HOT ISU PAGI INI, JENDERAL LISTYO AKHIRNYA COPOT KAPOLDA JATIM

oleh
oleh

Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto (net)

 

Salah satu isu menarik pagi ini adalah sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang makin aspiratif. Ia merespon aspirasi publik yang meminta Kapolda Jatim, Irjen Bico Afinta dicopot atau diganti sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas terjadinya tragedi Kanyuruhan yang menewaskan ratusan orang. Melalui Surat Telegram Nomor : ST/2134/X/KEP/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Kapolri mengganti dan memutasi Kapolda Jatim menjadi Staf Ahlinya bidang Sosbud. Sebagai gantinya, Listyo mengangkat Irjen Teddy Minahasa Putra — yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat — menjadi Kapolda Jatim. “Ya, betul mas tour of duty and tour of area, mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo melalui pesan singkat, Senin (10/10).

 

Isu kedua, pencapresan 2024 makin seru. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, dalam simulasi Pilpres, duet Ganjar Pranowo – Airlangga Hartarto mengungguli duet lainnya. Setidaknya, ada tiga simulasi yang menunjukkan duet Ganjar-Airlangga terpilih jadi presiden dan wakil presiden jika Pilpres digelar saat survei. “Empat belas bulan sebelum Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto (Ganjar-AH) merupakan pasangan paling popuper/disukai dengan elektabilitas tertinggi,” kata peneliti LSI Denny JA, Adji Alfaraby dalam keterangannya, Senin (10/10). Pada setiap simulasinya, LSI Denny JA menyertakan sejumlah paslon selain Ganjar-AH. Misalnya, Prabowo Subianto-Puan Maharani atau Prabowo-Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono atau Anies-Khofifah, Puan-Ganjar ataupun Ganjar-Puan. “Ada Ganjar-AH, Prabowo Subianto-Puan Maharani (Prabowo-Puan), dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (Anies-AHY).  Ganjar-AH mendapat elektabilitas tertinggi diangka 30 persen,” kata Alfaraby. Prabowo-Puan, mendapatkan suara responden sebesar 23,9 persen. Sementara Anies-AHY mendapatkan suara 22,8 persen. Kemudian, pada simulasi selanjutnya, Ganjar-AH juga unggul dibandingkan paslon lainnya. Dalam simulasi ini, Ganjar-AH berkontestasi dengan paslon lain yaitu Prabowo-Anies dan Anies-AHY. “Hasilnya Ganjar-AH paling disukai. Pemilih yang menyukai pasangan Ganjar- AH berada di angka 24,9 persen,” ujar dia.

 

Isu ketiga, soal pertemuan Jokowi-Mega. Presiden Jokowi mengatakan, kandidat Capres dari PDI-P belum ditentukan. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan apakah pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Batutulis pada Sabtu (8/10) sebagai bentuk dukungan terhadap Puan Maharani. “Tanyakan Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan oleh PDI-P kan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10). Jokowi menjelaskan, pertemuannya dengan Megawati juga membahas soal Pemilu 2024. Di sisi lain, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo panen simpati publik karena “serangan-serangan” PDI Perjuangan yang kerap dialamatkan kepadanya. Bagi masyarakat, Ganjar dianggap menjadi korban politik lantaran keinginannya maju sebagai capres disinyalir berbenturan dengan kepentingan mendukung Puan Maharani. Tetapi serangan tersebut malah menguntungkan Ganjar. “Ganjar dengan tekanan yang begitu besar dari partainya justru mendapat simpati publik. Ganjar dianggap sebagai political victim (korban politik) sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar,” kata Ari, kemarin.

 

Isu keempat, soal keringanan hukuman. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai Ferdy Sambo punya peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman, asal dia mau membongkar fakta-fakta baru di dalam persidangan yang rencananya akan digelar, Senin (17/10) pekan depan. Menurut Gayus, Sambo sebagai pelaku utama tidak bisa menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan merintangi penyidikan (obstruction of justice). Kendati begitu, kata Gayus, Sambo bisa menerapkan sifat-sifat dari JC, yakni membongkar persoalan lain dalam persidangan nanti. “Sifat dari JC itu kalau digunakan bisa membuat hakim akan mendapatkan manfaat putusan. Kalau Sambo mau membongkar semua persoalan, membongkar semua demi perbaikan ke depan nanti untuk Kepolisian yang lebih baik lagi, maka itu akan menjadi pandangan hakim. Biasanya juga akan meringankan (hukuman, red),” kata Gayus dalam program Sapa Indonesia Pagi, Senin (10/10).

