Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (net)
Keputusan Polri menetapkan enam tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter Arema FC menjadi isu hangat pagi ini. Artinya, ada titik terang dalam pengusutan kasus berdarah tersebut. Adapun keenam tersangka tersebut adalah Direktur LIB Akhmad Hadian Lukita (AHL), Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema Suko Sutrisno, anggota Brimob Polda Jatim berinisial H, Kasat Samapta Polres Malang berinisial BS, dan Kabag Ops Polres Malang berinisial WS. Penetapan tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai tim investigasi yang dipimpin Mahfud MD melakukan serangkaian penyidikan.
Isu kedua, Presiden Jokowi telah menelepon Presiden Federasi Sepak bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 suporter Arema FC. Menurut Jokowi, komunikasi dengan Gianni via telepon tersebut dilakukan Senin (3/10) lalu. Kepada Gianni, Jokowi mengaku telah membicarakan soal penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia pada 2023. Kendati demikian, Jokowi menyebut keputusan terkait sanksi berada di tangan FIFA. “Keputusan apa pun adalah kewenangan dari FIFA,” kata Jokowi. Di sisi lain, Presiden Jokowi keluarkan empat instruksi terkait tragedi Kanyuruhan. Di antaranya, memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia agar tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, tidak terulang lagi.
Isu ketiga, ada peristiwa menarik yang hampir luput dari perhatian saat perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10) lalu. Ketika itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghampiri pimpinan TNI dan Polri, lalu mengajak mereka bersalaman usai perayaan. Namun, Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, mantan Wali Kota Solo itu menyalami semua yang ada di sekitarnya. Awalnya, Presiden Jokowi menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika yang mendapat giliran bersalaman pertama memberikan hormat dan membalas jabat tangan presiden. Setelah itu presiden tampak mendekati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menyapanya. Namun, saat itu Jokowi tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolri.
Isu keempat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi Capres Nasdem akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat (7/10) menemui Ketum Demokrat, AHY di kantor DPP Partai Demokrat, pukul 09.00 WIB. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan kedatangan Anies ke kantor DPP Partai Demokrat sangat dinanti para kader se-Indonesia. Andi mengklaim, kedatangan Anies menjawab harapan publik yang menginginkan Anies maju Capres 2024, berpasangan dengan AHY. “Banyak yang bertanya dan bahkan meragukan apakah Anies akan memilih AHY sebagai pasangan cawapres pasca deklarasi di Partai Nasdem. Hal ini wajar, mengingat cara pendeklarasian Anies berlangsung tidak normal,” ujar Andi, Kamis (6/10). Di sisi lain Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie meyakinkan, pertemuan Anies-AHY merupakan sinyal pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS makin menguat. “Ya, saya yakin pertemuan itu menguatkan. Kalau tanpa Demokrat, hanya Nasdem dan PKS saja gak cukup (mengusung Anies),” ujar Effendi pada wartawan, Kamis (6/10).
Isu kelima, Lembaga survei Saiful Mujani Research and Center (SMRC) memprediksi, Partai NasDem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di Pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebut dukungan pada NasDem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. “Dukungan pada Partai NasDem di Indonesia bagian Timur mengalami penurunan dari 10.8 persen (Mei 2021) menjadi 3,9 persen (Agustus 2022),” kata Deni. Namun Wakil Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengklaim partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Sebaliknya, keputusan NasDem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia mengklaim kader NasDem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies capres. “Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader NasDem akan terus bertambah. Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh seribu dan esa hilang, seribu terbilang,” ucap Hermawi dalam keterangan tertulisnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Polri menetapkan enam tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang termasuk suporter Arema FC. Keenam tersangka tersebut adalah Direktur LIB Akhmad Hadian Lukita (AHL), Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris (AH), Security Officer Arema Suko Sutrisno, anggota Brimob Polda Jatim berinisial H, Kasat Samapta Polres Malang berinisial BS, dan Kabag Ops Polres Malang berinisial WS. Penetapan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai tim investigasi melakukan serangkaian penyidikan. “Enam tersangka,” tegas Kapolri di Mapolres Malang Kota, Kamis (6/10).
