Gedung Mabes Polri (net)
Tragedi Kanyuruhan masih menjadi isu utama pagi ini. Karena, buntut dari peristiwa ini, Mabes Polri mencopot atau menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan 9 Komandan Brimob Polda Jatim yang diduga melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion. Mabes Polri juga lakukan pemeriksaan terhadap 28 anggota polisi atas dugaan pelanggaran kode etik dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari seratus orang. Tidak berhenti di situ, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Tim diketuai Mahfud MD, Wakil Ketua dijabat Menpora Zainuddin Amali dan sekretaris TGIPF dijabat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rochmad. Sementara, Fraksi-fraksi di Komisi X DPR sepakat membentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan. “Segera kami ajukan, kalau hari ini terpenuhi syaratnya, (langsung) kita ajukan ke Pimpinan DPR,” kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Heru Widodo di gedung DPR, Senin (3/10).
Isu kedua, Partai NasDem secara resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Surya menyampaikan alasan bahwa Anies adalah pilihan yang terbaik dari pilihan tokoh yang lain. Surya titip pesan kepada Anies jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, yakni mampu memimpin Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Untuk menciptakan kabinet yang kuat, Surya memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Ia tidak mau memaksa seseorang yang nanti justru berpotensi tidak cocok dengan Anies. Di sisi lain, Anies optimis. Mengutip peribahasa dari Aceh, Anies berharap keinginan luhur dan cita-cita Nasdem dalam kontestasi politik lima tahunan bisa tercapai. “Insyaallah, niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita, akan bisa tercapai sebagaimana kata orang Aceh, jada wa jadi, meunan ta pinta, meunan jadi. Kira-kira artinya ‘begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi’,” kata Anies dalam konferensi pers di kantor DPP NasDem, kemarin.
Isu ketiga, Presiden Jokowi enggan memberikan komentar soal deklarasi Anies sebagai Capres 2024 karena pada saat ini pemerintah masih dalam kondisi berduka akibat kerusuhan di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan korban jiwa meninggal dunia. “Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka,” ujar Jokowi usai lakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Batang, Jateng, Senin (3/10). Peneliti Formappi Lucius Karus juga menilai, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 momentumnya tidak tepat karena dilakukan di tengah orang lagi berduka atas tragedi Kanyuruhan. Ia mengatakan momentumnya terlihat kontras karena dilakukan saat negara sedang berduka. Meskipun begitu, ia menyatakan deklarasi yang diselenggarakan Nasdem sah-sah saja. “Jadi walaupun saya kira itu hak partai politik tapi sejak awal saya kira perlu juga menunjukkan kepada publik niat mencari pemimpin bangsa ini harus diikuti dengan semangat solidaritas yang mungkin tampil sejak awal,” tutur Lucius.
Isu keempat, KPK akan membuka hasil penyelidikan Formula E ke publik agar tidak dicurigai masyarakat melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kasus sudah sedikit terungkap, kami sedang mempertimbangkan juga ya bagaimana kalau proses lidik (penyelidikan) kita buka saja? Kan gitu. Supaya masyarakat tahu apa sih hasil dari lidik itu yang sudah diperoleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta, Senin (3/10) malam. Pria yang akrab disapa Alex itu mengakui pihaknya telah menemui BPK untuk membahas kerugian negara dalam ajang Formula E. “Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK Jumat lalu. Substansi apa yang kami bicarakan, tentu bukan untuk konsumsi media,” ujarnya.
Isu kelima, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pembuktian kasus ini dengan menghadirkan saksi-saksi. Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa sudah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. Sementara terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi mengaku punya bukti kepemilikan lahan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Ia mengklaim seluruh lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaannya mempunyai izin Hak Guna Usaha (HGU) dan surat pembebasan hutan dan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama proses persidangan berjalan, ia akan buktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum keliru. Berikut isu selengkapnya.
1. Buntut kerusuhan di Stadion Kanyuruhan, Malang, Jatim, Mabes Polri menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan 9 Komandan Brimob Polda Jatim yang diduga melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion. Mabes Polri juga lakukan pemeriksaan terhadap 28 anggota polisi atas dugaan pelanggaran kode etik dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari seratus orang. “Melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personel Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers, Senin (3/10).