 

Isu kelima, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan kasus korupsi tidak bisa diusut dengan hukum adat. “Itu tidak terkait soal dia diangkat jadi kepala suku besar, terus sidang adat, itukan perkara pidana umum, kalau korupsi kan nggak ada,” ujar Boyamin kepada wartawan, Senin (10/10) menanggapi pengacara Gubernur papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin yang mengklaim, warga papua meminta pengusutan perkara Lukas Enembe dilakukan secara adat. Boyamin akui hukum adat terkait korupsi memang pernah dilakukan, namun hal ini terkait kerugian yang dialami oleh lembaga adat. Hal ini berbeda dengan dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. Di sisi lain, Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut keluarga dan masyarakat adat Papua telah sepakat meminta KPK lakukan pemeriksaan terhadap Lukas di lapangan terbuka di Jayapura sebagaimana budaya dan adat Papua. “Ketika dia sehat diperiksa di lapangan terbuka sesuai dengan budaya Papua, bukan sembunyi-sembunyi di KPK Jakarta. Mereka minta tetap di Papua, secara terbuka di lapangan terbuka, begitu,” kata Aloysius di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/10).

 

1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo makin aspiratif. Ia merespon aspirasi publik yang meminta Kapolda Jatim, Irjen Bico Afinta dicopot atau diganti sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas terjadinya tragedi Kanyuruhan yang menewaskan ratusan orang. Melalui Surat Telegram Nomor : ST/2134/X/KEP/2022 tanggal 10 Oktober 2022, Kapolri mengganti dan memutasi Kapolda Jatim menjadi Staf Ahlinya bidang Sosbud. Sebagai gantinya, Listyo mengangkat Irjen Teddy Minahasa Putra — yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat — menjadi Kapolda Jatim. “Ya, betul mas tour of duty and tour of area, mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo melalui pesan singkat, Senin (10/10).

Sebelumnya, sejumlah pihak di antaranya anggota Komisi I DPR Fadli Zon dan  Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak agar Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dicopot dari jabatannya sebagai pertanggungjawabannya atas tragedi Kanyuruhan yang menewaskan ratusan orang. “Kapolda Jawa Timur Layak dimintai tanggung jawab termasuk dicopot jika memang gagal atau tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah kejadian tersebut,” kata Usman Hamid.

 

Mabes Polri mengakui gas air mata yang digunakan aparat dalam insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur telah kedaluwarsa atau melewati batas masa guna. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan sejumlah gas tersebut telah kedaluwarsa sejak 2021. “Ya ada beberapa yang diketemukan ya. Yang tahun 2021, ada beberapa ya,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Sealtan, Senin (10/10). Namun, Dedi belum dapat memastikan berapa jumlah gas air mata yang telah kedaluwarsa tersebut, masalah itu masih didalami tim Laboratorium Forensik Polri.

 

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mengatakan penggunaan gas air mata kedaluwarsa oleh polisi di Stadion Kanjuruhan adalah pelanggaran, karena gas air mata tersebut menyebabkan kematian. “Tentu ini adalah penyimpangan, tentu itu pelanggaran. Karena gas air mata itu [mematikan],” kata anggota TGIPF Rhenald Kasali di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/10). “Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus diperbaiki,” sambungnya. Ia memastikan penggunaan gas air mata yang kedaluwarsa, mematikan. Rhenald meminta Polri mengevaluasi diri usai tragedi Kanjuruhan.

