HOT ISU PAGI INI, AHY KRITISI DUA PROYEK BESAR JOKOWI

oleh
oleh

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (NET)

 

Isu menarik pagi ini soal serangan Demokrat terhadap Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi dua proyek pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut AHY, melakukan penundaan pembangunan proyek di saat kondisi perekonomian tak baik, bukanlah hal yang tabu. AHY juga menyoroti beban utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang melambung tinggi. Dia menuturkan, pemerintah perlu mencegah penggunaan utang yang sangat tinggi, termasuk untuk membangun infrastruktur. Sebab, utang yang tinggi akan memberikan risiko dan membebani pemerintahan selanjutnya. AHY mengkritik, rezim yang saat ini berkuasa kerap membungkam pihak-pihak yang berbeda pendapat. Putra sulung mantan Presiden SBY ini menyebut, mereka yang berbeda pendapat sering kali dianggap sebagai musuh negara.

 

Isu kedua, Mensos Tri Rismaharini dan elit PPP ganti menyerang AHY soal BLT BBM dan gunting pita. Mensos Tri Rismaharini balik menyindir AHY soal BLT BBM. Ia mengatakan kondisi dunia sedang tak stabil. Oleh sebab itu Pemerintah, merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan BLT. “Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM,” ujar Risma. Sementara elit PPP membalas sindiran AHY soal gunting pita. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengingatkan AHY untuk tidak merasa paling hebat. Awiek lalu menyinggung proyek Hambalang peninggalan SBY yang mangkrak. Dia mempersilakan AHY untuk mendatangi proyek tersebut. “Sampaikan saja mana tempat yang tinggal gunting pita? Dan sesekali Mas AHY datang ke Hambalang, kan masih ada itu proyek program peninggalannya Pak SBY. Itu kan bisa dilihat monumen Hambalang itu,” jelasnya.

 

Isu ketiga, kesiapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju Capres 2024 menuai dukungan dari Nasdem, PAN, PKS, dan Demokrat, tetapi juga dicerca pengamat politik dan pendukung Jokowi. Anies menyatakan siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 jika ada partai politik yang meminangnya. “Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya,” kata Anies saat diwawancarai Reuters di Singapura. Anies mengatakan sejumlah survei telah memberinya kredibilitas dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada 2024. Ia meminta masyarakat untuk menilainya dari rekam jejak dirinya selama menduduki jabatan Gubernu DKI Jakarta. Anies menampik anggapan tak berbuat apa-apa selama menjabat DKI-1. Dia menyatakan, kebijakan-kebijakannya di Jakarta sebagai gubernur sejauh ini telah mempersatukan rakyat Jakarta.

 

Isu keempat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kemungkinan partainya berjuang sendiri pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut bisa saja terjadi karena PDI-P memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen berdasarkan hasil Pemilu 2019. “Saya memang mengatakan, bukan karena sombong, tapi karena faktualnya, PDI Perjuangan kan bisa pegang sendiri. Jadi itu pun menjadi sebuah bagian dari hitungan ya,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan dalam lawatannya ke Jeju Forum For Peace and Prosperity, Jumat (16/9). Kendati demikian, kata Megawati, PDI-P tidak menutup kemungkinan kerja sama politik dengan partai lain. Terkait hal tersebut, PDI-P masih mematangkan mesin partai. Megawati mengusulkan agar penomoran partai pada Pemilu 2024 tidak perlu dirubah atau diganti. Menurut dia, penomoran partai sebaiknya menggunakan nomor pada Pemilu sebelumnya.