Penonaktifan Kapolres Malang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2098/X/KEP./2022 tertanggal 3 Oktober 2022. “Kapolri memutuskan menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, dimutasi sebagai Pamen SDM Polri,” ujar Dedi Prasetyo. Dijelaskan, posisi Ferli digantikan AKBP Putu Kholis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Adapun 9 Komandan Brimob Polda yang dinonaktifkan adalah Komandan Batalyon AKBP Agus Waluyo, Komandan Kompi AKP HAsdadarmawan, Komandan Peleton Aiptu Solikin, Komandan Peleton Aiptu M Samsul, Komandan Peleton Aiptu Ari Dwinanto, Komandan Kompi AKP Untung Sudjadi, Komandan Kompi AKP Danang Sasongko P, Komandan Peleton AKP Nanang Pitrianto, dan Komandan Peleton Aiptu Budi Purnanto.
2. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya melakukan investigasi secara tuntas dan memberikan sanksi kepada yang bersalah dalam tragedi Kanyuruhan yang menewaskan ratusan orang. “Kan sudah saya sampaikan diinvestigasi tuntas, diberi sanksi memang kepada yang bersalah udah,” kata Jokowi saat kunjungan ke Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10). Jokowi juga menyatakan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan insiden ini. Baik kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hingga Menpora Zainudin Amali. Namun ia mengaku belum memiliki rencana untuk mengunjungi para korban tragedi tersebut dalam waktu dekat ini. “Belum ada rencana,” kata dia.
Presiden Jokowi akan memberikan santunan kepada keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur masing-masing sebesar Rp 50 juta. “Santunan oleh Bapak Presiden sebesar 50 juta (rupiah) untuk masing-masing korban yang jumlahnya 125 korban,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (3/10). Selain dapat santunan dari presiden, para keluarga korban juga akan mendapat santunan dari Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wali Kota Malang. Mahfud menyebut, bantuan dari presiden akan disalurkan secepatnya dalam satu dua hari ke depan setelah pemerintah pusat melakukan pencocokan data korban ke pemerintah daerah. “Saya kira tidak lama, tinggal minta nama dan alamat ke pemda untuk memastikan bahwa 125 orang itu namanya dan ini alamatnya, cuma itu saja,” ujar Mahfud.
3. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan daftar nama anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tim diketuai Mahfud MD, Wakil Ketua dijabat Menpora Zainuddin Amali dan sekretaris TGIPF dijabat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rochmad. Anggota TGIPF terdiri dari akademisi Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sumaryanto, Pengamat Sepak Bola Akmal Marhali, Jurnalis Kompas Anton Sanjoyo, mantan Pengurus PSSI Nugroho Setiawan, mantan Kepala BNPB Doni Mornardo, Wakil Ketua Umum 1 KONI Mayjen (Purn) Suwarno, mantan Wakapolda Kalbar Irjen (Purn) Sri Handayani, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, dan mantan pemain Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. “Nama-nama pimpinan dan anggota TGIPF yang sudah dilaporkan ke presiden dan disetujui. Target waktunya satu bulan,” kata Mahfud dalam jumpa pers, Senin (3/10).
Anggota Fraksi PKB DPR Heru Widodo mengeklaim, minus Fraksi PPP, delapan fraksi di Komisi X DPR sepakat bentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan. “Segera kami ajukan, kalau hari ini terpenuhi syaratnya, (langsung) kita ajukan ke Pimpinan DPR,” kata Heru dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/10). Heru menjelaskan, langkah yang akan dilakukan tidak hanya berhenti di situ. Ia menyatakan, fraksi-fraksi di Komisi X juga akan meminta dukungan Komisi III untuk terlibat dalam Pansus. “Besok kita akan minta dukungan yang lebih banyak lagi, teman-teman di Komisi III dan Komisi X,” tutur Heru. Anggota Fraksi PKB lainnya, Muhammad Khadafi menjelaskan alasan Fraksi PPP belum menandatangani usul pembentukan Pansus karena saat proses persetujuan diambil, mereka masih lakukan kunker di luar negeri.
Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam mengatakan hanya 2 dari 14 pintu keluar yang terbuka saat insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Persebaya melawan Arema FC, Sabtu (1/2). Anam mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait kasus tersebut, mulai dari suporter Arema, keluarga korban, pihak rumah sakit, hingga pemain. “Kami anatomi dari Stadion Kanjuruhan. Nanti seperti apa. Cuma dua pintu terbuka, hiruk pikuknya di pintu yang sama,” kata Anam di Malang, Jawa Timur, Senin (3/10).
Komnas HAM mendalami dugaan gas air mata yang digunakan aparat untuk membubarkan massa di Stadion Kanjuruhan, Malang, telah kedaluwarsa. Komisioner Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan menanyakan dugaan penggunaan gas air mata yang telah kedaluwarsa ke petugas medis. Komnas HAM juga akan mendalami apakah para korban meninggal dalam insiden tersebut akibat sesak nafas atau ada penyebab lain.
Kompolnas menyebut insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur sebagai tragedi nasional. “Kami melihat ini tragedi nasional yang sebetulnya menjadi bahan pelajaran yang harus kita dalami betul agar tidak terjadi lagi,” kata Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto di Polres Malang, Senin (3/10). Wahyu menyebut seluruh dugaan yang menjadi pemicu tragedi di Stadion Kanjuruhan saat ini masih diselidiki oleh tim dari Mabes Polri.
Ribuan suporter Persebaya Surabaya, Bonek, menggelar doa bersama dengan menyalakan lilin solidaritas untuk Aremania dan Aremanita yang menjadi korban Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022. Mereka berkumpul di Jalan Pahlawan Depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Suasana begitu khidmat. Lantunan doa dikirim mereka, diiringi cahaya lautan lilin yang menyala. “Kami prihatin atas tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan Malang. Ini tragedi kemanusiaan bukan tragedi biasa,” kata salah satu perwakilan Bonek Husain Gozali.
4. Partai NasDem secara resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pilpres 2024. Deklarasi diumumkan langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Surya menyampaikan alasan mengapa pilih Anies. Menurutnya, Anies adalah pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. “Yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best?” kata Surya Paloh. Surya menitipkan sejumlah pesan kepada Anies jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, yakni mampu memimpin Indonesia menjadi bangsa yang lebih bermartabat. “Pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” tuturnya.
Ketum Partai NasDem Surya Paloh ingin Anies Baswedan membentuk zaken kabinet jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres mendatang. Zaken kabinet yang dimaksud adalah formasi pejabat pemerintah yang terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya masing-masing, bukan sekadar titipan partai atau kelompok tertentu. “Politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zaken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Itu syarat utama yang enggak bisa ditawar,” kata Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10). Untuk menciptakan kabinet yang kuat, Paloh juga memberikan keleluasaan kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Ia tidak ingin memaksakan seseorang yang nanti justru berpotensi tidak cocok dengan Anies. “Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden, kita harus yakin juga memberi kesempatan kepada dia untuk pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Ini pikiran NasDem,” kata Paloh.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan respons Presiden Jokowi terkait keputusan partainya mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Menurut dia, Jokowi menghargai langkah NasDem dalam menghadapi Pemilu 2024. “Ketika ditanya, apakah saya sudah membicarakan, apa tanggapan beliau pencalonan Bung Anies. Ya, beliau ucapkan baik, bagus, saya menghargai itu. Jadi saya pikir itu lebih dari cukup,” kata Surya dalam konferensi pers di Kantor DPP NasDem, Senin (3/10).
5. Usai diklarasikan sebagai Capres 2024, Anies Baswedan tampak optimis. Mengutip peribahasa dari Aceh, Anies berharap keinginan luhur dan cita-cita NasDem dalam kontestasi politik lima tahunan bisa tercapai. “Insyaallah, niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita, akan bisa tercapai sebagaimana kata orang Aceh, jada wa jadi, meunan ta pinta, meunan jadi. Kira-kira artinya ‘begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi’,” kata Anies dalam konferensi pers di kantor DPP NasDem, Senin (3/10). Anies juga berharap perjalanan menuju Pilpres 2024 tak menjadi perjalanan yang berat, melainkan perjalanan yang diringankan.
“Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap rida petunjuk dan inayah dariNya, Insyaallah perjalan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya,” ujarnya. Ia memberi sinyal akan melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi. Menurut dia, selalu ada unsur keberlanjutan dan perubahan dalam setiap transisi kepemimpinan. “Pembangunan di Indonesia berjalan sudah amat sangat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya, ada continuity dan ada change, dan itu adalah naturenya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia,” kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kriteria sosok calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi dirinya kelak. Yakni, semua individu yang memiliki visi sejalan dengan memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, itulah yang berpeluang mendampinginya. “Intinya adalah semua putra bangsa. Semua yang siap untuk berjalan bersama meninggikan kepentingan Republik [Indonesia] di atas kepentingan yang lain, itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama,” kata Anies di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).
6. Presiden Jokowi enggan memberikan komentar soal deklarasi Anies sebagai Capres 2024 karena pada saat ini pemerintah masih dalam kondisi berduka akibat kerusuhan di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan korban jiwa meninggal dunia. “Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jateng, Senin (3/10).
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 momentumnya tidak tepat karena dilakukan di tengah orang lagi berduka atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang. Lucius mengatakan momentumnya terlihat kontras karena ada partai politik yang berani mendeklarasikan nama calon presiden di tengah duka. Meskipun begitu, ia menyatakan deklarasi yang diselenggarakan oleh Nasdem sah-sah saja, hanya tidak tepat sebab adanya kejadian tragis di Malang. “Jadi walaupun saya kira itu hak partai politik tapi sejak awal saya kira perlu juga menunjukkan kepada publik niat mencari pemimpin bangsa ini harus diikuti dengan semangat solidaritas yang mungkin tampil sejak awal,” tutur Lucius dalam diskusi bertajuk “Transisi DKI Jakarta : Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Jakarta Pasca-IKN”, Senin (3/10).
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo buka suara usai Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Ya semua partai punya hak lah,” kata Ganjar saat ditanya awak media di Gedung Gradhika, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (3/10). Seperti diketahui, rekomendasi Rakernas Partai Nasdem memutuskan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Panglima TNI Jendral Andhika Perkasa sebagai kandidat capres dari NasDem. Namun, akhirnya NasDem resmi mengumumkan Anies sebagai Capres 2024.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengeklaim, terpilihnya Ganjar merupakan hasil forum Rembuk Rakyat yang sudah diselenggarakan sejak akhir Februari 2022. Ia berujar, Rembuk Rakyat ini untuk menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi, dilakukan oleh dewan pimpinan pusat dan pengurus daerah bertemu dengan para tokoh di daerah untuk mendengar aspirasi soal calon presiden. “Dari hasil Rembuk Rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024,” kata Grace dalam konferensi pers, Senin (3/10) sore.
7. KPK akan membuka hasil penyelidikan Formula E ke publik agar tidak dicurigai masyarakat melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kasus sudah sedikit terungkap, kami sedang mempertimbangkan juga ya bagaimana kalau proses lidik (penyelidikan) kita buka saja? Kan gitu. Supaya masyarakat tahu apa sih hasil dari lidik itu yang sudah diperoleh KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta, Senin (3/10) malam. “Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Alex itu mengakui pihaknya telah menemui BPK untuk membahas kerugian negara dalam ajang Formula E. “Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK Jumat lalu. Substansi apa yang kami bicarakan, tentu bukan untuk konsumsi media,” ujarnya. “Tapi, prinsip dalam penghitungan kerugian negara itu ketika kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Itu sudah jadi SOP di BPK atau di BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]. Saya 20 tahun jadi auditor tentu memahami hal tersebut,” tuturnya menambahkan.
8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pembuktian kasus ini dengan menghadirkan saksi-saksi. “Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Surya Darmadi tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Fahzal Hendri saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/10).
Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa sudah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Surya Darmadi dengan surat dakwaan nomor register perkara PDF24/M110/T1/08/2022 tertanggal 2 September 2022,” ucap hakim.
Terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi mengaku punya bukti kepemilikan lahan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Ia mengklaim seluruh lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaannya mempunyai izin Hak Guna Usaha (HGU) dan surat pembebasan hutan dan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selama proses persidangan berjalan, Surya akan membuktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum keliru. Hal itu disampaikannya usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pimpinan Fahzal Hendri menolak nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukumnya dan meminta penuntut umum melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. “Saya tidak bisa terima. Kami punya semua HGU dan surat pembebasan lahan. Kami akan banding dan ajukan keberatan,” ujar Surya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/10).
9. Sekitar 44 ribu guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 kemarin hingga saat ini belum mendapat SK pengangkatan. Informasi tersebut diketahui dari Surat Edaran Nomor 6773/B/GT.01.01/2022 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani pada 28 September 2022. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa terdapat 293.860 guru yang lolos PPPK pada 2021. Namun, 12 persen atau 35.263 di antaranya belum mendapat SK pengangkatan dan 3 persen atau sekitar 8.815 bahkan belum mendapat Nomor Induk (NI) PPPK. Jika ditotal maka ada 44.079 guru belum mendapat SK tersebut.
10. Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR Adang Daradjatun tak memungkiri para wakil rakyat di kursi parlemen kerap terjerumus dalam kubangan kepentingan. Hal itu sulit dielakkan para politisi yang diduduk di kursi perwakilan rakyat. “Sebagai jabatan yang diperoleh dalam ruang kontestasi politik yang cenderung dinamis dan pragmatis, wakil rakyat seringkali terjerumus dalam kubangan kepentingan yang melibatkannya sebagai subjek yang sulit untuk mengelak,” kata Adang dalam Seminar Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (3/10). Ia menilai tidak semua figur wakil rakyat mampu memosisikan diri sebagai pejabat yang menyesuaikan kesehariannya dengan idealisme publik. “Sistem sosial dan politik yang disruptif belum sepenuhnya mampu memagari entitas wakil rakyat yang terhindar dari dinamika sosial dan kemasyarakatan,” ujarnya.
11. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% (month to month/mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Angka ini adalah rekor inflasi tertinggi sejak Desember 2014. Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok administered prices, di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Pemicu utamanya adalah kenaikan Pertalite dan Solar subsidi.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK September 2022 tercatat 5,95% (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy). Laju inflasi tahunan ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menilai kenaikan inflasi sejalan dengan perkiraan, khususnya setelah penyesuaian harga BBM yang berdampak ke harga barang lain. “Kenaikan inflasi ini sudah dimitigasi secara pre-emptive, front loading dan forward looking dengan respons bauran kebijakan BI,” katanya, Selasa (4/10).
12. Gubernur Papua Lukas Enembe disebut sering menyewa jet pribadi milik orang Singapura saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal itu disampaikan Pramugari PT RDG Airlines Tamara Anggraeny setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi, Senin (3/10). “Punya pribadi orang Singapura,” ujar Tamara di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10) petang.
Tamara menyebut Lukas menyewa jet pribadi lebih dari satu kali. Hanya saja, ia mengaku lupa ketika ditanya mengenai tujuan penerbangan Lukas. “Banyak banget beberapa kali,” katanya singkat.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, Indonesia tidak kekurangan dokter untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini disampaikan merespons permintaan Lukas untuk bisa berobat ke Singapura atas izin KPK. “Apakah harus di Singapura yang bersangkutan diperiksa? Kami sudah beberapa kali saya sampaikan, kita periksa dulu, kita lihat dulu kondisinya yang sebenarnya itu seperti apa. Jantung, diabet, atau apa penyakit degeneratif yang lain. Saya sampaikan, Indonesia juga enggak kurang dokter yang ahli di bidang itu. Di (Rumah Sakit) Cipto Mangunkusumo itu kan berkumpulnya dokter-dokter yang hebat termasuk di RSPAD,” ujar Alex, Senin (3/10).
Ia mengakui, sebenarnya tak sulit bagi KPK menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada. Namun, KPK harus mempertimbangkan secara matang opsi tersebut supaya tidak terjadi kerusuhan akibat penjemputan paksa terhadap Lukas. “Tentu bukan persoalan sulit untuk megnambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan, tapi itu tadi, ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana,” kata Alex seraya menambahkan, KPK masih mengedepankan pendekatan kooperatif agar Lukas kooperatif memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. (HPS)
