Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik pagi ini, Ganjar makin ditekan makin kuat. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai sejumlah elite PDI-P akhirnya menyadari potensi besar Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang. Mereka mulai menyadari bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian kuat. Hal itu tampak dari minimnya komentar miring atas sikap Gubernur Jateng yang menyatakan siap mengikuti kontestasi Pilpres 2024, apabila ditugaskan. Reaksi yang muncul dari elit PDI-P terhadap kebulatan tekad Ganjar tidak lepas dari kenyataan di lapangan yang memang tidak tertahankan. “Ada adagium jika Ganjar semakin ditekan, maka potensi Ganjar semakin menguat. Hal itu diperkuat dengan maraknya dukungan untuk Ganjar Pranowo dari partai politik (parpol) lain. Saya lihat banyak pihak menilai Ganjar punya daya tarik besar memenangkan kontestasi, dan mendorong perolehan suara partai,’’ ujarnya. Ari mengatakan, Ganjar didukung oleh silent majority di dalam partainya. Hanya karena mereka harus menghormati aturan partai, mereka bersikap pasif, mereka menghormati Megawati.
Isu kedua, Presiden Jokowi menyarankan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) segera mengumumkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, jangan terlalu lama-lama. Jokowi mengaku, dirinya selalu mengikuti KIB. Ia berharap pengambilan keputusannya harus cepat, jangan hanya bertemu dab berangkulan terus. “Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari PPP dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus,” kata Jokowi saat menghadiri acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10). Mantan Wali Kota Solo itu mengimbau, kontestasi Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Menurut Jokowi, stabilitas politik dan keamanan sangat penting bagi sebuah negara karena kondisi global yang tidak pasti dan sulit terkalkulasi. Ia menekankan agar partai politik jangan sembrono dalam menentukan capres yang akan diusung. Sebab, capres dan cawapres yang diusung bakal menjadi pemimpin bagi 273 juta rakyat Indonesia.
Isu ketiga, Presiden Jokowi perintahkan pengawasan industri obat diperketat pasca ditemukannya obat sirop yang diduga mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman. Seperti diketahui, etilen glikol (EG) diduga menjadi salah satu pemicu gagal ginjal akut misterius yang sebagian besar menyasar anak-anak di sejumlah negara termasuk Indonesia. Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (Acute Kidney Injury/AKI) yang tengah menghantui anak-anak di Indonesia bisa disembuhkan. Budi mengatakan pemerintah telah memperoleh obat yang relevan dapat menyembuhkan penyakit ini. Menurutnya, obat tersebut belum tersedia di Indonesia, harus didatangkan dari Singapura. Budi mengatakan pemerintah telah memboyong 200 vial fomepizole dengan harga satuan mencapai Rp16 juta.
Isu keempat, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengkritik langkah Polri yang lamban menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mempertanyakan alasan Polri yang tak kunjung menyidangkan Hendra. Padahal eks Karo Paminal itu telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kasus Brigadir J sejak awal September lalu. “Ini potensial untuk abuse of power bagi personel yang lemah, dan menyimpang dari asas imparsial, atau equality before the law,” ujarnya melalui pesan tertulis, Jumat (21/10). Bambang menilai ketidakpastian pelaksanaan sidang etik terhadap para terduga pelanggarnya merupakan wujud inkonsistensi Polri dalam menegakkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Etik dan Disiplin Anggota Kepolisian.
Isu kelima, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertemuan dilakukan oleh tim kecil guna membahas kriteria calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya Partai Nasdem telah mendeklarasikan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. “Dalam penentuan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik nama dari internal partai, maupun eksternal yang bukan anggota partai,” papar Willy, Jumat (21/10). Selain itu ketiga parpol juga membahas platform pemerintahan yang ideal periode selanjutnya. Willy mengklaim pertemuan turut membahas soal strategi pemenangan Pemilu 2024, termasuk momentum yang tepat dalam mengumumkan koalisi. Berikut isu selengkapnya.
1. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai sejumlah elite PDI-P akhirnya menyadari potensi besar Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang. Mereka mulai menyadari bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo kian kuat. Hal itu tampak dari minimnya komentar miring atas sikap Gubernur Jateng yang menyatakan siap mengikuti kontestasi Pilpres 2024, apabila ditugaskan. “Reaksi yang muncul dari elit PDI-P terhadap kebulatan tekad Ganjar tidak lepas dari kenyataan di lapangan yang memang tidak tertahankan,” kata Ari, Jumat (21/10).
“Ada adagium jika Ganjar semakin ditekan, maka potensi Ganjar semakin menguat. Hal itu diperkuat dengan maraknya dukungan untuk Ganjar Pranowo dari partai politik (parpol) lain. Saya lihat banyak pihak menilai Ganjar punya daya tarik besar memenangkan kontestasi, dan mendorong perolehan suara partai,’’ ujarnya. Ari menilai, Puan Maharani harus memberi jalan bagi Ganjar Pranowo menjadi capres. Menurut dia, Puan fokus melanjutkan langkah Megawati Soekarnoputri di internal PDI-P. “Dengan memberi jalan bagi Ganjar, maka Puan tidak mengalah tetapi memahami kehendak sejarah kalau dirinya pantas bersikap bijaksana dan matang dalam politik,” kata Ari lagi. “Kelasnya Puan adalah porsi ketua umum. PDI-P layak melakukan regenerasi politik kepemimpinan dengan menempatkan Puan sebagai ketua umum,” ujarnya.
Ari Junaedi menilai, kebulatan tekad Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024 tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak, termasuk kader PDI-P yang selama ini diam. Kata dia, selama ini para pendukung Ganjar di internal partai menyembunyikan dukungannya karena menghormati Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Sebetulnya Ganjar didukung oleh silent majority di dalam partainya. Hanya karena mereka harus menghormati aturan partai, mereka bersikap pasif,” ujar Ari. Pasalnya, kewenangan penunjukkan capres berada di tangan Megawati. Aturan tersebut, menurut Ari, sangat dipahami oleh semua kader di berbagai lapisan. Namun, saat ini dukungan pada Ganjar mulai disuarakan karena fakta menunjukan potensi Gubernur Jawa Tengah itu untuk menjadi capres cukup besar. “Ada adagium jika Ganjar semakin ditekan, maka potensi Ganjar semakin menguat,” kata Ari.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, kesiapan Ganjar Pranowo menjadi capres merupakan sinyal untuk partai politik yang telah membentuk koalisi untuk Pemilu 2024, dalam hal ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Memberikan kepastian bahwa pernyataan Pak Ganjar itu lebih kepada memberikan sinyal kepada koalisi lain, bisa jadi KIB gitu ya,” kata Arya, Jumat (21/10). Karena, belakangan beberapa pimpinan wilayah PPP maupun PAN, secara aktif dari hasil rapat-rapat kerja di daerah mengajukan nama Ganjar sebgai capres.
2. Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyambut baik teguran DPP PDIP terhadap ‘Dewan Kolonel’ yang disebut mendukung Puan Maharani menjadi Capres. Bagi Noel, teguran itu adalah tanda bahwa PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres. “Ini kemenangan Dewan Kopral,” ujar Noel, Jumat (21/10). Seperti diketahui,
Dewan Kopral adalah kelompok yang dibuat Noel untuk menandingi Dewan Kolonel. “Teguran keras menunjukkan bahwa dukungan DPP PDIP arahnya ke Mas Ganjar,” katanya. Noel semakin yakin karena Ganjar tidak disanksi oleh DPP ketika menyatakan siap menjadi Capres jika diusung partai.
DPP PDI-P memberikan surat teguran kepada beberapa anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi capres. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, surat teguran tersebut sudah diterbitkan sejak 5 Oktober 2022. “Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat,” kata Komarudin, Jumat (21/10). Komarudin menjelaskan, pihaknya memiliki aturan mengenai surat teguran tersebut. Menurut dia, surat teguran itu juga memiliki tahapan berjenjang dengan sanksi terakhir pemecatan.
3. Presiden Jokowi sarankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) segera mengumumkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. “Saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama,” kata Jokowi saat menghadiri acara peringatan HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10). Jokowi mengaku, dirinya selalu mengikuti KIB. Ia berharap pengambilan keputusan yang harus cepat dan jangan hanya bertemu terus. “Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari PPP dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus,” ujar Jokowi. “Tapi, saya meyakini sebentar lagi pasti segera menentukan, kita tunggu saja,” kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.