 

Isu kelima, Staf Ahli Kapolri yang juga Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi menduga, kasus Brigadir J digunakan oleh pihak lain untuk membongkar soal kelompok yang diduga dipimpin Sambo. “Itu yang terjadi kasus FS. FS ini kan kasus misalnya ramai pembunuhan Brigadir J, itu stimulasi saja. Karena sebenarnya sudah ada masalah jauh sebelum itu. Karena dominan sekali, faksi ini dominan sekali,” ujar Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti dikutip Jumat (16/9). Bahkan menurut Muradi, pihak yang membocorkan soal diagram tentang kaitan sejumlah polisi yang termasuk dalam faksi Sambo yang dijuluki “Kerajaan Sambo” atau “Konsorsium 303” justru datang dari internal Polri. “Data itu kan bukan diambil dari orang luar. Orang dalam. Data, diagram, itu dari dalam. Jauh sebelum itu saya dapat. Saya merasa kenapa internal merespon, karena sudah jauh sangat-sangat dominan di dalam,” papar Muradi. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi dua proyek pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut AHY, melakukan penundaan pembangunan proyek di saat kondisi perekonomian tak baik, bukanlah hal yang tabu. “Menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik dari pada memaksakannya,” tegasnya dalam pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

Ia menjelaskan, Partai Demokrat sepakat dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota karena kondisi Jakarta yang sudah tak ideal. Tetapi, lanjut AHY, pemerintah mestinya menunggu waktu yang tepat, tidak melaksanakan pembangunan saat ini, karena sedang terjadi krisis global yang turut berpengaruh pada Indonesia. Apalagi, tambahnya, pemerintah baru saja menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” paparnya.

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyoroti beban utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang melambung tinggi. Dia menuturkan, pemerintah perlu mencegah penggunaan utang yang sangat tinggi, termasuk untuk membangun infrastruktur. Sebab, utang yang tinggi akan memberikan risiko dan membebani pemerintahan selanjutnya. “Ini merupakan risiko tersendiri, bagi perekonomian kita. Di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya, jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis,” kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9).

AHY mengeklaim, utang Indonesia selama 8 tahun terakhir meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal. Utang Indonesia saat ini sebesar Rp 7.163 triliun atau meningkat Rp 4.500 triliun. Ia meminta penggunaan dana utang yang terlalu besar, bisa dicegah. Utang yang besar bisa mengakibatkan krisis utang (debt crisis). “Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia,” kata AHY.

 

Ketum Partai Demokrat, AHY mengkritik, rezim yang saat ini berkuasa kerap membungkam pihak-pihak yang berbeda pendapat. Putra sulung mantan Presiden SBY ini menyebut, mereka yang berbeda pendapat sering kali dianggap sebagai musuh negara. Hal ini diungkapkannya dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9). AHY mengatakan, demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan, jika orang yang berbeda pendapat, dianggap sebagai musuh, apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, sebagai musuh Negara.

AHY bercerita, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pahlawan nasional yang menyatakan jangan menjadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Pahlawan nasional itu ialah Kiai Haji Hasyim Asy’ari yang menyampaikan pesan tersebut pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11, tanggal 9 Juni 1936. Dalam pesannya, Hasyim Asy’ari mengatakan, menjadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan. “Untuk itu Demokrat berpandangan, tidak seharusnya perbedaan pendapat, apalagi perbedaan identitas, menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bangsa,” kata AHY.

 

AHY menegaskan, Partai Demokrat menjamin kebebasan berekspresi jika memenangkan Pemilu 2024. AHY menyebutkan, ruang demokrasi terganggu karena masifnya serangan di ruang siber pada pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, termasuk Partai Demokrat. “Hasil riset gabungan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial) dengan University of Amsterdam, dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta itu,” ujar AHY. “Bagaimana pasukan siber bayaran atau buzzer, menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif,” jelasnya. Ia menuturkan para buzzer berupaya untuk mempengaruhi opini publik terhadap Partai Demokrat. Kemudian, instrumen hukum yang ada kerap digunakan untuk menjerat masyarakat yang mengkritisi pemerintah. “Ini tentu sebuah berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita,” katanya.

 

2. Mensos Tri Rismaharini balik menyindir AHY soal BLT BBM. Ia mengatakan kondisi dunia sedang tak stabil. Oleh sebab itu Pemerintah, merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan BLT. “Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM,” kata Risma dalam keterangan pers, seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/9).

Risma mengatakan kondisi tak menentu ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Selain itu, BLT dibagikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. “Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia jadi makanya diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan pada saat terjadi COVID. Jadi seperti itu,” ujar Risma. Selain itu, Risma menjelaskan dasar mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat itu. Risma mengatakan sesuai konstitusi, warga miskin harus dipelihara negara. “Memang gini sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara,” ujar Risma.

