HOT ISU PAGI INI, NASDEM DITINGGALKAN KADERNYA SETELAH DEKLARASIKAN ANIES SEBAGAI CAPRES

oleh
oleh

Partai Nasdem (net)

 

Isu menarik pagi ini masih seputar soal deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasdem ditinggalkan dua kadernya setelah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Nasdem menghormati keputusan yang diambil dua kadernya itu. Ali menyatakan, keputusan mundur itu memang hak yang bersangkutan dan Nasdem tak bisa menghalanginya. Ali menyebut, pengunduran diri tersebut sebagai seleksi alam. “Kata ketua umum, keputusan kemarin ini juga akan menyeleksi loyalitas kader terhadap partai. Jadi, ini akan terjadi seleksi alam,” kata Ahmad Ali, Selasa (4/10). Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim secara pribadi dirinya memiliki banyak kecocokan dengan sosok Anies Baswedan yang baru saja dideklarasikan Nasdem menjadi calon presiden 2024. AHY mengklaim satu pemikiran dengan Anies, terutama menyangkut sinergi-kolaborasi antar parpol dan antar tokoh pengusung perubahan serta perbaikan yang mampu menghadirkan kekuatan rakyat.

 

Isu kedua, KPK telah menetapkan anggota DPR periode 2009-2014 dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia, namun identitas dan konstruksi perkaranya masih diumpetin. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dalam kasus ini, para tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 100 miliar. “Dugaan suap tersebut senilai Rp 100 miliar ini diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi. Setelah penyidikan ini cukup, kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan,” ujar Ali. Sementara, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah mantan anggota DPR Chandra Tirta Wijaya untuk berpergian ke luar negeri sejak 25 Agustus 2022 hingga 25 Februari 2023. “Yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh, Selasa (4/10). Nursaleh menyebutkan, pencegahan ini diusulkan oleh KPK terkait kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. “(Pencegahan) diusulkan oleh KPK,” ujar Nursaleh.

 

Isu ketiga soal tragedy Kanyuruhan. Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkap hasil rapat perdana Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan yang digelar Selasa (4/10) malam. Salah satu kesepakatannya adalah menghentikan sementara kompetisi Liga 1, 2 dan 3. Mahfud menyebut seluruh kompetisi di bawah naungan PSSI akan dihentikan sementara dan hal itu sudah disetujui Menpora Zainudin Amali. Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut pintu keluar Stadion Kanjuruhan, Malang, hanya berkapasitas dua orang ketika suporter Arema FC terkepung gas air mata usai pertandingan pada Sabtu (1/10) malam. Dedi mengatakan penonton yang keluar berjumlah ratusan hingga akhirnya berdesakan. “Itu masuk materi hasil labfor di 6 titik tidak ditutup tapi sempit sekali. Kapasitas 2 orang tapi keluar ratusan, terjadi himpit-himpitan, ini sedang didalami,” ujar Dedi di Malang, Selasa (4/10). Diperoleh informasi bahwa jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 131 orang.

Isu keempat, Selangkah lagi 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo akan menjalani persidangan. Seluruh barang bukti beserta tersangkanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh Breskrim Polri, Selasa (4/10).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi membenarkan pelimpahan barang bukti tersebut. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta tim jaksa penuntut umum yang akan menangani Ferdy Sambo dkk dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan bagi para tersangka. Sebab, untuk membuktikan kasus dugaan pembunuhan berencana tidak mudah dan sangat pelik. Perlu kehati-hatian, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dakwaan sampai dengan tuntutan. Gayus mengatakan, rincian perkara yang disangkakan dalam surat dakwaan harus disampaikan dengan jelas, termasuk posisi perbuatan yang dalam konteks disebut sebagai dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP. “Itu harus selengkap-lengkapnya, karena apa? Karena untuk sebuah pembuktian pembunuhan terencana itu tidak mudah, sangat pelik,” ujar Gayus, kemarin.

 

Isu kelima, soal tudingan ijazah palsu. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Jokowi yang dilaporkan ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat “Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan,” ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10). “Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatannya mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri,” kata Dini Purnomo. Kemudian, Dini menjelaskan, Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli. Menurutnya, hal itu bisa dibuktikan dengan mudah. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Mundurnya dua kader militan Nasdem setelah partainya mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024, masih menjadi isu menggelitik pagi ini. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Nasdem menghormati keputusan yang diambil dua kadernya itu. Ali menyatakan, keputusan mundur itu memang hak yang bersangkutan dan Nasdem tak bisa menghalanginya. Ali menyebut, pengunduran diri tersebut sebagai seleksi alam. “Kata ketua umum, keputusan kemarin ini juga akan menyeleksi loyalitas kader terhadap partai. Jadi, ini akan terjadi seleksi alam,” kata Ahmad Ali, Selasa (4/10).

