Politisi Nasdem Zulvan Lindan (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Presiden Jokowi yang mengaku punya rencana merombak kabinet atau menteri-menterinya. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang akan di-reshuffle. “Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Jokowi singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10). Di sisi lain, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung wacana perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Hasto berpandangan, keputusan merombak kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tak dapat diganggu gugat. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Jokowi sangat bagus. ‘’Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ujarnya.
Isu kedua, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di kepolisian untuk memperketat pengamanan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Listyo mengingatkan pesan Presiden Jokowi soal tidak boleh ada letupan atau ledakan sekecil apapun di seluruh wilayah Indonesia, terutama Bali. Di sisi lain, mantan Presiden SBY berharap Presiden Jokowi mempersuasi para pemimpin dunia agar membuat dunia lebih baik lewat Presidensi G20 Indonesia yang akan digelar di Bali, November mendatang. SBY berharap para pemimpin dunia menjadi bagian dari solusi dan membuat dunia lebih baik di masa depan. “Kita doakan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan dapat mendayagunakan dengan baik the great opportunity untuk mempersuasi pemimpin dunia agar semua menjadi part of solution untuk membuat dunia dan bumi kita lebih aman di masa depan,” kata SBY dalam Roundtable Discussion di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/10). SBY juga berharap G20 dapat dimanfaatkan para pemimpin negara anggota forum tersebut untuk mengatasi berbagai permasalahan global.
Isu ketiga, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Zulfan Lindan dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 DPP Partai NasDem karena mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif dan menurunkan citra Partai Nasdem. “Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem,” tulis surat yang ditandatangani langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Kamis (13/10). Selain dinonaktifkan, Zulfan juga dilarang membuat pernyataan di media atas nama fungsionaris Partai Nasdem sampai waktu yang ditentukan. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan, pernyataan Zulvan soal capres Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi merupakan pernyataan yang tidak produktif. Ia mengakui, pernyataan itu membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 yang meliputi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) DPP Partai NasDem. “Ya kan memang terakhir itu [Anies antitesis Jokowi]. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu, kita merapatkan itu,” kata Ahmad Ali.
Isu keempat, penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi. Dia menjadi salah satu tersangka kasus dugaan ujaran kebencian serta penistaan agama. “Tersangka pertama adalah SNR (Sugi Nur Raharja), kedua adalah BTM (Bambang Tri Mulyono),” kata Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizahi di Mabes Polri, Kamis (13/10) malam. Nurul menyebut keduanya diduga menyebarkan ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat konten unggahan akun YouTube Gus Nur 13 Official. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penangkapan terhadap Bambang dilakukan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Bambang dikabarkan ditangkap di Hotel Sofyan Tebet, Kamis (13/10) sekitar Pukul 15.44 WIB. “Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, info dari Direktur Tindak Pidana Siber,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Isu kelima, Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi hari ini, Jumat (14/10). “Besok saya akan melapor ke presiden soal temuan TGIPF,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Kamis (13/10). Kata dia, dokumen laporan temuan TGIPF yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, kini tengah dipersiapkan. Mahfud mengatakan tugas TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan sudah rampung. Berikut isu selengkapnya.
1.Presiden Jokowi mengaku punya rencana merombak kabinet atau menteri-menterinya. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle. “Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” ujar Jokowi singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10).
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mendukung wacana perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Hasto berpandangan, keputusan merombak kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tak dapat diganggu gugat. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10). “Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ujarnya lagi. Hasto berharap, perombakan kabinet atau reshuffle berbuah positif pada struktur pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan.