 

Elit PPP juga membalas sindiran AHY soal Jokowi ‘tinggal gunting pita’. PPP mengingatkan putra sulung SBY itu untuk tidak merasa paling hebat. “Saya kira jangan merasa seolah-olah yang paling hebat. Setiap masa itu kondisi sosial politiknya berbeda-beda satu sama lain,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (16/9). Awiek kemudian menyinggung proyek Hambalang yang dicanangkan saat masa pemerintahan SBY. Dia mempersilakan AHY untuk mendatangi proyek tersebut. “Sampaikan saja mana tempat yang tinggal gunting pita? Dan sesekali Mas AHY bisa datang ke Hambalang, kan masih ada itu proyek program peninggalannya Pak SBY. Itu kan bisa dilihat monumen Hambalang itu,” jelas Awiek.

 

Kantor Staf Presiden (KSP) juga merespons pernyataan AHY soal ‘gunting pita’. KSP mengingatkan putra sulung SBY itu melakukan refleksi diri. “Secara keseluruhan kan pembangunan itu berkesinambungan, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kalau pernyataan AHY seperti itu tentu juga dia harus refleksi diri lagi pada saat misalnya awal pemerintahan Pak SBY dia juga melanjutkan pemerintahan sebelumnya,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan, kemarin. Ade meminta agar pembangunan itu tak usah diperdebatkan. Sebab, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan itu berkesinambungan. “Jadi saya pikir tidak usah harus dipertentangkan kalau konteksnya kita semuanya melihat pembangunan itu berkesinambungan satu sama lainnya. Nggak usah juga dipertentangkan dan juga nggak usah diperdebatkan dan dibuat polemiklah,” tuturnya.

3. Soal wacana Jowi Cawapres. Presiden Jokowi mempertanyakan soal asal-usul wacana yang menyebutkan dirinya berpeluang maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Saat dimintai tanggapannya, presiden mengaku enggan memberikan penjelasan apabila wacana itu bukan berasal dari dirinya. “Ini muncul lagi jadi wapres (cawapres). Itu dari siapa? Kalau dari saya, akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya, saya enggak mau saya nerangin,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jumat (16/9).

Presiden menegaskan, sejak awal muncul berbagai wacana soal kepemimpinan sudah dijawabnya secara tegas. Dia pun menegaskan berbagai wacana yang muncul itu bukan berasal dari dirinya. “Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyiapkan bukan saya loh ya. Urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu itu sudah dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab,” tutur Jokowi.

 

Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi Ghea Giasty Italiane menilai, wacana Jokowi menjadi wapres 2024 bukan sebuah penghinaan. Menurutnya, Jokowi dibutuhkan menjadi wapres untuk melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan. “Kenapa Pak Jokowi dicalonkan sebagai wapres? Ada segelintir orang yang merasa bahwa ini sebagai suatu peristiwa penghinaan. Tetapi bagi kami bukan penghinaan. Kami ingin Pak Jokowi melanjutkan kembali pembangunan yang mungkin belum bisa selesai di 2023-2024,” ujar Ghea dalam jumpa pers di kawasan Duri Pulo, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

Ghea menjelaskan, Jokowi memiliki elektabilitas yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia pun mengatakan, banyak masyarakat yang akan mendukung Jokowi. “Makanya dengan kinerja beliau yang sangat bagus dan program-program beliau yang sangat baik, maka kita ingin untuk tetap dilanjutkan lagi,” tuturnya.

4. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 jika ada partai politik yang meminangnya. “Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya,” kata Anies saat diwawancarai Reuters di Singapura, kemarin. Anies mengatakan sejumlah survei telah memberinya kredibilitas dengan menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh yang akan bertarung dalam kontestasi nasional pada 2024.

