Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik pagi ini adalah makin serunya persaingan Puan Maharani versus Ganjar Pranowo. Pendukung Ganjar juga makin kreatif. Kalau para pendukung Puan membentuk Dewan Kolonel, pendukung Ganjar membentuk Dewan Kopral. Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan, pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR. Noel meyakini, Dewan Kopral mampu bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk mendongkrak citra dan elektabilitas Puan Maharani. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal di dalam struktur partainya. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto, Rabu (21/9).
Isu kedua, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Ketua DPR Puan Maharani tak bisa disamakan dengan trah Soeharto — Presiden kedua RI, red — yang tak lagi memiliki karier politik di Golkar usai reformasi 1998. Menurut Hasto, reformasi ’98 adalah kehendak rakyat yang tak lagi menginginkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kondisi tersebut menurut Hasto berbeda dengan Sukarno sebagai pemimpin yang berdedikasi untuk bangsa. “Enggak bisa dibandingkan. Kalau keluarga Pak Harto kan kita semua tahu, kenapa muncul reformasi, karena terjadi kolusi korupsi nepotisme, alat-alat negara semua dipakai untuk kepentingan kekuasaan,” kata Hasto, Rabu (21/9).
Isu ketiga, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mengisyaratkan akan istirahat dari kancah politik dan pemerintahan usai mengakhiri tugasnya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Namun, ia mengatakan masih ingin aktif terlibat dalam kegiatan nonpolitik untuk berbagi pengalaman.
“Saya heran, saya kan tidak menjadi bagian untuk (yang) ingin menjadi presiden. Saya enggak mau lagi. Saya sudah bilang jelas, saya sudah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak, dan saya juga enggak bodoh-bodoh amat,” kata Luhut saat berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung, kemarin.
Isu keempat, Mabes Polri masih merampungkan proses administrasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan keputusan pemecatan tersangka pembunuhan Brigadir Nofrianysah Yosua Hutabarat itu masih diproses oleh divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Sesuai aturan yang ada, SDM Polri memilik waktu tiga sampai lima hari kerja untuk merampungkan seluruh administrasi pemecatan usai Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan vonis PTDH. “Ya, untuk administrasinya masih diproses. Administrasinya untuk pemecatan,” kata Dedi, Kamis (22/9).
Isu kelima, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mengisyaratkan akan istirahat dari kancah politik dan pemerintahan usai mengakhiri tugasnya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Namun, ia mengatakan masih ingin aktif terlibat dalam kegiatan nonpolitik untuk berbagi pengalaman. Luhut sebut orang luar Jawa masih mustahil jadi presiden. Menurut dia, orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikiran untuk maju sebagai calon presiden dalam waktu dekat. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa. Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung [terjadi] hari ini–saya enggak tahu 25 tahun lagi–udah lupain deh. Enggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati,” ujar Luhut. Berikut isu selengkapnya.
1. Persaingan Puan Maharani – Ganjar Pranowo meraih tiket menuju RI-1 makin seru. Pendukung Ganjar pun juga makin kreatif. Kalau para pendukung Puan membentuk Dewan Kolonel, pendukung Ganjar membentuk Dewan Kopral. Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan, pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDI-P di DPR.
Noel meyakini, Dewan Kopral mampu bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani. Kata Noel, Dewan Kopral dibentuk untuk mensukseskan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. “Kita bakal membentuk juga namanya dewan kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk dewan kolonel, kita akan bentuk dewan kopral,” kata Noel, Rabu (21/9).
Noel menegaskan, pihaknya tak main-main dalam membentuk dewan kopral, sebab, Dewan Kopral justru lebih banyak anggotanya. Di sisi lain, Dewan Kopral berisikan elemen masyarakat, bukan elite politik. “Seluruh komponen pendukung, relawan mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk dewan kopral,” ungkapnya.
Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer alias Noel mengingatkan, para elite PDI-P hendaknya mendengar suara rakyat, yakni mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 daripada Ketua DPR Puan Maharani. Apalagi PDI-P kan ingin memenangkan Pemilu untuk ketiga kalinya pada pemilu mendatang. “(PDI-P) Partai yang mau hattrick di 2024, apalagi tema mereka kan 2024 hattrick ya kan. Nah kalau mau hattrick, riset beberapa lembaga survei itu, mas Ganjar elektabilitasnya tinggi,” kata Noel, Rabu (21/9). Menurut Noel, Dewan Kolonel itu menandakan suara dari elite PDI-P pendukung Puan. Sedangkan Dewan Kopral mencerminkan suara akar rumput. Noel mengatakan, jika PDI-P pada akhirnya mengusung Puan, maka elektoral partai berlambang banteng moncong putih itu akan turun. Sebab, elektabilitas Puan lebih rendah daripada Ganjar jika dilihat dari hasil sejumlah survei nasional.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal di dalam struktur partainya. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget. Kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/9). Seperti diberitakan, Dewan Kolonel PDIP dibentuk oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR yang tujuannya ingin meningkatkan citra dan elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani jelang Pilpres 2024.
Hasto mengaku telah meminta penjelasan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto terkait keberadaan Dewan Kolonel. Hasto mengatakan Dewan Kolonel tak lebih dari guyonan politik. “Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” katanya. Hasto menerangkan, Fraksi PDIP di DPR adalah alat kelengkapan partai untuk menjalankan tugas-tugas partai, seperti melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga pengawasan. “Saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat,” katanya.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR Johan Budi selaku inisiator pembentukan Dewan Kolonel mengatakan Dewan Kolonel ini nantinya akan menjadi tim yang membantu memperjuangkan Puan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Johan menegaskan, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP dan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang. “Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu,” kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
3. Ketua DPP PDI yang juga Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh kader PDIP mengutamakan gotong royong dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons langkah sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel dengan tujuan meningkatkan citra serta elektabilitas Puan menjelang Pilpres 2024. Puan mengatakan pembentukan Dewan Kolonel merupakan hal yang sah-sah saja selama didasarkan pada semangat gotong royong. “Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/9). Puan berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya yang sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024. “Instruksi dari Bu Ketua Umum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ujar Puan yang putri Megawati tersebut.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR Johan Budi selaku inisiator pembentukan Dewan Kolonel mengatakan Dewan Kolonel ini nantinya akan menjadi tim yang membantu memperjuangkan Puan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Johan menegaskan, Dewan Kolonel tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP dan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang. “Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu,” kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
4. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Ketua DPR Puan Maharani tak bisa disamakan dengan trah Soeharto — Presiden kedua RI, red — yang tak lagi memiliki karier politik di Golkar usai reformasi 1998. Menurut Hasto, reformasi ’98 adalah kehendak rakyat yang tak lagi menginginkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kondisi tersebut menurut Hasto berbeda dengan Sukarno sebagai pemimpin yang berdedikasi untuk bangsa. “Jadi tidak bisa dibandingkan,” katanya, Rabu (21/9).
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR demi memoles citra Puan Maharani untuk maju dalam pencalonan presiden 2024. Pembentukan Dewan Kolonel, sebelumnya disebut agar Puan tak bernasib sama dengan trah Soeharto di Golkar usai reformasi. “Enggak bisa dibandingkan. Kalau keluarga Pak Harto kan kita semua tahu, kenapa muncul reformasi, karena terjadi kolusi korupsi nepotisme, alat-alat negara semua dipakai untuk kepentingan kekuasaan,” ucap Hasto.
5. Mabes Polri masih merampungkan proses administrasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan keputusan pemecatan tersangka pembunuhan Brigadir Nofrianysah Yosua Hutabarat itu masih diproses oleh divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Sesuai aturan yang ada, SDM Polri memilik waktu tiga sampai lima hari kerja untuk merampungkan seluruh administrasi pemecatan usai Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan vonis PTDH. “Ya, untuk administrasinya masih diproses. Administrasinya untuk pemecatan,” kata Dedi, Kamis (22/9).
Dijelaskan, setelah pemberkasan rampung, nantinya dokumen PTDH tersebut akan diserahkan kepada Sekretariat Negara guna penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Sambo.
Mekanisme tersebut memang telah diatur melalui Keppres Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setneg. Setneg langsung dapat Keppresnya dan Keppresnya kita serahkan ke pelanggarnya,” ujar Dedi lagi.
6. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mengisyaratkan akan istirahat dari kancah politik dan pemerintahan usai mengakhiri tugasnya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Namun, ia mengatakan masih ingin aktif terlibat dalam kegiatan nonpolitik untuk berbagi pengalaman. “Saya heran, saya kan tidak menjadi bagian untuk (yang) ingin menjadi presiden. Saya enggak mau lagi. Saya sudah bilang jelas, saya sudah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak, dan saya juga enggak bodoh-bodoh amat,” kata Luhut saat berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung, kemarin.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal kemungkinan tokoh dari luar Jawa terpilih sebagai Presiden RI. Menurut Luhut, orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikiran untuk maju sebagai calon presiden dalam waktu dekat. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa. Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung [terjadi] hari ini–saya enggak tahu 25 tahun lagi–udah lupain deh. Enggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati,” ujar Luhut saat berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung yang dikutip dari akun youtube RGTV Channel, Rabu (21/9).