 

Pakar psikologi forensik sekaligus pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amriel berharap Presiden Jokowi menerbitkan aturan sebagai panduan Polri dalam penggunaan persenjataan dan penanganan massa. Menurut Reza, cara itu dinilai lebih baik karena proses reformasi internal Polri yang selalu digaungkan dinilai belum sesuai harapan. Selain itu, Polri juga saat ini menjadi sorotan karena sejumlah anggotanya terlibat dalam pelanggaran pidana, bahkan hingga menghilangkan nyawa orang lain seperti Ferdy Sambo. Juga peristiwa tragedi Kanjuruhan yang diduga disebabkan kepanikan penonton laga Arema FC-Persebaya yang dipicu tembakan gas air mata dari kepolisian. “Jadi, karena perubahan mindset dan kultural butuh waktu panjang dan berliku, maka langkah praktisnya adalah fokus pada ‘memaksa’ agar perilakunya yang berubah. Isi kepala, urusan belakangan. Perilakunya harus berubah. Mindset dan kultur akan menyusul,” ujar Reza, kemarin.

 

2. Isu pencapresan 2024 makin seru. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, dalam simulasi Pilpres, duet Ganjar Pranowo – Airlangga Hartarto mengungguli duet lainnya. Setidaknya, ada tiga simulasi yang menunjukkan duet Ganjar-Airlangga terpilih jika Pilpres digelar saat survei. “Empat belas bulan sebelum Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto (Ganjar-AH) merupakan pasangan paling popuper/disukai dengan elektabilitas tertinggi,” kata peneliti LSI Denny JA, Adji Alfaraby dalam keterangannya, Senin (10/10). Pada setiap simulasinya, LSI Denny JA menyertakan sejumlah paslon selain Ganjar-AH. Misalnya, Prabowo Subianto-Puan Maharani atau Prabowo-Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono atau Anies-Khofifah, Puan-Ganjar ataupun Ganjar-Puan.

“Ada Ganjar-AH, Prabowo Subianto-Puan Maharani (Prabowo-Puan), dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (Anies-AHY).  Ganjar-AH mendapat elektabilitas tertinggi diangka 30 persen,” kata Alfaraby. Prabowo-Puan, mendapatkan suara responden sebesar 23,9 persen. Sementara Anies-AHY mendapatkan suara 22,8 persen. Kemudian, pada simulasi selanjutnya, Ganjar-AH juga unggul dibandingkan paslon lainnya. Dalam simulasi ini, Ganjar-AH berkontestasi dengan paslon lain yaitu Prabowo-Anies dan Anies-AHY. “Hasilnya Ganjar-AH paling disukai. Pemilih yang menyukai pasangan Ganjar- AH berada di angka 24,9 persen,” ujar dia.

 

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono meminta pendapat para ulama terkait desakan pengurus wilayah PPP agar PPP mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Mardiono mengatakan PPP menghargai aspirasi pengurus daerah. Oleh karena itu, mereka akan membahas usulan-usulan dari daerah untuk mendukung Ganjar sebagai calon RI-1. “Semua suara dari arus bawah kita dengarkan, kita jadikan sebagai bahan masukan, kemudian tentu nanti kita bawa ke rapat. Jadi, tradisi di PPP ada halaqah ulama,” kata Mardiono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/10). Dia menjelaskan halaqah ulama dilakukan oleh sejumlah ulama di majelis-majelis PPP. Hasil pembahasan itu akan dibawa ke musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas). Setelah itu, PPP akan membawa rekomendasi mukernas atau rapimnas ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut Mardiono, pengusungan capres akan dilakukan bersama Golkar dan PAN.

 

3. Presiden Jokowi mengatakan, kandidat Capres dari PDI-P belum ditentukan. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan apakah pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Batutulis pada Sabtu (8/10) sebagai bentuk dukungan terhadap Puan Maharani. “Tanyakan Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan oleh PDI-P kan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (10/10). Jokowi menjelaskan, pertemuannya dengan Megawati juga membahas soal Pemilu 2024. “Termasuk juga untuk 2024-lah, supaya kita enggak mungkin tutupi itu,” kata Jokowi.

Ia mengungkapkan, pertemuannya dengan Megawati tersebut sebagai upaya untuk menjaga kestabilan politik. Namun, dia menegaskan, bukan dengan Megawati saja pertemuan itu dilakukan. Meski tidak disebutkan secara detail, Jokowi mengatakan, ada ketua-ketua parpol lain yang juga ditemuinya. “Ya saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, tidak pasti, sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi penting sekali saat ini,” kata Jokowi.

Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang melobi Presiden Jokowi agar mendukung Puan Maharani dalam pertemuan di Batu Tulis, Bogor, Sabtu (8/10) lalu. “Jadi sangat mungkin sebetulnya pertemuan di Batu Tulis kemarin adalah lobi-lobi Bu Mega kepada Presiden Jokowi supaya ikut mendukung Puan Maharani sebagai capres PDIP untuk pilpres 2024 nanti,” kata Hendri.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menyebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo panen simpati publik karena “serangan-serangan” PDI Perjuangan yang kerap dialamatkan kepadanya. Bagi masyarakat, Ganjar dianggap menjadi korban politik lantaran keinginannya maju sebagai capres disinyalir berbenturan dengan kepentingan mendukung Puan Maharani. Tetapi serangan tersebut malah menguntungkan Ganjar. “Ganjar dengan tekanan yang begitu besar dari partainya justru mendapat simpati publik. Ganjar dianggap sebagai political victim (korban politik) sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar,” kata Ari, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Ganjar kerap kali tak diundang di acara partainya sendiri yang digelar di wilayah kekuasaannya di Jawa Tengah. Gubernur Jateng itu juga beberapa kali disentil oleh elite PDIP dengan sebutan kemajon (kelewatan) hingga kemlinthi (sombong) karena dianggap berambisi maju di pilpres. Dengan tekanan politik yang demikian besar, Ganjar sulit berkampanye di luar Jawa Tengah yang bukan wilayah kekuasaannya. Namun keterbatasan itu justru dimanfaatkan Ganjar dengan memaksimalkan “berkampanye” di media sosial.

 

4. Sejumlah kelompok relawan Jokowi meminta Presiden Jokowi mengganti menteri dari Partai NasDem menyusul keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Perwakilan relawan Jokowi, Fredy Moses Ulemlem menolak keputusan NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sebab, Anies diduga memainkan politik identitas saat Pilkada 2017. “Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari NasDem,” kata Fredy pada jumpa pers di N Hotel yang berada di seberang Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/10). Fredy mengatakan deklarasi capres yang dilakukan NasDem juga tak memikirkan kepentingan bangsa. Dia menyebut deklarasi itu dilakukan saat Indonesia berduka atas tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Selain itu, NasDem juga tidak mempertimbangkan status Anies dalam kasus Formula E yang tengah diselidiki KPK.

 

5. Diserang PDIP terkait pencapresan Anies Basweda, Nasdem lakukan serangan balik. Ketua Bappilu Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak menyebarkan narasi palsu soal pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan. Gus Choi meyakini bahwa Presiden Jokowi tidak akan mencopot menteri yang berasal dari Nasdem yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. ‘’Saya yakin Pak Jokowi sadar itu. Betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi,” katanya. Gus Choi mengklaim, Partai Nasdem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga akhir masa jabatan. Ia menegaskan, penunjukan Anies sebagai capres merupakan mekanisme yang ditempuh Nasdem untuk mempersiapkan Pilpres 2024. “Jadi kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini tulus sampai akhir masa jabatan,” sebut Effendi Choirie. Gus Choi tak ambil pusing omongan Hast. “Hasto ngomong apa saja silakan. Omongan seseorang itu cermin dari hati dan pikirannya,” ujarnya.

Senada dengan Gus Choi, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merasa pihaknya seolah disudutkan. Padahal beberapa parpol koalisi pemerintah sudah menentukan capresnya masing-masing. Misalnya, Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Demikian halnya Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto, PKB yang mencalonkan Muhaimin Iskandar. “Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru,” tutur Willy. Wakil Ketua Baleg DPR itu menjelaskan Partai Nasdem selalu selangkah dan seirama dengan pemerintah. “Apa yang digariskan oleh Presiden, dijalankan oleh Nasdem, baik itu lewat menteri-menteri maupun partai sendiri, hingga detik ini,” tandasnya.