Seperti diberitakan, dua kader Nasdem yaitu Andreas Acui Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Djelantik dari Bali mundur dari Nasdem setelah Anies dideklarasikan sebagai capres Nasdem. Ni Luh Djelantik atau Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik merupakan seorang pengusaha dan perancang sepatu handmade kulit asal Bali. Sementara Andreas adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar. “Kepada yang terhormat Ketua dan seluruh jajaran DPD Nasdem Kalbar dan seluruh keluarga Besar Nasdem, saya mohon pamit dari Keanggotaan dan Pengurus Partai Nasdem dengan berbagai pertimbangan serta alasan pribadi,” ujarnya.

 

2. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim secara pribadi dirinya memiliki banyak kecocokan dengan sosok Anies Baswedan yang baru saja dideklarasikan Partai Nasdem menjadi calon presiden 2024. “Alhamdulillah banyak kecocokan. Banyak kesamaan pemikiran, banyak juga hal yang kita diskusikan tentang berbagai isu. Isu-isu kebangsaan, isu yang menyangkut kepentingan rakyat,” kata AHY di Bantul, DIY, Selasa (4/10). AHY mengklaim satu pemikiran dengan Anies, terutama menyangkut sinergi-kolaborasi antar parpol dan antar tokoh pengusung perubahan serta perbaikan yang mampu menghadirkan kekuatan rakyat.

 

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024 merupakan kedaulatan Partai NasDem. Ia mengatakan pembentukan koalisi Pilpres 2024 penuh misteri. “Koalisi itu penuh dengan misteri, karena bukan hanya kita yang menentukan dan tidak semua dalam kendali kita. Kita hanya bisa terus berikhtiar,” kata AHY.
Putra sulung SBY ini mengatakan, setelah mendeklarasikan capres, Partai NasDem sudah berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Menurutnya, kebersamaan dengan NasDem dan PKS terjaga dengan baik.”Jadi sampai hari ini suasana dan kebersamaannya masih baik, tetapi sekali lagi kita masih sama-sama terus membangun komunikasi dan silaturahmi supaya ada kebersamaan-kebersamaan ke depan,” ujar dia.

 

Hasil survei The Republic Institute menunjukkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal diperebutkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) oleh partai lain pada Pilpres 2024. Pasalnya, elektabilitas AHY sebagai cawapres menempati urutan kedua sebanyak 11,5 persen. Sementara pada posisi pertama diduduki oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 12, 4 persen. Peneliti utama The Republic Institute Sufyanto mengungkapkan ada pergeseran tren soal posisi cawapres. Saat ini, posisi cawapres punya kontribusi besar. Hal itu yang akan membuat partai lain menengok AHY untuk dicalonkan sebagai Cawapres. “Dulu wakil itu tidak terlalu memberikan kontribusi, tapi kalau saya lihat hari ini mas AHY bakal memberikan kontribusi banyak, sehingga mas AHY bakal jadi rebutan kalau melihat data seperti ini,” kata Sufyanto di Kemang, Jakarta pada Selasa (4/10).

 

3. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan bela Anies dari serangan KPK. Novel menyambut baik langkah pimpinan KPK yang akan membuka penyelidikan kasus Formula E ke publik. Menurut dugaan, Anies Baswedan ikut terseret dalam kasus tersebut. Novel meminta KPK membuka rekaman gelar perkara atau ekspose Formula E supaya masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. “Ini ide bagus. Buka rekaman rapat ekspose perkara Formula E agar masyarakat tahu bagaimana cara pimpinan KPK (Firli n Alex) memaksakan perkara tersebut,” cuit Novel lewat akun Twitter @nazaqistsha yang dikutip Selasa (4/10). “Kalau merasa tidak ada paksaan, mestinya tidak perlu khawatir. #beranijujurhebat,” sambungnya.

 

Mantan jubir KPK Febri Diansyah juga menyentil KPK. Ia meminta lembaga antirasuah itu tidak hanya fokus menangani penyelidikan Formula E saja. Ia mendesak KPK menjelaskan kepada publik soal nasib penanganan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, proyek e-KTP, dan kasus-kasus lainnya. “KPK perlu juga menjelaskan bagaimana nasib kasus korupsi lain. Bansos Covid-19, E-KTP, Kemenakertrans, alih fungsi hutan, suap pajak dan lain-lain. Kenapa terkesan terlalu fokus pada perkara Formula E saja?” sentil Febri dalam cuitan di akun Twitter @febridiansyah yang dikutip, Selasa (4/10). “Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi ikut campur dalam urusan politik praktis,” sambungnya.

