Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (net)
Isu menarik pagi ini adalah pengakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal tawaran capres dan cawapres. Anies mengaku pernah mendapat tawaran menjadi capres pada Pilpres 2019 silam, namun tawaran itu ditolak oleh Anies. “Ada dua kali permintaan untuk menjadi capres, saya bilang tidak bersedia. Yang ini nggak pernah saya ceritakan, baru ke teman-teman saya ceritakan,” kata Anies Baswedan saat menghadiri acara Silaturahmi bersama wartawan Balai Kota & DPRD DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10). Tak hanya menjadi capres, Anies juga mendapat tawaran menjadi calon wakil presiden pada 2018 silam atau menjelang Pilpres 2019. Namun, tawaran itu ditolaknya karena ia berkomitmen ingin menuntaskan janjinya memimpin Kota Jakarta selama lima tahun.
Isu kedua, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan Kemenperin pimpinan Airlangga Hartarto pernah mengabaikan kuota impor garam yang telah ditetapkan kementeriannya. Hal tersebut Susi sampaikan saat diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022, di gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (7/10). Pada tahun 2016 lalu, Kemenperin dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menko Perekonomian. Susi diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Susi berharap kasus ini dituntaskan tim penyidik Jampidsus Kejagung. Ia menjelaskan, dalam undang-undang, petani garam wajib dilindungi oleh pemerintah. Caranya adalah dengan menjaga harga garam tetap stabil dan baik. Susi meminta Kejagung menghukum orang-orang yang memanfaatkan tata regulasi niaga dalam hal perdagangan yang bisa merugikan para petani. Pasalnya, mereka merugikan petani garam, maka mereka sama saja merampas hak petani untuk hidup sejahtera. “Kalau harga (garam yang dijual) petani jatuh, harga impor berlebihan, kan juga kasian para petani,” imbuhnya.
Isu ketiga, Presiden Jokowi mengatakan, sepak bola Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari federasi sepak bola internasional (FIFA) sebagai akibat dari tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Kabar gembira tersebut disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers, Jumat (7/10) malam. “Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala negara menjelaskan, keputusan FIFA tidak memberikan sanksi itu berdasarkan surat yang sudah diterimanya, Kamis (6/10). Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembicaraan via telepon antara Jokowi dengan Presiden FIFA Gianni Invantino pada 3 Oktober 2022. Jokowi memaparkan, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk melakukan lima hal.
Isu keempat, Anies Baswedan bukan lawan berat Prabowo. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut, besar kemungkinan Presiden Jokowi akan dukung Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Jika demikian, peluang Prabowo untuk unggul dari Anies Baswedan kian besar. “Prabowo punya satu amunisi sekarang yang tidak dimiliki Anies mungkin, yakni dukungan dari Jokowi,” kata Adi, kemarin. Menurut Adi, presiden akan memberikan endorsement buat Prabowo alih-alih untuk Anies yang notabene datang dari kalangan oposisi. Apalagi, sejak 2019, Gerindra telah merapat ke pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. “Itu satu variabel dominan yang menurut saya akan membuat kekuatan Prabowo relatif berlipat,” ujarnya. Selain itu, jika dilihat dari elektabilitas para tokoh saat ini, Prabowo lebih berpotensi unggul. Sebab, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu melampaui Anies.
Isu kelima, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono terpilih menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia akan menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Heru merupakan orang dekat Presiden Jokowi sejak di DKI Jakarta. Ia menduduki sejumlah posisi sebelum ditarik Jokowi ke istana. Heru lahir di Medan pada 13 Desember 1965, ia lulusan Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta. Heru terjun ke birokrasi sejak 1993. Saat itu, ia menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara. Kariernya terus menanjak di Pemprov DKI Jakarta hingga era Gubernur Jokowi dimulai. Pada era Gubernur Jokowi, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) DKI Jakarta. Pada akhir masa kepemimpinan Jokowi di Jakarta, Heru ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Berikut isu selengkapnya.