 

6. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyadari Nasdem partai kecil. Maka dari itu, apabila Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024, maka parpol lain akan diajak untuk ikut ke dalam pemerintahan. “Bagi kita masalah bangsa itu diurus bersama-sama akan lebih mudah. Nasdem ini tahu diri kami ini partai kecil. Kami ini partai kecil yang kemudian mempunyai mimpi untuk melihat Indonesia lebih baik,” ujar Ali, Senin (10/10). Ali mengatakan mengurus negara tidak bisa hanya diurus satu orang atau satu kelompok saja. Karenanya, jika Nasdem menjadi pemenang Pilpres, semua partai politik akan diajak, termasuk Koalisi Indonesia Raya yakni koalisi yang terbentuk antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Ketika kemudian koalisi Nasdem yang akan memenangkan pertandingan pilpres, ya kami dengan senang hati kalau kemudian teman-teman Koalisi Indonesia Raya mau bergabung dalam koalisi untuk mengurus negara besar ini,” ujar Ali lagi.

 

7. Selama Akbar Tandjung belum mengklarifikasi pernyataannya soal dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan, maka publik tetap meyakini bahwa Akbar dukung Anies. Namun, dalam lawatannya ke gedung DPR/MPR, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memastikan bahwa Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung tegak lurus pada keputusan Munas Partai Golkar 2019 yang memutuskan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Agung meyakinkan bahwa Akbar Tanjung tidak mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. “Enggak ada [dukung Anies],” tegas Agung Laksono.

Anggota Wantimpres ini mengatakan, Akbar telah menjelaskan bahwa dukungannya terhadap Anies  hanya sebatas ucapan selamat kepada Anies yang kala itu telah resmi dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres pada Pilpres 2024. Menurut Agung, pernyataan Akbar bukan dalam konteks mendukung Anies menjadi capres 2024. “Pak Akbar Tanjung juga tahu keputusan partai sudah ditetapkan untuk Pak Airlangga. Jadi soal dukungan ya, tetapi dia memberikan congratulation sebagai capres, tapi bukan dukungan, memberikan selamat atas dipilihnya beliau sebagai capres,” kata Agung dengan wajah cerah.

 

Survei nasional Litbang Kompas terbaru mencatat sebanyak 49,5 persen responden menilai deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang dilakukan NasDem, turut menaikkan elektabilitas partai besutan Surya Paloh itu menjelang Pemilu 2024. Survei ini dilakukan terhadap 508 responden dari 34 provinsi di Indonesia pada 4-6 Oktober 2022. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Dari hasil survei, Litbang Kompas menyimpulkan NasDem bakal memperoleh suara lebih banyak usai partai itu mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 3 Oktober lalu. “(Sebanyak) 49,5 persen yakin suara NasDem akan naik,” tulis hasil survei tersebut yang diakses pada Senin (10/10).

 

8. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengkritik kunjungan anggota KPU dan Bawaslu ke luar negeri baru-baru ini. Ia menilai perjalanan para komisioner tersebut pun tak berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang saat ini tengah berlangsung. “Seharusnya penyelenggara pemilu, saat tahapan yang cukup krusial, hindari perjalanan keluar, kecuali berkaitan dengan tahapan. Apalagi, ini ke luar negeri, menimbulkan pertanyaan publik,” kata Kaka kepada wartawan, Senin (10/10). “Setelah saya perhatikan, baik kunjungan KPU maupun Bawaslu ke luar negeri, tidak ada signifikansinya dengan tahapan dan kepentingan pemilu secara umum,” tambahnya. Kaka menilai ada kontradiksi pada KPU dan Bawaslu soal anggaran, karena di satu sisi, KPU dan Bawaslu berteriak kurangnya anggaran, tapi di sisi lain, mereka menghambur-hamburkan uang ke luar negeri,” ujarnya.