 

4. Ketua Bappilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendeklarasikan kader PDI-P, Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 tanpa izin pimpinan atau pengurus PDIP. Pacul mengibaratkan seorang anak yang dipinang oleh orang lain seharusnya minta izin dulu sama orang tuanya. “Kalau kamu punya anak, kemudian anakmu mau saya pinang, aku ngomong sama kamu enggak?” ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10). Dia menyebutkan, PSI seharusnya berbicara kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Iya ngomong. Pakailah. Ngomonglah sama Ketum. Begitu loh, Bos. Kau cobalah tanya pada hatimu sendiri. Kau tanya pada hatimu sendiri, kira-kira kayak gitu pantas apa enggak? Kan begitu,” kritik Bambang Pacul.

 

5. KPK telah menetapkan anggota DPR periode 2009-2014 dan sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia, namun identitas dan konstruksi perkaranya masih diumpetin. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dalam kasus ini, para tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 100 miliar. “Dugaan suap tersebut senilai Rp 100 miliar ini diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi. Setelah penyidikan ini cukup, kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan,” ujar Ali.

KPK berharap, saksi-saksi yang dipanggil bersikap kooperatif dalam pengumpulan alat bukti untuk perkara ini. Ali juga meminta dukungan masyarakat untuk terus mengawasi penyidikan kasus ini. “Terlebih lagi, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan locus transnasional, melibatkan tidak hanya individu, namun perbuatannya juga atas nama korporasi, ada aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar,” ujar Ali.

 

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah mantan anggota DPR Chandra Tirta Wijaya untuk berpergian ke luar negeri sejak 25 Agustus 2022 hingga 25 Februari 2023. “Yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh, Selasa (4/10). Nursaleh menyebutkan, pencegahan ini diusulkan oleh KPK terkait kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. Namun, ia tidak mengungkapkan kasus mana yang membuat Nursaleh diusulkan untuk dicegah ke luar negeri. “(Pencegahan) diusulkan oleh KPK,” ujar Nursaleh.

6. Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan Rp1,5 miliar untuk proyek pengadaan 100 unit televisi ukuran 43 inchi yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota dewan. Dalam situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proyek tersebut tercatat lewat Kode RUP 36341964.

“Pengadaan TV LED 43 inch untuk ruang kerja anggota,” demikian nama paket yang tertulis dalam situs tersebut. Proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2022, dengan total anggaran sebanyak  Rp 1.554.000.000 (Rp1,5 miliar) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari besaran anggaran tersebut, berarti  setiap satu unit televisi akan dibeli dengan anggaran sekitar Rp15 juta. Dalam situs tertulis pemanfaatan barang mulai Oktober 2022 dengan pemilihan E-Purchasing. Sementara itu dari hasil penelusuran di internet, harga satu unit TV berukuran 43 inchi sekitar Rp 4 sampai Rp 7 juta. Kalau dianggarkan Rp 15 juta per unit, maka ada pemborosan anggaran yang cukup besar dan ini menjadi tugas penegak hukum untuk mengusutnya.

 

Anggota DPR dari Gerindra, Andre Rosiade tidak setuju pengadaan 100 unit TV LED 43 Inch untuk ruang kerja anggota DPR, lebih baik anggarannya untuk BLT, untuk bantu masyarakat yang kena dampak kenaikan harga BBM. “Ngak usah foya-foya lah, TV. Uangnya nggak usah dibelikan TV, mending buat BLT, untuk bantu masyarakat,” kata Andre, kemarin.
Andre yang anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu menyebut anggota dewan tidak perlu dibelikan TV. Dia pun merasa kerjaannya tetap lancar meski di ruangannya tidak ada televisi. “Saya sebagai anggota BURT merasa anggota DPR tidak perlu diberikan TV di ruang masing-masing. Anggota DPR bisa kok, kalau mau beli TV bisa. Anggota DPR sibuk kerja dari pagi siang, di komisi dan alat kelengkapan,” ucapnya.

 

7. Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkap hasil rapat perdana Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan yang digelar Selasa (4/10) malam. Salah satu kesepakatannya adalah menghentikan sementara kompetisi Liga 1, 2 dan 3. Mahfud menyebut seluruh kompetisi di bawah naungan PSSI akan dihentikan sementara dan hal itu sudah disetujui Menpora Zainudin Amali. “Rapat pertama alhamdulillah tadi dihadiri oleh seluruh anggota tim, 13 orang, dan bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah serta memberi rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi,” ujar Mahfud. Mahfud menjelaskan, rapat juga membahas mengenai penjatuhan sanksi. Perombakan organisasi juga tak luput dari pembahasan rapat tim yang dibentuk atas arahan Presiden Jokowi ini. Ia menyebut TGIPF akan bekerja 24 jam. Hasil rekomendasi TGIPF akan keluar dalam waktu 3 minggu ke depan. “Insyaallah 3 minggu tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu,” tegas Mahfud.