Rocky Gerung mengamini pernyataan Luhut. Kata dia, itulah fakta antropologi yang ada di Indonesia. Dia juga menilai keadaan tersebut menjadi salah satu aspek yang membatalkan ambisi orang luar Jawa menjadi presiden. “Antropologi kita basisnya adalah ethnicity, dan faktualitas itu yang kadangkala membatalkan ambisi orang menjadi presiden,” kata Rocky Gerung.
7. Pendiri Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) Syahganda Nainggolan mengkritik Presiden Jokowi yang terkesan merespons aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan ribuan mahasiswa dan buruh. “Ini sudah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah rada ndablek gitu loh. Pemerintah harus merespons, enggak boleh tidak,” kata aktivis 98 itu saat diskusi PMKI di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9). Menurutnya, pemerintah harusnya segera merespons gerakan akan rumput itu. Sebab, jika pemerintah tidak lekas turun tangan, bisa terjadi kekacauan sosial.
“Gerakan mahasiswa, buruh, dan ulama ini kan sudah begitu meluas dan mendalam, makin radikal, militan yang apabila pemerintah tidak merespons ini dengan benar itu akan terjadi namanya chaotic society. Bangsa kita akan masuk fase chaos,” ujarnya. Syahganda menyebut situasi di tanah air saat ini mirip dengan kerusuhan 1998. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah segera memenuhi tuntutan mahasiswa dan buruh. “Jangan menyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang gerakan buruh dan lain-lain ini situasinya sudah mirip-mirip 1998, bahkan lebih kacau. Pasalnya, pada 1998 gerakan hanya terjadi di Jakarta saja, sementara saat ini gerakan itu terjadi di berbagai penjuru daerah,’’ ujarnya.
Ribuan pengemudi ojol menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/9). Aksi yang diikuti sekitar 2.500 pengemudi ojol itu menyampaikan tiga tuntutan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan Jabar Ahmad Prayogi mengatakan, tuntutan pertama yang disampaikan mendesak pemerintah menurunkan harga Pertalite. “Tuntutan kami, tolak kenaikan BBM yang tidak memberikan subsidi bagi ojek online. Belum lagi tarif mahal, tarif BBM ikut naik,” kata Ahmad.
Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Driver Online menggelar demo di depan gedung DPR menuntut penyesuaian tariff terkait kenaikan harga BBM. Dalam aksinya, mereka tak menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka menuntut pemerintah meneken kesepakatan dengan perusahaan jasa aplikasi untuk menyesuaikan tarif. “Kalau terkait protes kenaikan BBM tidak mungkin, karena itu kebijakan pemerintah. Sehingga kami cari solusi bagaimana caranya kenaikan BBM ini kami tetap beroperasi yaitu pertama penyesuaian tarif,” kata Penanggung Jawab Aksi, Wiwit Sudarsono di depan gedung DPR.