Anies Baswedan meminta masyarakat untuk menilainya dari rekam jejak saat dirinya selama menduduki jabatan Gubernu DKI Jakarta. Anies menampik anggapan tak berbuat apa-apa selama menjabat DKI-1. Dia menyatakan, kebijakan-kebijakannya di Jakarta sebagai gubernur sejauh ini telah “mempersatukan rakyat Jakarta”. “Sebelumnya, orang-orang berasumsi tentang saya, tentang pandangan saya, dan atas apa yang akan saya lakukan ketika menjabat. Sekarang, saya telah mengabdi 5 tahun, silakan menilai saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak,” kata Anies lagi.

5. Empat partai politik, Partai NasDem, PAN, PKS, dan Partai Demokrat merespons positif kesiapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya merespons kesiapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Menurutnya, pernyataan Anies itu sejalan dengan langkah politik yang telah diputuskan NasDem dalam Rakernas 2022, di mana Anies diputuskan menjadi salah satu dari tiga nama bakal capres yang berpeluang diusung NasDem di Pilpres 2024. “NasDem kan sudah mencalonkan Pak Anies, hasil keputusan Rakernas. Tentu ini gayung bersambut, kesiapan NasDem tentu akan sudah dicalonkan oleh NasDem keputusan Rakernas itu ada responsnya,” ujar Willy, Jumat (16/9).

 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menyambut baik kesiapan Anies Baswedan nyapres 2024.  “Bravo Mas Anies. Dukung figur-figur berprestasi mengumumkan diri dan bersiap menuju 2024. Indonesia butuh kompetisi politik yang sehat. PKS dekat dengan Mas Anies. Ini berita baik,” ujar Mardani, Jumat (16/9). Ketua DPP PKS yan lain, Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, semakin banyak figur potensial yang menyatakan siap memasuki konstelasi kepemimpinan nasional di 2024, itu baik. “Hal ini baik bagi masyarakat, karena dapat lebih awal mendapatkan informasi, rekam jejak, dan pilihan-pilihan figur pemimpin nasional yang semakin beragam,” kata Nabil.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga dukung pernyataan sikap Anies Baswedan yang siap nyapres pada Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan Anies merupakan hal yang positif dalam proses demokrasi di Indonesia. “Jika Mas Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden, PAN mengapresiasi dan hal itu akan baik dalam proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Viva, Jumat (16/9).

 

6. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memprediksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghadapi pertaruhan krusial soal basis massa yang perlu “dipelihara” seandainya memperoleh tiket maju sebagai capres 2024. Ia mengatakan, Anies sejauh ini telah memiliki posisi tersendiri, yaitu sebagai simbol oposisi Presiden Jokowi. Anies juga dianggap masih merepresentasikan kelompok konservatif yang mendukung keterpilihannya pada Pilgub DKI 2017.

“Saya melihat Anies mencoba berusaha menampilkan sosok berbeda, terutama terkait isu SARA yang ditafsirkan banyak pihak digunakan Anies dan menjadi cacat politik dirinya di 2017,” kata Yunarto, Jumat (16/9). “Di situ ada dilema, menurut saya, ketika (Anies) mencoba menampilkan diri lebih moderat,” ujarnya. Yunarto Wijaya memprediksi, upaya Anies Baswedan untuk menampilkan diri sebagai sosok moderat bisa jadi kontraproduktif. Menurutnya, pangsa pemilih yang mencari sosok pemimpin moderat bakal berpaling ke “sosok yang tidak punya cacat politik”, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) menganggap Gunernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menyindir diri sendiri saat wawancara dengan media asing, Reuters soal kesiapannya maju capres 2024. “Kalau itu sindiran, itu sebetulnya Anies sedang menyindir dirinya. Kita lihat beberapa program dan janji-janji politik (Anies) untuk kampanye (Pilgub DKI 2017) tidak ada yang terealisasi,” ujar Ketua JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel, Jumat (16/9).

Noel menyebut, program yang tak terealisasi, salah satunya program rumah DP 0 persen dan program Oke Oce. “Waktu itu (rumah DP 0 persen untuk) masyarakat yang berpenghasilan Rp 3,7 juta, eh faktanya dalam perjalanan hanya yang bergaji 7 sampai 14 juta. Itu satu kebohongan. Program Oke Oce itu janjinya dalam 7 tahun pelatihan sampai pemodalan targetnya 200.000 wirausahawan, (faktanya) sampai awal 2020 sebelum pandemi hanya terealisasi 1.064,” tegasnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap maju sebagai calon presiden (Capres). PKB cuma memberi pesan kepada Anies bahwa tak mudah lo mencari partai pengusung. “Tidak ada yang ngelarang kok, silahkan Pak Anies maju Capres,” ucap Waketum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (16/9). “Sudah yakin? Nggak mudah lho cari partai pengusung,” ucapnya.