 

Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Puan menyatakan saat ini pihaknya akan terlebih dulu menunggu hasil penyelidikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang telah dibentuk pemerintah. Puan tak ingin tim tersebut tumpang tindih tugas dengan Pansus DPR. “Wacana atau inisiatif tersebut akan kita tindak lanjuti supaya bisa seiring sejalan untuk bisa meminta pertanggungjawaban,” kata Puan di gedung DPR, Selasa (4/10).

 

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut pintu keluar Stadion Kanjuruhan, Malang, hanya berkapasitas dua orang ketika suporter Arema FC terkepung gas air mata usai pertandingan pada Sabtu (1/10) malam. Dedi mengatakan penonton yang keluar berjumlah ratusan hingga akhirnya berdesakan. “Itu masuk materi hasil labfor di 6 titik tidak ditutup tapi sempit sekali. Kapasitas 2 orang tapi keluar ratusan, terjadi himpit-himpitan, ini sedang didalami,” ujar Dedi di Malang, Selasa (4/10).

Keterangan polisi tersebut berbeda dengan kesaksian salah satu suporter Arema, Luki (24). Ia  mempertanyakan soal alasan penutupan pintu stadion. Karena, biasanya pintu sudah dibuka pada 15 menit sebelum pertandingan berakhir. “Logikanya kenapa harus ditutup, biasanya kan sebelum pertandingan selesai, 15 menit itu sudah dibuka semua, jadinya kan pada berebut menyelamatkan diri,” kata Luki. Ia menyaksikan, saat kejadian, banyak penonton, terutama perempuan dan anak-anak, berusaha menyelamatkan diri setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton.

 

Kompolnas mengatakan ada perubahan data jumlah korban tewas akibat tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan, di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto mengatakan jumlah korban bertambah menjadi 131 orang. “Terakhir saya dapat terbaru, jumlah korban tewas naik menjadi 131 jiwa,” ungkapnya dalam konferensi pers di Mapolres Malang, Selasa (4/10). Artinya, ada penambahan sebanyak 6 korban dari data sebelumnya, yang berjumlah 125 korban jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo membenarkan data tersebut. Menurutnya, penambahan itu karena enam korban tidak teridentifikasi dalam pendataan sebelumnya. “Sebelumnya enam korban ini tidak terdata karena langsung dievakuasi keluarga secara mandiri ke rumah duka,” jelasnya.

 

8. Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyebut tak ada perintah dari Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat untuk membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata dalam insiden di Stadion Kanjuruhan. “Tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan penguraian massa dengan gas air mata,” kata Wahyu saat jumpa pers di Malang, Selasa (4/10). Seperti diketahui, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dicopot dari jabatannya sebagai imbas Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.
Wahyu menjelaskan, dari penyelidikan awal diketahui bahwa saat pelaksanaan apel lima jam sebelum pertandingan, Ferli menyampaikan agar tidak menggunakan gas air mata apabila terjadi kerusuhan. “Tidak ada itu (perintah penggunaan gas air mata) sudah disampaikan saat apel lima jam sebelumnya. Jadi memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif sudah dilakukan dari internal kepolisian,” ujarnya.

 

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, dicopot tidaknya Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta dalam kasus Kanjuruhan tergantung dari hasil investigasi. “Itu nanti kan di dalam investigasi lapangan. Jangan kita menduga-duga. Investigasi lapangan, yang menghasilkan apa. Temuan lapangannya menunjukkan apa,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10). Pacul menjelaskan, saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan.

 

9. Selangkah lagi 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo akan menjalani persidangan. Seluruh barang bukti beserta tersangkanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh Breskrim Polri, Selasa (4/10). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi membenarkan pelimpahan barang bukti tersebut.

Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta tim jaksa penuntut umum yang akan menangani Ferdy Sambo dkk dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan bagi para tersangka. Sebab, untuk membuktikan kasus dugaan pembunuhan berencana tidak mudah dan sangat pelik. Perlu kehati-hatian, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dakwaan sampai dengan tuntutan.