8. Politikus PDIP Adian Napitupulu mengklaim bisa mengatur pertemuan mahasiswa dengan Presiden Jokowi untuk membahas polemik dan solusi kenaikan harga BBM. Hal itu merespons keluhan para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang merasa tidak ditanggapi Jokowi setelah melakukan rangkaian aksi demonstrasi dalam rangka menyuarakan keresahan dan menentang kenaikan harga BBM. “Kalau teman-teman mau bertemu Presiden, kalau misalkan mau ya sudah kita aturkan. Nanti saya coba ketemu Pak Jokowi dan saya sampaikan, ‘Pak Presiden, teman-teman mahasiswa mau ketemu untuk ngobrolin soal BBM’,” kata Adian, Rabu (21/9) malam. Mantan pendemo itu mengatakan, pemerintah Jokowi tidak melarang aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Adian mengklaim aksi demonstrasi kenaikan BBM baru-baru ini juga sudah direspons dengan baik oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
9. Mensos Tri Rismaharini meminta warga yang merasa menerima uang bantuan langsung tunai (BLT) tidak penuh alias dipotong agar melapor ke polisi. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum. “Nah, itu urusannya aparat hukum. Silakan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, polda-polda itu minta kami bisa konferensi menjelaskan itu,” kata Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Risma meyakini penyaluran BLT BBM sudah sesuai prosedur dan transparan karena disertai bukti. Ia menerangkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran BLT BBM. Ia yakin pemotongan itu bukan dilakukan pihak PT Pos Indonesia. Sebab, proses penyaluran BLT BBM lewat PT Pos Indonesia dilakukan dengan menyertakan bukti foto penerima bantuan memegang KTP dan uang tunai.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Hadi menjelaskan jumlah exclusion error yang terdeteksi sebanyak 1,3 juta orang. Bantuan ini diberikan dalam rangka kompensasi atas kenaikan harga BBM. “Untuk menjangkau exclusion error, kemarin kita sudah coba hitung untuk [BLT] BBM, kompensasi itu ternyata ada sekitar 1,3 juta exclusion error yang terdeteksi. Ini kita akan coba insert, kami sedang coba sinkronkan angka ini supaya jangan sampai nanti ada exclusion error. Yang sudah jelas-jelas berhak, tapi tidak dapat,” kata Hadi dalam diskusi publik secara daring, Rabu (21/9).
10. Partai Gerindra menolak keras rencana pemerintah mengkonversi gas elpiji dengan kompor listrik. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kompor listrik memakan daya yang besar sehingga membebani masyarakat kecil. “Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1200 watt. Maka rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM tidak bisa menikmati itu dan hanya membebani mereka,” kata Muzani di Cianjur, Jabar, kemarin.
Muzani menyatakan Gerindra juga menolak rencana penghapusan daya listrik 450 VA. Gerindra bersyukur karena Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa daya 450 VA tidak akan dihapus.
Muzani menegaskan bahwa rencana tersebut benar-benar membebani masyarakat kecil jika direalisasikan. Atas dasar itu Gerindra tidak setuju. “Karena listrik dengan daya 450 ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini,” kata Muzani.
11. Mendagri Tito Karnavian meluruskan isu yang beredar mengenai surat edaran yang memberi persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) mengelola kepegawaian daerah. Tito membantah dirinya memberi kewenangan penuh kepada Plt, Pj, maupun Pjs untuk merotasi dan memecat ASN di lingkungan pemerintahan. Menurut Tito kewenangan Plt, Pj, maupun Pjs untuk memberhentikan hanya saat pegawai terjerat kasus hukum.
“Jadi isu yang berkembang seolah-olah Mendagri memberikan kewenangan penuh, tidak terbatas kepada kepala daerah untuk melakukan pemberhentian dan mutasi jabatan, tidak benar,” kata Tito dalam raker dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).
Fraksi Partai NasDem DPR meminta Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ dicabut karena rawan disalahgunakan. Surat itu memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa memandang regulasi itu berpotensi menimbulkan masalah, karena rawan interpretasi.
“Saya mengusulkan surat edaran tersebut kalau bisa dicabut. Bukan hanya rawan interpretasi oleh para Pj gubernur, bupati/wali kota, juga rawan interpretasi di publik. Saya mengaku khawatir aturan itu akan disalahgunakan, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik,” kata Saan dalam Raker Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian di gedung DPR, Rabu (21/9).
12. Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyerahkan hasil kajian pokok-pokok haluan negara (PPHN) kepada Ketua KPU,Hasyim Asy’ari di Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (21/9). Hasil kajian tersebut mengatur visi misi calon presiden hingga pelaksanaan sistem demokrasi. “Badan Pengkajian MPR, berdiskusi dengan Ketua dan jajaran KPU menyangkut beberapa hal,” katanya. Djarot menyebut hasil kajian PPHN hanya fokus membahas pelaksanaan konstitusi Negara, di antaranya membahas bentuk hukum dan substansi haluan negara, hingga visi misi calon presiden di tingkat pusat dan daerah sesuai UUD 45.
“Ini perlu kita kaji, dengan cara seperti itu maka calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota punya arah yang sama kemana bangsa Indonesia akan menuju, yaitu menuju pencapaian visi misi seperti yang tersurat dalam UUD 45,” katanya. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim, MPR tak pernah membahas dan mengkaji rencana amendemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden. ‘’Perlu kami sampaikan bahwa Badan Pengkajian (BP) MPR tak pernah membicarakan atau mewacanakan amendemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode,” katanya.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengaku sedang mengkaji sistem proporsional tertutup untuk diterapkan lagi dalam pemilu. Namun, Djarot tak merinci kapan kajian itu dilakukan dan untuk pemilu tahun berapa pemilu tertutup itu diterapkan. Djarot hanya mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah ke sistem demokrasi liberal yang individualistik. Ia menuding, sistem proporsional terbuka di Pemilu selama ini telah menimbulkan biaya politik yang mahal.