Presiden Jokowi mengimbau, kontestasi Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan negara. “Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stablitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas sosial politik,” kata Jokowi usai acara peringatan HUT ke-58 Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10). Jokowi mengatakan, stabilitas politik dan keamanan sangat penting bagi sebuah negara karena kondisi global yang tidak pasti dan sulit terkalkulasi. Jokowi juga menekankan agar partai politik jangan sembrono dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusung. Sebab, capres dan cawapres yang diusung bakal menjadi pemimpin bagi 273 juta rakyat Indonesia.
“Sehingga tadi dalam penentuan capres-cawapres nanti saya sampaikan, hati-hati, kalkulasi yang detil, tidak sembrono,” ujar Jokowi. Jokowi memuji, Golkar memiliki pengalaman matang dalam kancah perpolitikan Indonesia karena telah berumur 58 tahun. Atas dasar itu, ia yakin Golkar tak akan mengambil langkah keliru dalam memilih capres-cawapres. “Saya yakin capres dan cawapres yang dipilih Partai Golkar adalah tokoh-tokoh yang benar,” ujarnya. Jokowi mengingatkan, pemilu presiden itu seperti memilih pilot dan copilot yang akan menerbangkan pesawat dengan rakyat Indonesia sebagai penumpangnya, jadi tidak boleh sembrono.
4. Presiden Jokowi menjelaskan soal pertemuannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (21/10) sore. Menurut Jokowi, Anies berpamitan karena sudah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Oh ya, sore tadi. Pamit,” kata Jokowi usai menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10) malam. Dijelaskan, pertemuan dengan Anies sebenarnya diselenggarakan sejak pekan lalu. Namun, baru bisa dilangsungkan pada hari ini karena alasan waktu.
5. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah memiliki tiket ‘premium’ untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pilpres mendatang. Hal itu disampaikannya di hadapan Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan sejumlah elite parpol lainnya saat berpidato di acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Dikatakan, KIB yang beranggotakan tiga parpol yakni Golkar, PAN, dan PPP memiliki suara yang mencukupi untuk mengusung pasangan capres-cawapres karena jumlah suaranya melampaui ambang batas pencalonan presiden-wapres atau presidential threshold. “Partai Golkar bersama dengan PAN dan PPP, sudah punya tiket, Pak Presiden, untuk mencalonkan presiden dan wapres tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium, Pak Presiden. Di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP, Pak Presiden,” kata Airlangga.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Maman Abdurrahman menegaskan koalisi partainya bersama PAN dan PPP (KIB) tidak disiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. KIB bukan sekoci untuk Ganjar. Penegasan itu menjawab menguatnya isu Ganjar bakal didukung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Nggak ada. Saya tegaskan nggak ada,” kata Maman di perayaan HUT ke-58 Golkar di Ji-Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).
6. Presiden Jokowi memerintahkan pengawasan industri obat diperketat pasca ditemukannya obat sirop yang diduga mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman. Seperti diketahui, etilen glikol (EG) diduga menjadi salah satu pemicu gagal ginjal akut misterius yang sebagian besar menyasar anak-anak di sejumlah negara termasuk Indonesia. ‘’Yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Sudah, tugasnya, semuanya,” kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10). Sebagai informasi, jumlah korban gagal ginjal akut di Indonesia saat ini sebanyak 241 kasus dan 133 orang di antaranya meninggal dunia. Kemenkes telah menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat. Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi meresepkan obat sirop kepada pasien.
7. Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (Acute Kidney Injury/AKI) yang tengah menghantui anak-anak di Indonesia bisa disembuhkan. Budi mengatakan pemerintah telah memperoleh obat yang relevan dapat menyembuhkan penyakit ini. “Begitu kami tahu penyebabnya apa, toxic-nya apa, kami mencari obatnya untuk para balita yang masuk rumah sakit. Sudah ketemu obatnya, namanya Fomepizole (injeksi),” kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers AKI di Jakarta pada Jumat (21/10).