1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai GR alias gede rasa. Pasalnya ia mengaku pernah mendapat tawaran menjadi capres pada Pilpres 2019 silam, namun tawaran itu ditolak oleh Anies. “Ada dua kali permintaan untuk menjadi capres, saya bilang tidak bersedia. Yang ini nggak pernah saya ceritakan, baru ke teman-teman saya ceritakan,” kata Anies Baswedan saat menghadiri acara Silaturahmi bersama wartawan Balai Kota – DPRD DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10). Tak hanya menjadi capres, Anies juga mendapat tawaran menjadi calon wakil presiden pada 2018 silam atau menjelang Pilpres 2019. Namun, tawaran itu ditolaknya karena ia berkomitmen ingin menuntaskan janjinya memimpin Kota Jakarta selama lima tahun. Sayangnya, Anies enggan menjelaskan pihak yang menawarkannya menjadi capres atau cawapres pada saat itu.
Siapa kira-kira parpol yang menawarkan Anies posisi capres? Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan saat Pemilu 2019 partainya tidak cukup ambang batas untuk mencalonkan seseorang menjadi capres. Dia mengaku PKS tidak pernah menawarkan Anies menjadi capres. “PKS cuma 40 kursinya saat itu. Tidak cukup. Seingat saya nggak (pernah menawarkan Anies Capres),” kata Mardani saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (7/10). Mardani menilai, sikap Anies menolak tawaran sebagai capres saat menjabat sebagai Gubernur DKI merupakan sikap yangkonsisten. Menurutnya, Anies bukan pemimpin yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. “Konsisten. Saat 2019 beliau baru 2 tahun menjalani amanah di DKI. Ini pemimpin yang nggak kesusu. Nggak terburu-buru. Karena terburu-buru itu datangnya dari syaitan,” imbuhnya.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai capres saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu. Viva mengatakan PAN tak pernah menawarkan Anies sebagai capres. “PAN di Pilpres 2014 dan 2019 mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Karena Mas Anies tidak nyalon di Pilpres 2019, ya tidak ditawarkan,” kata Viva saat dihubungi, Jumat (7/10). Viva menyampaikan saat Pilpres 2019 semua parpol melakukan penjajakan terhadap sosok-sosok potensial untuk diusung. Dia mengatakan salah satu yang masuk dalam penjajakan yakni Anies. Viva menyebut Anies menjadi salah satu orang yang dijajaki parpol. Viva mengatakan saat itu, masyarakat difokuskan dengan dua figur, yakni Jokowi dan Prabowo. “Mas Anies Baswedan adalah salah satunya. Karena sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu menjadi barometer konstelasi politik nasional. Tetapi karena Mas Anies telah berjanji untuk menunaikan lima tahun gubernur, maka secara elektoral tidak diperbincangkan publik. Publik fokus pada dua figur yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” lanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (7/10). Momen pertemuan keduanya pun beredar di media sosial. Berdasarkan informasi, Anies menghadiri acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW sekaligus akad nikah putri Habib Rizieq Shihab. Anies tampak memakai baju muslim berwarna putih beserta peci dan celana warna hitam. Sementara Habib Rizieq memakai baju dan sorban serba putih. Saat dikonfirmasi, Anies Baswedan membenarkan pertemuan itu. Dia mengaku menghadiri acara pernikahan putri Habib Rizieq. “Saya ke pernikahan anaknya,” kata Anies Baswedan di Halte Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).
2. Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan berharap Partai Demokrat, NasDem dan PKS bisa bersama mewujudkan poros perubahan di Indonesia. Pernyataan Anies itu diucapkan di depan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan para kader-kader Demokrat di Kantor Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (7/10). Harapan Anies itu terekam dalam sebuah pidato video yang diunggah Wasekjen DPP Demokrat Irwan Fecho dalam akun Twitternya @irwan_fecho.
“Kesamaan pandangan dan kesamaan visi. Dan beberapa waktu ini terjadi percakapan tiga partai, Nasdem, Demokrat, PKS, kita berharap ini semua terwujud sebagai poros perubahan. Nanti ini terus jadi poros perubahan,” kata Anies dalam video tersebut. Anies berharap poros perubahan ini semata-mata bekerja untuk perbaikan di Indonesia. Ia pun merasa terpanggil atas kesamaan visi dan ambil tanggung jawab atas situasi yang sekarang dihadapi. “Dan kompas kita adalah konstitusi, kompas kita adalah UUD 1945,” kata Anies.
