6/9) lalu.
9. Pemerintah pusat akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencermati situasi inflasi yang naik sebagai dampak kenaikan harga BBM subsidi. “Jadi kita lagi melihat, memonitor angka inflasi. Dan besok akan ada rapat inflasi. Rapat koordinasi daerah dan pusat di Surabaya mengenai inflasi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/9). Dalam rapat tersebut akan dipaparkan faktor-faktor apa yang mendorong inflasi di daerah, baik dari sisi pangan hingga transportasi. Sehingga, dapat diambil langkah untuk memitigasi inflasi yang terjadi tidak terlalu tinggi. “Ada dua yang bisa kita jaga. Inflasi daripada bahan makanan dan inflasi dari transportasi,” tambah Airlangga.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati janji akan memberikan dana insentif daerah (DID) untuk daerah yang mampu menurunkan laju inflasinya hingga paling rendah. DID yang diberikan adalah sebesar Rp 10 miliar untuk masing-masing daerah. “Nanti kita beri insentif untuk pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya lebih rendah dari level nasional. Itu kita beri insentif melalui DID,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/9). Menurut dia, DID itu selama ini sudah diberikan kepada daerah yang memang mampu mengendalikan inflasi. Besaran DID yang akan diberikan tahun ini kemungkinan masih sama dengan sebelumnya, yakni Rp 10 miliar. “Kita mungkin akan melihat kemungkinan memberikan Rp 10 miliar untuk masing-masing daerah yang bisa menurunkan. Top 10 paling rendah, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Sri Mulyani.
10. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan diundur menjadi minggu depan. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang etik terhadap Hendra dan para tersangka obstruction of justice lainnya akan dilanjutkan pekan depan. “Info dari Propam Insya Allah minggu depan,” ujar Dedi Prasetyo, Selasa (13/9). Seperti diketahui tiga tersangka obstruction of justice tengah mengantre jadwal sidang etik di Propam Polri. Ketiga tersangka itu eks Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, eks Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman, dan eks Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto.
Pengacara Bripka Ricky Rizal, Erman Umar, mengatakan nama-nama ajudan Irjen Ferdy Sambo dipinjam oleh Putri Candrawathi untuk membuka rekening. Pernyataan itu disampaikan Erman merespons isu rekening gendut para ajudan Sambo usai pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. “Kalau masalah rekening saya dengar itu bukan rekening pribadi masing-masing (ajudan),” ujar Erman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (13/9). Erman menyampaikan, kliennya merasa plong atau lebih lega setelah mengubah keterangannya kepada penyidik. “Dia (Bripka RR) sudah plong saja,” katanya.
11. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ngotot ingin menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subiantp meski ada partai lain bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Awalnya, Cak Imin berbicara mengenai potensi partai politik lain bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Menurutnya, dirinya dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah sepakat agar koalisi mereka terbuka terhadap partai lain. “Saya sama Pak Prabowo bersepakat kita membuka diri untuk berkomunikasi dan mengajak partai lain,” ujar Cak Imin di Gedung DPR, Selasa (13/9).
12. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, Suharso Monoarfa sudah bertemu empat mata dengan Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono, kemarin. Dijelaskan, dalam pertemuan itu keduanya sepakat membangun semangat optimisme PPP dalam menyambut Pemilu 2024. “Alhamdulillah, semalam Bang Harso dan Mas Mardiono bertemu secara fisik, bicara dari hati ke hati, penuh keakraban dan banyak hal strategis yang dibicarakan, khususnya mengenai kesiapan PPP menghadapi Pemilu 2024,” ujar Arwani, Selasa (13/9). Arwani mengatakan, dalam pertemuan itu Suharso meminta Mardiono memperjuangkan PPP agar mampu mendulang kursi parlemen pada Pemilu 2024.
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono membantah adanya campur tangan pihak Istana di balik proses penerbitan SK Menkumham atas kepengurusan baru PPP. Mardiono menegaskan, dirinya tidak pernah melapor kepada Presiden Jokowi soal kepengurusan PPP. “Oh ndak ada, ndak ada (campur tangan Istana). Karena saya juga tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menkumham) atau Pak Dirjen, Saya tidak ada, tidak ada,” ujar Mardiono, Selasa (13/9). “Jadi ini ya natural aja. Saya menyampaikan juga dikawal sama awak media ya. Ikut meliput saya di sana, setelah saya sampaikan sudah kita pulang,” lanjutnya.
13. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat segera disahkan guna memperkuat sistem keamanan siber nasional. Harapan tersebut juga tak lepas dari peristiwa pencurian data oleh hacker Bjorka yang menyasar situs pemerintah dan data pejabat negara, dalam beberapa waktu terakhir. “Mudah-mudahan, saya berharap selesai UU PDP,” ujar Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9). Hinsa berharap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber juga segera rampung. Menurutnya, kehadiran dua aturan itu diperlukan untuk memperkuat infrastruktur informasi vital nasional. “Bayangkan, keamanan siber itu bukan saja data, kalau ada serangan masif yang melumpuhkan infrastruktur informasi vital kita, itu bagaimana?” ujarnya. Hinsa mengungkapkan, ada data valid yang diretas oleh hacker “Bjorka” yang menyasar sejumlah situs pemerintah. Meski demikian, ada juga data yang tidak valid dalam peretasan tersebut. “Saya tidak katakan semuanya tidak valid tapi ada juga yang valid,” katanya.
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono meminta pemerintah mengantisipasi keamanan siber dalam menghadapi peretas (hacker) data pribadi yang belakangan marak terjadi. Bahkan jika diperlukan, Dave menyarankan pemerintah merekrut para hacker untuk keamanan siber. Menurut dia, cara tersebut lebih masuk akal dibanding meminta peretas untuk tidak meretas. “Seperti yang saya pernah utarakan di rapat dengan Menteri kominfo, kalau kita hanya memohon hacker jangan meng-hack, itu hanya justru mengagregasi dan bahkan membuat amarah mereka malah semakin kencang,” kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9). “Justru harus lebih pandai, bijak, dan pintar. Apa perlu kita rekrut para hacker? Apa perlu kita hire (rekrut) mereka menjadi bagian dari pemerintahan dibanding mereka menyerang?” ujarnya lagi.
14. DPRD DKI Jakarta putuskan tiga nama calon penjabat Gubernu DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Ketiga nama tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartanto, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketiga nama tersebut merupakan putra terbaik yang mengerti permasalahan di Jakarta. Nama-nama tersebut akan dikirimkan ke Kemendagri untuk diproses lebih lanjut. ‘’Itulah putra-putra terbaik yang mengerti permasalahan Jakarta,” tuturnya, kemarin. (HPS)
