Birma Siahaan (Ist)
JAKARTA, REPORTER.ID — Pengamat sosial politik, Birma Siahaan memandang Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan pimpinan Mahfud MD perlu diaudit objektivitasnya karena rekomendasinya yang meminta Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur dan mendesak dilakukannya KLB untuk memilih pengurus PSSI yang baru, sudah kebablasan .
Rekomendasi tersebut patut diduga berbau politik untuk membenturkan pemerintah dengan FIFA. Sebab, kalau pemerintah menelan mentah-mentah rekomendasi itu, terutama mengintervensi PSSI, maka akibatnya akan berhadapan dengan FIFA dan organisasi sepakbola dunia itu bisa menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
‘’Lha, kalau rekomendasinya TGIPF menyuruh Ketum PSSI mundur dan mendorong diselenggarakannya KLB untuk memilih pengurus yang baru, itu kan sama saja ingin membenturkan pemerintah dengan FIFA. Karena kalau FIFA jatuhkan sanksi, Indonesia tak boleh mengikuti pertandingan sepakbola bertaraf internasional, itu kan sama saja dengan menampar muka pemerintah. Karena itu perlu diselidiki siapa yang merancang rekomendasi yang sembrono itu. Sebab, banyaknya orang yang meninggal itu karena gas airmata kok yang ditembak Ketum PSSI,’’ ujar Birma kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/10).
Wartawan senior ini menghargai sikap pemerintah yang menyatakan tidak mau intervensi PSSI. ‘’Sikap pemerintah yang disampaikan Menpora Zainuddin Amali sudah betul, yakni pemerintah tidak mau cawe-cawe soal PSSI. Yang kita heran kenapa Mahfud mengeluarkan rekomendasi seperti itu, padahal dia kan orang pemerintah juga,’’ ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Indonesia melalui Menpora Zainudin Amali menegaskan otoritas pemerintah tak bisa melakukan intervensi. Menurut Zainudin Amali, KLB PSSI adalah ranah PSSI dengan FIFA selaku federasi tingkat dunia sehingga pihaknya menegaskan tidak akan memenuhi saran Tim TGIPF terkait KLB. “Urusan sepak bola (PSSI) itu ada di atasnya yaitu FIFA dan kita gak akan masuk ke ranah itu,” tegas Zainudin.
Lebih jauh Birma mengingatkan, kalau TGIPF meminta Ketum PSSI bertanggungjawab secara moral atas peristiwa yang menewaskan ratusan orang itu, maka Menko Polhukam yang membawahi masalah keamanan dalam negeri mesti bertanggung jawab secara moral juga. Ia berpendapat, langkah Ketum PSSI menyelenggarakan pertandingan-pertandingan sepakbola di Tanah Air sudah betul, kalau ada musibah seperti di Kanjuruhan, bukan salah dia. Sebab sudah ada panitia pertandingan dan pengendali keamanannya.
‘’Jadi, terlalu jauh kalau Ketum PSSI dipaksa mundur. Sepertinya ada pihak-pihak terselubung yang memanfaatkan tragedi Kenjuruhan untuk menyingkirkan Ketum PSSI. Ini mestinya Mahfud MD menyeleksi secara ketat anggota TGIPF supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terselubung tadi,’’ ujarnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Didiet Haryadi Priyohutomo menilai, hasil rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pimpinan Mahfud MD tidak signifikan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kata dia, terlalu mahal kalau rekomendasinya meminta Ketua Umum PSSI mundur dan mendesak PSSI lakukan KLB untuk memilih ketua umum baru.
‘’Terlalu mahal kalau hasilnya hanya seperti itu. Kan Tim dipimpin Menko Polhukam, dibentuk melalui Keppres, anggotanya orang-orang hebat, hasilnya dilaporkan ke presiden. Honornya pasti juga tidak murah, kok rekomendasinya cuma meminta Ketum PSSI mundur, minta dilakukan KLB untuk memilih Ketum PSSI yang baru. Makanya terlalu mahal kalau hanya seperti itu. Saya menilai, rekomendasi TGIPF tak sesuai harapan masyarakat, ini yang kita prihatin,’’ tegas Didiet.
Menurut politisi Golkar ini, mestinya yang diangkat dalam rekomendasi TGIPF kan hal-hal yang substansial mengenai peristiwa Kanjuruhan, masalah-masalah makro, soal peradaban, dan sebagainya. Tetapi kok hanya seperti itu, kenapa tembakannya mengarah ke Ketua Umum PSSI? Ia menilai, dalam kerja-kerja TGIPF sarat konflik kepentingan. ‘’Kalau tujuannya hanya mendesak Ketum PSSI mundur, mengapa dibentuk TGIPF? Terlalu mahal kan?’’ ujar Didiet. (HPS)