Dia yakin sistem proporsional tertutup, Pemilu tak akan banyak memakan biaya. Praktek jual-beli suara juga akan minim, karena pemegang keputusan nantinya akan berada di partai politik. “Dengan itu maka tidak ada lagi pertarungan antarcalon, mereka yang sekarang ngurusin partai luar biasa, berkorban luar biasa kemudian pada saat pencalonan itu kalah sama orang baru yamg membawa duit karena amplopnya lebih tebal, ini tidak fair,” kata dia yang juga dikenal sebagai Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi tersebut.
13. Anggota DPD asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung menyebut mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa berencana mengundurkan diri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Kata Mas Suharso, dia selalu curhat sama seniornya. Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan Mas Suharso akan mengundurkan diri dari KIB,” kata Tamsil dalam diskusi bertajuk Forum Menemukan Kembali Indonesia, Rabu (21/9).
Tamsil menyebut awalnya Suharso menduga ada intervensi dari Istana Kepresidenan dibalik pencopotan dirinya dari Ketua Umum PPP. Namun, Presiden Joko Widodo menepis dugaan Suharso. “Tapi presiden bilang tidak ‘saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya’,” ujarnya. Mendapat jawaban itu, Suharso kemudian menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menanyakan ihwal Surat Keputusan (SK) penetapan Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dari Kemenkumham yang prosesnya begitu cepat. Bahkan, tanpa memberikan informasi terkait penetapan tersebut.
14. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan proses demokrasi penuh dengan dinamika politik yang mesti dihadapi dengan bijaksana. Ia menuturkan, dirinya bersikap terbuka dengan semua partai politik dan mengedepankan inklusivitas. “Tentunya saya menyadari bahwa proses kontestasi demokrasi itu akan banyak diwarnai dinamika-dinamika yang harus kita sikapi dengan bijaksana,” ujar Sandiaga dalam keterangan pers, Rabu (21/9). Mantan Cawapresnya Prabowo itu menegaskan saat ini dirinya fokus menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi di kabinet. Menurut Sandi, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga mengamanatkan kepada dirinya untuk mengawal kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia pascapandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global. Sandi mengaku belum mau terlalu jauh membahas kontestasi di 2024.
15. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara juga menanggapi soal dugaan Pemilu 2024 mendatang bakal berjalan tidak jujur dan tidak adil yang diungkap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kalau ada pandangan bahwa pemilu 2024 akan berlangsung tidak adil, partai dan capres yang paling berkepentingan namanya adalah Gerindra dan Prabowo,” kata Muzani lewat siaran pers, Rabu (21/9). Sebab, Gerindra merupakan calon peserta Pemilu 2024 dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal diusung menjadi calon presiden. Oleh karena itu, Gerindra berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil. Dia tidak ingin ada kecurangan yang mencoreng demokrasi di Indonesia. “Karena kami merasakan bagaimana pemilu 2009, 2014, dan 2019 begitu berat. Tekanan, intervensi, dan ancaman datang dari luar dalam. Menjaga suara Gerindra, suara Pak Prabowo pagi, siang, malam sulitnya bukan main. Maka, kalau ada keinginan agar pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, Gerindra dan Prabowo Subianto paling berkepentingan di sini,” kata Muzani.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menduga maksud pernyataan SBY soal Pilpres 2024 diatur hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres merujuk pada oligarki, bukan partai politik tertentu.
Menurut Mardani, seharusnya tidak ada partai politik yang marah dengan pernyataan SBY tersebut. Sejauh ini PDIP yang mengkritisi pernyataan SBY. “Buat saya pernyataan Pak SBY mestinya tak membuat satu partai marah. Karena tidak ada spesifik ke partai, boleh jadi itu ke arah oligarki,” kata Mardani di TV One, Selasa (20/9). Sebelumnya, mantan Presiden SBY menerima informasi bahwa Pemilu 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Hal itu disampaikan SBY kepada kader Partai Demokrat dalam Rapimnas Demokrat Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9). (HPS)
