Hakim Agung Sudrajad Dimyati (net)
Isu menarik pagi ini, Mahkamah Agung akan berhentikan sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan pungli penanganan perkara di MA. Hal itu untuk memperlancar pemeriksaan di KPK. Sementara itu Ketua Komisi Yudisial (KY) mengatakan, Sudrajad bisa diberhentikan dengan tidak hormat bila cukup bukti. KY akan lakukan pemeriksaan etik atas kasus dugaan korupsi Hakim Agung, Sudrajad Dimyati. KY sedang mengumpulkan berbagai keterangan untuk membawa Sudrajad ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). “Kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan lain sebagainya. Jika sanksinya masuk kategori berat, sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) tentunya,” jelasnya. Dia berharap bahwa ini (proses etik dan hukum) bisa berjalan.
Isu kedua, Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Hakim Agung Sudrajad Dimyati jangan dikasih ampun jika memang terbukti bersalah. “MA (Mahkamah Agung) sekarang masih dalam proses. Saya belum dapat nama-nama pastinya siapa, tapi ada hakim agung yang katanya terlibat. Kalau nggak salah, dua, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga,” kata Mahfud saat diwawancarai detikJatim di Unisma, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9). Menurut Mahfud, hakim merupakan sosok yang menjadi benteng keadilan. Jika sampai hakim bisa disuap, keadilan akan runtuh. Untuk itu, ia ingin hakim tersebut tak diberi ampunan. “Karena ini hakim, karena hakim itu kan benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi!” tegasnya.
Isu ketiga, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani buka suara terkait dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) pengganti Lili Pintauli yang diajukan Presiden Jokowi, yaitu Johanis Tanak dan Nyoman Wara. Kata dia, kedua capim KPK ini tidak mendapatkan suara sama sekali dalam proses voting atau pemungutan suara di Komisi III pada 2019 silam. Arsul yang Wakil Ketua MPR ini mengatakan Johanis dan Nyoman tidak mendapatkan suara karena Komisi III DPR meyakini ada calon lain yang baik di antara 10 capim KPK yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR. “Ya kan, kalau kami dulu tidak memberikan suara, karena kami punya keyakinan ada calon lain di antara 10 yang baik. Kemudian ada yang mendapatkan suara meskipun kecil sehingga tidak terpilih,” ucap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Berdasarkan catatan, ada dua nama capim KPK yang menduduki peringkat lebih tinggi dalam proses voting di Komisi III DPR pada 2019 silam. Yakni Sigit Danang Joyo dan Lutfi Jayadi Kurniawan. Sigit Danang memperoleh 19 suara dan Lutfi Jayadi mendapatkan tujuh suara.
Isu keempat, Pengamat politik Rocky Gerung yang baru saja kongkow-kongko dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan sering dipanggil KPK menjelang Pilpres 2024. Rocky mengatakan, Anies tak mungkin melenggang dengan mudah menjadi peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Anies akan dijegal lewat kasus hukum. “Kalau isu elektabilitas Anies akan naik terus, enggak mungkin enggak. Tinggal kita hitung berapa kali Anies akan dikeluarin sprindiknya. Pasti setiap minggu nanti akan dipanggil soal inilah soal itulah, BPK baru kasih laporan ini, akuntansi nol koma sekian persen,” kata Rocky pada diskusi publik Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di DKI secara virtual, Jumat (23/9). Yang menarik, Setelah kongkow-kongkow santai dengan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (23/9), Rocky didatangi Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku berbincang berbagai hal dengan pengamat politik tersebut. Lewat akun Twitter @gibran_tweet, Gibran menyebut Rocky sebagai salah satu idolanya. “Alhamdulillah tadi pagi berkesempatan untuk main ke kediaman salah satu idola saya,” kata Gibran.