Jenderal Listyo menyebut AHL diduga melakukan serangkai pelanggaran dalam pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10) lalu. Menurut Kapolri, AHL tidak menjalankan tanggung jawab verifikasi stadion Kanjuruhan. Sebab markas Arema FC tersebut hanya mengantongi verifikasi tahun 2020 untuk kompetisi Liga 1 2022/2023. “Ir. AHR Dirut PT LIB, sudah memastikan stadion memiliki stadion layak fungsi, namun persyaratan fungsinya belum cukup dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020,” kata Listyo.
Sedangkan H diduga memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata, kemudian BS juga diduga memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata. “WS mengetahui terkait adanya aturan FIFA mengenai larangan gas air mata. Namun yang bersangkutan diduga tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata,” tegas Kapolri. Listyo juga menyebutkan, tim investigasi telah memeriksa 48 saksi, 31 diantaranya personil Polri.
Kapolri menyatakan Ketua Panpel Arema FC, AH melakukan kesalahan dalam berbagai regulasi tentang keamanan. Listyo menyoroti pelanggaran dalam KUHP dan regulasi keamanan PSSI. “Saudara AH Ketua Panpel pertandingan dianggap melanggar pasal 359 dan 360 KUHP pasal 103 jo pasal 52 no 11 th 2022. Panpel yang bertanggung jawab di pasal 3 panpel bertanggung jawab terhadap kejadian dengan tidak membuat dokumen keselamatan,” ucapnya. Berikut Daftar Kesalahan PT LIB dan Panpel Arema FC. Yakni, tidak Verifikasi Stadion, tidak menerapkan Pasal 8 Regulasi Keamanan PSSI, tidak menerapkan Pasal 3 Regulasi Keamanan PSSI, mengabaikan permintaan pihak keamanan, dan menjual tiket over kapasitas.
Sebagai ilustrasi, PSSI telah menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di sepak bola seumur hidup kepada Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Keputusan soal sanksi itu diumumkan Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing dalam jumpa pers di Malang, Selasa (4/10) lalu. “Kepada saudara ketua panitia pelaksana Abdul Haris, sebagai ketua pelaksana pertandingan tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup,” ucap Erwin.
2. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, sebagian besar korban meninggal saat kericuhan di Stadion Kanjuruhan mengalami asifiksia, yakni kondisi kekurangan oksigen pada tubuh yang salah satunya disebabkan menghirup zat kimia. Sigit menuturkan, dari hasil penyidikan polisi, jatuhnya banyak korban setelah petugas pengamanan menembakkan gas air mata. Menurut Sigit, gas air mata ditembakkan setelah banyaknya penonton turun ke lapangan usai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Gas air mata, dilepaskan untuk menghalau agar para penonton tidak turun ke lapangan.
Jenderal Listyo membeberkan kronologi kericuhan di Stadion Kanjuruhan. Usai pertandingan, sejumlah suporter Arema memasuki lapangan. Melihat naiknya eskalasi massa, polisi kemudian mengevakuasi pemain Persebaya dengan menggunakan empat unit kendaraan Baracuda. Evakuasi berlangsung selama satu jam. Sementara di lapangan, penonton yang turun ke lapangan kian bertambah. ‘’Sehingga beberapa anggota mulai melakukan kegiatan yang menggunakan kekuatan,” kata Sigit. Melihat banyaknya penonton yang turun ke lapangan, petugas yang berjaga saat itu memutuskan untuk menembakkan gas air mata. “Terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata, ke tribune selatan kurang lebih tujuh tembakan, ke tribune utara satu tembakan dan ke lapangan tiga tembakan. Inilah yang kemudian mengakibatkan para penonton yang ada di tribune tersebut panik, merasa pedih dan berusaha meninggalkan arena. Di satu sisi tembakan tersebut dilakukan dengan maksud penonton yang hendak turun ke lapangan bisa dicegah,” ujar Sigit.
3. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak mudah menyentuh PSSI karena terkait aturan FIFA. Mahfud dengan tegas menyatakan PSSI sejak dahulu kerap melakukan kesalahan-kesalahan, hanya saja pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan tindakan karena PSSI bernaung di bawah FIFA. “PSSI itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan sejak dulu. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, dibentuk tim investigasi, tapi tindak lanjutnya, tidak ada kabarnya. Sekarang Presiden Jokowi minta investigasi independen saja, bagaimana konstruksi yang seharusnya,” kata Mahfud MD dikutip dari tayangan Youtube Mata Najwa, Kamis (6/10). Sementara itu, petisi agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule mundur dari jabatannya usai Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, kini telah ditandatangani 11.431 orang di dunia maya, dalam hal ini situs Change.org.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri tak terlalu lama mengusut insiden kematian 131 penonton di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ia menilai semakin lama perkara tak dituntaskan, publik kian sulit percaya kepada instansi kepolisian. “Jika ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka dalam melakukan investigasi ini polisi jangan berbelit-belit,” tutur Sahroni, Kamis (6/10). Sahroni mengatakan masyarakat memberikan perhatian lebih pada kepolisian untuk mengungkap insiden itu. “Publik menonton, jadi prosesnya harus cepat, transparan, menjerat semua pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” ujarnya.
4. Presiden Jokowi telah menelepon Presiden Federasi Sepak bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 suporter Arema FC. Menurut Jokowi, komunikasi dengan Gianni via telepon tersebut dilakukan Senin (3/10) lalu. Kepada Gianni, Jokowi mengaku telah membicarakan soal penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia pada 2023. Kendati demikian, Jokowi menyebut keputusan terkait sanksi berada di tangan FIFA. “Keputusan apa pun adalah kewenangan dari FIFA,” kata Jokowi. Seperti diberitakan, tragedi Kanjuruhan bisa mengancam posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Dalam insiden tersebut aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk menangani supporter padahal aturan FIFA jelas melarang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola.
Empat instruksi Presiden Jokowi terkait tragedi Kanyuruhan. Pertama, memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk kompetisi sepak bola di Indonesia agar tragedi di Stadion Kanjuruhan, tidak terulang lagi. Jokowi menyebut beberapa hal yang harus diaudit antara lain soal pintu gerbang stadion, posisi duduk, serta pagar demi menjamin keselamatan penonton. Ia berharap, stadion-stadion di Indonesia bisa mencontoh Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sistem sirkulasinya dapat membuat puluhan ribu orang keluar stadion dalam waktu singat.
Kedua, meminta manajemen pelaksanaan pertandingan dievaluasi. Ketiga, penyelidikan terhadap tragedi Kanyuruhan harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pihak-pihak yang bersalah dalam kasus ini mesti dijatuhi sanksi, termasuk sanksi pidana jika memenuhi syarat. Keempat, harus dilakukan investigasi secepatnya. Jokowi minta investigasi tersebut rampung dalam waktu secepat-cepatnya karena semua bukti sudah terlihat. “Beliau (Menko Polhukam Mahfud MD) minta satu bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua kok, secepat-cepatnya,” ujar Jokowi.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengunjungi rumah para korban tragedi Kanyuruhan untuk menyampaikan belasungkawa dan meminta maaf ke keluarga korban. Tak lupa mantan Kapolda Jabar tersebut memberi donasi atau dana takziah kepada keluarga korban yang jumlahnya dirahasiakan. “Semua korban sudah tertangani, termasuk di rumah sakit. Berikutnya tentu kami akan menentukan pola berikutnya antara stakeholder terkait. Saya ada di sini karena masih ingin melakukan kunjungan ke keluarga korban,” ujar Iriawan saat ditemui di Stadion Kanjuruhan pada Kamis (6/10) siang.
5. Ada satu peristiwa menarik yang hampir luput dari perhatian pada perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10) lalu. Ketika itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghampiri pimpinan TNI dan Polri, lalu mengajak mereka bersalaman usai perayaan. Namun, Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Padahal, mantan Wali Kota Solo itu menyalami semua yang ada di sekitarnya. Awalnya, Presiden Jokowi menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika yang mendapat giliran bersalaman pertama memberikan hormat dan membalas jabat tangan presiden. Setelah itu presiden tampak mendekati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menyapanya. Namun, saat itu Jokowi tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolri.