2. Presiden Jokowi kumpulkan seluruh pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/10) hari ini. Rencana itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor: STR/764/X/HUM.1./2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang beredar di kalangan wartawan. Mereka yang diminta hadir mengikuti arahan Jokowi diminta mengenakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat. Para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) yang dimaksud juga tidak diperkenankan membawa ajudan. Selain itu, mereka juga dilarang membawa telepon seluler dan hanya boleh membawa alat tulis. “Peserta tidak diperkenankan membawa ADC, tidak membawa HP, hanya membawa buku catatan dan pulpen,” dikutip dari surat telegram.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pemanggilan seluruh pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah di Istana Kepresidenan, tidak biasa. Ia menduga pemanggilan itu terkait dengan berbagai skandal dan pelanggaran aturan yang dilakukan institusi Polri belakangan ini. Menurutnya, pemanggilan ini menuai dukungan dari masyarakat, tak terkecuali DPR. Ia menilai pemanggilan itu menjadi momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. “Sejarah baru di mana presiden memanggil semua pejabat Polri ke istana. Ini tak pernah terjadi sebelumnya, dan ini tandanya kondisi sudah urgent. Jadi saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komandonya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (14/10).
3. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di kepolisian untuk memperketat pengamanan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Listyo mengingatkan pesan Presiden Jokowi soal tidak boleh ada letupan atau ledakan sekecil apapun di seluruh wilayah Indonesia, terutama Bali. “Apalagi, di Bulan November kita akan melaksanakan KTT G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan pesan, tidak boleh ada letupan ataupun ledakan sekecil apapun baik di wilayah Bali, maupun tentunya di seluruh wilayah. Apabila kemudian ditarik ini akan berdampak kepada situasi pengamanan KTT G20 dan ini tentunya menjadi kerja keras bagi rekan-rekan semua,” tegas Listyo saat menghadiri peringatan 20 Tahun Tragedi Bom Bali I di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, kemarin malam.
4. Mantan Presiden SBY berharap Presiden Jokowi dapat mempersuasi para pemimpin dunia agar membuat dunia lebih baik lewat Presidensi G20 Indonesia yang akan digelar di Bali pada 15-16 November 2022. SBY berharap para pemimpin dunia menjadi bagian dari solusi dan membuat dunia lebih baik di masa depan. “Kita doakan Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan dapat mendayagunakan dengan baik the great opportunity untuk mempersuasi pemimpin dunia agar semua menjadi part of solution untuk membuat dunia dan bumi kita lebih aman di masa depan,” kata SBY dalam Roundtable Discussion di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/10). SBY juga berharap G20 dapat dimanfaatkan para pemimpin negara anggota forum tersebut untuk mengatasi berbagai permasalahan global.
SBY akan hadir dalam Dialog Kebijakan Tahunan Club de Madrid (CDM) di Berlin, Jerman, pada 31 Oktober-1 November 2022. Hal tersebut disampaikan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai forum Roundtable Discussion dengan Universiti Kebangsaan Malaysia di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10). CDM merupakan forum bagi para eks presiden dan perdana menteri negara-negara demokratis. “Di antaranya adalah Pak SBY. Kita bangga, mantan presiden kita jadi salah satu bagian yang kini justru menjadi inisiator hadirnya pertemuan,” ujar AHY. Ia mengatakan, SBY akan memberikan pidato kunci dalam Berlin Policy Dialogue tersebut.
5. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Zulfan Lindan dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 DPP Partai NasDem karena mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif dan menurunkan citra Partai Nasdem. “Menonaktifkan saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem,” tulis surat yang ditandatangani langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Kamis (13/10). “Maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan, atas berbagai pernyataan di media,” jelas surat tersebut. Selain dinonaktifkan, Zulfan juga dilarang membuat pernyataan di media massa dan medsos atas nama fungsionaris Partai Nasdem sampai waktu yang ditentukan.
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkapkan, pernyataan soal capres Anies Baswedan merupakan antitesis Presiden Jokowi merupakan puncak pernyataan tidak produktif Zulfan Lindan. Ia mengakui, pernyataan itu membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menonaktifkan Zulfan dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 yang meliputi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) DPP Partai NasDem. “Ya kan memang terakhir itu [Anies antitesis Jokowi]. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu, kita merapatkan itu,” kata Ali, Kamis (13/10).
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta seluruh kadernya memetik pelajaran dari penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan Partai Nasdem. Sebelumnya, Surya melarang Zulfan bicara atas nama Partai NasDem lantaran kerap membuat pernyataan yang membuat gaduh.
“Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan,” kata Surya dalam keterangannya, Kamis (13/10).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara usai DPP Nasdem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai. Hasto melihat penonaktifan Zulfan adalah hak kedaulatan setiap partai. “Itu kedaulatan partai. Saya enggak campur tangan urusan itu,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10). Kendati demikian, Hasto menduga alasan Nasdem menonaktifkan Zulfan karena hal yang besar. Menurut dugaannya, Zulfan membocorkan rahasia terdalam dari Partai Nasdem yang semestinya tidak disampaikan. “Ya, mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan. Jadi akhirnya menerima sanksi. Kita enggak tahu,” ujar Hasto. Di sisi lain, Hasto menerangkan, antara PDI-P dan Nasdem masih melakukan komunikasi. Dia menyatakan, komunikasi selalu dilakukan multilevel partai.
6. Penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi. Dia menjadi salah satu tersangka kasus dugaan ujaran kebencian serta penistaan agama. “Tersangka pertama adalah SNR (Sugi Nur Raharja), kedua adalah BTM (Bambang Tri Mulyono),” kata Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizahi di Mabes Polri, Kamis (13/10) malam. Nurul menyebut keduanya diduga menyebarkan ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat konten unggahan akun YouTube Gus Nur 13 Official.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penangkapan terhadap Bambang dilakukan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Bambang dikabarkan ditangkap di Hotel Sofyan Tebet, Kamis (13/10) sekitar Pukul 15.44 WIB. “Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, info dari Direktur Tindak Pidana Siber,” ujarnya saat dikonfirmasi. Seperti diketahui, Bambang adalah pihak penggugat Jokowi atas tuduhan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan ke PN Jakarta Pusat dan telah terdaftar dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
7. Menko Polhukam Mahfud MD akan menyerahkan laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi hari ini, Jumat (14/10). “Besok saya akan melapor ke presiden soal temuan TGIPF,” kata Mahfud dalam diskusi ‘Reformasi Sistem Hukum Nasional’ yang digelar DPP PDIP di Jakarta, Kamis (13/10). Kata dia, dokumen laporan temuan TGIPF yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, kini tengah dipersiapkan. Mahfud mengatakan tugas TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan sudah rampung.
8. Presiden Jokowi merespons ancaman Shin Tae Yong (STY) yang siap mengundurkan diri jika Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mundur sebagai bentuk tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. Jokowi meminta STY bersabar karena dirinya belum mendapat laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. “Akan dilaporkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta besok [Jumat] pagi kepada saya. Baru besok pagi, jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang,” ujar Jokowi. “Jadi belum sampai ke mana-mana, jadi jangan sampai ke mana-mana dulu, laporannya saja belum,” sambung Jokowi.
Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengancam akan ikut mundur andai Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan meninggalkan posisinya lantaran bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Shin Tae-yong merasa harus meletakkan jabatannya karena Mochamad Iriawan adalah rekan kerjanya dalam satu tim. “Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI,” ujar Shin Tae Yong. “Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai 1 tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah 1 tim,” tulisnya.
9. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Polri segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dalam Konsorsium Judi Online 303. Desakan tersebut disampaikannya merespon hadirnya buku hitam milik Sambo yang diduga berisi catatan pribadi terkait konsorsium. “Harus diperiksa juga Ferdy Sambo soal konsorsium 303. Dalam bagan itu bukankah Sambo sebagai kaisarnya. Bukan hanya Sambo saja, tetapi juga nama-nama terlibat di dalam bagan itu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/10).
