JAKARTA,REPORTER.ID – Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) Fadli Zon menegaskan jika sidang P20 yang akan berlangsung pada 5 – 7 Oktober mendatang akan diahdiri oleh perwakilan parlemen 37 negara. Termasuk 60 anggota dan pimpinan Parlemen Rusia, namun belum ada konfirmasi dari parlemen Ukraina. India juga hadir lengkap karena akan menjadi tuan rumah P20 pada tahun 2023 mendatang.
“P20 ini harus menjadi momentum penting bagi misi P20 sendiri; yaitu mewujudkan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengatasi perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keadilan ekonomi, perdamaian dunia di tengah perang Rusia Vs Ukraina, demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan lain-lain,” tegas politisi Gerindra itu.
Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam dialektiaka demokrasi “Melalui P20, Pertegas Peran Parlemen Mengatasi Persoalan Global” bersama Dyah Roro Esti (anggota BKSAP/F-Golkar), dan Puteri Komarudin (anggota BKSAP/F-Golkar) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Lebih Lanjut Fadli Zon mengatakan pada 5 Oktober nanti Indonesia akan menggelar rapat khusus membahas multilateralisme dan pemerintah bisa meningkatkan pemahaman isu-isu prioritas untuk kepentingan nasional. “Dimana menyediakan $100 miliar (Rp1.427 triliun) setiap tahun untuk mengatasi perubahan iklim mulai tahun 2021 hingga 2023 harus dijalankan oleh negara-negara maju, yang ratusan tahun sebelumnya juga telah merusak hutan,” jelasnya.
Menurut Fadli Zon, untuk masalah perang justru Rusia lebih terbuka dibanding Ukraina. Ukraina baru akan membicarakan perdamaian dengan syarat, jika seluruh pasukan Rusia ditarik mundur dari negaranya. Padahal, jika Ukraina hadir dalam P20 ini, maka rekomendasi atau konsensus dari P20 ini akan lebih bisa diimplementasikan di negara masing-masing anggota P20. “Pertemuan Presiden Jokowi dengan Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu, seharusnya ditindaklanjuti sebagai penengah (player) untuk perdamaian karena Indonesia diterima semua negara,” ungkapnya.
Selain itu, Fadli Zon berharap dalam G20 nanti Indonesia tidak saja menjadi tuan rumah yang baik, tapi bagaimana momentum internasional itu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, menyiapkan seoptimal mungkin untuk memasarkan produk-produk industri, UMKM dan sebagainya.
P20 mengusung tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ dengan mengangkat empat isu prioritas. Yaitu, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat, parlemen efektif dan demokrasi yang kuat, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Dyah Roro Esti menilai saat ini Indonesia posisinya srategis, karena dipercaya sebagai tuan rumah P20 dan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi/G20). Dimana Indonesia bisa menyatukan seluruh dunia untuk mengatasi ancaman krisis global. Khususnya terkait EBT, dan DPR RI akan mengesahkan RUU EBT, sehingga ini menjadi modal bagi Indonesia bagi P20 tersebut. “Jadi, banyak hal yang bisa dioptimalkan Indonesia yang kaya ini menyosngsong 2045,” tambahnya.
Menurut Puteri Komarudin, bagaimana konsensus dan rekomendasi hasil dari P20 nanti bisa diimplemntasikan di negara masing-masing, sesuai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) parlemen itu sendiri. “DPR akan ikuti apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi terhadap negara-negara P20 khususnya dalam pe mulihan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.