 

7. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk radar Majelis Tinggi Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju sebagai Capres 2024. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan sejumlah nama, termasuk Anies jadi pertimbangan partainya untuk didukung sebagai Capres pada Pilpres mendatang. Namun, nama-nama tersebut masih dalam penggodokan. “Memang sudah beredar. Anies punya wawasan bagus dan punya chemistry dengan AHY. Sekarang dalam taraf finalisasi,” kata Syarief Hasan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (16/9). Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menambahkan, Anies dan AHY memiliki kedekatan historis. “Kami menghormati sepenuhnya pernyataan kesediaan Mas Anies jika dicalonkan sebagai Capres. Mas Anies dengan Partai Demokrat dan Mas AHY memiliki kedekatan historis,” kata Kamhar.

 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengklaim ada genderuwo politik yang ingin menjegal Anies Baswedan maju dalam pencalonan presiden 2024. Genderuwo politik yang dia maksud merupakan invinsible hand atau tangan tak terlihat yang tidak menghendaki Anies maju capres 2024. “Ada genderuwo lah. Genderuwo kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Jadi ada invisible hand, ingin menjegal Anies,” kata Benny di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9).

 

Ketum Partai Demokrat AHY menimpali, capres dan cawapres Partai Demokrat 2024 harus memiliki elektabilitas yang tinggi dan mendapat dukungan kuat dari rakyat. Selain kedua syarat itu, capres partainya juga harus memiliki integritas dan kapasitas. “Adapun terkait kriteria Capres dan Cawapres, di samping harus memiliki integritas dan kapasitas, pasangan itu juga harus memiliki elektabilitas, atau dukungan terkuat dari rakyat,” kata AHY di depan ribuan kadernya, Jumat (16/9).

8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kemungkinan partainya bisa berjuang sendiri dalam Pemilu 2024. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena PDI-P memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen berdasarkan hasil Pemilu 2019. “Saya memang mengatakan, bukan karena sombong, tapi karena faktualnya, PDI Perjuangan kan bisa pegang sendiri. Jadi itu pun menjadi sebuah bagian dari hitungan ya,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan dalam lawatannya ke Jeju Forum For Peace and Prosperity, Jumat (16/9). Kendati demikian, kata Megawati, PDI-P tidak menutup kemungkinan kerja sama politik dengan partai lain. Terkait hal tersebut, PDI-P masih mematangkan mesin partai. Soal dengan siapa partai politik yang akan bekerja sama, Megawati meminta semua pihak untuk menunggu.

 

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar penomoran partai pada Pemilu 2024 tidak perlu diganti. Megawati mengatakan, penomoran partai hendaknya menggunakan nomor pada Pemilu sebelumnya. “Jadi dari pihak PDI-P, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, tapi pengalaman dua kali pemilu sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu sebenarnya saya katakan kepada bapak presiden dan ketua KPU dan Bawaslu bahwa itu terlalu menjadi beban pagi partai,” kata Megawati, di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9). Ia menilai, hal tersebut akan menghemat alat peraga yang digunakan partai pada Pemilu mendatang. Sebab, kalau diganti, akan berakibat pada banyaknya kebutuhan alat peraga.

 

9. Staf Ahli Kapolri yang juga Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi menduga, kasus Brigadir J digunakan oleh pihak lain untuk membongkar kelompok yang diduga dipimpin Sambo. “Itu yang terjadi kasus FS. FS ini kan kasus misalnya ramai pembunuhan Brigadir J, itu stimulasi saja. Karena sebenarnya sudah ada masalah jauh sebelum itu. Karena dominan sekali, faksi ini dominan sekali,” ujar Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti dikutip Jumat (16/9).