Menurut Budi, obat tersebut hingga sekarang belum tersedia di Indonesia, sehingga masih diimpor dari Singapura. Budi mengatakan pemerintah telah memboyong 200 vial fomepizole dengan harga satuan mencapai Rp16 juta. “Saya sudah kontak teman saya Menteri Kesehatan Singapura dan Australia. Kita mau bawa 200 dulu, karena satu vial bisa buat satu orang. Ada beberapa kali injeksi tapi bisa cukup satu vial,” kata Budi.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk membuka daftar obat yang tengah diteliti bersama menyusul kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI). Obat-obatan yang tengah diteliti bersama BPOM ini adalah obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh pasien gangguan ginjal akut. “Pak Presiden bilang, ‘Pak Menkes dibuka saja biar tenang masyarakat. Dan kita lakukan transparansi ke publik,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/10).
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, keamanan serta mutu obat-obatan merupakan tanggungjawab industri farmasi. Inspektur Utama BPOM Elin Herlina mengklaim, pihaknya tak menyerahkan pengawasan kualitas obat kepada pihak industri, melainkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa hal itu menjadi kewenangan industri farmasi. “Kenapa di shifting ke industri farmasi ini adalah sesuai dengan ketentuannya yang bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu dan khasiat obat itu adalah industri farmasi,” kata Elin dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (21/10). Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, industri farmasi juga bertanggungjawab melakukan penjaminan melalui pengujian obat-obatan.
BPOM membantah ada perubahan bahan baku dalam deretan temuan obat yang dikonsumsi pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia. Inspektur Utama BPOM Elin Herlina mengklaim pihaknya selalu melakukan penilaian terhadap bahan bahan baku obat yang digunakan perusahaan farmasi. “Dari ketentuannya bahwa setiap industri farmasi wajib melaporkan kepada BPOM setiap akan melakukan bahan baku jadi perubahan bahan baku diajukan terlebih dahulu,” kata Elin dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (21/10).
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Noffendri Roestam menyatakan, apoteker bukan pihak yang harus disalahkan dalam penjualan dan stok obat sirup di apotek. Hal ini menanggapi banyaknya aparat kepolisian yang melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke apotek menyusul instruksi Kemenkes yang meminta penghentian sementara peresepan dan penjualan obat cair oleh dokter dan apotek. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak oknum penegak hukum yang melakukan sidak ke apotek. “Dalam kasus ini, apotek dan apoteker sama sekali bukan pihak yang harus disalahkan, karena itu kami berharap tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan sidak ke apotek-apotek,” ucap Noffendri dalam siaran pers, Jumat (21/10).
9. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengkritik langkah Polri yang lamban menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. Pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mempertanyakan alasan Polri yang tak kunjung menyidangkan Hendra. Padahal eks Karo Paminal itu telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kasus Brigadir J sejak awal September lalu. “Ini potensial untuk abuse of power bagi personel yang lemah, dan menyimpang dari asas imparsial, atau equality before the law,” ujarnya melalui pesan tertulis, Jumat (21/10). Bambang menilai ketidakpastian pelaksanaan sidang etik terhadap para terduga pelanggar merupakan wujud inkonsistensi Polri dalam menegakkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Etik dan Disiplin Anggota Kepolisian. “Itulah ketidakjelasan penegakan Perkap 7/2022 tentang etik dan disiplin anggota kepolisian, tak ada aturan kapan sidang etik itu digelar. Semuanya tergantung pada atasan hukum tersangka. Akibatnya tampak menjadi suka-suka mereka,” jelasnya.
10. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertemuan dilakukan oleh tim kecil guna membahas kriteria calon wakil presiden (cawapres). Pasalnya Partai Nasdem telah mendeklarasikan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. “Dalam penentuan bakal cawapres, setiap partai berhak mengajukan nama-nama, baik nama dari internal partai, maupun eksternal yang bukan anggota partai,” papar Willy, Jumat (21/10). Selain itu ketiga parpol juga membahas platform pemerintahan yang ideal periode selanjutnya. Willy mengklaim pertemuan turut membahas soal strategi pemenangan Pemilu 2024, termasuk momentum yang tepat dalam mengumumkan koalisi. (HPS)