Anies tiba di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10) pagi ini. Anies disambut Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri AHY, Anissa Pohan. Ratusan kader Demokrat yang hadir dalam pertemuan itu meneriakkan yel-yel ‘Anies-AHY’. Ada yang membawa poster berisikan dukungan yang bertuliskan ‘AA Gerakan Perubahan dan Pembaruan’ “Ayo, ayo Anies-AHY, ku yakin, kita pasti menang,” teriak mereka.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku memiliki chemistry atau perasaan saling terhubung yang kuat dengan Anies Baswedan. Menurut AHY, dirinya dan Anies memiliki visi dan misi memperbaiki Indonesia. “Mas Anies punya visi dan spirit yang sama. Karena itu tak heran chemistry kita makin kuat. Kami dipertemukan dengan visi dan misi yang sama untuk memperbaiki bangsa ke depan,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10).
AHY berharap silaturahmi dengan Anies menjadi awal yang baik. Baginya, Indonesia terlalu besar dipikirkan oleh satu atau dua kelompok saja. “Ini kerjaan besar lintas generasi dan kepemimpinan. Semua yang baik kita lanjutkan. Dan kalau Ada kita rasakan belum baik kita perbaiki. Bukankah itu semangat keberlanjutan,” ujar AHY dengan wajah sumringah.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mendukung berbagai langkah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memilih cawapres. “Positif thinking, kita berikan (kepercayaan) pada Pak Anies membangun, mencari cawapres tertentu dengan diskusi dari berbagai pihak, dan komponen masyarakat, termasuk partai politik,” ujar Plate di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (7/10). Ia menilai Anies bakal mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan cawapres pilihannya. Termasuk, menerima semua masukan dari Partai Nasdem hingga partai politik (parpol) calon mitra koalisi. Plate yakin Anies bakal memilih figur cawapres yang bisa diterima Partai Nasdem dan koalisinya kelak. “Kalau Pak Anies memilih yang sesuai dengan (keinginan) partai koalisi apa persoalannya? Kan sama juga, jangan berspekulasi terlalu jauh,” ujarnya.
3. Pertemuan Anies-AHY mendapat sambutan positif Nasdem dan PKS. Ketua Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendy Choirie dorong Anies lanjutkan pertemuan dengan elite PKS, PAN dan PPP usai bertemu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pria yang akrab disapa Gus Choi itu mengatakan komunikasi dengan PPP dan PAN bisa dilakukan meski keduanya sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar. “Memang itu [bertemu AHY] harus dilakukan. Setelah ini kemudian ke PKS itu harus dilakukan. Kalau perlu ke parpol lain kan, ke PPP ke PAN ya kan. PPP kan belum punya calon, siapa tahu?” kata Gus Choi, Jumat (7/10).
Jubir PKS, M Kholid mengatakan, arah koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat makin matang usai Capres Nasdem Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Harapannya, PKS, NasDem, dan Demokrat semakin matang proses penjajakan koalisinya. Banyak titik temu antara ketiga pihak,” katanya, Jumat (7/10). Kholid merespons positif pertemuan Anies dan AHY. Terlebih, jalinan komunikasi antara NasDem, PKS dan Demokrat makin baik belakangan ini. Kholid mengaku belum ada rencana pertemuan khusus antara Anies dengan petinggi PKS untuk bahas koalisi, namun belakangan ini Anies sering bertemu petinggi PKS dalam berbagai kesempatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberi gelar Bapak Integrasi Transportasi Indonesia oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo usai meluncurkan implementasi tarif integrasi antarmoda untuk Transjakarta, MRT, dan LRT. Menurut Syafrin, Anies berhasil mewujudkan sistem integrasi transportasi di Jakarta. “Sebagaimana diketahui, untuk menciptakan integrasi yang utuh tadi, ada seorang kreator yang kemudian menjadi dirijen atas terimplementasi integrasi transportasi di Jakarta secara utuh,” kata Syafrin saat peresmian tarif integrasi di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta, Jumat (7/10).
4. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan Kemenperin pimpinan Airlangga Hartarto pernah mengabaikan kuota impor garam yang telah ditetapkan kementeriannya. Hal tersebut Susi sampaikan saat diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022, di gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (7/10). Pada tahun 2016 lalu, Kemenperin dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menko Perekonomian. Susi diperiksa dalam kapasitas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.
Awalnya, Susi menyampaikan bahwa dirinya punya wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi kuota impor garam. “Saksi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi dan penentuan alokasi kuota impor garam,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Jumat (7/10). Ketut menjelaskan, berdasarkan hasil kajian teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi saat itu mengeluarkan kuota garam sebesar kurang lebih 1,8 juta ton. Pembatasan impor tersebut untuk h menjaga kecukupan garam industri dan menjaga nilai jual garam lokal. Namun, rekomendasi Susi I tidak diindahkan oleh Kemenperin, justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton.
Ketut mengatakan langkah Kemenperin yang mengabaikan rekomendasi Susi mengakibatkan kelebihan supply dan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi. Sehingga, nilai jual atau harga garam lokal mengalami penurunan atau anjlok. “Diduga dalam menentukan kuota impor yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional tersebut, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” kata Ketut.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat berharap kasus ini dituntaskan tim penyidik Jampidsus Kejagung. “Tentunya sampai hari ini saya tetap ikut, ada untuk keberlanjutan dan kesejahteraan para petani garam. Karena saya tidak menjabat lagi, maka saya titipkan ke Kejagung. Terima kasih,” ujar Susi dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jaksel, Jumat (7/10). Susi menjelaskan, sebagai seorang mantan pejabat, diperiksa dalam kasus hukum adalah hal biasa. Dia mengatakan, sebagai warga negara yang baik, dirinya harus patuh dalam mengikuti aturan di Indonesia. Apalagi, dirinya paham soal garam yang diproduksi para petani dan mengerti tentang tata niaga regulasi. Susi memaparkan, dalam undang-undang, petani garam wajib dilindungi oleh pemerintah. Caranya adalah dengan menjaga harga garam tetap stabil dan baik.
Susi meminta Kejagung menghukum orang-orang yang memanfaatkan tata regulasi niaga dalam hal perdagangan yang bisa merugikan para petani. Pasalnya, mereka merugikan petani garam, maka mereka sama saja merampas hak petani untuk hidup sejahtera. “Kalau harga (garam yang dijual) petani jatuh, harga impor berlebihan, kan juga kasian para petani,” imbuhnya.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya mengatakan, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada 27 Juni 2022. “Tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta. Burhanuddin mengatakan, pada 2018, Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam. Menurut dia, ada 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton dengan total nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.
Akan tetapi, proses itu dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Hal ini mengakibatkan garam industri melimpah. Untuk mengatasinya, para importir mengalihkan garam itu dengan cara melawan hukum, yakni garam industri itu diperuntukkan menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan merugikan perekonomian negara.
5. Presiden Jokowi mengatakan, sepak bola Indonesia tidak mendapatkan sanksi dari federasi sepak bola internasional (FIFA) sebagai akibat dari tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Kabar gembira tersebut disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers, Jumat (7/10) malam. “Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.
Kepala negara menjelaskan, keputusan FIFA tidak memberikan sanksi itu berdasarkan surat yang sudah diterimanya, Kamis (6/10). Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembicaraan via telepon antara Jokowi dengan Presiden FIFA Gianni Invantino pada 3 Oktober 2022. Jokowi memaparkan, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk melakukan lima hal. Antara lain, membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia dan memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.