Presiden kemudian menyapa dan bersalaman dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Dudung pun memberi hormat dan membalas jabat tangan presiden. Setelah itu, Presiden Jokowi menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo beserta istri. Jokowi lalu bersalaman dengan keduanya. Terakhir, presiden menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono beserta istri dan bersalaman dengan mereka. Usai bersalaman, Presiden Jokowi berbalik badan dan melambaikan tangan kepada tamu undangan upacara yang menyapanya.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan soal peristiwa tersebut. Menurut Heru, tidak ada penyebab khusus presiden tidak bersalaman dengan Kapolri usai upacara. Sebab, Presiden Jokowi telah bersalaman dengan semua tamu undangan yang berada di mimbar utama sebelum upacara berlangsung. “Enggak ada masalah. Kan di mimbar utama sebelum upacara semua sudah disalamin dan kan yang di vidio itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri dan berbicara,” kata Heru saat dikonfirmasi, kemarin.
Seperti diketahui, institusi Polri belakangan ini disorot setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Tak hanya Sambo, sejumlah perwira juga diduga terlibat dalam skenario untuk menutupi peristiwa asli kematian Brigadir J. Ditambah lagi, baru-baru ini, kinerja Polri kembali jadi sorotan usai tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Lebih dari 100 nyawa hilang usai aparat kepolisian yang berjaga di stadion menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton.
6. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Center (SMRC) memprediksi, Partai NasDem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di Pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebut dukungan pada NasDem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. “Dukungan pada Partai NasDem di Indonesia bagian Timur mengalami penurunan, dari 10.8 persen (Mei 2021) menjadi 3,9 persen (Agustus 2022),” ungkap Deni saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (6/10).
Menurut Deni, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-muslim. Sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. NasDem, kata Deni, bakal kehilangan banyak suara di pileg. Pasalnya, selama ini pemilih NasDem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika NasDem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia timur memalingkan dukungan.
7. Seperti diberitakan, salah satu kader tingkat pusat yang pamit keluar dari Nasdem adalah Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai NasDem Niluh Djelantik. Niluh yang juga desainer busana ternama itu mengumumkan pengunduran diri melalui Twitternya. Niluh menyatakan tidak sejalan dengan Anies meski tidak punya masalah pribadi dengan Gubernur DKI Jakarta itu. “Anies Baswedan berada di seberang kami, kami tidak ada masalah dengan beliau pribadi, karena pada saat beliau jadi jubir capres Pak Jokowi itu kami menyambut dengan sangat baik. Kami percaya beliau membawa pesan yang baik untuk negara ini, hingga dilantik jadi menteri, siapa pun pilihan Pak Jokowi kami support,” kata Niluh.
Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) NasDem Sulawesi Utara (Sulut) Fredriek ‘Didi Roa’ Lumalente juga mengikuti jejak Niluh. Fredriek mengaku tak cocok dengan sosok Anies. Dia juga telah mengobrol dengan Niluh sebelum mengumumkan keputusan itu. “Saya dengan Niluh di Bali, kami bercerita. Saya kan tidak terlalu suka ke Anies, jadi keluar saja. Sebagai kader saya mundur,” ucap Fredriek, Kamis (6/10).
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW NasDem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika juga mengikuti jejak Niluh dan Frederiek keluar dari NasDem. Ia menilai lebih baik keluar daripada terus tidak cocok dengan keputusan NasDem.
Di sisi lain, petinggi DPP NasDem melalui Wakil Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim mengklaim partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Sebaliknya, keputusan NasDem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia mengklaim kader NasDem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies capres. “Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader NasDem akan terus bertambah. Seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh seribu dan esa hilang, seribu terbilang,” ucap Hermawi dalam keterangan tertulisnya.
8. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi Capres Nasdem akan berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat (7/10) menemui Ketum Demokrat, AHY. Koordinator Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Anies dijadwalkan bertemu AHY. “Anies Baswedan akan bersilaturahmi ke Kantor DPP Partai Demokrat pukul 09.00 WIB. Ketum Partai Demokrat AHY akan menyambut langsung,” kata Herzaky, Kamis (6/10).