Gayus mengatakan, rincian perkara yang disangkakan dalam surat dakwaan harus disampaikan dengan jelas, termasuk posisi perbuatan yang dalam konteks disebut sebagai dakwaan primer, yaitu Pasal 340 KUHP. “Itu harus selengkap-lengkapnya, karena apa? Karena untuk sebuah pembuktian pembunuhan terencana itu tidak mudah, sangat pelik,” ujar Gayus, kemarin.

Gayus mengatakan, sebuah surat dakwaan yang baik sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan yang dilakukan penyidik, dalam kasus ini adalah Bareskrim Polri. Selain itu, dakwaan harus lengkap dan bisa menjadi pijakan awal bagi hakim dan perangkat pengadilan untuk mengetahui peristiwa pidana yang telah terjadi, para pelaku dan peranannya, serta pasal yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pidana.

 

Bharada Richard Eliezer (E) menyatakan siap menghadapi mantan atasannya Ferdy Sambo dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy memastikan kliennya siap menjalani persidangan. Ia menilai hal tersebut memang diperlukan kliennya untuk melawan narasi dari Sambo. “Segala kemungkinan siap. Kalau nanti dihadapkan dengan saudara FS klien kami siap karena dalam rangka kepentingan pembelaan Bharada E tentunya kami akan maksimal,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (4/10).

 

10. Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Jokowi yang dilaporkan ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat “Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan,” ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (4/10). “Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatannya mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri,” kata Dini Purnomo. Kemudian, Dini menjelaskan, Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli. Menurutnya, hal itu bisa dibuktikan dengan mudah.

 

11. KPK kembali menahan satu orang tersangka penyuap hakim Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati atas nama Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Penahanan dilakukan setelah Ivan selesai diperiksa sebagai tersangka, Selasa (4/10). “Tim penyidik menahan satu orang tersangka yaitu IDKS [Ivan Dwi Kusuma Sujanto] selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Kantornya, kemarin. KPK memproses hukum 10 tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Seluruh tersangka kini telah dilakukan penahanan.

 

12. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membentuk konsep besar sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan terkait reformasi hukum peradilan pasca insiden kasus korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Mahfud menjelaskan, konsep besar sistem lembaga peradilan ini akan disusun setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan akhir tahun 2022. “Setelah RKUHAP disahkan. Sesudah itu nanti akan diusahakan membuat rumah besar. Konsep besar yang sistematis tentang lembaga peradilan yang tersistem. Dalam konsep besar itu akan dibuat integrasi sistem peradilan sehingga fungsi dan batasan kewenangan setiap lembaga hukum bisa diatur lebih jelas,’’ kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/10).

 

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati merupakan modus baru. “Kasus penangkapan terhadap Sudrajat Dimyati itu intinya adalah pemailitan terhadap koperasi Intidana, itu merupakan modus baru dalam kejahatan yang terjadi,” ujar Mahfud saat membuka Focus Group Discussion di kantornya, Senin (4/10). Mahfud menjelaskan, koperasi intidana memiliki aset tabungan sejumlah Rp 950 miliar lebih, dengan keanggotaan koperasi sekitar 3.800 orang. “10 orang dari 3.800 anggota berkonspirasi menggugat dengan tujuan penyalahgunaan dan minta (koperasi Intidana) dipailitkan,” kata Mahfud. Pada akhirnya 10 penggugat bisa menang untuk menutup koperasi Intidana dan mengalahkan ribuan penabung yang memiliki uang senilai Rp 950 miliar itu. “Padahal koperasinya sehat berjalan, tiba-tiba dinyatakan pailit oleh para operator,” kata Mahfud. Keterlibatan Sudrajad dalam kasus itu adalah memberikan putusan kasasi sesuai keinginan pihak Intidana, yaitu memutuskan koperasi pailit atau gagal.

 

DPR mencabut dukungan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (4/10). Seperti diketahui, Hakim Agung Sudrajad Dimyati  menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). “Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah keputusan Komisi III DPR mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung MA atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna, kemarin, yang langsung dijawab setuju. Dengan dicabutnya dukungan atau persetujuan DPR, maka peluang untuk memecat Hakim Agung Sudrajad Dimyati makin lebar.

 

13. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku masih menunggu keputusan Partai Golkar untuk mencabut pencapresan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024. Pengakuan ini menjawab pertanyaan, kenapa KIB yang diusung Golkar, PPP, dan PAN tak kunjung mengumumkan sosok yang akan mereka usung sebagai Capres pada Pilpres mendatang. Menurut Arsul, Golkar hingga saat ini masih terikat dengan keputusan Munas yang mendukung Airlangga sebagai Capres. Menurut dia, keputusan itu harus ditarik terlebih dahulu supaya koalisinya elegan. (HPS)

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id