Presiden Jokowi perintahkan Menpora Zainudin Amali segera lakukan audit terhadap stadion sepak bola yang ada di Tanah Air. Menurut Amali, audit akan terlebih dulu menyasar stadion-stadion yang saat ini digunakan untuk kompetisi sepak bola. “Tadi juga arahan Presiden supaya segerakan. Jadi, saya diminta berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk menyegerakan, mengaudit, mana yang diaudit duluan,” ujar Amali usai rapat dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/10). “Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kita prioritaskan stadion-stadion yang sekarang ini sedang digunakan untuk kompetisi. Kan arahan beliau (audit stadion) seluruh Indonesia, nah ini kita memprioritaskan dulu yang mana yang akan diaudit,” katanya melanjutkan. Dijelaskan, selain soal audit, presiden juga memintanya berkomunikasi dengan PSSI. ‘’Presiden meminta agar apa saja yang menjadi kewenangan PSSI dikomunikasikan dengan pemerintah,’’ ujar Amali.
Menpora Zainuddin Amali mengatakan, saat ini pemerintah sedang lakukan integrasi peraturan soal pengamanan pertandingan sepak bola. Dijelaskan, dari integrasi peraturan tersebut akan terbit satu aturan pengamanan dari Polri. “Itu kemarin disepakati, dan memang sebenarnya itu sudah jalan. Semua aturan-aturan, baik itu aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan dengan aturan-aturan yang ada di kepolisian, khususnya tentang pengamanan,” ujar Zainudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/10). “Nanti dia akan keluar jadi satu aturan yakni dari pihak Polri, tetapi mengadopsi semua hal-hal yang menjadi aturan di FIFA maupun PSSI,” lanjutnya.
6. Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD akan menggali berbagai “penyakit” dalam tubuh PSSI terkait tata kelola sepak bola nasional. Mahfud mengatakan, TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan meneliti “penyakit” PSSI yang selama ini selalu terjadi berulang-ulang. “Tim ini akan menggali lebih jauh penyakit-penyakit PSSI yang selama ini selalu terulang,” ujar Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (7/10). Mahfud menjelaskan, hasil penelitian terhadap “penyakit” PSSI akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam bentuk rekomendasi yang bersifat jangka panjang. Sedangkan, terkait rekomendasi jangka pendek, Mahfud mengatakan, hal tersebut sudah dijalankan dengan adanya penetapan enam tersangka tragedi Kanjuruhan oleh Polri. “Yang jangka pendek sebenarnya sudah ada jawabannya ya, itu tadi penetapan tersangka, pemecatan, kemudian perintah renovasi stadion di seluruh Indonesia kepada PUPR. Itu yang untuk jangka pendek,” ujar Mahfud MD.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memaparkan daftar 20 polisi yang melanggar kode etik dalam tragedi Kanjuruhan, salah satunya adalah AKBP Ferli Hidayat (FH) yang saat itu menjabat Kapolres Malang. Dedi mengatakan, dari 20 personel yang diduga melanggar etik, 6 personel di antaranya berasal dari Polres Malang, sementara 14 orang lainnya dari Satuan Brimob Polda Jatim. “Enam dari personel Polres Malang: FH, WS, BS, BSA, SA, WA,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022). “Lalu, 14 personel dari Satbrimobda Jatim: AW, DY, HD, US, BP, AT, CA, SP, MI, MC, YF, TF, MW, WAL,” katanya melanjutkan. Dedi menegaskan, keputusan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut merupakan komitmen Polri yang sejak awal ingin mengusut tuntas kejadian tersebut. Kapolri langsung memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat menindaklanjuti tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut.
7. Anies bukan lawan berat Prabowo. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut, besar kemungkinan Presiden Jokowi akan dukung Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Jika demikian, peluang Prabowo untuk unggul dari Anies Baswedan kian besar. “Prabowo punya satu amunisi sekarang yang tidak dimiliki Anies mungkin, yakni dukungan dari Jokowi,” kata Adi, kemarin. Menurut Adi, presiden akan memberikan endorsement buat Prabowo alih-alih untuk Anies yang notabene datang dari kalangan oposisi. Apalagi, sejak 2019, Gerindra telah merapat ke pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. “Itu satu variabel dominan yang menurut saya akan membuat kekuatan Prabowo relatif berlipat,” ujarnya. Selain itu, jika dilihat dari elektabilitas para tokoh saat ini, Prabowo lebih berpotensi unggul. Sebab, menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu melampaui Anies.