Bahkan menurut Muradi, pihak yang membocorkan soal diagram tentang kaitan sejumlah polisi yang termasuk dalam faksi Sambo yang dijuluki “Kerajaan Sambo” atau “Konsorsium 303” justru datang dari internal Polri. “Data itu kan bukan diambil dari orang luar. Orang dalam. Data, diagram, itu dari dalam. Jauh sebelum itu saya dapat. Saya merasa kenapa internal merespon, karena sudah jauh sangat-sangat dominan di dalam,” papar Muradi.

 

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai perbuatan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi membuka rekening atas nama Brigadir J dan Bripka Ricky Rizal (RR) patut dicurigai sebagai dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebab menurut kuasa hukum Bripka Ricky Rizal, Erman Umar, nama kliennya hanya dipakai untuk membuka rekening dengan nilai simpanan hingga ratusan juta.

Abdul menyatakan jumlah dan sumber uang dalam rekening atas nama kedua ajudan Sambo itu patut dicurigai, jika dibandingkan dari profil dan gajinya sebagai pejabat Polri. “Seorang pejabat Kepolisian yang dari pangkat kedudukannya bisa diperkirakan mempunyai simpanan di beberapa rekening,” kata Abdul, Jumat (16/9).

 

9. Bebas bersyaratnya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari ‘digoreng’ politisi Senayan. Anggota Komisi III DPR Johan Budi menyoroti bebasnya terpidana kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari. Johan menilai, Pinangki yang merupakan mantan jaksa seharusnya dihukum lebih berat. “Seharusnya penegak hukum itu lebih dihukum lebih berat dari yang bukan penegak hukum dalam konteks pelaku korupsi,” ujar Johan, Jumat (16/9). Johan mengatakan, hukuman bagi penegak hukum yang terlibat kasus korupsi harusnya diperberat sepertiga dari hukuman. Hal itu kerap ia sampaikan kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam berbagai pertemuan.

 

10. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres 2024. Hal ini terlihat dalam Rapimnas Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju Capres pada Pilpres 2024. “Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” paparnya, Jumat (16/9) kemarin. Ia menilai keputusan Rapimnas itu menunjukan bahwa Partai Demokrat telah menurunkan syarat untuk membangun koalisi. Dalam pandangannya, upaya untuk mengajukan AHY sebagai capres dalam proses tawar menawar politik telah dihentikan. “Hasil Rapimnas Demokrat seperti ini semakin menebalkan jika Demokrat sudah menurunkan daya tawarnya karena tidak harus memaksakan AHY sebagai capres,” ujar Ari Junaedi.

 

11. Polri menetapkan seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur, MAH (Muhamad Agung Hidayatulloh) sebagai tersangka terkait hacker Bjorka. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, MAH tidak ditahan meski sudah menjadi tersangka. “Yang bersangkutan (MAH) tersangka dan tidak ditahan, tapi dikenakan wajib lapor,” kata Dedi, Jumat (16/9). Dedi menjelaskan, tidak ditahannya MAH karena yang bersangkutan bersikap kooperatif. Dia menambahkan, MAH dijerat terkait Undang-undang Informatika dan Elektronik (UU ITE) dalam perkara ini. Namun demikian, Dedi masih belum mendapatkan rincian pasal yang disangkakan kepada MAH. Adapun MAH sempat diamankan polisi di wilayah Madiun, Jawa Timur, Rabu (14/9), namun, tak berselang lama, MAH dipulangkan.

 

12. Kemendagri menyatakan telah mengajukan bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 3 ribu per suara yang didapatkan dari Pemilu terakhir. Inspektur Jenderal kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan, besaran bantuan tersebut telah diusulkan untuk tahun anggaran 2023. “Diupayakan dan telah diusulkan untuk tahun anggaran 2023 mudah-mudahan dapat disetujui sebesar Rp 3.000 per suara,” kata Tomsi Tohir dalam webinar bertajuk “Cegah Korupsi Bantuan Parpol Jadi Solusi?” yang disiarkan di Youtube Stranas PK, Jumat (16/9). Tohir mengatakan, saat ini bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk parpol adalah Rp 1.000 per suara yang diperoleh pada Pemilu terakhir. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id