Isu kelima, Pamor dan wibawa Gubernur Jateng Ganjar Prabowo kian teruji. Begitu dia bilang agar kader PDIP dan para pendukungnya menahan diri, kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) langsung menunda pembentukan Dewan Kopral. Seperti diketahui, gerakan itu awalnya untuk merespons Dewan Kolonel yang didirikan sejumlah loyalis Puan Maharani. Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer mengakui, penundaan dilakukan setelah Ganjar meminta semua pihak menahan diri. “Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania menginstruksikan anggotanya untuk menghentikan wacana Dewan Kopral. Kita patuhlah, ikut arahan beliau (Ganjar),” kata Immanuel melalui keterangan tertulis, Jumat (23/9). Immanuel memastikan pembentukan Dewan Kopral tidak dibatalkan, hanya ditunda sampai kondisi politik kondusif. Pria yang akrab disapa Noel ini menyebut Dewan Kopral murni gerakan dari masyarakat, tidak ada arahan langsung dari Ganjar. Noel akan kembali menggaungkan Dewan Kopral tahun depan untuk menggalang pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Kamar Pengawasan MA Zahrul Rabain menyampaikan, MA akan mengeluarkan surat terkait pemberhentian sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan pungli penanganan perkara di MA. “Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau atau jika aparatur pengadilan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka MA akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan yang sebaik-baiknya,” tegas Zahrul Rabain dalam jumpa pers bersama KPK dan Komisi Yudisial (KY) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9).
Zahrul mengungkapkan, MA mengapresiasi KPK yang membongkar kasus dugaan korupsi di lingkungan peradilan. MA akan membantu KPK dalam menuntaskan kasus dugaan suap ini seterang-terangnya. “Kami akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan KPK dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan beri data-data kepada KPK,” ucap Zahrul.
Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan bakal melakukan pemeriksaan etik atas kasus dugaan korupsi Hakim Agung, Sudrajad Dimyati. Pihaknya perlu mengumpulkan berbagai keterangan untuk membawa Sudrajad ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). “Kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan lain sebagainya, melakukan persidangan,” papar Mukti dalam konferensi pers di kantor KY, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (23/9). “Jika sanksinya masuk kategori berat, sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) tentunya,” jelasnya. Mukti mengaku tengah berkoordinasi dengan KPK agar proses etik dan pidana bisa berjalan beriringan. “Kita berharap bahwa ini (proses etik dan hukum) bisa berjalan,” ucapnya.
Mukti akan mendalami rekam jejak Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan kasus di MA. Pemeriksaan rekam jejak ini dilakukan sebelum KY memutuskan apakah persoalan ini bisa dilanjutkan ke mahkamah kehormatan hakim (MKH) atau tidak. “Masih perlu dilakukan proses-proses selanjutnya. Ya pengumpulan berkas-berkas bukti, klarifikasi sampai panel, pleno, sampai penjatuhan sanksi,” tuturnya. Menurut dia, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. “Kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan lain sebagainya, melakukan persidangan,” ujarnya.
Terakhir ia menyampaikan KY memberikan dukungan kepada KPK untuk melakukan pengungkapan perkara secara menyeluruh. “Komisi Yudisial mendukung KPK bekerja untuk melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini,” pungkasnya.
2. Hakim Agung Sudrajad Dimyati sempat mendatangi kantornya di Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (23/9) pagi, ia menghadap Pimpinan MA untuk minta restu sebelum datang ke gedung KPK. Jubir MA Andi Samsan Nganro mengatakan, dalam pertemuan Jumat pagi yang bersangkutan meminta restu untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Sudrajad, kata dia, mengaku siap dan akan memenuhi panggilan KPK. “Jadi Pak Sudrajat tadi malam masih di rumahnya, kemudian tadi pagi ada ketemu dengan kami, minta restu bahwa siap untuk menghadiri dan kami juga mendorong dia supaya menghadiri memenuhi panggilan KPK ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor MA.
Andi Samsam Nganro mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa Sudrajad Dimyati dan MA akan kooperatif terhadap proses hukum yang tengah dilakukan KPK. MA menyerahkan proses hukum ini sepenuhnya kepada KPK. “Jadi dari mahkamah agung kooperatif menyerahkan kepada penegakan hukum yang berlaku. Sudrajad akan memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan ditetapkannya sebagai tersangka,” ujarnya di gedung MA, Jumat (23/9).
3. Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar Hakim Agung Sudrajad Dimyati jangan dikasih ampun jika memang terbukti bersalah. “MA (Mahkamah Agung) sekarang masih dalam proses. Saya belum dapat nama-nama pastinya siapa, tapi ada hakim agung yang katanya terlibat. Kalau nggak salah, dua, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga,” kata Mahfud saat diwawancarai detikJatim di Unisma, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9). Menurut Mahfud, hakim merupakan sosok yang menjadi benteng keadilan. Jika sampai hakim bisa disuap, keadilan akan runtuh. Untuk itu, ia ingin hakim tersebut tak diberi ampunan. “Karena ini hakim, karena hakim itu kan benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi!” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR Santoso menyatakan penangkapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap memperlihatkan perilaku hakim yang seharusnya menciptakan dan menegakkan keadilan telah bergeser menjadi adagium maju tak gentar membela yang bayar. “Mulai dari hakim di pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung memang seperti itu. Posisi mereka sebagai wakil Tuhan di bumi dalam menciptakan dan menegakkan keadilan telah bergeser menjadi maju tak gentar membela yang bayar,” ucap Santoso lewat pesan singkat, Jumat (23/9). Ia menyoroti perilaku Sudrajad yang merupakan Hakim Agung yang telah mendapatkan fasilitas serta tunjangan tinggi tapi masih menerima suap. Santoso mengakui, mencari hakim yang baik dan jujur merupakan hal yang sulit saat ini.
4. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani buka suara terkait dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) pengganti Lili Pintauli yang diajukan Presiden Jokowi, yaitu Johanis Tanak dan Nyoman Wara. Kata dia, kedua capim KPK ini tidak mendapatkan suara sama sekali dalam proses voting atau pemungutan suara di Komisi III pada 2019 silam. Arsul yang Wakil Ketua MPR ini mengatakan Johanis dan Nyoman tidak mendapatkan suara karena Komisi III DPR meyakini ada calon lain yang baik di antara 10 capim KPK yang diusulkan Presiden Joko Widodo ke DPR. “Ya kan, kalau kami dulu tidak memberikan suara, karena kami punya keyakinan ada calon lain di antara 10 yang baik. Kemudian ada yang mendapatkan suara meskipun kecil sehingga tidak terpilih,” ucap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Berdasarkan catatan, ada dua nama capim KPK yang menduduki peringkat lebih tinggi dalam proses voting di Komisi III DPR pada 2019 silam. Yakni Sigit Danang Joyo dan Lutfi Jayadi Kurniawan. Sigit Danang memperoleh 19 suara dan Lutfi Jayadi mendapatkan tujuh suara. Arsul menyatakan pihaknya akan melihat dan memilih satu di antara Johanis dan Nyoman sebagai capim KPK pengganti Lili. Menurutnya, setiap anggota Komisi III DPR bisa saja memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua nama capim KPK yang diusulkan oleh Jokowi.
5. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Papua sebesar Rp 1.000 Triliun. Dana tersebut diberikan sejak dimulainnya otonomi khusus atau otsus Papua pada 2001, tetapi rakyatnya masih miskin. “Saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua, saya jawab bahwa sejak Otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp 1.000 Triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp 500 T lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus,” kata Mahdfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9).
Mahfud menjelaskan dana Rp 1.000 Triliun lebih itu terdiri atas empat sumber. Mulai dari dana otsus hingga dana belanja Kementerian/Lembaga. “Kenapa Rp 1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD. Jadi, itu total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001,” ujarnya. Mahfud menyebut sebagian dari dana yang telah digelontorkan dikorupsi. Dia mengatakan akibat dana dikorupsi, berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua. “Sudah lebih dari Rp 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua,” imbuhnya. Mahfud menyentil kasus Lukas Enembe yang tersandung kasus korupsi meski Papua mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali. Mahfud mengatakan, predikat WTP tak menjamin pejabatnya tidak korupsi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, semua orang bisa diproses hukum dengan didukung bukti-bukti yang jelas. Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin menanggapi aksi demonstrasi bela Gubernur Papua Lukas Enembe. Sebagaimana diketahui, KPK telah tetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. “Saya kira masalah penegakan hukum oleh KPK terhadap korupsi itu sudah ada dasarnya hukumnya, undang-undangnya ada,” kata Ma’ruf usai meresmikan Kantor MUI Jawa Tengah di Semarang, Jumat (23/9) sebagaimana disiarkan YouTube Sekreriat Wakil Presiden. “Kewenangan memang diberikan ke KPK sepanjang ada bukti-bukti yang jelas, ya saya kira semua orang, siapa saja, bisa diproses secara hokum, tentu dengan bukti-bukti yang jelas,” ujarnya lagi. Ma’ruf Amin meminta semua pihak mengikuti proses hukum yang dilakukan KPK. Ia menekankan, setiap orang harus patuh pada penegakan hukum.