Lembaga survei Political Weather Station (PWS) merilis elektabilitas sejumlah nama kandidat capres dalam Pilpres 2024. Dalam pertanyaan 10 nama tokoh yang disebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas tertinggi. “Hasil survei PWS menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dipilih 30,8 persen responden,” ujar peneliti PWS, Sharazani, dalam diskusi webinar, Jumat (7/10). Setelah Prabowo, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuntuti dengan perolehan suara responden mencapai 18,8 persen. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas mencapai 17,5 persen. Sisanya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat 7,4 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) 5,1 persen, dan Ketua DPR Puan Maharani.
Survei Political Weather Stations (PWS) mencatat sentimen negatif bagi Partai NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Di sisi lain, elektabilitas Prabowo Subianto kian kokoh. Peneliti PWS Sharazani mengatakan pihaknya merekam sentimen dari percakapan di media massa. Dia menyebut ada peningkatan sentimen negatif sekitar 5 persen. “Sebelum deklarasi, sentimen negatif terhadap Partai NasDem sebesar 11,7 persen, setelah deklarasi meningkat menjadi 16,1 persen,” kata Sharazani melalui keterangan tertulis, Jumat (7/10).
8. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono terpilih menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia akan menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Heru merupakan orang dekat Presiden Jokowi sejak di DKI Jakarta. Ia menduduki sejumlah posisi sebelum ditarik Jokowi ke istana. Heru lahir di Medan pada 13 Desember 1965, ia lulusan Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta. Heru terjun ke birokrasi sejak 1993. Saat itu, ia menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara. Kariernya terus menanjak di Pemprov DKI Jakarta hingga era Gubernur Jokowi dimulai. Pada era Gubernur Jokowi, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) DKI Jakarta. Pada akhir masa kepemimpinan Jokowi di Jakarta, Heru ditunjuk sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
9. LBH Malang mendesak pemerintah mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Koordinator LBH Malang Daniel Alexander Siagian mengatakan aparat penegak hukum semestinya mengusut kasus ini hingga ke level pengambil kebijakan tertinggi, yakni komandan yang bertanggungjawab dalam pengamanan pertandingan serta otoritas lain yang terlibat. Menurut Daniel, pihak di level tersebut juga harus diperiksa untuk menemukan tersangka lain dalam tragedi yang menewaskan sedikitnya 131 orang itu. “Seharusnya penetapan tersangka harus menyentuh hingga level pengambil kebijakan tertinggi dalam hal ini komandan yang bertanggung jawab dalam pengamanan pertandingan serta otoritas lain yang terlibat di dalamnya,” kata Daniel dalam keterangan resminya, Jumat (7/10).
10. Kemenlu RI melaporkan sebanyak 934 WNI menjadi korban penipuan perusahaan online scam sejak Januari 2021 hingga September 2022. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kemenlu Judha Nugraha menyebut, terjadi tren peningkatan penipuan dalam setahun terakhir. Untuk diketahui, penipuan perusahaan online scam adalah penipuan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Mereka yang menjadi korban dipekerjakan tanpa jalur resmi dan rawan eksploitasi. “Kami sampaikan bahwa sejak Januari 2021 hingga September 2022 tercatat terdapat 934 orang WNI yang ditangani oleh perwakilan-perwakilan RI,” kata Judha dalam media briefing secara daring, Jumat (7/10).
11. KPK amankan uang dalam pecahan asing sebanyak 100.000 dollar Singapura atau setara Rp 1.067.430.000 dalam penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, selain mengamankan uang tersebut, tim penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut. “Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dengan jumlah sekitar 100.000 dollar Singapura,” kata Ali dalam pesan tertulis, Jumat (7/10). Menurut Ali, penggeledahan dilakukan sejak 4 hingga 6 Oktober di dua wilayah, yakni Kota Medan dan Kota Palembang. Adapun lokasi yang digeledah adalah kantor perusahaan swasta dan rumah kediaman pihak yang diduga terkait dengan perkara ini. (HPS)