Aktivis HAM yang juga Direktur Yayasan Lokataru, Haris Azhar, menilai Polri belum serius untuk menyelidiki dugaan kelompok polisi yang disebut-sebut terlibat kegiatan ilegal seperti judi online yang dijuluki “Konsorsium 303”. “Saya cuma menganggap bahwa (penyelidikan Konsorsium 303) masih gimik dan belum ada perkembangan yang signifikan,” kata Haris dalam diskusi ‘Evaluasi Polri: Meneropong Fenomena Kasus Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan’, Kamis (13/10). Menurut Haris, jika Polri terkesan tidak sungguh-sungguh dalam mengusut dugaan keberadaan Konsorsium 303, maka jangan salahkan masyarakat jika nantinya muncul anggapan ada aparat kepolisian yang menjadi beking judi online. Sebelumnya diberitakan, Polri menyatakan, isu “Konsorsium 303” terkait judi online tidak terbukti atau tidak ada. “Untuk konsorsium (303) sudah ditanyakan ke Bareskrim. Sementara hasilnya tidak ada,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (29/9) lalu.
10. Bharada Richard Eliezer (Bharada E) tidak tinggal diam setelah mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya membuat pengakuan baru soal penembakan Brigadir J. Melalui kuasa hukumnya, Sambo mengatakan,dirinya hanya memerintahkan Bharada E untuk menghajar Brigadir Yosua dan bukan menembak. Kuasa hukum Eliezer, Ronny Talapessy, langsung membantah klaim Sambo tersebut. “Sesuai keterangan klien saya dan masih konsisten hingga saat ini, bahwa perintah dari FS adalah ‘tembak’, bukan ‘hajar’,” kata Ronny, Kamis (13/10).
Menurut Ronny, perintah yang diungkap Ferdy Sambo lewat kuasa hukumnya itu sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, dalam rekonstruksi pun terdapat perbedaan antara Ferdy Sambo dan Bharada E. Ronny mengatakan, perbedaan keterangan Ferdy Sambo itu wajar. Sebab, itu adalah pembelaan agar pelaku lepas dari hukuman yang didakwakan kepadanya. “Tetapi, di persidanganlah nanti tempat menguji keterangan FS itu dan kami memang meragukan keterangan FS itu sejak awal karena kerap berubah-ubah. Kami sudah siapkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa FS adalah dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J,” kata Ronny.
Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan menyinggung pernyataan kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansyah bahwa kliennya memerintahkan Bharada E untuk menghajar dan bukan menembak Brigadir J. “Coba tanya Sambo sampai kapan mau melawak,” kata Asep, Kamis (13/10). Ketika ditanya jika Sambo tetap berkeras dalam persidangan dengan keterangannya itu, Asep hanya menjawab singkat. “Ya enggak apa-apa, hiburan. Mungkin nanti mau stand up comedy,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu.
11. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, partainya masih terbuka untuk bekerja sama dengan partai politik lain, termasuk yang di luar pemerintahan. “Jadi Pak Prabowo, Partai Gerindra sangat membuka diri. PPP mau berkoalisi monggo, Demokrat silakan, PKS apalagi,” kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (13/10). Muzani berpandangan, meski sudah masuk partai koalisi, Gerindra harus menganggap dirinya sebagai partai rakyat. Gerindra tak memiliki beban untuk bekerja sama dengan siapa saja, termasuk partai politik di luar pemerintahan. “Kita semua menantikan masa depan Indonesia yang lebih baik, rakyatnya makin sejahtera, maju peradabannya. Itu semua bisa kita wujudkan hanya dengan persatuan. Oleh karena itu Gerindra merasa tidak ada beban untuk bekerjasama dengan siapapun,” ujar Muzani.
12. Hakim Agung Gazalba Saleh dan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sedang berdinas. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Gazalba dan Hasbi sedianya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan kasasi di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan tersangka lain, Kamis (13/10). “Informasi yang kami terima, kedua saksi tersebut mengkonfirmasi tidak hadir karena melaksanakan tugas dinas,” kata Ali dalam pesan tertulis, Jumat (14/10). KPK memperpanjang masa penahanan Hakim Agung Sudrajad Dimyati selama 40 hari ke depan atau 21 November 2022 mendatang. Saat ini, ia mendekam di rumah tahanan KPK Kavling C1. Sebagaimana diketahui, Sudrajad Dimyati ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) pada 23 September lalu. “Tim Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka Sudrajad Dimyati dkk untuk masing-masing selama 40 hari ke depan,” kata Ali Fikri. (HPS)