6. Pengamat politik Rocky Gerung yang baru-baru ini bertemu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan sering dipanggil KPK menjelang Pilpres 2024. Rocky mengatakan, Anies tak mungkin melenggang dengan mudah menjadi peserta Pilpres 2024. Menurutnya, Anies akan dijegal lewat kasus hukum. “Kalau isu elektabilitas Anies akan naik terus, enggak mungkin enggak. Tinggal kita hitung berapa kali Anies akan dikeluarin sprindiknya. Pasti setiap minggu nanti akan dipanggil soal inilah soal itulah, BPK baru kasih laporan ini, akuntansi nol koma sekian persen,” kata Rocky pada diskusi publik Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di DKI secara virtual, Jumat (23/9).
Rocky menyarankan relawan Anies tak perlu khawatir dengan hal itu. Menurut Rocky, Anies hanya menganggap hal tersebut sebagai ujian. Menurut Rocky, Anies memanfaatkan momen itu, yakni memanfaatkan sorotan media massa setiap kali ia diperiksa KPK. Dengan demikian, publik akan teralihkan dari isu korupsi yang dilekatkan kepadanya. “Usahakan Anies tiga kali seminggu dipanggil KPK, dia kasih kuliah ke pers, biar namanya hidup terus. “Jadi, manfaatkan jebakan lawan itu sebagai tempat untuk menghasilkan perubahan,” kata Rocky menambahkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat dipanggil KPK pada 7 September lalu. Dia diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan atas program Formula E yang digagas Pemprov DKI Jakarta.
Rocky Gerung laris manis. Setelah beberapa hari lalu kongkow-kongkow santai dengan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (23/9) kemarin, Rocky didatangi Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku berbincang berbagai hal dengan pengamat politik tersebut. Lewat akun Twitter @gibran_tweet, Gibran menyebut Rocky sebagai salah satu idolanya. “Alhamdulillah tadi pagi berkesempatan untuk main ke kediaman salah satu idola saya,” kata Gibran.
Dia belum mau membeberkan apa saja topik yang dibicarakan saat mendatangi kediaman Rocky Gerung. Dia hanya mengunggah foto bersama Rocky. Gibran justru mengajak followers-nya di Twitter untuk menebak topik yang mereka bicarakan. “Kira2 saya tadi ngobrolin apa ya sama om rocky gerung? 10 jawaban terlucu akan saya kirim sneakers aeroXgibran yang baru akan rilis minggu depan,” kata Gibran.
7. Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengaku tidak dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta sekalipun namanya masuk ke dalam bursa tokoh yang diusung partainya sendiri. “Aku ndak nanggapi (enggak mau menanggapi). Aku ndak (enggak) pernah tertarik sama jabatan,” kata Risma ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin. Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku, partainya kerap memberikan amanah kepada dirinya untuk menduduki sejumlah posisi. Namun, ia kerap menolak tawaran tersebut. “Sering kali begitu, dua kali saya walkot, coba tanya Pak Hasto, pertama saya suruh daftar saya enggak mau. Kedua, juga saya enggak daftar,” ujarnya.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono tak mau terburu-buru menanggapi kansnya menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru menyampaikan proses pemilihan penjabat (pj.) gubernur DKI Jakarta masih berjalan. Ia mengatakan, semua kemungkinan bisa saja terjadi. “Kandidat-kandidat yang ada kan mempunyai kesempatan yang sama, memiliki kemampuan potensi yang baik, bahkan lebih baik. Ada kalimat, hari esok penuh misteri,” kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/9).
Heru mengaku tak melakukan manuver apa pun agar terpilih menjadi pengganti Anies. Dia juga tidak menjalin komunikasi apa pun dengan DPRD DKI Jakarta mengenai posisi itu. Heru juga tak berupaya mendekati Jokowi untuk membicarakan Pj. gubernur DKI Jakarta. Heru memilih fokus menjalankan tugas sebagai kasetpres. “Presiden dengan saya hampir setiap hari ketemu, bahkan minggu lalu kunjungan kerja saya dampingi, biasa-biasa saja. “Enggak ada [bicara soal penjabat gubernur],” ujarnya.