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke kantor Partai Demokrat sangat dinanti para kader se-Indonesia. Andi mengklaim, kedatangan Anies menjawab harapan publik yang menginginkan Anies maju Capres 2024, berpasangan dengan Ketum Demokrat, AHY. “Banyak yang bertanya dan bahkan meragukan apakah Anies akan memilih AHY sebagai pasangan cawapres pasca deklarasi di Partai Nasdem. Hal ini wajar, mengingat cara pendeklarasian Anies berlangsung tidak normal,” ujar Andi, Kamis (6/10). Namun Andi Arief yakin kedatangan Anies ke kantor DPP Partai Demokrat pertanda baik.
9. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie meyakinkan, sinyal pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS makin menguat. Hal itu ditandai dengan pertemuan Capres Nasdem Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat AHY, Jumat (7/10). “Ya, saya yakin pertemuan itu menguatkan. Kalau tanpa Demokrat, hanya Nasdem dan PKS saja gak cukup (mengusung Anies),” ujar Effendi pada wartawan, Kamis (6/10). “Dengan (koalisi) Nasdem-PKS juga enggak cukup. Ketiganya ini harus melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Melihat yang positif, jangan yang negatif,” paparnya. Politisi asal Gresik itu mengaku Nasdem sudah mengetahui rencana pertemuan keduanya. Effendi berharap komunikasi dua partai politik (parpol) calon mitra koalisi Partai Nasdem dengan Anies berlangsung menyeluruh ke semua lapisan kader.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyambut baik dukungan yang disampaikan politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres 2024. Apalagi, Akbar Tandjung merupakan tokoh senior di dunia politik Indonesia. Dukungannya tentu punya nilai lebih. Beliau adalah sosok yang masih memiliki pengaruh. Pernah memimpin Golkar, pernah menjadi Ketua DPR, dan juga tokoh HMI yang dihormati,” ujar Willy, Kamis (6/10). “Tentu semua ini menjadi kabar gembira bagi kami,” imbuhnya.
10.. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, saat ini partainya tengah menyiapkan visi misi calon presiden. Progresnya sudah 80 persen. “PDI Perjuangan telah mempersiapkan visi misi capres. Progresnya sudah sekitar 80 persen,” kata Hasto di Jakarta Selatan, Kamis (6/10). Meski tak menjabarkan visi misi yang dimaksud, ia mengatakan visi misi tersebut melanjutkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. “Sehingga visi misi ini nanti menjadi petunjuk adanya kesinambungan antara prestasi yang dilakukan Pak Jokowi dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya. Penyiapan visi misi itu dilakukan sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan. “Partai terus melakukan gerakan ke bawah sambil menunggu ketika Ibu Megawati mengambil keputusan,” tegas Hasto.
Hasto mengatakan, partainya kemungkinan akan mengumumkan pasangan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024 bersamaan dengan rekan koalisi pada Pemilu 2024. Menurut dia, PDI-P tidak akan memprioritaskan salah satunya untuk diumumkan terlebih dulu. “Ya, dua-duanya akan dilakukan simultan. Ya, simultan,” kata Hasto ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/10). Kendati demikian, Hasto tak mengetahui kapan kepastian akan hal itu dilakukan. Sebab, waktu menuju Pemilu 2024 masih panjang. “Kan, ini masih Oktober,” ujarnya.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir halus keputusan Nasdem deklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Kata Hasto, PDI-P menghormati keputusan tersebut sehingga tak bisa mencampuri urusan itu. Kendati demikian, Hasto mengingatkan, baik PDI-P maupun Nasdem kan sama-sama parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Menurut dia, setiap partai politik pendukung pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama.
“Kita punya tanggung jawab sebagai parpol pengusung Pak Jokowi, memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau,” ujarnya. Menurut Hasto, hendaknya hal tersebut dimaknai sebagai komitmen partai politik pendukung pemerintah. “Seharusnya menjadi bagian dari etika politik,” tambahnya. Saat ditanya soal nasib Nasdem dalam koalisi pemerintahan Jokowi usai deklarasi Anies Capres 2024, Hasto enggan menjawab soal itu.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Indonesia paling lama dipimpin presiden dari kalangan militer sejak merdeka tahun 1945. Hal itu diungkapkan Hasto setelah menghitung setiap masa pemerintahan dari Presiden Pertama Soekarno hingga Presiden Jokowi. Kata dia, selama 77 tahun Indonesia merdeka, selama 41 tahun dipimpin presiden dari militer dan 36 tahun presiden dari kalangan sipil. ‘’Kalangan sipil itu saya hitung 36 tahun termasuk Pak Jokowi sekarang,” ujarnya.
11. Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti membantah video yang beredar di media sosial yang menarasikan Muhammadiyah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Abdul mengatakan video itu propaganda politik dan meminta warga Muhammadiyah tak terpengaruh oleh tayangan video tersebut. “Warga Muhammadiyah hendaknya bersikap cerdas dan tak terpengaruh oleh video yang beredar luas melalui medsos bahwa Muhammadiyah memberikan dukungan atas pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Video yang beredar merupakan disinformasi yang dimaksudkan sebagai propaganda politik,” cuit Abdul dalam akun Twitter @abe mukti. Dia menegaskan Muhammadiyah tidak terlibat dalam proses dukung mendukung calon presiden. Sebagai ormas Islam, Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Terlebih sampai mendukung calon presiden dan wakil presiden. “Sesuai Undang-undang Dasar, lembaga yang berwenang mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik,” katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sejumlah kader keluar dari Partai Nasdem karena kecewa partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hal itu karena basis pemilih Nasdem kebanyakan merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Karena selama ini basis pemilih Nasdem memang banyak pendukung Ahok dan anti Anies,” ujar Adi, Kamis (6/10). Namun, menurut dia, kejadian seperti itu hal yang biasa di dunia politik. Oleh karenanya, elite Nasdem rileks saja dalam menanggapi keluarnya para kader tersebut. “Karena banyak juga yang terlihat mulai dukung Nasdem efek dukung Anies,” ujarnya. Secara umum, Adi melihat, Partai Nasdem masih solid dalam mendukung Anies Baswedan. Jumlah kader Nasdem yang keluar tidak terlalu signifikan. Namun ia melihat, ke depan hubungan Jokowi dengan Nasdem akan sangat dinamis, bahkan sangat mungkin terjadi friksi.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sepertinya kecewa dengan Anies Baswedan yang baru saja dideklarasikan sebagai Capres 2024. Ia mengatakan, Gerindra sebenarnya sudah diingatkan sejak dulu bahwa Anies Baswedan bakal menjadi capres. Saat itu, pihak yang memberi peringatan menyebut bahwa Anies bisa menyaingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. “Dulu ketika Pak Prabowo akan memberi persetujuan Anies Baswedan jadi cagub, banyak yang mengingatkan bahwa Anies nanti berpotensi menjadi capres yang menyaingi Pak Prabowo,” ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10). Muzani menyebut, banyak orang yang mengingatkan hal itu namun, saat itu Gerindra tidak ambil pusing. Fokus Gerindra menjadikan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
12. Tiga dari tujuh polisi tersangka obstruction of justice kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J belum menjalani sidang komisi kode etik Polri (KKEP), padahal, selangkah lagi para tersangka tersebut akan diadili di pengadilan. Ketiga polisi yang belum menjalani sidang etik tersebut adalah mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin, dan mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto. Sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan sudah diagendakan sebanyak tiga kali, namun selalu ditunda.
Pihak Polri beralasan, saksi masih sakit sehingga persidangan belum bisa digelar. Saat ditanya, kapan sidang etik para tersangka obstruciton of justice digelar, pihak Polri belum bisa memberikan kejelasan. “Belum dapat jadwalnya,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah, Kamis (6/10). Ketika ditanya, mengapa sidang etik terhadap Hendra belum digelar, Nurul mengatakan, itu merupakan kebijakan komisi kode etik Polri. “Untuk alasannya, itu ranahnya KKEP,” ujarnya.
13. KPK mengancam akan menjemput paksa istri Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulce Wenda dan anaknya, Astract Bona Timoramo jika kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Yulce dan Bona dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (5/10) di Jakarta. Namun, keduanya mangkir. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik segera lakukan pemanggilan kedua terhadap Yulce dan Wenda. “Jika mangkir kembali maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi,” kata Ali dalam pesan tertulis, Kamis (6/10). Ali mengatakan, alasan ketidakhadiran Yulce dan Bona yang disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona bahwa mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan Lukas tidak bisa diterima. (HPS)