Seperti diberitakan, awal Oktober lalu, beberapa anggota KPU terbang Amerika Serikat, sedangkan anggota Bawaslu terbang ke Brasil. Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat dihubungi mengakui bahwa saat ini pihaknya lakukan kursus singkat ke Northern llinois University (NIU). Mereka berangkat pada 2 Oktober dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 10 Oktober. Kursus singkat tersebut bertajuk ”Leadership Management and Elections Training Program” yang dilakukan The Center for Southeast Asian Studies and the College of Business. Pesertanya terdiri dari 20 orang, yakni 4 anggota KPU dalam hal ini Hasyim, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap, lalu Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno, sejumlah tenaga ahli anggota KPU, serta pejabat di lingkungan KPU Pusat dan KPU provinsi. ”Mengapa NIU, karena banyak ahli pemilu Indonesia belajar pemilu di NIU antara lain Prof Ramlan Surbakti, Afan Gaffar (alm), Riswandha Imawan (alm), Nico Harjanto, Philip Vermonte, Andi Malarangeng, Anies Baswedan, Ryaas Rasyid, dan I Ketut Putra Erawan,” ujar Hasyim.

 

9. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai Ferdy Sambo punya peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman, asal dia mau membongkar fakta-fakta baru di dalam persidangan yang rencananya akan digelar, Senin (17/10) pekan depan. Menurut Gayus, Sambo sebagai pelaku utama tidak bisa menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan merintangi penyidikan (obstruction of justice). Kendati begitu, kata Gayus, Sambo bisa menerapkan sifat-sifat dari JC, yakni membongkar persoalan lain dalam persidangan nanti.

“Sifat dari JC itu kalau digunakan bisa membuat hakim akan mendapatkan manfaat putusan. Kalau Sambo mau membongkar semua persoalan, membongkar semua demi perbaikan ke depan nanti untuk Kepolisian yang lebih baik lagi, maka itu akan menjadi pandangan hakim. Biasanya juga akan meringankan (hukuman, red),” kata Gayus dalam program Sapa Indonesia Pagi, Senin (10/10). Dijelaskan, saat ini satu-satunya tersangka dalam kasus itu yang ditetapkan menjadi JC hanya Bharada Richard Eliezer. Menurut Gayus, jika para terdakwa lain dalam kasus itu mau menerapkan sifat-sifat JC yakni membongkar semua persoalan selama persidangan, maka dampaknya akan sangat besar demi perbaikan polisi ke depan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa akan memimpin sidang kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo. Sidang tersebut rencananya tidak hanya untuk terdakwa Ferdy Sambo, tetapi terdakwa lainnya, yakni Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer (Bharada E), Bripka Ricky Rizal (RR) dan Kuat Ma’ruf. “Ferdi Sambo, Richard Elizer, Putri Candrawati, Kuat Makruf, Ketua Majelis (KM) Wahyu Iman Santosa,” kata Humas PN Jaksel, Djuyamto, Senin (10/10). Djuyamto menuturkan, PN Jaksel juga telah menetapkan anggota majelis hakim untuk sidang kasus tersebut yang terdiri dari Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Dalam proses persidangan yang sama, Wahyu Iman Santosa bakal mengadili kasus obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo. Sidang perdana digelar Senin (17/10) pukul 10.00 WIB.

 

Jubir Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyebut lokasi sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tetap digelar dalam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Disebutkan, hakim PN Jaksel belum membutuhkan pengawalan khusus seperti safe house. “Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan belum membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya safe house bagi hakim dan sebagainya,” ujar Miko melalui pesan tertulis usai berrkoordinasi dengan pihak PN Jaksel, Senin (10/10). Sementara, Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, pihaknya akan menggelar sidang perdana kasus Sambo Cs, Senin (17/10). Para terdakwa yang akan mengikuti sidang pada hari itu adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Bripka Rizky Rizal (RR). “Sambo, Ibu PC [Putri Candrawathi], KM [Kuat Maruf], Ricky Rizal, Senin 17 Oktober 2022,” kata Djuyamto, Senin (10/10).

 

10. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri diminta memeriksa mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo terkait adanya dugaan gratifikasi dalam kasus private jet atau jet pribadi yang digunakan mantan Karo Paminal Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi. Adapun saat ini Bareskrim sedang menyelidiki Hendra Kurniawan soal dugaan gratifikasi tersebut. “Kalau Bareskrim sudah menyelidiki, harusnya penyelidikan itu komprehensif dan profesional. Maka, yang akan diperiksa juga termasuk pihak terkait dengan kasus awal yang terjadi, yaitu FS (Ferdy Sambo),” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Senin (10/10). Seperti diketahui, Hendra Kurniawan menggunakan private jet untuk terbang ke Jambi guna memberikan penjelasan kepada keluarga terkait kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal ini dilakukan Hendra tiga hari setelah Brigadir J dibunuh pada 8 Juli 2022 lalu. Sugeng menduga, ada kemungkinan Ferdy Sambo memerintahkan Hendra dalam penggunaan private jet tersebut.