8. Pamor dan wibawa Gubernur Jateng Ganjar Prabowo kian teruji. Begitu dia bilang agar kader PDIP dan para pendukungnya menahan diri, kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) langsung menunda pembentukan Dewan Kopral. Seperti diketahui, gerakan itu awalnya untuk merespons Dewan Kolonel yang didirikan sejumlah loyalis Puan Maharani. Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer mengakui, penundaan dilakukan setelah Ganjar meminta semua pihak menahan diri. “Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania menginstruksikan anggotanya untuk menghentikan wacana Dewan Kopral. Kita patuhlah, ikut arahan beliau (Ganjar),” kata Immanuel melalui keterangan tertulis, Jumat (23/9). Immanuel memastikan pembentukan Dewan Kopral tidak dibatalkan, hanya ditunda sampai kondisi politik kondusif.
Pria yang akrab disapa Noel ini menyebut Dewan Kopral murni gerakan dari masyarakat, tidak ada arahan langsung dari Ganjar. Noel akan kembali menggaungkan Dewan Kopral tahun depan untuk menggalang pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. “Saya sudah arahkan agar menunggu momentum tahun depan biar suasana politik tidak mudah panas dan Presiden Jokowi bisa menyelesaikan pemerintahannya dengan baik,” ujarnya.
9. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang jarang tampil ke publik, Jumat (23/9) kemarin muncul di Patung Kuda Arjunia Wiwaha, Jakarta Pusat yang jadi tempat berdemo kelompok PA 212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat (GNPR) menolak kenaikan harga BBM. Fadil mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika PA 212 melakukan demo tolak kenaikan harga BBM berjilid-jilid, yang penting aksi yang dilakukan berjalan damai dan tidak melanggar hukum. “Kalau dia berjilid-jilid damai enggak apa-apa, yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan humanis,” kata Fadil di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (23/9) malam.
Ia mengatakan aksi demonstrasi dari PA 212 Cs hari ini berjalan dengan aman. Meski demikian, Fadil menyinggung soal mobilitas warga yang terganggu karena adanya penutupan jalan. “Kasihan aja saya melihat orang-orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena ada penutupan jalan seperti ini,”ucapnya.
Seperti diketahui, aksi demo hari ini dilakukan oleh PA 212 dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat (GNPR). Aksi ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh PA 212 Cs setelah aksi pertama pada Senin (12/9) lalu. Massa membawa tiga tuntutan yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga dan tegakan supremasi hukum. Mereka memulai aksi sekitar pukul 13.30 WIB dan selesai sekitar pukul 18.40 WIB. Habib Rizieq Shihab tidak hadir dalam demo tersebut karena masih berstatus tahanan kota.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengusulkan Silang Monas Barat Daya sebaiknya dijadikan lokasi khusus untuk menggelar demonstrasi. Selama ini, aksi biasanya dilakukan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. “Silang Monas Barat Daya di belakang Pos Polisi ini, tinggal kita lihat jumlah massanya berapa, kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan barriernya kan dia bisa kita pindahkan,” kata Fadil di Patung Kuda, Jumat (23/9) malam. Fadil mengatakan aksi di Silang Monas Barat Daya akan lebih efektif dan efisien dari sisi penerjunan personel serta tidak mengganggu arus lalu lintas. “Mindset-nya adalah menyampaikan pendapat, nanti kementerian atau satuan kerja yang dituju kita hubungi, misalnya kayak mau ke MK, nanti akan kami panggil datang ke sini. Di sini ada pos pol, ada ruangan kita siapkan. Kalau yang dituju misalnya istana, nanti KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke sini,” katanya.
Ia mengatakan usulannya itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut akan kembali berkomunikasi dengan Pj Gubernur DKI terkait lokasi demo itu. Fadil berharap usulan itu menjadi kenyataan. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah hak, namun ada kenyamanan warga lain yang harus diperhatikan. “Mungkin sekarang Pak Anies kan sekarang tinggal satu bulan lagi, mungkin dengan Plt gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens, nanti dengan civil society, adek-adek mahasiswa dengan teman-teman buruh, dengan ormas saya juga akan undang,” ujar Fadil.
10. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan, Mendagri Tito Karnavian lakukan lobi untuk menempatkan Paulus Waterpauw, mantan Kapolda Papua sebagai Wakil Gubernur Papua. Hal itu terjadi di Abepura pada 10 Desember 2021. “Beliau (Tito) secara langsung kepada Gubernur (Lukas) waktu itu di Suni Abepura tanggal 10 Desember 2021 meminta agar Pak Gubernur menerima usulan mereka supaya dicalonkan dengan, dipaketkan, menerima Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur,” kata Stefanus, Jumat (23/9).
Stafenus mengatakan Tito tak datang sendiri. Mantan Kapolri itu didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut Stefanus, Lukas mempersilakan Tito dan Bahlil berbicara ke sembilan partai pendukung. Namun, partai-partai itu enggan menyetujui Paulus sebagai Wakil Gubernur Papua.
“Pak Tito karena kepentingannya tidak tercapai, dia kasih kosong wakil gubernur. Kenapa? Karena calonnya yang disiapkan tidak mendapat dukungan parpol,” ujarnya. Hingga saat ini, posisi Wagub Papua belum terisi setelah Wagub sebelumnya, Klemen Tinal, meninggal dunia pada 21 Mei 2021.
11. Ketua DPP PDIP Puan Maharani yakin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan memilih kader yang selama ini berjasa atau berkeringat bagi partai untuk diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. “Jadi kita serahkan ke Ibu Megawati tentang capres, bahwa kita akan memiliki capres yang sudah berbuat dan berdarah untuk PDI Perjuangan, yang akan mau terus memperjuangkan ideologi Pancasila, memperjuangkan cita-cita Bung Karno,” kata Puan saat berkunjung ke Sumedang, Jawa Barat, kemarin.
Puan tidak bicara lebih banyak soal sosok capres ideal yang patut diusung PDIP pada Pilpres mendatang. Ia hanya meminta seluruh kader PDIP Jawa Barat mempelajari rekomendasi Rakernas II PDIP beberapa waktu lalu tentang capres dan cawapres 2024, yakni penetapan capres berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Puan juga meminta kader PDIP di Jawa Barat untuk bekerja keras pada Pemilu mendatang. Dia meminta seluruh kader di Jawa Barat untuk menjaga kekompakan demi meraih suara yang besar di pemilu. “Maka itu saya datang ke sini. Apalagi kita tahu Jawa Barat adalah bagian dari kunci penting kemenangan Pemilu. Jawa barat ini kandang banteng,’’ ujarnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersyukur apabila ada orang yang ingin dirinya menjadi Presiden Indonesia ke depan. Soal dicalonkan atau tidak dirinya pada pilpres mendatang, hal itu tergantung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Kalau ada yang ingin saya menjadi presiden, ya alhamdulillah. Tapi soal mekanisme pencalonannya ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan,” ujar Puan, Jumat (23/9). Pernyataan Puan ini muncul saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Para warga mendoakan agar Puan bisa menjadi Presiden dan berebut untuk bisa bersalaman dengannya.
12. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku masih menemukan sejumlah anggotanya yang menyimpang atau melakukan pelanggaran terkait lalu lintas. Oleh karena itu, Sigit memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono untuk menindak jajaran Korlantas yang menyimpang dan melanggar aturan tersebut. Hal itu ditegaskan Kapolri dalam peringatan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, kemarin. “Masih kita temukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tentunya saya sudah sampaikan terkait hal-hal seperti ini tolong ini memalukan, jajaran Korlantas yang begini langsung diproses ditindak, Pak Kadiv Propam turunkan jajarannya untuk selalu melaksanakan pengecekan,” kata Sigit. Kapolri menilai, tindakan tegas perlu dilakukan terhadap anggota yang melanggar agar tidak merusak citra Polri dan anggota lain yang sudah bekerja baik. Mantan Kabareskrim ini juga miminta agar sesama anggota Korlantas dapat saling mengingatkan satu sama lain. “Sehingga rekan-rekan kita yang sudah berbuat baik yang sudah bekerja keras tidak tergganggu dengan oknum-oknum seperti ini. Jadi tolong ini terus ditingkatkan,” kata Jenderal Listyo.
13. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa program konversi kompor LPG 3 ke kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan tahun 2022. “Dapat saya sampaikan, pemerintah belum memutuskan, sekali lagi pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik induksi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring di YouTube Setkab, kemarin. “Dapat dipastikan, program ini tidak akan diberlakukan tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga.
Ketum Golkar ini mengungkapkan, pemerintah terus memantau dan menghargai masukan dari masyarakat terkait program konversi kompor LPG 3 ke kompor listrik induksi ini. Pemerintah juga telah melihat langsung kondisi di lapangan terkait masalah itu. Airlangga menyampaikan, program kompor listrik induksi saat ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang akan dilaksanakan di Bali dan Solo, Jawa Tengah. “Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan,” ujar dia. (HPS)