 

11. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan kasus korupsi tidak bisa diusut dengan hukum adat. “Itu tidak terkait soal dia diangkat jadi kepala suku besar, terus sidang adat, itukan perkara pidana umum, kalau korupsi kan nggak ada,” ujar Boyamin kepada wartawan, Senin (10/10) menanggapi pengacara Gubernur papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin yang mengklaim, warga papua meminta pengusutan perkara Lukas Enembe dilakukan secara adat.
Boyamin mengatakan hukum adat terkait korupsi pernah dilakukan, namun hal ini karena kerugian dialami oleh lembaga adat. Menurutnya, hal ini berbeda dengan dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua. “Pernah ada model pidana adat untuk kasus korupsi, namun kerugian dialami oleh lembaga adat di Bali. Beda dengan dugaan korupsi atas tersangka Lukas Enembe yang terkait dengan jabatan gubernur, jadi nggak bisa diterapkan hukum adat,” kata Boyamin.

 

Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut keluarga dan masyarakat adat Papua telah bersepakat meminta KPK lakukan pemeriksaan terhadap Lukas di lapangan terbuka di Jayapura sebagaimana budaya dan adat Papua. “Ketika dia sehat diperiksa di lapangan terbuka sesuai dengan budaya Papua, bukan sembunyi-sembunyi di KPK Jakarta. Mereka minta tetap di Papua, secara terbuka di lapangan terbuka, begitu,” kata Aloysius di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/10).

Aloysius mengungkapkan, keputusan tersebut juga berlaku bagi pemeriksaan KPK terhadap istri Lukas, Yulce Wenda dan anaknya, Astract Bona Timoramo Enembe. Menurutnya, budaya Papua melindungi perempuan dan anak. “Apalagi diperiksa seorang bapaknya, itu dilindungi, tidak bisa sembarang nyelonong sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya. Di sisi lain, kata Aloysius, pada 8 Oktober lalu, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai kepala suku besar oleh dewan adat Papua yang terdiri dari 7 suku. Oleh karena itu, semua perkara yang membelit Lukas Enembe akan diproses secara adat. “Berarti semua urusan akan dialihkan kepada adat yang mengambil sesuai hukum adat yang berlaku di tanah Papua,” katanya.

 

Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, menolak diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara yang menyeret Lukas Enembe. Pernyataan tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/10). “Inti kedatangan untuk menyampaikan surat bahwa Ibu Lukas Enembe dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi,” ujar kuasa hukum Petrus Bala Pattyona. Tim kuasa hukum datang ke KPK untuk menyerahkan surat penolakan atau pengunduran diri Yulice dan Bona sebagai saksi Lukas Enembe.

 

12. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyoroti sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dia menilai korupsi akan jalan terus ada apabila sistem demokrasi tidak dievaluasi. Menurut Bamsoet, sekalipun ada lima KPK di Indonesia, korupsi tidak akan berhasil diberantas jika masih mempertahankan sistem demokrasi yang ada. “Lima lembaga KPK pun saya yakin tidak mampu berantas korupsi kalau sistem demokrasi tidak kita evaluasi,” ujar Bamsoet saat menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung MPR, Senin (10/10). Bamsoet menjelaskan, MPR dan Wantimpres bertemu untuk membicarakan apakah sistem demokrasi yang diterapkan pascareformasi perlu dikaji dan dievaluasi atau tidak. Selain itu, mereka juga menyoroti apakah sistem demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau justru mudarat. “Karena semangat kita dalam memberantas dan mengurangi korupsi apakah iya kalau demokrasi yang hari ini sudah mampu menekan perilaku korupsi yang makin meningkat,” tutur Bamsoet. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id